PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

2. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

3. Pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.

4. Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.

5. Pasraman adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan formal dan nonformal.

6. Pesantian adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan nonformal yang mengacu pada sastra agama dan/atau kitab suci Weda.

7. Pabbajja samanera adalah satuan pendidikan keagamaan Buddha pada jalur pendidikan nonformal.

8. Shuyuan adalah satuan pendidikan keagamaan Khonghucu yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan yang mengacu pada Si Shu Wu Jing.

9. Tempat . . .

1. Tempat pendidikan agama adalah ruangan yang digunakan untuk melaksanakan pendidikan agama.

2. Rumah ibadah adalah bangunan yang secara khusus dibangun untuk keperluan tempat beribadah warga satuan pendidikan yang bersangkutan dan/atau masyarakat umum.

3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

4. Menteri Agama adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

(1) Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia

Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama.

(2) Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya

kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

(1) Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan

jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama.

(2) Pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri

Agama.

Pasal 4 . . .

(1) Pendidikan agama pada pendidikan formal dan program

pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran atau mata kuliah agama.

(2) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua

jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama.

(3) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat

menyelenggarakan pendidikan agama.

(4) Satuan pendidikan yang tidak dapat menyediakan tempat

menyelenggarakan pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan yang setingkat atau penyelenggara pendidikan agama di masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan agama bagi peserta didik.

(5) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat dan

kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan ibadah berdasarkan ketentuan agama yang dianut oleh peserta didik.

(6) Tempat melaksanakan ibadah agama sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dapat berupa ruangan di dalam atau di sekitar lingkungan satuan pendidikan yang dapat digunakan peserta didik menjalankan ibadahnya.

(7) Satuan pendidikan yang berciri khas agama tertentu tidak

berkewajiban membangun rumah ibadah agama lain selain yang sesuai dengan ciri khas agama satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 5 . . .

(1) Kurikulum pendidikan agama dilaksanakan sesuai

Standar Nasional Pendidikan.

(2) Pendidikan agama diajarkan sesuai dengan tahap

perkembangan kejiwaan peserta didik.

(3) Pendidikan agama mendorong peserta didik untuk taat

menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari- hari dan menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(4) Pendidikan agama mewujudkan keharmonisan,

kerukunan, dan rasa hormat diantara sesama pemeluk agama yang dianut dan terhadap pemeluk agama lain.

(5) Pendidikan agama membangun sikap mental peserta didik

untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus, dan bertanggung jawab.

(6) Pendidikan agama menumbuhkan sikap kritis, inovatif,

dan dinamis, sehingga menjadi pendorong peserta didik untuk memiliki kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

(7) Pendidikan agama diselenggarakan secara interaktif,

inspiratif, menyenangkan, menantang, mendorong kreativitas dan kemandirian, serta menumbuhkan motivasi untuk hidup sukses.

(8) Satuan pendidikan dapat menambah muatan pendidikan

agama sesuai kebutuhan.

(9) Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat

berupa tambahan materi, jam pelajaran, dan kedalaman materi.

Pasal 6 . . .

(1) Pendidik pendidikan agama pada satuan pendidikan yang

diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah disediakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pendidik pendidikan agama pada satuan pendidikan yang

diselenggarakan oleh masyarakat disediakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

(3) Dalam hal satuan pendidikan tidak dapat

menyediakannya, maka Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib menyediakannya sesuai kebutuhan satuan pendidikan.

(1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan

agama tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) sampai dengan ayat (7), dan Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan sampai dengan penutupan setelah diadakan pembinaan/pembimbingan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

untuk:

• satuan pendidikan tinggi dilakukan oleh Menteri setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Agama;

• satuan pendidikan dasar dan menengah dilakukan oleh bupati/walikota setelah memperoleh pertimbangan dari Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

• satuan . . .

• satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan oleh pemerintah daerah menjadi bertaraf internasional dilakukan oleh kepala pemerintahan daerah yang mengembangkannya setelah memperoleh pertimbangan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi atau Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang sanksi administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, serta tentang pendidik pendidikan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri Agama.

(1) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta

didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

(2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya

peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai- nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Pasal 9 . . .

(1) Pendidikan keagamaan meliputi pendidikan keagamaan

Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.

(2) Pendidikan keagamaan diselenggarakan pada jalur

pendidikan formal, nonformal, dan informal.

(3) Pengelolaan pendidikan keagamaan dilakukan oleh

Menteri Agama.

(1) Pendidikan keagamaan menyelenggarakan pendidikan

ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama.

(2) Penyelenggaraan pendidikan ilmu yang bersumber dari

ajaran agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memadukan ilmu agama dan ilmu umum/keterampilan terutama bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik pindah pada jenjang yang sama atau melanjutkan ke pendidikan umum atau yang lainnya pada jenjang berikutnya.

(1) Peserta didik pada pendidikan keagamaan jenjang

pendidikan dasar dan menengah yang terakreditasi berhak pindah ke tingkat yang setara di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan.

(2) Hasil pendidikan keagamaan nonformal dan/atau informal

dapat dihargai sederajat dengan hasil pendidikan formal keagamaan/umum/kejuruan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(3) Peserta . . .

(3) Peserta didik pendidikan keagamaan formal, nonformal,

dan informal yang memperoleh ijazah sederajat pendidikan formal umum/kejuruan dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya pada pendidikan keagamaan atau jenis pendidikan yang lainnya.

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberi

bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan.

(2) Pemerintah melindungi kemandirian dan kekhasan

pendidikan keagamaan selama tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.

(3) Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang,

melakukan akreditasi atas pendidikan keagamaan untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

(4) Akreditasi atas pendidikan keagamaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Agama.

(1) Pendidikan keagamaan dapat berbentuk satuan atau

program pendidikan.

(2) Pendidikan keagamaan dapat didirikan oleh Pemerintah,

pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

(3) Pendirian satuan pendidikan keagamaan wajib

memperoleh izin dari Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Syarat pendirian satuan pendidikan keagamaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

• isi pendidikan . . .

• isi pendidikan/kurikulum;
• jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
• sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran;
• sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan sekurang-kurangnya untuk 1 (satu) tahun pendidikan/akademik berikutnya;
• sistem evaluasi; dan
• manajemen dan proses pendidikan.

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat-syarat pendirian

satuan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur dengan Peraturan Menteri Agama dengan berpedoman pada ketentuan Standar Nasional Pendidikan.

(6) Pendidikan keagamaan jalur nonformal yang tidak

berbentuk satuan pendidikan yang memiliki peserta didik 15 (lima belas) orang atau lebih merupakan program pendidikan yang wajib mendaftarkan diri kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Bagian Kesatu Pendidikan Keagamaan Islam

(1) Pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan

diniyah dan pesantren.

(2) Pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

(3) Pesantren . . .

(3) Pesantren dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai

satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Paragraf 1 Pendidikan Diniyah Formal

Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

(1) Pendidikan diniyah dasar menyelenggarakan pendidikan

dasar sederajat MI/SD yang terdiri atas 6 (enam) tingkat dan pendidikan diniyah menengah pertama sederajat MTs/SMP yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

(2) Pendidikan diniyah menengah menyelenggarakan

pendidikan diniyah menengah atas sederajat MA/SMA yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

(3) Penamaan satuan pendidikan diniyah dasar dan

menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) merupakan hak penyelenggara pendidikan yang

bersangkutan.

(1) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan

diniyah dasar, seseorang harus berusia sekurang- kurangnya 7 (tujuh) tahun.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam hal daya tampung satuan pendidikan masih

tersedia maka seseorang yang berusia 6 (enam) tahun dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar.

(3) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan

diniyah menengah pertama, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah dasar atau yang sederajat.

(4) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan

diniyah menengah atas, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah menengah pertama atau yang sederajat.

(1) Kurikulum pendidikan diniyah dasar formal wajib

memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar.

(2) Kurikulum pendidikan diniyah menengah formal wajib

memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, serta seni dan budaya.

(1) Ujian nasional pendidikan diniyah dasar dan menengah

diselenggarakan untuk menentukan standar pencapaian kompetensi peserta didik atas ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang ujian nasional pendidikan

diniyah dan standar kompetensi ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Menteri Agama dengan berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 20 . . .

(1) Pendidikan diniyah pada jenjang pendidikan tinggi dapat

menyelenggarakan program akademik, vokasi, dan profesi berbentuk universitas, institut, atau sekolah tinggi.

(2) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan

untuk setiap program studi pada perguruan tinggi keagamaan Islam selain menekankan pembelajaran ilmu agama, wajib memasukkan pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia.

(3) Mata kuliah dalam kurikulum program studi memiliki

beban belajar yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks).

(4) Pendidikan diniyah jenjang pendidikan tinggi

diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Paragraf 2 Pendidikan Diniyah Nonformal

(1) Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam

bentuk pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al Qur’an, Diniyah Takmiliyah, atau bentuk lain yang sejenis.

(2) Pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat berbentuk satuan pendidikan.

(3) Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi

satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan.

Pasal 22 . . .

(1) Pengajian kitab diselenggarakan dalam rangka mendalami

ajaran Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam.

(2) Penyelenggaraan pengajian kitab dapat dilaksanakan

secara berjenjang atau tidak berjenjang.

(3) Pengajian kitab dilaksanakan di pondok pesantren,

masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat.

(1) Majelis Taklim atau nama lain yang sejenis bertujuan

untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.

(2) Kurikulum Majelis Taklim bersifat terbuka dengan

mengacu pada pemahaman terhadap Al-Qur’an dan Hadits sebagai dasar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta akhlak mulia.

(3) Majelis Taklim dilaksanakan di masjid, mushalla, atau

tempat lain yang memenuhi syarat.

(1) Pendidikan Al-Qur’an bertujuan meningkatkan

kemampuan peserta didik membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan Al Qur’an.

(2) Pendidikan Al-Qur’an terdiri dari Taman Kanak-Kanak

Al-Qur’an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), Ta’limul Qur’an lil Aulad (TQA), dan bentuk lain yang sejenis.

(3) Pendidikan Al-Qur’an dapat dilaksanakan secara

berjenjang dan tidak berjenjang.

(4) Penyelenggaraan . . .

(4) Penyelenggaraan pendidikan Al-Qur’an dipusatkan di

masjid, mushalla, atau ditempat lain yang memenuhi syarat.

(5) Kurikulum pendidikan Al-Qur’an adalah membaca,

menulis dan menghafal ayat-ayat Al Qur’an, tajwid, serta menghafal doa-doa utama.

(6) Pendidik pada pendidikan Al-Qur’an minimal lulusan

pendidikan diniyah menengah atas atau yang sederajat, dapat membaca Al-Qur’an dengan tartil dan menguasai teknik pengajaran Al-Qur’an.

(1) Diniyah takmiliyah bertujuan untuk melengkapi

pendidikan agama Islam yang diperoleh di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT.

(2) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan

secara berjenjang atau tidak berjenjang.

(3) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dilaksanakan di

masjid, mushalla, atau di tempat lain yang memenuhi syarat.

(4) Penamaan atas diniyah takmiliyah merupakan

kewenangan penyelenggara.

(5) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan

secara terpadu dengan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau pendidikan tinggi.

Paragraf 3 . . .

Paragraf 3 Pesantren

(1) Pesantren menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan

menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (mutafaqqih fiddin) dan/atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami di masyarakat.

(2) Pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah atau

secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan/atau pendidikan tinggi.

(3) Peserta didik dan/atau pendidik di pesantren yang diakui

keahliannya di bidang ilmu agama tetapi tidak memiliki ijazah pendidikan formal dapat menjadi pendidik mata pelajaran/kuliah pendidikan agama di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang memerlukan, setelah menempuh uji kompetensi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Pendidikan Keagamaan Kristen

(1) Pendidikan keagamaan Kristen diselenggarakan pada jalur

pendidikan formal, nonformal, dan informal.

(2) Pendidikan . . .

(2) Pendidikan keagamaan Kristen jalur pendidikan formal

diselenggarakan pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

(3) Pendidikan keagamaan Kristen jalur pendidikan formal

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibina oleh Menteri Agama.

Penamaan satuan pendidikan keagamaan Kristen jalur pendidikan formal jenjang pendidikan menengah dan tinggi merupakan hak penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

(1) Pendidikan keagamaan Kristen jenjang pendidikan dasar

adalah Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) dan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK).

(2) Pendidikan keagamaan Kristen jenjang pendidikan

menengah adalah Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) dan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) atau yang sederajat, yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

(3) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pada

pendidikan menengah keagamaan Kristen seseorang harus berijazah SMP atau yang sederajat.

(4) Pengelolaan SMAK dan SMTK diselenggarakan oleh

Pemerintah, gereja dan/atau lembaga keagamaan Kristen.

(5) Kurikulum SMAK dan SMTK memuat bahan kajian

tentang agama/teologi Kristen dan kajian lainnya pada jenjang menengah.

(6) Isi dan materi kurikulum yang menyangkut iman dan

moral merupakan kewenangan gereja dan/atau kelembagaan Kristen.

Pasal 30 . . .

(1) Pendidikan tinggi keagamaan Kristen diselenggarakan

oleh gereja dan atau lembaga keagamaan Kristen.

(2) Pendidikan keagamaan jenjang pendidikan tinggi

diselenggarakan dalam bentuk Sekolah Tinggi Agama Kristen (STAK) dan Sekolah Tinggi Teologi (STT) atau bentuk lain yang sejenis.

(3) STAK, STT atau bentuk lain yang sejenis dapat

diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

(4) Penamaan satuan jenjang pendidikan tinggi yang

diselenggarakan oleh gereja dan/atau lembaga keagamaan Kristen merupakan hak penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

(5) Isi/materi kurikulum menyangkut iman dan moral

pendidikan keagamaan Kristen/Teologi jenjang pendidikan tinggi merupakan kewenangan gereja dan/atau lembaga keagamaan Kristen.

(6) Untuk dapat diterima sebagai mahasiswa pada pendidikan

tinggi keagamaan Kristen seseorang harus berijazah SMA atau yang sederajat.

Bagian Ketiga Pendidikan Keagamaan Katolik

(1) Pendidikan keagamaan Katolik diselenggarakan pada jalur

pendidikan formal, nonformal, dan informal.

(2) Pendidikan keagamaan Katolik pada jalur pendidikan

formal diselenggarakan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi.

(3) Pendidikan keagamaan Katolik pada jalur formal dibina

oleh Menteri Agama.

Pasal 32 . . .

Penamaan satuan pendidikan keagamaan Katolik jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi merupakan hak penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

(1) Pendidikan keagamaan Katolik tingkat menengah

merupakan Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK) atau yang sederajat yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

(2) Pendidikan keagamaan Katolik tingkat menengah dibina

oleh Menteri Agama.

Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan menengah keagamaan Katolik seseorang harus berijazah SMP atau yang sederajat.

(1) Kurikulum pendidikan keagamaan Katolik memuat bahan

kajian tentang agama Katolik dan kajian lainnya pada jenjang menengah.

(2) Isi dan materi kurikulum yang menyangkut iman dan

moral merupakan wewenang gereja Katolik dan/atau Uskup.

Pengelolaan satuan pendidikan keagamaan Katolik tingkat menengah dilakukan oleh gereja Katolik/keuskupan.

Pasal 37 . . .

(1) Pendidikan keagamaan Katolik jenjang pendidikan tinggi

diselenggarakan oleh gereja Katolik/keuskupan.

(2) Pendidikan keagamaan Katolik jenjang pendidikan tinggi

merupakan satuan pendidikan tinggi keagamaan yang mendapat ijin dari Menteri Agama.

(3) Pendidikan keagamaan Katolik jenjang pendidikan tinggi

diselenggarakan dalam bentuk Sekolah Tinggi Pastoral/Kateketik/Teologi atau bentuk lain yang sejenis dan sederajat.

(4) Penamaan satuan pendidikan keagamaan Katolik jenjang

pendidikan tinggi merupakan hak penyelenggara yang bersangkutan.

(5) Isi dan/atau materi kurikulum yang menyangkut iman

dan moral pendidikan keagamaan Katolik jenjang pendidikan tinggi merupakan kewenangan gereja Katolik.

(6) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pada

pendidikan tinggi keagamaan Katolik seseorang harus berijazah SMA atau sederajat.

Bagian Keempat Pendidikan Keagamaan Hindu

(1) Pendidikan keagamaan Hindu merupakan pendidikan

berbasis masyarakat yang diselenggarakan dalam bentuk Pasraman, Pesantian, dan bentuk lain yang sejenis.

(2) Pengelolaan satuan pendidikan keagamaan Hindu

dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

(3) Pendidikan . . .

(3) Pendidikan Pasraman diselenggarakan pada jalur formal,

dan nonformal.

(4) Pendidikan Pasraman diselenggarakan pada jalur formal

setingkat TK disebut Pratama Widya Pasraman, yaitu tingkat Pratama Widya Pasraman A (TK A) dan tingkat Pratama Widya Pasraman B (TK B).

(5) Pendidikan pasraman pada jalur formal jenjang

pendidikan dasar setingkat SD disebut Adi Widya Pasraman terdiri atas 6 (enam) tingkat.

(6) Pendidikan Pasraman pada jalur formal jenjang

pendidikan dasar setingkat SMP disebut Madyama Widya Pasraman terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

(7) Pendidikan Pasraman pada jalur formal jenjang

pendidikan menengah setingkat SMA disebut Utama Widya Pasraman terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

(1) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik (Brahmacari)

Adi Widya Pasraman, seseorang harus berijazah Pratama Widya Pasraman atau yang sederajat.

(2) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik (Brahmacari)

Madyama Widya Pasraman, seseorang harus berijazah Adi Widya Pasraman atau yang sederajat.

(3) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik (Brahmacari)

Utama Widya Pasraman, seseorang harus berijazah Madyama Widya Pasraman atau yang sederajat.

(4) Pendidikan Adi Widya Pasraman terdiri atas 6 (enam)

tingkat selama 6 (enam) tahun, pendidikan Madyama Widya Pasraman terdiri atas 3 (tiga) tingkat selama 3 (tiga) tahun, dan pendidikan Utama Widya Pasraman terdiri atas 3 (tiga) tingkat selama 3 (tiga) tahun.

(5) Peserta didik . . .

(5) Peserta didik (Brahmacari) pada pendidikan Pasraman

berkewajiban melaksanakan warna asrama dharma.

(6) Acarya atau pendidik membimbing, menuntun, dan

membekali peserta didik (Brahmacari) dengan pengetahuan agama lainnya sesuai dengan kurikulum.

(1) Maha Widya Pasraman atau pendidikan keagamaan tinggi

Hindu, diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat.

(2) Penamaan satuan jenjang Maha Widya Pasraman yang

diselenggarakan oleh masyarakat merupakan hak penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

(3) Maha Widya Pasraman diselenggarakan sesuai dengan

ketentuan tentang pendidikan tinggi dalam Standar Nasional Pendidikan.

(1) Pendidikan keagamaan Hindu nonformal dilaksanakan

dalam bentuk Pesantian, sad dharma yaitu dharmatulla, dharma sadhana, dharma wacana, dharma yatra, dharma gita, dharma santi atau dalam bentuk lain yang sejenis.

(2) Pendidikan keagamaan Hindu nonformal merupakan

kegiatan pendidikan keagamaan Hindu secara berjenjang atau tidak berjenjang bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama di sekolah formal dalam rangka meningkatkan sraddha dan bhakti peserta didik.

(3) Penyelenggaraan pendidikan keagamaan Hindu nonformal

sebagai kegiatan pendidikan keagamaan Hindu berbasis masyarakat, diselenggarakan oleh lembaga sosial dan tradisional keagamaan Hindu, dilaksanakan di lingkungan tempat ibadah, balai adat, dan tempat lainnya yang memenuhi syarat.

(4) Pendidikan . . .

(4) Pendidikan keagamaan Hindu nonformal didaftarkan

keberadaannya kepada Menteri Agama.

Bagian Kelima Pendidikan Keagamaan Buddha

(1) Pendidikan keagamaan Buddha diselenggarakan oleh

masyarakat pada jalur pendidikan nonformal dalam bentuk program Sekolah Minggu Buddha, Pabbajja Samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

(2) Pengelolaan satuan pendidikan keagamaan Buddha

dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

(1) Pabbajja Samanera merupakan pendidikan nonformal yang

diselenggarakan oleh Sangha atau Majelis Keagamaan Buddha bertempat di Vihara/Cetiya yang diperuntukkan khusus bagi samanera, samaneri, silacarini, buddhasiswa, dalam rangka peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan.

(2) Pabbajja Samanera bertujuan untuk menanamkan disiplin

pertapaan sesuai dengan ajaran Sang Buddha dalam meningkatkan kualitas keimanan umat Buddha.

(3) Pabbajja Samanera dilaksanakan sekurang-kurangnya 2

(dua) minggu.

(4) Peserta didik Pabbajja Samanera meliputi anak-anak,

remaja, dan dewasa.

(5) Kurikulum Pabbajja Samanera meliputi riwayat hidup

Buddha Gotama, etika samanera, pokok-pokok dasar agama Buddha, paritta/mantra, meditasi, kedharmadutaan, dan materi penting terkait lainnya.

(6) Pendidik . . .

(6) Pendidik pada Pabbajja Samanera mencakup para

Bhikkhu/Bhiksu, Bhikkhuni/Bhiksuni, Pandita, Pendidik Agama, atau yang berkompetensi.

(1) Sekolah Minggu Buddha merupakan kegiatan belajar

mengajar nonformal yang dilaksanakan di Vihara atau Cetya setiap hari Minggu secara rutin.

(2) Sekolah Minggu Buddha bertujuan untuk menanamkan

saddha/sraddha dan bhakti peserta didik dalam rangka meningkatkan keimanan umat Buddha secara berkesinambungan.

(3) Sekolah Minggu Buddha diselenggarakan secara

berjenjang atau tidak berjenjang.

(4) Sekolah Minggu Buddha merupakan pelengkap atau

bagian dari pendidikan agama pada satuan pendidikan formal.

(5) Kurikulum Sekolah Minggu Buddha memuat bahan kajian

Paritta/Mantram, Dharmagita, Dhammapada, Meditasi, Jataka, Riwayat Hidup Buddha Gotama, dan Pokok-pokok Dasar Agama Buddha.

(6) Tenaga Pendidik pada Sekolah Minggu Buddhis mencakup

Bhikkhu/Bhiksu, Bhikkhuni/Bhiksuni, Samanera/Sramanera, Samaneri/Sramaneri, Pandita, Pendidik Agama, atau yang berkompetensi.

Bagian Keenam Pendidikan Keagamaan Khonghucu

(1) Pendidikan keagamaan Khonghucu diselenggarakan oleh

masyarakat pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

(2) Pendidikan . . .

(2) Pendidikan keagamaan Khonghucu berbentuk program

Sekolah Minggu, Diskusi Pendalaman Kitab Suci, Pendidikan Guru dan Rohaniwan Agama Khonghucu, atau bentuk lain yang sejenis.

(3) Pengelolaan satuan pendidikan keagamaan Khonghucu

dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

(1) Sekolah Minggu Khonghucu dan Diskusi Pendalaman

Kitab Suci merupakan kegiatan belajar-mengajar nonformal yang dilaksanakan di Xuetang, Litang, Miao dan Klenteng, yang dilaksanakan setiap minggu dan tanggal 1 serta 15 penanggalan lunar.

(2) Sekolah Minggu Khonghucu dan Diskusi Pendalaman

Kitab Suci bertujuan untuk menanamkan keimanan dan budi pekerti peserta didik.

(3) Kurikulum Sekolah Minggu Khonghucu memuat bahan

kajian Daxue, Zhongyong, Lunyu, Mengzi, Yijing, Shujing, Liji, Shijing, Chun Qiu Jing, Xiaojing, Sejarah Suci Agama Khonghucu, serta Tata Agama/Peribadahan Khonghucu.

(4) Tenaga Pendidik pada pendidikan keagamaan Khonghucu

mencakup Jiaosheng, Wenshi, Xueshi, Zhanglao atau yang mempunyai kompetensi.

Pendidikan Guru dan Rohaniwan Agama Khonghucu adalah pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan di Shuyuan atau lembaga pendidikan lainnya dan oleh yayasan yang bergerak dalam pendidikan atau perkumpulan umat Khonghucu.

BAB IV . . .

Seluruh satuan pendidikan, program, dan kegiatan pendidikan keagamaan diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang ada pada saat diberlakukan Peraturan Pemerintah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan paling lambat dua tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2007

INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2007