Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 20 TAHUN 1957

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)

NOMOR 23 TAHUN 1958 (23/1958)

TENTANG

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 20 TAHUN 1957

TENTANG PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH

SWATANTRA TINGKAT I IRIAN BARAT (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957

NO. 76), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)

Presiden Republik Indonesia, Menimbang :

  • Bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara telah menetapkan Undang-undang Darurat No.20 tahun 1957tentang perubahan Undang-undang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Irian Barat (Lembaran Negara tahun 1957 no. 76).
  • Bahwa peraturan yang termaktub dalam undang-undang darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang. Mengingat :
  • Pasal 97 yo. 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia
  • Undang-undang No. I tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.6), sebagaimana sejak itu telah diubah; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG

DARURAT NO.20 TAHUN 1957TENTANG PERUBAHAN UNDANG-

UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I IRIAN

BARAT (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NO.76) SEBAGAI UNDANG-

UNDANG. Pasal I. Peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 20 tahun 1957tentang perubahan Undang-undang pembentukan Daerah

www.djpp.depkumham.go.id

Swatantra Tingkat I Irian Barat (Lembaran Negara tahun 1957 No.76), ditetapkan sebagai Undang-undang, yang berbunyi sebagai berikut : Pasal tunggal.

Pasal 2 ayat 1 angka 2Undang-undang No. 15 tahun 1956 tentang

pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Irian. Barat diubah hingga berbunyi : "2. a) Kewedanaan Tidore yang meliputi distrik-distrik Tidore, Oba dan Wasilo, dan

  • Kewedanaan Weda yang meliputi distrik-distrik Weda, Maba dan Patani/Gebe, yang sekarang termasuk lingkungan Daerah Maluku Utara". Pasal II Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut hingga tanggal 16 Agustus 1956. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 1958 Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO

Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1958 Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGKOM

Menteri Dalam Negeri,

SANOESI HARDJADINATA

CATATAN

*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-48 pada tanggal 7 Mei 1958 pada hari Rabu, P. 249/1958

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber: LN 1958/64

www.djpp.depkumham.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG
  • Bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara telah
MENGINGAT
  • Pasal 97 yo. 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia
    • Undang-undang No. I tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.6), sebagaimana sejak itu telah diubah;