Peraturan Badan Nomor 34-pojk-03-2018 Tahun 2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang meliputi: a. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, yang terdiri atas:

1. Bank Umum Konvensional adalah bank konvensional dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
2. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dan kantor

perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri; 3) Bank Perkreditan Rakyat adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; dan 4) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; b. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi; c. Penasihat Investasi adalah perusahaan yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa; d. Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi; e. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, termasuk yang menjalankan seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; f. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk yang melakukan seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; g. Lembaga Penjamin adalah perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan ulang, dan perusahaan

penjaminan ulang syariah yang menjalankan kegiatan penjaminan; h. Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbasis fee, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk yang melakukan seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; i. Perusahaan Pergadaian adalah perusahaan pergadaian swasta dan perusahaan pergadaianpemerintah, termasuk yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 2. Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada LJK, termasuk yang sudah tidak memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh pada saat dilakukan penilaian kembali. 3. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau yang setara dengan saham LJK serta mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian terhadap LJK. 4. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk LJK, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung. 5. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS adalah: a. organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UNDANG-UNDANG mengenai perseroan terbatas

dan/atau anggaran dasar bagi LJK yang berbadan hukum perseroan terbatas; atau b. organ atau pihak yang setara dengan huruf a, bagi LJK berbadan hukum atau berbadan usaha selain perseroan terbatas. 6. Direksi adalah: a. organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi LJK yang berbadan hukum perseroan terbatas; b. organ atau pihak yang setara dengan huruf a, bagi LJK berbadan hukum atau berbadan usaha selain perseroan terbatas; c. pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; atau d. pemimpin kantor perwakilan bagi kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri. 7. Dewan Komisaris adalah: a. organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi LJK yang berbadan hukum perseroan terbatas; atau b. organ atau pihak yang setara dengan huruf a, bagi LJK yang berbadan hukum atau berbadan usaha selain perseroan terbatas. 8. Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari organ Perusahaan Perasuransian, dana pensiun pemberi kerja, dana pensiun lembaga keuangan, Perusahaan Pembiayaan, Lembaga Penjamin, PMV, atau Perusahaan Pergadaian yang mempunyai tugas dan

pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah. 9. Pengendali Perusahaan Perasuransian adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan Direksi dan Dewan Komisaris dan/atau memengaruhi tindakan Direksi dan/atau Dewan Komisaris pada Perusahaan Perasuransian. 10. Auditor Internal adalah pejabat pada Perusahaan Perasuransian yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan yang bekerja secara independen dan sesuai dengan standar praktik. 11. Aktuaris Perusahaan adalah pejabat pada perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk mengelola dampak keuangan dari risiko yang dihadapi perusahaan yang bekerja secara independen dan sesuai dengan standar praktik. 12. Pejabat Eksekutif adalah pejabat Bank yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank. 13. Pihak Utama Pengendali adalah PSP dan/atau Pengendali Perusahaan Perasuransian. 14. Pihak Utama Pengurus adalah anggota Direksi, pelaksana tugas pengurus pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah. 15. Pihak Utama Pejabat adalah Auditor Internal, Aktuaris Perusahaan, atau Pejabat Eksekutif.

Pihak Utama yang tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini meliputi: a. bagi Bank:

1. PSP;
2. anggota Direksi;
3. anggota Dewan Komisaris; dan 4) Pejabat Eksekutif; b. bagi Perusahaan Efek:
4. PSP;
5. anggota Direksi; dan 3) anggota Dewan Komisaris; c. bagi Penasihat Investasi:
6. PSP;
7. anggota Direksi; dan 3) anggota Dewan Komisaris; d. bagi Perusahaan Perasuransian:
8. Pengendali Perusahaan Perasuransian;
9. anggota Direksi;
10. anggota Dewan Komisaris;
11. anggota Dewan Pengawas Syariah;
12. Auditor Internal; dan 6) Aktuaris Perusahaan; e. bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja:
13. anggota Direksi;
14. anggota Dewan Komisaris; dan 3) anggota Dewan Pengawas Syariah; f. bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan:
15. pelaksana tugas pengurus; dan 2) anggota Dewan Pengawas Syariah; dan g. bagi Perusahaan Pembiayaan, Lembaga Penjamin, PMV, dan Perusahaan Pergadaian:
16. PSP;
17. anggota Direksi;
18. anggota Dewan Komisaris; dan 4) anggota Dewan Pengawas Syariah.

Penilaian kembali terhadap Pihak Utama dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat indikasi keterlibatan dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi yang terjadi pada LJK.

Penilaian kembali terhadap Pihak Utama Pengendali dilakukan dalam hal terdapat indikasi keterlibatan dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan yang meliputi: a. tindakan-tindakan baik secara langsung dan tidak langsung berupa:

1. memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat, dan/atau pegawai LJK untuk menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya;

2. memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat, dan/atau pegawai LJK untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai LJK, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan LJK;

3. memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat, dan/atau pegawai LJK untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan dan/atau prinsip pengelolaan LJK yang baik; dan/atau

4. memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat, dan/atau pegawai LJK yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip syariah di sektor jasa keuangan syariah; b. terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; c. menyebabkan LJK mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha LJK dan/atau dapat membahayakan industri jasa keuangan; d. tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu; e. memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet di LJK dan/atau menjadi pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dari perusahaan yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet; f. terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya; g. tidak melakukan upaya yang diperlukan pada saat LJK menghadapi kesulitan permodalan dan/atau likuiditas; dan/atau h. menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pemerintah.

Penilaian kembali terhadap Pihak Utama Pengurus dan/atau Pihak Utama Pejabat dilakukan dalam hal terdapat indikasi keterlibatan dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, reputasi keuangan dan/atau kompetensi yang meliputi: a. tindakan-tindakan baik secara langsung atau tidak langsung berupa:

1. menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya;
2. memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai LJK, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan LJK;
3. melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan dan/atau prinsip pengelolaan LJK yang baik; dan/atau 4) melanggar prinsip syariah di sektor jasa keuangan syariah; b. terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; c. menyebabkan LJK mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha LJK dan/atau dapat membahayakan industri jasa keuangan; d. tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu; e. memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet di LJK dan/atau menjadi pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dari perusahaan yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;

f. terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya; g. tidak melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan LJK yang sehat; h. menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pemerintah; dan/atau i. melakukan atau berperan atas terjadinya pelanggaran atau penyimpangan kegiatan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri, bagi pemimpin kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

(1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kembali berdasarkan bukti, data, dan/atau informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan maupun informasi lain. (2) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan langkah: a. klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi kepada Pihak Utama yang dinilai kembali; b. penetapan dan penyampaian hasil sementara penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali; c. tanggapan dari Pihak Utama yang dinilai kembali terhadap hasil sementara penilaian kembali; dan d. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali.

(3) Pihak Utama yang dinilai kembali diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan atas permintaan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi dari Otoritas Jasa Keuangan. (4) Dalam hal Pihak Utama yang dinilai kembali tidak menggunakan hak untuk menyampaikan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan melakukan langkah penilaian kembali tahap berikutnya. (5) Pihak Utama yang dinilai kembali diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan atas hasil sementara penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat Otoritas Jasa Keuangan. (6) Dalam hal Pihak Utama yang dinilai kembali tidak menggunakan hak untuk menyampaikan tanggapan atas hasil sementara penilaian kembali dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN hasil sementara penilaian kembali menjadi hasil akhir penilaian kembali. (7) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memperoleh bukti, data, dan/atau informasi baru sebelum penetapan dan pemberitahuan hasil akhir penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN hasil akhir penilaian kembali dengan mempertimbangkan bukti, data, dan/atau informasi baru yang diperoleh. (8) Penetapan hasil akhir penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan tetap mengacu pada proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c.

Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN hasil akhir penilaian kembali secara langsung tanpa mengikuti seluruh langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dalam hal Pihak Utama yang dinilai kembali: a. terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; atau b. terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya.

(1) Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN hasil akhir penilaian kembali terhadap Pihak Utama dengan predikat: a. Lulus; atau b. Tidak Lulus. (2) Penetapan hasil akhir penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat keterlibatan dan/atau pertanggungjawaban Pihak Utama yang dinilai kembali.

(1) Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan hasil akhir penilaian kembali Pihak Utama secara tertulis kepada Pihak Utama Pengendali, LJK, dan Pihak Utama yang dinilai kembali.

(2) Selain kepada pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat memberitahukan hasil akhir penilaian kembali Pihak Utama kepada pihak lain yang berkepentingan.

(1) Pihak Utama yang masih menjabat yang ditetapkan dengan predikat Lulus dinyatakan memenuhi persyaratan untuk tetap menjadi Pihak Utama. (2) Pihak Utama Pengendali yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus karena: a. permasalahan integritas, dilarang menjadi:

1. Pihak Utama Pengendali atau memiliki saham pada LJK; dan/atau 2) Pihak Utama Pengurus dan/atau Pihak Utama Pejabat pada LJK; dan/atau b. permasalahan kelayakan keuangan, dilarang menjadi:
2. Pihak Utama Pengendali atau memiliki saham pada industri jasa keuangan dimana Pihak Utama dilakukan penilaian kembali; dan/atau 2) Pihak Utama Pengurus dan/atau Pihak Utama Pejabat pada industri jasa keuangan dimana Pihak Utama dilakukan penilaian kembali dalam hal permasalahan kelayakan keuangan berupa reputasi keuangan. (3) Pihak Utama Pengurus atau Pihak Utama Pejabat yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus karena: a. permasalahan integritas, dilarang menjadi:
3. Pihak Utama Pengendali atau memiliki saham pada LJK;

dan/atau 2) Pihak Utama Pengurus dan/atau Pihak Utama Pejabat pada LJK; b. permasalahan reputasi keuangan, dilarang menjadi:

1. Pihak Utama Pengendali atau memiliki saham pada industri jasa keuangan dimana Pihak Utama dilakukan penilaian kembali; dan/atau 2) Pihak Utama Pengurus dan/atau Pihak Utama Pejabat pada industri jasa keuangan dimana Pihak Utama dilakukan penilaian kembali; dan/atau c. permasalahan kompetensi, dilarang menjadi Pihak Utama Pengurus dan/atau Pihak Utama Pejabat pada industri jasa keuangan dimana Pihak Utama dilakukan penilaian kembali.

(1) Pengenaan jangka waktu larangan terhadap Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan/atau ayat (3) ditetapkan: a. selama jangka waktu 3 (tiga) tahun:

1. bagi Pihak Utama Pengendali dalam hal terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 3), huruf a angka 4), huruf d, huruf e, huruf g, atau huruf h;
2. bagi Pihak Utama Pengurus atau Pihak Utama Pejabat dalam hal terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 3), huruf a angka 4), huruf d, huruf e, huruf g, atau

huruf h; b. selama jangka waktu 5 (lima) tahun:

1. bagi Pihak Utama Pengendali dalam hal: a) terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1) atau huruf a angka 2); atau b) terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 3), huruf a angka 4), huruf d, huruf e, huruf g atau huruf h, dan perbuatan dimaksud: i. dilakukan secara berulang; ii. dilakukan secara kumulatif; dan/atau iii. terbukti menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain;
2. bagi anggota Pihak Utama Pengurus atau Pihak Utama Pejabat dalam hal: a) terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 1), huruf a angka 2) atau huruf i; atau b) terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 3), huruf a angka 4), huruf d, huruf e, huruf g, atau huruf h, dan perbuatan dimaksud: i. dilakukan secara berulang; ii. dilakukan secara kumulatif; dan/atau iii. terbukti menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain; c. selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun:
3. bagi Pihak Utama Pengendali apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf c, atau huruf f;
4. bagi Pihak Utama Pengurus atau Pihak Utama Pejabat apabila terbukti melakukan

tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c atau huruf f. (3) Jangka waktu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak: a. tanggal surat penetapan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, dalam hal merupakan hasil akhir penilaian kembali Otoritas Jasa Keuangan; atau b. tanggal keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Pihak Utama yang dinilai kembali terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 5 huruf b atau terbukti dinyatakan pailit dan/atau menyebabkan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan Pasal 5 huruf f.

(1) Bagi LJK selain bank syariah, Pihak Utama yang dilarang menjadi Pihak Utama Pengendali atau memiliki saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 1), ayat (2) huruf b angka 1), ayat (3) huruf a angka 1), atau ayat (3) huruf b angka 1): a. dilarang melakukan tindakan sebagai Pihak Utama Pengendali; b. dilarang menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum RUPS; dan c. wajib mengalihkan seluruh kepemilikan saham dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun,sejak ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus. (2) Bagi bank syariah, Pihak Utama yang dilarang menjadi Pihak Utama Pengendali atau memiliki saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 1), ayat (2) huruf b angka 1), ayat (3) huruf a

angka 1), atau ayat (3) huruf b angka 1): a. dilarang melakukan tindakan sebagai Pihak Utama Pengendali; b. hanya dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari setiap saham di bank syariah; dan c. wajib menurunkan kepemilikan saham menjadi paling banyak 10% (sepuluh persen) pada setiap bank syariah dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan, sejak ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus. (3) LJK wajib mencantumkan penjelasan dalam daftar pemegang saham LJK mengenai status Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (4) Dalam hal Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus adalah PSP dari Bank yang berada dalam penanganan atau penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan, jangka waktu kewajiban pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN jangka waktu kewajiban pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c secara tersendiri dalam hal: a. menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan langkah dimaksud perlu disesuaikan dengan program penyehatan LJK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan di sektor jasa keuangan; dan/atau b. Pihak Utama dikenakan kewajiban untuk mengalihkan seluruh kepemilikan saham pada lebih dari 1 (satu) LJK.

(6) LJK wajib melaporkan pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c, dan ayat (5) kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah RUPS mengesahkan pengalihan kepemilikan saham.

(1) Dalam hal Pihak Utama yang dinilai kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c tidak mengalihkan seluruh kepemilikan saham sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan: a. jangka waktu larangan kepada Pihak Utama ditetapkan ditambah selama 20 (dua puluh) tahun dan tidak menghilangkan kewajiban untuk mengalihkan saham; dan b. pembayaran dividen ditunda sampai dengan Pihak Utama Pengendali mengalihkan kepemilikan saham. (2) Bagi bank syariah, dalam hal Pihak Utama yang dinilai kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c tidak menurunkan kepemilikan saham sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan: a. jangka waktu larangan kepada PSP ditetapkan ditambah selama 20 (dua puluh) tahun dan tidak menghilangkan kewajiban untuk menurunkan kepemilikan saham; b. hak suara PSP tidak diperhitungkan dalam RUPS; c. hak suara PSP tidak diperhitungkan dalam kuorum RUPS; d. dividen yang dapat dibayarkan kepada PSP paling banyak 10% (sepuluh persen) dan sisanya dibayarkan setelah PSP menurunkan jumlah kepemilikan saham; dan

e. nama PSP diumumkan kepada publik melalui 2 (dua) media massa yang mempunyai peredaran luas.

(1) Pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c, atau ayat (5) dapat dilakukan melalui hibah atau penjualan kepada pihak yang tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan/atau selain kelompok usaha. (2) Dalam hal pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan cara mengalihkan saham kepada pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan/atau kelompok usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus: a. pengalihan tersebut tidak dianggap sebagai pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c, dan ayat (5); b. LJK dilarang melakukan pencatatan atas pihak yang menerima pengalihan dalam daftar pemegang saham LJK; dan c. pihak yang menerima pengalihan tidak memperoleh hak sebagai pemegang saham, yaitu:

1. hak suara tidak diperhitungkan dalam RUPS;
2. hak suara tidak diperhitungkan dalam kuorum RUPS; dan 3) dividen tidak diserahkan sampai dengan kepemilikan saham dialihkan kepada pihak yang tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan/atau selain kelompok usaha.

(1) Pihak Utama yang dilarang menjadi Pihak Utama Pengurus dan/atau Pihak Utama Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 2), ayat (2) huruf b angka 2), ayat (3) huruf a angka 2), ayat (3) huruf b angka 2), dan ayat (3) huruf c: a. dilarang untuk melakukan tindakan sebagai Pihak Utama Pengurus dan/atau Pihak Utama Pejabat; dan b. wajib berhenti sebagai Pihak Utama Pengurus dan/atau Pihak Utama Pejabat. (2) LJK wajib menindaklanjuti konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (3) LJK wajib melaporkan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak: a. Tanggal penyelenggaraan RUPS pemberhentian Pihak Utama Pengurus; dan/atau b. Tanggal pemberhentian Pihak Utama Pejabat. (4) Dalam hal Pihak Utama Pengurus atau Pihak Utama Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih melakukan tindakan sebagai Pihak Utama Pengurus atau Pihak Utama Pejabat, jangka waktu larangan kepada Pihak Utama Pengurus atau Pihak Utama Pejabat ditambah selama 20 (dua puluh) tahun. (5) Pihak Utama Pengendali yang dengan sengaja membiarkan Pihak Utama Pengurus yang Tidak Lulus melakukan tindakan sebagai Pihak Utama Pengurus, diberikan predikat Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan selama 20 (dua puluh) tahun dengan terlebih dahulu dilakukan penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(6) Anggota Direksi yang dengan sengaja membiarkan Pihak Utama Pejabat yang Tidak Lulus untuk melakukan tindakan sebagai Pihak Utama Pejabat, ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan selama 3 (tiga) tahun dengan terlebih dahulu dilakukan penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (7) Pihak Utama Pengendali atau anggota Direksi yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dikenakan konsekuensi Tidak Lulus atas permasalahan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a.

(1) Pihak Utama yang dikenakan konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) dapat mengajukan permohonan peninjauan ulang atas predikat Tidak Lulus sebelum jangka waktu konsekuensi terlampaui. (2) Permohonan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dalam hal memenuhi kriteria: a. terdapat bukti, data, dan/atau informasi baru terkait ketidakhadiran, atau tidak menyampaikan klarifikasi atau tanggapan pada saat dilakukan penilaian kembali; b. terdapat keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan/atau Pasal 5 huruf b atau tidak terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan

suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f atau Pasal 5 huruf f; c. sebagai konsekuensi dari pelaksanaan UNDANG-UNDANG Negara Republik INDONESIA; dan/atau d. telah menjalani ¾ (tiga per empat) dari jangka waktu konsekuensi, dan Pihak Utama:

1. tidak memiliki catatan negatif selama dinyatakan Tidak Lulus; dan 2) berkomitmen untuk berkontribusi secara signifikan dalam penguatan atau penyelamatan industri di sektor jasa keuangan yang direalisasikan berdasarkan jangka waktu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan. (3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti permohonan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Dalam hal permohonan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti, peninjauan ulang dilaksanakan melalui mekanisme penilaian kembali sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(1) LJK wajib menyampaikan laporan pengkinian data dan informasi domisili dari Pihak Utama dan/atau pihak yang dapat dihubungi. (2) Laporan pengkinian data dan informasi domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pertama kali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling

lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku. (3) Dalam hal terdapat perubahan data dan informasi domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LJK menyampaikan data dan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap waktu.

(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan sanksi kepada pihak terafiliasi yang terlibat atau turut serta dalam perbuatan yang menyebabkan Pihak Utama dinyatakan Tidak Lulus. (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

LJK wajib mengungkapkan penjelasan mengenai status Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dalam laporan publikasi LJK.

(1) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), dan/atau Pasal 19 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau teguran tertulis dan/atau penggantian Pihak Utama Pengurus. (2) LJK selain Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang melanggar kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) dan/atau Pasal 15 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan atau teguran tertulis dan denda sebesar:

a. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap laporan; atau b. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap laporan, bagi LJK yang belum menyampaikan laporan melebihi 30 (tiga puluh) hari kerja setelah batas akhir waktu penyampaian laporan. (3) Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang melanggar kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) dan/atau Pasal 15 ayat (3) dikenakan sanksi berupa peringatan atau teguran tertulis dan denda administratif sebesar: a. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap laporan; atau b. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap laporan, bagi Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang belum menyampaikan laporan melebihi 30 (tiga puluh) hari kerja setelah batas akhir waktu penyampaian laporan. (4) Pihak Utama yang dilarang menjadi Pihak Utama Pengendali atau memiliki saham yang dengan sengaja tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c dan/atau Pasal 15 ayat (5), dikenakan sanksi: a. sesuai dengan Pasal 50 UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1998, bagi Bank selain bank syariah; b. sesuai dengan Pasal 64 UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bagi bank syariah; atau c. sesuai dengan Pasal 54 UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bagi LJK.

(5) Pihak Utama Pengurus atau Pihak Utama Pejabat yang dengan sengaja tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi: a. sesuai Pasal 49 ayat (2) huruf b UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1998, bagi Bank selain bank syariah; b. sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) huruf b UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bagi bank syariah; atau c. sesuai dengan Pasal 54 UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bagi LJK.

Pihak yang termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama berdasarkan: a. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2010 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5180); b. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampun dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5322); dan c. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 14/9/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA

Nomor 5331), tetap dilarang menjadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif pada perbankan sampai dengan jangka waktu pelarangan berakhir.

(1) Terhadap uji kemampuan dan kepatutan, penilaian kembali, atau penilaian kembali kemampuan dan kepatutan bagi Pihak Utama yang sedang dilakukan pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, tata cara, hasil, dan konsekuensi hasil uji kemampuan dan kepatutan, penilaian kembali, atau penilaian kembali kemampuan dan kepatutan tetap mengacu pada ketentuan uji kemampuan dan kepatutan, penilaian kembali, atau penilaian kembali kemampuan dan kepatutan pada masing-masing sektor jasa keuangan. (2) Pihak Utama yang mendapatkan predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan, penilaian kembali, atau penilaian kembali kemampuan dan kepatutan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dapat mengajukan permohonan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. (3) Ketentuan pelaksanaan dari: a. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2010 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5180); b. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampun dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5322);

c. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 14/9/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5331); dan d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan, (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5474),tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku: a. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2010 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5180); b. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampun dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 136,

Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5322); c. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 14/9/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara

Tahun 2012 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5331); dan d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan, (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5474), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali untuk proses uji kemampuan dan kepatutan, penilaian kembali, atau penilaian kembali kemampuan dan kepatutan bagi Pihak Utama yang sedang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku 1 (satu) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2018

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY