PEMBENTUKAN PROPINSI OTONOM IRIAN BARAT DAN

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 1969

TENTANG

PEMBENTUKAN PROPINSI OTONOM IRIAN BARAT DAN

KABUPATEN-KABUPATEN OTONOM DI PROPINSI IRIAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa sebagai tindak.lanjut dari hasil Penentuan Pendapat Rakyat yang

menetapkan Irian Barat tetap merupakan bagian dari Negara Kesatuan

Republik Indonesia dan untuk kepentingan pelaksanaan pemerintahan di

Irian Barat yang effektif, demi kemajuan rakyat di Irian Barat, dipandang

perlu Propinsi Irian Barat beserta Kabupaten-kabupatennya yang dibentuk

dan diatur berdasarkan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1962 jo

Penetapan Presiden No. 1 tahun 1963 jo Keputusan Presiden No. 57

tahun 1963 jo Undang-undang No. 5 tahun 1969, segera diatur kembali

sebagai Daerah-daerah Otonom, sesuai dengan ketentuan yang tercantum

dalam pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.

XXI/MPRS/ 1966.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), pasal 18, pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar

1945;

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.

XXI/MPRS/ 1966;

1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 (Lembaran-Negara tahun 1965

No. 83) jo Undang-undang No. 6 tahun 1969 (Lembaran Negara

tahun 1969 No. 37);

1. Undang-undang No. 5 tahun 1969 (Lembaran-Negara tahun 1969

No. 36);

Dengan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.

MEMUTUSKAN :

Mencabut : Ketentuan-ketentuan nomor urut 3 dan 6 Lampiran IIA Undang-undang

No. 5 tahun 1969.

Menetapkan : Undang-undang tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan

Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

(1) Membentuk Propinsi Otonom Irian Barat dalam ikatan Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi

Kabupaten-kabupaten dimaksud ayat (2) pasal ini.

(2) Dalam wilayah Propinsi Irian Barat dibentuk Kabupaten-kabupaten

Otonom terdiri dari:

1. Kabupaten Jayapura yang meliputi wilayah Kepala Pemerintahan

Setempat Jayapura, Nimboran, Mamberamo, Keerom, Sarmi dan

Dafonsoro.

1. Kabupaten Biak Numfor yang meliputi wilayah Kepala

Pemerintahan Setempat Biak, Numfor dan Supiori.

1. Kabupaten Manokwari yang meliputi wilayah Kepala

Pemerintahan Setempat Manokwari, Ransiki, Wasior dan

Bintuni.

1. Kabupaten Sorong yang meliputi wilayah Kepala Pemerintahan

Setempat Sorong, Raja Ampat, Teminabuan dan Ayamaru.

1. Kabupaten Fak-Fak yang meliputi wilayah Kepala Pemerintahan

Setempat Fak-Fak, Kaimana dan Mimika.

1. Kabupaten …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Kabupaten Merauke yang meliputi wilayah Kepala Pemerintahan

Setempat Merauke, Tanah Merah, Mindiptana, Agats dan

Mapi/Kepi.

1. Kabupaten Jayawijaya yang meliputi wilayah Kepala

Pemerintahan Setempat Baliem, Bokondini, Tiom dan Oksibil.

1. Kabupaten Paniai yang meliputi wilayah Kepala Pemerintahan

Setempat Nabire, Tinggi, Enarotali dan Ilaga.

1. Kabupaten Japen Waropen yang meliputi wilayah Kepala

Pemerintahan Setempat Japen dan Waropen.

Pasal 2.

(1) Pemerintah Daerah Propinsi Irian Barat berkedudukan di Jayapura.

(2) Pemerintah Daerah Kabupaten masing-masing berkedudukan

sebagai berikut:

1. Kabupaten Jayapura di Jayapura.

2. Kabupaten Biak Numfor di Biak.

3. Kabupaten Manokwari di Manokwari.

4. Kabupaten Sorong di Sorong.

5. Kabupaten Fak-Fak di Fak-Fak.

6. Kabupaten Merauke di Merauke.

7. Kabupaten Jayawijaya di Wamena.

8. Kabupaten Paniai di Enarotali.

9. Kabupaten Japen Waropen di Serui.

Pasal 3.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Propinsi Irian Barat

terdiri dari 40 orang anggota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Gotong Royong Kabupaten masing-masing terdiri dari 25 orang anggota,

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 4 …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4.

Menteri Dalam Negeri membentuk Perangkat Daerah di Propinsi dan

Kabupaten dengan mengingat kemampuan keuangan Negara dan Daerah

serta memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB II.

URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH

Pasal 5.

(1) Urusan Rumah Tangga Daerah sebagai kewenangan pangkal

meliputi:

1. Urusan Bimbingan dan Kesejahteraan Sosial.

2. Urusan Pertanian.

3. Urusan Kesehatan.

4. Urusan Pendidikan dan Kebudayaan.

5. Urusan Pekerjaan Umum.

(2) Perincian Urusan Rumah Tangga Daerah dimaksud ayat (1) pasal

ini, terdapat dalam lampiran Undang-undang ini.

(3) Penyerahan urusan lainnya akan diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah.

Pasal 6.

Untuk menyelenggarakan Urusan Rumah Tangga Daerah dimaksud pasal

5 Undang-undang ini, Propinsi dan Kabupaten membentuk dan menyusun

Dinas-dinas Daerah, yang personil dan materiilnya diambil dari

Dinas-dinas yang ada, sesuai dengan keperluan.

Pasal 7.

Propinsi dan Kabupaten menyelenggarakan segala sesuatu yang

dipandang perlu untuk melancarkan jalannya pemerintahan Daerah antara

lain:

1. Menyusun ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Menyusun Sekretariat Daerah.

2. Menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan

kepegawaian, perbendaharaan, pemeliharaan harta, dan milik serta

lain-lain hal yang dipandang perlu, sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku.

BAB III.

KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 8.

(1) Gubernur Kepala Daerah dan Wakil Gubernur Kepala Daerah,

Anggota Badan Pemerintah Harian dan Sekretaris Daerah Propinsi

Irian Barat yang ada pada saat Undang-undang ini berlaku, menjabat

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Anggota Badan

Pemerintah Harian dan Sekretaris Daerah Propinsi Irian Barat sampai

diangkat pejabat-pejabat baru berdasarkan peraturan perundangan

yang berlaku.

(2) Bupati Kepala Daerah Kabupaten dan Wakilnya serta Sekretaris

Kabupaten di wilayah Propinsi Irian Barat yang ada pada saat

Undang-undang ini berlaku, menjabat Bupati Kepala Daerah dan

Wakil Bupati Kepala Daerah serta Sekretaris Daerah Kabupaten

sampai diangkat Kepala. Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta

Sekretaris Daerah baru berdasarkan peraturan perundangan yang

berlaku.

Pasal 9.

(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong

Propinsi Irian Barat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Gotong Royong Kabupaten tetap sebagai Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Propinsi Irian Barat dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong

Kabupaten berdasarkan Undang-undang ini.

(2) Penyempurnaan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Penyempurnaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong

dapat diadakan dengan memperhatikan potensi dan kekuatan sosial

politik yang ada dalam masyarakat.

Pasal 10.

Selama Dinas-dinas Daerah sebagaimana dimaksud pasal 6

Undang-undang ini belum terbentuk, urusan-urusan tersebut dilaksanakan

oleh Dinas-dinas yang sudah ada sekarang.

Pasal 11.

(1) Urusan-urusan yang belum atau tidak diserahkan menjadi

wewenang Daerah, diselenggarakan oleh instansi-instansi vertikal

yang bersangkutan.

(2) Instansi-instansi yang melaksanakan urusan-urusan wewenang

Pemerintah Pusat, merupakan perangkat Departemen-departemen

dan Instansi-instansi yang bersangkutan.

Pasal 12.

(1) Menteri Dalam Negeri mengatur penetapan atau pengangkatan

pegawai-pegawai yang tersedia dengan status:

• pegawai Daerah,

• pegawai Negeri dan

• pegawai Negeri yang diperbantukan kepada Daerah.

(2) Perubahan status pegawai-pegawai dalam instansi-instansi vertikal

menjadi pegawai Dinas-dinas Otonom diatur oleh Menteri Dalam

Negeri bersama-sama Menteri yang bersangkutan.

Pasal 3 ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 13.

Pemisahan anggaran untuk urusan-urusan Pemerintah Pusat dan Daerah

akan diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun

1971/1972.

Pasal 14.

Segala peraturan perundangan yang berlaku bagi Propinsi Irian Barat dan

Kabupatennya yang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini tetap

berlaku, selama belum diubah, diganti atau dicabut.

BAB IV.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 15.

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang ini diatur oleh

Menteri Dalam Negeri.

Pasal 16.

(1) Undang-undang ini disebut "Undang-undang tentang Pembentukan

Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di

Propinsi Irian Barat."

(2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam

Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 10 September 1969

Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO.

Jenderal TNI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 September 1969.

sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH

Mayor Jenderal TNI

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1969

TENTANG

PEMBENTUKAN PROPINSI OTONOM IRIAN BARAT DAN

KABUPATEN-KABUPATEN OTONOM DI

PROPINSI IRIAN BARAT.

I. UMUM :

1. Sejak Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 wilayah Irian Barat adalah

merupakan bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, walaupun dalam

kenyataannya wilayah tersebut pada waktu itu masih diduduki oleh Belanda.

Berhubung dengan itu untuk kepentingan pemerintahan di daerah tersebut, dengan

Undang-undang Nomor 15 tahun 1956 jo Undang-undang Nomor 23 tahun 1958 telah

dibentuk Propinsi Irian Barat.

Usaha-usaha pengembalian wilayah Irian Barat melalui perjanjian bilateral antara

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda ternyata tidak membawa hasil,

sehingga mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak dan oleh karena itu

Pemerintah Republik Indonesia segera melakukan perjuangan pengembalian wilayah Irian

Barat tersebut berdasarkan Tri Komando Rakyat pada bulan Desember 1961.

Untuk lebih melancarkan perjuangan pengembalian wilayah Irian Barat maka dengan

Penetapan Presiden No. 1 tahun 1962 Propinsi Irian Barat Bentuk Lama diubah menjadi

Propinsi Irian Barat Bentuk Baru yang selanjutnya setelah New York Agreement tahun

1962 sebagai hasil perjuangan Rakyat Indonesia, disempurnakanlah pemerintahan

Propinsi Irian Barat dengan Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1963 jo Keputusan

Presiden Nomor 57 tahun 1963.

Pada tanggal 1 Mei 1963 pemerintahan di Irian Barat diserahkan kepada Pemerintah

Republik Indonesia.

Dalam New York Agreement tersebut antara lain ditentukan bahwa kepada rakyat di Irian

Barat diberikan hak menentukan nasibnya sendiri, yaitu menentukan status wilayah Irian

Barat sebagai bagian dari Republik Indonesia atau tidak.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat (Act of Free Choice) yang dilakukan melalui

Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat sebagai manifestasi aspirasi rakyat telah

terlaksana dan hasilnya menunjukkan dengan positif bahwa rakyat di Irian Barat

berdasarkan rasa kesadarannya yang penuh, rasa kesatuan dan rasa persatuannya dengan

rakyat Daerah-daerah lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta

kepercayaan kepada Republik Indonesia, telah menentukan dengan mutlak bahwa wilayah

Irian Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keputusan Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat tersebut adalah sah dan final

tidak dapat diganggu-gugat lagi oleh pihak manapun.

1. Dewasa ini wilayah pemerintahan Propinsi Irian Barat terbagi dalam 9 Kabupaten dan 35

Kepala Pemeritahan setempat (K.P.S.).

Sementara itu sebagai pelaksanaan Ketetapan MPRS No. XIX/ MPRS/1966 maka pada

tanggal 5 Juli 1969 telah diundangkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1969 yang antara

lain menetapkan Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1962 dan Penetapan Presiden Nomor

1 tahun 1963 menjadi Undang-undang dengan ketentuan bahwa harus diadakan

perbaikan/penyempurnaan dalam arti bahwa materinya ditampung bagi penyusunan

Undang-undang yang baru.

Dengan mengingat ketentuan ini dan sebagai tindak lanjut dari pada manifestasi aspirasi

rakyat di Irian Barat, maka untuk pelaksanaan pemerintahan di Irian Barat yang effektif

demi kemajuan rakyat di Irian Barat, kini sudah tiba waktunya untuk melaksanakan

Ketetapan MPRS No. XXI/MPRS/1966 pasal 6, yaitu Propinsi Irian Barat yang dibentuk

berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1962 jo Penetapan Presiden Nomor 1

tahun 1963 jo Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1963 yang pada hakekatnya

mempunyai sifat khusus, perlu diatur kembali agar baik dasar pembentukannya maupun

hal-hal lainnya disesuaikan dengan yang berlaku bagi Propinsi-propinsi Otonom lainnya.

Meskipun sejak tanggal 5 Juli 1969 telah diundangkan Undang-undang Nomor 6 tahun

1969 tentang pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-undang dan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang khususnya Undang-undang Nomor 18 tahun 1965

tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, seperti yang tercantum dalam Nomor urut 6

Lampiran III, namun pernyataan tidak berlakunya Undang-undang itu ditetapkan pada saat

Undang-undang yang menggantikannya mulai berlaku.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Dengan demikian beberapa ketentuan-ketentuan pokok dari Undang-undang Nomor 18

tahun 1965 tersebut masih dipergunakan sebagai dasar penyusunan Undang-undang ini,

mengingat perlu segera diaturnya kembali Propinsi Irian Barat beserta

Kabupaten-kabupatennya menjadi Daerah Otonom sebagai tindak lanjut daripada

Penentuan Pendapat Rakyat.

1. Dengan berlakunya Undang-undang ini, untuk menjamin kontinuitas penyelenggaraan

pemerintahan Daerah yang bersangkutan, dalam Undang-undang ini diadakan

ketentuan-ketentuan antara lain mengenai:

• peraturan perundangan yang berlaku,

• perangkat Daerah yang ada yaitu Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, anggota

Badan Pemerintah Harian, Sekretaris Daerah dan anggota-anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Gotong-Royong.

1. Agar Pemerintah Daerah segera dapat menjalankan hak kewenangan dan kewajibannya

pada waktu Undang-undang ini berlaku, maka dalam Undang-undang ini ditetapkan

urusan-urusan Daerah sebagai kewenangan pangkal Daerah yang perinciannya terdapat

dalam lampiran Undang-undang ini.

Urusan-urusan lainnya akan diserahkan berangsur-angsur dengan Peraturan Pemerintah

dengan memperhatikan kemampuan dan kesediaan Daerah yang bersangkutan.

Untuk dapat melaksanakan urusan-urusan tersebut maka Pemerintah Daerah membentuk

Dinas-dinas Daerah mengenai urusan yang bersangkutan dan penyusunan Dinas-dinas

tersebut harus mengindahkan peraturan-peraturan yang belaku.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1.

Wilayah Propinsi Irian Barat yang dibentuk dengan Undang-undang ini adalah sama

dengan wilayah Propinsi Irian Barat berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 1 tahun

Pasal 2.

Dalam keadaan darurat kedudukan Pemerintah Daerah untuk sementara waktu dapat

dipindahkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Kepala Daerah yang bersangkutan.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3.

Yang dimaksud dengan peraturan perundangan yang berlaku adalah pasal 22

Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 jo Undang-undang Nomor 6 tahun 1969 dan

peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Pasal 4.

Dengan pembinaan dan bimbingan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan kemampuan

keuangan Negara dan Daerah diharapkan bahwa pembentukan perangkat Daerah dapat

dilaksanakan dalam jangka waktu yang pendek dengan mengindahkan Undang-undang

Nomor 18 tahun 1965 jo Undang-undang Nomor 6 tahun 1969 serta

peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Pasal 5 dan 6.

Lihat Penjelasan Umum.

Pasal 7.

Cukup jelas.

Pasal 8.

Penentuan Wakil Kepala Daerah Kabupaten berlaku bagi Kabupaten yang sejak

berlakunya Undang-undang ini terdapat Wakil Kepala Kabupaten dan bagi Daerah

lainnya akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9, 10 dan 11,

Cukup jelas (lihat Penjelasan Umum).

Pasal 12.

Kepada Menteri Dalam Negeri diberi wewenang untuk menetapkan pengangkatan,

pemindahan dan pemberhentian pegawai-pegawai yang diperlukan untuk segera

melaksanakan tugas-tugasnya menurut Undang-undang ini.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Hal ini tidak mengurangi hak Pemerintah Daerah untuk mengangkat pegawai

Daerahnya berdasarkan Undang-undang No. 18 tahun 1965, dengan ketentuan harus

mengindahkan peraturan-peraturan khusus mengenai kepegawaian dari Pemerintah

Pusat.

Pasal 13.

Pemisahan persediaan Anggaran pendapatan dan Belanja dengan terpisahnya urusan

Pemerintahan Pusat dan Daerah, akan diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara tahun 1971/1972.

Dengan demikian Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk seluruh wilayah Irian Barat

pada waktu berlakunya Undang-undang ini masih menggunakan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara tahun 1969/1970 dan 1970/1971.

Pasal 14.

Cukup jelas (lihat Penjelasan Umum).

Pasal 15 dan 16.

Cukup jelas.

CATATAN