Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang PERNYATAAN BERBAGAI PENPRES DAN PERPRES SEBAGAI UU

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 1969

TENTANG

PERNYATAAN BERBAGAI PENETAPAN PRESIDEN DAN PERATURAN

PRESIDEN SEBAGAI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-undang

Dasar 1945 perlu meninjau kembali produk-produk legislatif yang

berbentuk Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan

Presiden yang telah dikeluarkan sejak tanggal 5 Juli 1959;

• bahwa Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan

Presiden yang materinya sesuai dengan suara hati nurani rakyat

perlu dinyatakan sebagai Undang-undang;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.

XIX/MPRS/ 1966;

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.

XXXIX/MPRS/1968;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Undang-undang tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan

Peraturan Presiden sebagai Undang-undang.

Pasal 1 ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1.

Terhitung sejak disahkannya Undang-undang ini, menyatakan Penetapan-

penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana

termaksud dalam Lampiran I Undang-undang ini, sebagai Undang-

undang.

Pasal 2.

Terhitung sejak disahkannya Undang-undang ini, menyatakan Penetapan-

penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana

termaksud dalam Lampiran IIA dan IIB Undang-undang ini, sebagai

Undang-undang dengan ketentuan, bahwa materi Penetapan-penetapan

Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden tersebut ditampung atau

dijadikan bahan bagi penyusunan Undang-undang yang baru.

Pasal 3.

Terhitung sejak disahkannya Undang-undang ini, menyatakan Penetapan-

penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana

termaksud dalam Lampiran IIIA dan IIIB Undang-undang ini, diserahkan

kewenangannya untuk meninjau lebih lanjut dan mengaturnya kembali

kepada Pemerintah guna menuangkannya dalam peraturan perundang-

undangan atau dijadikan bahan bagi peraturan perundang-undangan yang

sesuai dengan materi masing-masing.

Pasal 4.

Istilah-istilah dan kata-kata data Penetapan-penetapan Presiden dan

Peraturan-peraturan Presiden yang tidak sesuai lagi dengan Undang-

undang Dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat Sementara sejak Sidang Umum ke-IV, dianggap tidak ada.

Pasal 5.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah, kecuali pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam

pasal 3.

Pasal 6 ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 6.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam

Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 5 Juli 1969.

Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO

JENDERAL TNI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 5 Juli 1969.

Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH.

Mayor Jenderal T.N.I.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1969

TENTANG

PERNYATAAN BERBAGAI PENETAPAN PRESIDEN DAN

PERATURAN PRESIDEN SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

A. UMUM :

Guna memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

sebagaimana termaksud dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.

XIX/ MPRS/1966, Pemerintah besama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong telah

meninjau kembali semua Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang dikeluarkan sejak

Dekrit 5 Juli 1959.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XIX/MPRS/1966 menentukan

bahwa peninjauan kembali tersebut harus diselesaikan dalam jangka waktu dua tahun sesudah

tanggal 5 Juli 1966.

Kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dalam Ketetapan No.

XXXIX/MPRS/1968 mengingatkan Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat

Gotong Royong supaya pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

No. XIX/MPRS/1966 diusahakan penyelesaiannya dalam batas waktu yang ditentukan, tetapi

apabila dipandang perlu dapat diberikan perpanjangan batas waktu paling lama sampai tanggal

5 Juli 1969.

Peninjauan kembali Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden,

meskipun telah diusahakan sesuai dengan jiwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Sementara No. XIX/MPRS/1966, ternyata tidak dapat diselesaikan sebelum tanggal 5 Juli

Demikian batas waktu perlu diperpanjang dan perpanjangan itu telah diberikan oleh Pimpinan

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dalam Keputusan No. 274/B/1968 dengan jangka

waktu enam bulan terhitung 5 Juli 1968 dan diperpanjang untuk kedua kalinya dengan

Keputusan No. 001/B/'69 juga untuk jangka waktu enam bulan terhitung 5 Januari 1969.

Peninjauan kembali Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden

dilakukan dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden dilakukan dalam rangka

pemurnian pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945.

Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden yang isi dan tujuannya tidak

sesuai dengan suara hati nurani rakyat telah dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-undang

No. 25 tahun 1968 dan Undang-undang lain, antara lain undang-undang No. 10 tahun 1966,

Undang-undang No. 13 tahun 1968 dan sebagainya.

Dengan Undang-undang ini dinyatakan bahwa Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-

peraturan Presiden yang memenuhi tuntutan suara hati nurani rakyat berlaku terus dengan

ketentuan- ketentuan sebagai berikut:

1. Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden yang tercantum dalam

Lampiran I Undang-undang ini dinyatakan sebagai Undang-undang.

1. Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden dalam Lampiran IIA dan

IIB juga dinyatakan sebagai Undang-undang, dengan ketentuan bahwa harus diadakan

perbaikan/ penyempurnaan dalam arti bahwa materi dari pada Penetapan-penetapan

Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden tersebut ditampung atau dijadikan bahan bagi

penyusunan Undang-undang yang baru.

1. Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden dalam Lampiran IIIA

dan IIIB merupakan produk-produk legislatif yang mengatur hal-hal, atau persoalan-

persoalan yang sebenarnya dapat dimasukkan dalam lingkungan tugas serta wewenang

Pemerintah. Oleh karena itu kewenangan untuk mengaturnya kembali diserahkan kepada

Pemerintah guna menuangkannya dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai

dengan materi masing-masing.Di samping itu mungkin ada juga Penetapan-penetapan

Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden yang dijadikan bahan bagi peraturan

perundang-undangan yang sesuai dengan materi masing-masing.

Apabila dikemudian hari ternyata masih terdapat Penetapan- penetapan Presiden dan

Peraturan-peraturan Presiden yang tidak tercantum dalam Lampiran-lampiran I, IIA dan

IIB, IIIA dan IIIB Undang-undang ini maka Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-

peraturan Presiden tersebut peninjauannya kembali dan pengaturannya diserahkan kepada

Pemerintah dalam bentuk yang sesuai dengan materi masing-masing.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Oleh karena harus diutamakan tujuan dan jiwa yang terkandung dalam Penetapan-

penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden tersebut, maka istilah-istilah beserta

kata-kata yang tidak sesuai lagi dengan Undang-undang Dasar 1945 dan Ketetapan

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara sejak Sidang Umum ke-IV dianggap tidak

ada.

B. Pasal DEMI PASAL:

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2

Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana

tercantum dalam Lampiran IIA dinyatakan sebagai Undang-undang dengan ketentuan

bahwa materi penetapan- penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden

tersebut ditampung dan dituangkan dalam Undang-undang baru sebagai

penyempurnaan, perubahan atau penambahan dari materi yang diatur dalam Undang-

undang terdahulu.

Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana

tercantum dalam Lampiran IIB dinyatakan sebagai Undang-undang dengan ketentuan

bahwa Undang-undang tersebut berlaku dan baru hapus kekuatannya apabila telah

ditetapkan Undang-undang baru sebagai penggantinya yang menggunakan. Penetapan-

penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden tersebut sebagai bahan.

Pasal 3.

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam pasal 3 ini ialah

peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya lebih rendah tingkatnya dari pada

undang-undang dan yang biasanya pengaturannya termasuk wewenang Pemerintah.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIA, oleh Pemerintah diatur kembali guna

kemudian menuangkannya dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan

materi masing-masing.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana

tercantum dalam Lampiran IIIB, peninjauan selanjutnya diserahkan kewenangannya

kepada Pemerintah dengan ketentuan bahwa Penetapan-penetapan Presiden dan

Peraturan-peraturan Presiden yang bersangkutan hapus kekuatannya pada saat

berlakunya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Khusus bagi Penetapan-penetapan Presiden dalam Lampiran III materinya dapat juga

dijadikan Undang-undang.

Pasal 4.

Yang dimaksud dengan istilah-istilah dan kata-kata dalam pasal ini misalnya ialah

Pemimpin Besar Revolusi, Nasakom dan lain sebagainya.

Pasal 5.

Pada umumnya Undang-undang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan pokok ini diikuti juga oleh pasal 5.

Mengingat bahwa pasal 3 memberi kemungkinan untuk pengaturan kembali oleh

Pemerintah dalam bentuk Peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan materi

masing-masing misalnya dengan Surat Keputusan Presiden, Surat Keputusan Menteri

dan sebagainya, maka pelaksanaan pasal 3 praktis diserahkan kepada Pemerintah.

Pasal 6.

Cukup jelas.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.

Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN

1969 YANG TELAH DICETAK ULANG