Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang PERNYATAAN TIDAK BERLAKUNYA BERBAGAI UU DAN PERPU

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 1969

TENTANG

PERNYATAAN TIDAK BERLAKUNYA BERBAGAI UNDANG-UNDANG DAN

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemurnian Pelaksanaan Undang-undang Dasar

1945 perlu meninjau kembali produk-produk legislatif yang

berbentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang, sebagaimana ditentukan dalam Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XIX/MPRS/1966

tertanggal 5 Juli 1966 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat Sementara No. XXXIX/MPRS/1968 tertanggal 27 Maret

1968;

• bahwa Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang yang materinya bertentangan dengan Undang-

undang Dasar 1945 perlu dinyatakan tidak berlaku dan bahwa

pernyataan tidak berlaku tersebut perlu diatur dalam suatu Undang-

undang;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.

XIX/MPRS/1966 juncto Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat Sementara No. XXXIX/MPRS/1968;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

MEMUTUSKAN ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Undang-undang tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-

undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

Pasal 1.

Terhitung sejak disahkannya Undang-undang ini, menyatakan tidak

berlaku Undang-undang dan Peraturan, Pemerintah Pengganti Undang-

undang sebagaimana termaksud dalam Lampiran I dan II Undang-undang

ini.

Pasal 2.

Pernyataan tidak berlakunya Undang-undang yang tercantum dalam

Lampiran III Undang-undang ini ditetapkan pada saat Undang-undang

yang menggantikannya mulai berlaku.

Pasal 3.

Semua akibat hukum yang timbul dari pernyataan tidak berlakunya

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

sebagaimana termaktub dalam pasal 1 Undang-undang ini, diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 4.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar

supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara

Republik Indonesia.

Disahkan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 5 Juli 1969.

Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO

Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 5 Juli 1969.

Sekretaris Negara Republik Indonesia

ALAMSJAH.

Major Jenderal T.N.I.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1968

TENTANG

PERNYATAAN TIDAK BERLAKUNYA BERBAGAI

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH

PENGGANTI UNDANG-UNDANG

A.UMUM.

Dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945, Ketetapan Mejelis

Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XIX/MPRS/1966 juncto Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXXIX/MPRS/1968 menugaskan kepada

Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong untuk meninjau

kembali produk legislatif yang berbentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang yang memuat materi yang bertentangan dengan Undang-undang

Dasar 1945.

Dalam mengadakan peninjauan itu, terdapat berbagai Undang-undang dan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang yang memuat materi yang bertentangan dengan

Undang-undang Dasar 1945, misalnya: Undang-undang Nomor 19 tahun 1964 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Di samping itu ada pula yang memuat

materi yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi, misalnya : Undang-undang Nomor 12

tahun 1961 tentang Pembuatan Perjanjian Persahabatan Republik Indonesia dan Republik

Rakyat Tiongkok. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang baik

yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar maupun yang tidak sesuai dengan situasi

dan kondisi, perlu dinyatakan tidak berlaku.

Akibat hukum yang mungkin timbul dari pernyataan tidak berlaku tersebut, diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal DEMI PASAL.

Pasal 1.

Cukup jelas.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2.

Undang-undang dalam Lampiran III memuat materi dan masalah-masalah yang perlu

ditampung dalam Undang-undang baru. Berhubung dengan waktu penyelesaian

Undang-undang, pula untuk menghindari kekosongan hukum, maka pernyataan tidak

berlaku Undang-undang itu ditetapkan pada saat Undang-undang yang

menggantikannya mulai berlaku.

Pasal 3.

Cukup jelas.

Pasal 4.

Cukup jelas.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.

Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN

1969 YANG TELAH DICETAK ULANG