PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1 Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

• Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota. 5 Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 6 Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Kebijakan Fiskal Nasional adalah kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan danf atau pengeluaran yang mempengaruhi perekonomian dan untuk menjaga stabilitas ekonomi.

(1) Pengaturan Peraturan Pemerintah ini bertujuan:

• memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Kebijakan Fiskal Nasional; dan
• mendukung pelaksanaan penyederhanaan pertzinan dan kebijakan kemudahan berusaha dan layanan daerah.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), rLlang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi:

• penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi;
• evaluasi rancangan Perda dan Perda mengenai Pajak dan Retribusi;
• pengawasan Perda mengenai pajak dan Retribusi;
• dukungan insentif pelaksanaan kemudahan berusaha; dan
• sanksi administratif.

(1) Pemerintah Pusat sesuai dengan program prioritas

nasional dapat melakukan penyesuaian tarif pajak dan/atau Retribusi yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan/atau Retribusi.

(2) Program prioritas nasional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berupa proyek strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan.

(3) Penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

(4) Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) paling sedikit mengatur:

a proyek

SK No 069179 A

PRES IDEN

• proyek strategis nasional yang mendapat fasititas penyesuaian tarif;
• jenis Pajak dan/atau Retribusi yang akan disesuaikan;
• besaran penyesuaian tarif;
• mulai berlakunya penyesuaian tarif;
• jangka waktu penyesuaian tarif; dan
• daerah yang melakukan penyesuaian tarif.

(5) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan

Pajak dan/atau Retribusi mengikuti besaran tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3). pajak (6) Dalam hal jangka waktu penyesuaian tarif dan/atau Retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, tarif yang ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan/atau Retribusi dapat diberlakukan kembali.

(1) Menteri/pimpinan lembaga selaku penanggung jawab

proyek strategis nasional mengajukan usulan penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi kepada Menteri Keuangan.

(2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) paling sedikit melampirkan:

• proyeksi beban biaya Pajak dan/atau Retribusi yang harus ditanggung proyek strategis nasional;
• daftar jenis Pajak dan/atau Retribusi yang akan dilakukan penyesuaian tarif;
• usulan besaran penyesuaian tarif; dan
• studi kelayakan proyek.

(1) Kementerian Keuangan melakukan reviu atas usulan

penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan mempertimbangkan:

• penerlmaan.

SK No 069180 A

PRESIDEN

• penerimaan Pajak dan/atau Retribusi dalam 5 (lima) tahun terakhir daerah yang bersangkutan;
• dampak terhadap fiskal nasional dan daerah;
• urgensi penetapan tarif;
• kapasitas fiskal daerah; dan
• insentif fiskal yang telah diterima.

(2) Dalam melakukan reviu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kementerian Keuangan melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, kementerian/lembaga teknis terkait, dan/atau Pemerintah Daerah terkait.

(3) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa:

• rekomendasi penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi dalam bentuk pengurangan atau pembebasan tarif; atau pajak b. penolakan usulan penyesuaian tarif danf atau Retribusi.

(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a paling sedikit memuat:

• proyek strategis nasional yang mendapat fasilitas penyesuaian tarif;
• jenis Pajak dan/atau Retribusi yang akan disesuaikan;
• besaran penyesuaian tarif;
• mulai berlakunya penyesuaian tarif;
• jangka waktu penyesuaian tarif; dan
• daerah terkait proyek strategis nasional yang direkomendasikan melakukan penyesuaian tarif.

(1) Menteri Keuangan menyampaikan rekomendasi atau

penolakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat

(3) kepada menteri/pimpinan lembaga yang

mengajukan usulan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4.

(2) Rekomendasi. . .

SK No 069181 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESI.A,

(2) Rekomendasi Menteri Keuangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi menteri/pimpinan lembaga untuk mengajukan usulan pen5rusunan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

(1) Kementerian Dalam Negeri, kementerian/lembaga

teknis terkait, dan gubernur melakukan pemantauan atas pelaksanaan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

(2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disampaikan kepada Menteri Keuangan.

Bagian Kesatu Umum

Pelaksanaan evaluasi terhadap Pajak dan Retribusi terdiri atas:

• evaluasi rancangan Perda mengenai pajak dan Retribusi; dan
• evaluasi Perda mengenai Pajak dan Retribusi.

Evaluasi rancangan Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan atas:

• rancangan Perda provinsi mengenai pajak dan Retribusi; dan
• rancangan Perda kabupaten/kota mengenai pajak dan Retribusi.

Bagian

SK No 069182 A

PRES IDEN

-7

Bagian Kedua Evaluasi Rancangan Perda Provinsi Mengenai Pajak dan Retribusi

(1) Evaluasi rancangan Perda provinsi mengenai pajak

dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

(2) Rancangan Perda provinsi mengenai Pajak dan

Retribusi yang telah disetujui bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur sebelum ditetapkan wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan.

(3) Rancangan Perda provinsi mengenai Pajak dan

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan gubernur melalui surat permohonan evaluasi dengan paling sedikit melampirkan:

• latar belakang dan penjelasan paling sedikit memuat:

1. dasar pertimbangan penetapan tarif Pajak dan Retribusi;
2. proyeksi penerimaan Pajak dan Retribusi berdasarkan potensi; dan
3. dampak terhadap kemudahan berusaha, dan b berita acaraf naskah persetujuan bersama antara DPRD provinsi dan gubernrlr.

Pasal 1 1

SK No 069183 A

PRES IDEN

Pasal 1 1

(1) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan

melakukan evaluasi terhadap rancangan perda provinsi mengenai Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal rancangan Perda provinsi mengenai Pajak dan Retribusi diterima secara lengkap.

(2) Evaluasi terhadap rancangan Perda provinsi

mengenai Pajak dan Retribusi oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian antara rancangan Perda provinsi mengenai Pajak dan Retribusi dengan Undang-Undang mengenai Cipta Kerja, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.

(3) Evaluasi terhadap rancangan Perda provinsi

mengenai Pajak dan Retribusi oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian antara rancangan Perda provinsi mengenai Pajak dan Retribusi dengan Kebijakan Fiskal Nasional.

(4) Menteri Keuangan menyampaikan hasil evaluasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Dalam Negeri.

(5) Menteri Dalam Negeri melakukan sinkronisasi antara

hasil evaluasi rancangan Perda provinsi mengenai Pajak dan Retribusi yang disampaikan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan hasil evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Menteri Dalam Negeri menyampaikan hasil evaluasi

yang telah dilakukan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada gubernur, paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal surat hasil evaluasi Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima, dengan tembusan kepada Menteri Keuangan.

(7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dapat berupa persetujuan atau penolakan.

(8) Dalam

SK No 069184A

PRES IDEN

(8) Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (7), rancangan Perda provinsi mengenai Pajak dan Retribusi diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(9) Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai alasan penolakan dan rekomendasi perbaikan.

(1) Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (9), gubernur bersama DPRD provinsi memperbaiki rancangan Perda provinsi mengenai pajak dan Retribusi sesuai dengan rekomendasi perbaikan.

(2) Rancangan Perda provinsi mengenai Pajak dan

Retribusi yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat hasil evaluasi diterima oleh gubernur.

(3) Dalam hal rancangan Perda provinsi mengenai pajak

dan Retribusi yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (9), rancangan Perda provinsi mengenai Pajak dan Retribusi diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/ Kota Mengenai Pajak dan Retribusi

(1) Evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota mengenai

Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf b dilakukan oleh gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan.

(2) Rancangan. . .

SK No 069185 A

PRES IDEN

(2) Rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak

dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh DPRD kabupatenlkota dan bupati/wali kota sebelum ditetapkan wajib disampaikan kepada gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan.

(3) Rancangan Perda kabupatenlkota mengenai Pajak

dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bupati/wali kota melalui surat permohonan evaluasi dengan paling sedikit melampirkan:

• latar belakang dan penjelasan paling sedikit memuat:

1. dasar pertimbangan penetapan tarif Pajak dan Retribusi;
2. proyeksi penerimaan Pajak dan Retribusi berdasarkan potensi; dan
3. dampak terhadap kemudahan berusaha, dan

• berita acaraf naskah persetujuan bersama antara DPRD kabupatenlkota dan bupati/wali kota.

(1) Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri

Keuangan melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda kabupatenlkota mengenai Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal rancangan Perda kabupatenlkota mengenai Pajak dan Retribusi diterima secara lengkap.

(2) Evaluasi

SK No 069186 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

(2) Evaluasi terhadap rancangan Perda kabupatenlkota

mengenai Pajak dan Retribusi oleh gubernur dan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian antara rancangan Perda kabupatenlkota mengenai Pajak dan Retribusi dengan Undang-Undang mengenai Cipta Kerja, kepentingan umum, danf atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.

(3) Evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota

mengenai Pajak dan Retribusi oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian antara rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi dengan Kebijakan Fiskal Nasional.

(4) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan

menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada gubernur.

(5) Gubernur melakukan sinkronisasi antara hasil

evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi yang disampaikan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan hasil evaluasi oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Gubernur menyampaikan hasil evaluasi yang telah

dilakukan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada bupati/wali kota, paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal surat hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (+) diterima, dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

(7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dapat berupa persetujuan atau penolakan.

(8) Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (7), rancangan Perda kabupatenlkota mengenai Pajak dan Retribusi diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai alasan penolakan dan rekomendasi perbaikan.

Pasal 15. . .

SK No 069187 A

PRESIDEN

-t2-

(1) Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (9), bupati/wali kota bersama DPRD kabupaten/kota memperbaiki rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi sesuai dengan rekomendasi perbaikan.

(2) Rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak

dan Retribusi yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali kepada gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat hasil evaluasi diterima oleh bupati/wali kota.

(3) Dalam hal rancangan Perda kabupaten/kota

mengenai Pajak dan Retribusi yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (9), rancangan Perda kabupatenlkota mengenai Pajak dan Retribusi diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Evaluasi Perda Mengenai Pajak dan Retribusi

(1) Gubernur/bupati/wali kota wajib menyampaikan

Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang telah ditetapkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.

(2) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan

melakukan evaluasi atas Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Evaluasi. . .

SK No 069188 A

PRES IDEN

(3) Evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan

Retribusi oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menguji kesesuaian antara Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(4) Evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan

Retribusi oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menguji kesesuaian antara Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan Kebijakan Fiskal Nasional.

(5) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Perda mengenai Pajak dan Retribusi bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau Kebijakan Fiskal Nasional, Menteri Keuangan merekomendasikan untuk dilakukan perubahan atas Perda mengenai Pajak dan Retribusi kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Perda mengenai Pajak dan Retribusi diterima.

(1) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 ayat (5), Menteri Dalam Negeri menyampaikan surat pemberitahuan kepada gubernur lbwpatilwali kota paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal surat rekomendasi diterima.

(2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit memuat:

• pelanggaran dan/atau ketidaksesuaian Perda mengenai Pajak dan Retribusi;
• rekomendasi perubahan Perda mengenai Pajak dan Retribusi; dan
• rekomendasi penghentian pemungutan Pajak dan/atau Retribusi.

(3) Berdasarkan . .

SK No 069189 A

PRES IDEN

(3) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), gubernur/bupatilwali kota wajib melakukan perubahan Perda mengenai pajak dan Retribusi dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan diterima. (41 Dalam hal gubernur tidak /bupatilwali kota menetapkan perubahan Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan untuk memberikan sanksi kepada gubernur I bupati I wali kota.

(5) Perubahan Perda mengenai Pajak dan Retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling larna 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan Perda mengenai Pajak dan Retribusi.

Dalam rangka pengawasan Perda mengenai Pajak dan Retribusi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi danf atau peraturan pelaksanaannya yang berpotensi :

• bertentangan dengan kepentingan umum;
• bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
• tidak sesuai dengan Kebijakan Fiskal Nasional; dan/atau
• menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

dilakukan berdasarkan :

• laporan.

SK No 069190A

PRESIDEN

• laporan hasil pemantauan;
• laporan masyarakat;
• pemberitaan media;
• kunjungan lapangan;
• analisis perkembangan realisasi Pajak dan Retribusi; danf atau
• sumber informasi lainnya.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga teknis terkait dan/atau Pemerintah Daerah terkait.

(3) Dalam hat berdasarkan hasil pengawasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdapat pelanggaran dan/atau ketidaksesuaian, Menteri Keuangan merekomendasikan perubahan atas Perda mengenai Pajak dan Retribusi dan/atau peraturan pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri.

(1) Berdasarkan rekomendasi Menteri Keuangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), Menteri Dalam Negeri menyampaikan surat pemberitahuan kepada gubernur/bupati/wali kota paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal surat rekomendasi diterima.

(2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit memuat:

• pelanggaran dan/atau ketidaksesuaian perda mengenai Pajak dan Retribusi danf atau peraturan pelaksanaannya;
• rekomendasi perubahan Perda mengenai pajak dan Retribusi dan/atau peraturan pelaksanaannya; dan
• rekomendasi penghentian pemungutan pajak dan/atau Retribusi.

(3) Berdasarkan...

SK No 069191 A

PRESIDEN

(3) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), gubernur/bupati/wali kota wajib melakukan perubahan Perda mengenai pajak dan Retribusi danf atau peraturan pelaksanaannya dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan diterima.

(4) Dalam hal gubernur/bupati/wali kota tidak

menetapkan perubahan Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan untuk memberikan sanksi kepada gubernur I bupatr / wali kota.

(5) Perubahan Perda mengenai Pajak dan Retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan Perda mengenai Pajak dan Retribusi.

(1) Dalam hal pelaksanaan penyederhanaan perizinan

berusaha menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah yang bersumber dari Pajak dan Retribusi, Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan insentif anggaran bagi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dukungan insentif anggaran bagi Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berupa transfer ke daerah.

(3) Pengalokasian anggaran dukungan insentif

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan insentif

anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. BABVI...

SK No 069192A

PRESIDEN

(1) Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan

ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), atau Pasal 20 ayat (3), diberikan teguran tertulis oleh Menteri Keuangan.

(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada gubernur/bupati/wali kota dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

(3) Gubernur/bupati/wali kota wajib menindaklanjuti

teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat teguran diterima.

(1) Dalam hal gubernur/bupati/wali kota tidak

menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dikenai sanksi administratif berupa:

• penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil pajak penghasilan sebesar LOoh (sepuluh persen) dari jumlah penyaluran pada bulan atau periode berikutnya kepada Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal lO ayat (2) atau

Pasal 13 ayat (2); dan

• penundaan atau pemotongan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil pajak penghasilan sebesar l5o/o (lima belas persen) dari jumlah penyaluran pada bulan atau periode berikutnya kepada Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan/atau Pasal 20 ayat (3).

(2) Pengenaan .

SK No 069193 A

PRESIDEN

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Keuangan.

(1) Dalam hal daerah mengalami bencana alam, kejadian

luar biasa, wabah penyakit menular, dan/atau kondisi lainnya yang berdampak negatif terhadap fiskal daerah, Menteri Keuangan dapat memberikan relaksasi pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

(2) Dalam pemberian sanksi administratif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan/atau relaksasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Keuangan dapat berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga terkait.

(3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dituangkan dalam berita acara yang paling sedikit memuat:

• daerah yang dikenai sanksi administratif dan/atau daerah yang mendapatkan relaksasi pengenaan sanksi administratif;
• bentuk sanksi administratif dan f atau relaksasi pengenaan sanksi administratif; dan
• jangka waktu pemberian sanksi administratif dan/atau relaksasi pengenaan sanksi administratif.

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi Menteri Keuangan dalam memberikan sanksi administratif dan f atau relaksasi pengenaan sanksi administratif. Pasal25...

SK No 069194 A

PRESIDEN

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah yang dikenai sanksi

administratif telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 13 ayat (2),

Pasal 17 ayat (3), atau Pasal 20 ayat (3), Menteri

Keuangan menyalurkan kembali dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil pajak penghasilan yang ditunda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah yang dikenai sanksi

administratif tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 13 ayat (2),

Pasal 17 ayat (3), atau Pasal 20 ayat (3) sampai

dengan berakhirnya tahun anggaran, dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil pajak penghasilan yang ditunda, disalurkan kembali sebelum tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Menteri Keuangan mengenakan kembali sanksi

administratif penundaan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil pajak penghasilan pada tahun anggaran berikutnya bagi Pemerintah Daerah yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar. . .

SK No 069195 A

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari2O2l

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari2O2l

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Bidang Perundang-undangan ministrasi Hukum,

anna Djaman

SK No 069196 A

PRES IDEN