KONSTITUSI PERHIMPUNAN POS SEDUNIA

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 1969

TENTANG

KONSTITUSI PERHIMPUNAN POS SEDUNIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Republik Indonesia sebagai anggota Perhimpunan Pos

Sedunia (Union Postale Universelle), pada tanggal 10 Juli 1964 di

Wina (Austria) telah menandatangani Konstitusi Perhimpunan Pos

Sedunia;

• bahwa Konstitusi tersebut perlu disetujui dengan Undang-undang;

• bahwa dengan berlakunya Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia

pada tanggal 1 Januari 1966, maka Perjanjian Pos Sedunia dan

Persetujuan-persetujuannya di Ottawa tanggal 3 Oktober 1957 yang

diratipisir oleh Republik Indonesia dengan Undang-undang No. 5

tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 2O, Tambahan

Lembaran-Negara No. 2159), dan guna memperlancar

pembangunan perhubungan khususnya dibidang aktivitas Pos di

Indonesia dipandang perlu untuk mencabut Undang-undang No. 5

tahun 1961 tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (1), pasal 11 dan pasal 20;

1. Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia 1964 pasal 25

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Undang-undang No. 5 tahun 1961 tentang Perjanjian Pos Sedunia dan

Persetujuan-persetujuannya (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 20, Tambahan

Lembaran-Negara No. 2159);

Menetapkan : Undang-undang tentang Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia di Wina

tahun 1964.

Pasal 1.

Menyetujui Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia di Wina tanggal 10 Juli

1964 yang naskahnya dilampirkan pada Undang-undang ini.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya kedalam

Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 25 Oktober 1969.

Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO

Jenderal TNI.

Diundangkan di Jakarta,

pada tanggal 25 Oktober 1969.

Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSYAH

Mayor Jenderal T.N.I.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1969

TENTANG

PERNYATAAN BERBAGAI PENETAPAN PRESIDEN DAN

PERATURAN PRESIDEN SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

A. UMUM :

Guna memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

sebagaimana termaksud dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.

XIX/ MPRS/1966, Pemerintah besama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong telah

meninjau kembali semua Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang dikeluarkan sejak

Dekrit 5 Juli 1959.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XIX/MPRS/1966 menentukan

bahwa peninjauan kembali tersebut harus diselesaikan dalam jangka waktu dua tahun sesudah

tanggal 5 Juli 1966.

Kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dalam Ketetapan No.

XXXIX/MPRS/1968 mengingatkan Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat

Gotong Royong supaya pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

No. XIX/MPRS/1966 diusahakan penyelesaiannya dalam batas waktu yang ditentukan, tetapi

apabila dipandang perlu dapat diberikan perpanjangan batas waktu paling lama sampai tanggal

5 Juli 1969.

Peninjauan kembali Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden,

meskipun telah diusahakan sesuai dengan jiwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Sementara No. XIX/MPRS/1966, ternyata tidak dapat diselesaikan sebelum tanggal 5 Juli

Demikian batas waktu perlu diperpanjang dan perpanjangan itu telah diberikan oleh Pimpinan

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dalam Keputusan No. 274/B/1968 dengan jangka

waktu enam bulan terhitung 5 Juli 1968 dan diperpanjang untuk kedua kalinya dengan

Keputusan No. 001/B/'69 juga untuk jangka waktu enam bulan terhitung 5 Januari 1969.

Peninjauan kembali Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

dilakukan dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945.

Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden dilakukan dalam rangka

pemurnian pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945.

Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden yang isi dan tujuannya tidak

sesuai dengan suara hati nurani rakyat telah dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-undang No.

25 tahun 1968 dan Undang-undang lain, antara lain undang-undang No. 10 tahun 1966,

Undang-undang No. 13 tahun 1968 dan sebagainya.

Dengan Undang-undang ini dinyatakan bahwa Penetapan-penetapan Presiden dan

Peraturan-peraturan Presiden yang memenuhi tuntutan suara hati nurani rakyat berlaku terus

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden yang tercantum dalam

Lampiran I Undang-undang ini dinyatakan sebagai Undang-undang.

1. Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden dalam Lampiran IIA dan

IIB juga dinyatakan sebagai Undang-undang, dengan ketentuan bahwa harus diadakan

perbaikan/ penyempurnaan dalam arti bahwa materi dari pada Penetapan-penetapan

Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden tersebut ditampung atau dijadikan bahan bagi

penyusunan Undang-undang yang baru.

1. Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden dalam Lampiran IIIA dan

IIIB merupakan produk-produk legislatif yang mengatur hal-hal, atau persoalan-persoalan

yang sebenarnya dapat dimasukkan dalam lingkungan tugas serta wewenang Pemerintah.

Oleh karena itu kewenangan untuk mengaturnya kembali diserahkan kepada Pemerintah

guna menuangkannya dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan materi

masing-masing.Di samping itu mungkin ada juga Penetapan-penetapan Presiden dan

Peraturan-peraturan Presiden yang dijadikan bahan bagi peraturan perundang-undangan

yang sesuai dengan materi masing-masing.

Apabila dikemudian hari ternyata masih terdapat Penetapan-penetapan Presiden dan

Peraturan-peraturan Presiden yang tidak tercantum dalam Lampiran-lampiran I, IIA dan

IIB, IIIA dan IIIB Undang-undang ini maka Penetapan-penetapan Presiden dan

Peraturan-peraturan Presiden tersebut peninjauannya kembali dan pengaturannya

diserahkan kepada Pemerintah dalam bentuk yang sesuai dengan materi masing-masing.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Oleh karena harus diutamakan tujuan dan jiwa yang terkandung dalam

Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden tersebut, maka

istilah-istilah beserta kata-kata yang tidak sesuai lagi dengan Undang-undang Dasar 1945

dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara sejak Sidang Umum ke-IV

dianggap tidak ada.

B. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2

Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana

tercantum dalam Lampiran IIA dinyatakan sebagai Undang-undang dengan ketentuan

bahwa materi penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden tersebut

ditampung dan dituangkan dalam Undang-undang baru sebagai penyempurnaan,

perubahan atau penambahan dari materi yang diatur dalam Undang-undang terdahulu.

Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana

tercantum dalam Lampiran IIB dinyatakan sebagai Undang-undang dengan ketentuan

bahwa Undang-undang tersebut berlaku dan baru hapus kekuatannya apabila telah

ditetapkan Undang-undang baru sebagai penggantinya yang menggunakan.

Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden tersebut sebagai

bahan.

Pasal 3.

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam pasal 3 ini ialah

peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya lebih rendah tingkatnya dari pada

undang-undang dan yang biasanya pengaturannya termasuk wewenang Pemerintah.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIA, oleh Pemerintah diatur kembali guna

kemudian menuangkannya dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan

materi masing-masing.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana

tercantum dalam Lampiran IIIB, peninjauan selanjutnya diserahkan kewenangannya

kepada Pemerintah dengan ketentuan bahwa Penetapan-penetapan Presiden dan

Peraturan-peraturan Presiden yang bersangkutan hapus kekuatannya pada saat

berlakunya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Khusus bagi Penetapan-penetapan Presiden dalam Lampiran III materinya dapat juga

dijadikan Undang-undang.

Pasal 4.

Yang dimaksud dengan istilah-istilah dan kata-kata dalam pasal ini misalnya ialah

Pemimpin Besar Revolusi, Nasakom dan lain sebagainya.

Pasal 5.

Pada umumnya Undang-undang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan pokok ini diikuti juga oleh pasal 5.

Mengingat bahwa pasal 3 memberi kemungkinan untuk pengaturan kembali oleh

Pemerintah dalam bentuk Peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan materi

masing-masing misalnya dengan Surat Keputusan Presiden, Surat Keputusan Menteri

dan sebagainya, maka pelaksanaan pasal 3 praktis diserahkan kepada Pemerintah.

Pasal 6.

Cukup jelas.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri

dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah

salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah

ENTER.

Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN

1969 YANG TELAH DICETAK ULANG