Pasal 5

(1) Kementerian Keuangan melakukan reviu atas usulan

penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan mempertimbangkan:

• penerlmaan.

SK No 069180 A

PRESIDEN

• penerimaan Pajak dan/atau Retribusi dalam 5 (lima) tahun terakhir daerah yang bersangkutan;
• dampak terhadap fiskal nasional dan daerah;
• urgensi penetapan tarif;
• kapasitas fiskal daerah; dan
• insentif fiskal yang telah diterima.

(2) Dalam melakukan reviu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kementerian Keuangan melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, kementerian/lembaga teknis terkait, dan/atau Pemerintah Daerah terkait.

(3) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa:

• rekomendasi penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi dalam bentuk pengurangan atau pembebasan tarif; atau pajak b. penolakan usulan penyesuaian tarif danf atau Retribusi.

(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a paling sedikit memuat:

• proyek strategis nasional yang mendapat fasilitas penyesuaian tarif;
• jenis Pajak dan/atau Retribusi yang akan disesuaikan;
• besaran penyesuaian tarif;
• mulai berlakunya penyesuaian tarif;
• jangka waktu penyesuaian tarif; dan
• daerah terkait proyek strategis nasional yang direkomendasikan melakukan penyesuaian tarif.