Peraturan Badan Nomor 25-pojk-04-2014 Tahun 2014 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Wakil Manajer Investasi adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi.
3. Izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi, yang selanjutnya disebut Izin Wakil Manajer Investasi, adalah izin yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada orang perseorangan untuk bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi.

Wakil Manajer Investasi wajib memiliki Izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan.

Kewajiban untuk memiliki Izin Wakil Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berlaku bagi: a. orang perseorangan yang bekerja pada Manajer Investasi namun tidak dipersyaratkan untuk memiliki Izin Wakil Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi Manajer Investasi; dan/atau b. pihak yang bekerja untuk kepentingan Manajer Investasi terbatas dalam rangka mengiklankan produk Manajer Investasi dan tidak mewakili Manajer Investasi dalam menjual produk dan/atau melakukan perikatan dengan nasabah dan/atau calon nasabah meskipun iklan tersebut ditayangkan di televisi atau surat kabar. www.djpp.kemenkumham.go.id

Wakil Manajer Investasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Persyaratan integritas yang meliputi:

1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
2. cakap melakukan perbuatan hukum;
3. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
4. tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran oleh Otoritas Jasa Keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir;
5. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; dan
6. memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. b. Persyaratan kompetensi yang meliputi:
7. berpendidikan paling rendah setingkat Diploma Tiga (D3);
8. memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang Pasar Modal, dibuktikan dengan: a) memiliki sertifikat keahlian sebagai Wakil Manajer Investasi yang diakui Otoritas Jasa Keuangan dari lembaga pendidikan khusus di bidang Pasar Modal berdasarkan rekomendasi dari Komite Standar Keahlian; atau b) memiliki pengalaman kerja pada institusi pengawas Pasar Modal dan/atau organisasi yang diberi kewenangan oleh UNDANG-UNDANG tentang Pasar Modal untuk mengatur dan/atau mengawasi industri Pasar Modal dengan ketentuan:

1. paling kurang 2 (dua) tahun pada posisi manajerial; atau 2) paling kurang 5 (lima) tahun pada posisi pelaksana, dalam bidang tugas dan fungsi yang terkait pengaturan dan/atau pengawasan bidang pengelolaan investasi. c. bekerja pada lembaga jasa keuangan di INDONESIA, bagi warga negara asing; dan d. tidak bekerja pada lebih dari satu Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya. www.djpp.kemenkumham.go.id

Sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2 huruf a) dapat digunakan untuk pengajuan permohonan Izin Wakil Manajer Investasi sepanjang berumur tidak lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan sampai dengan saat pengajuan izin.

(1) Permohonan untuk memperoleh Izin Wakil Manajer Investasi diajukan oleh pemohon dalam bentuk dokumen cetak kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format surat permohonan Izin Wakil Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik permohonan Izin Wakil Manajer Investasi, permohonan Izin Wakil Manajer Investasi dapat diajukan melalui sistem elektronik tersebut. (3) Permohonan Izin Wakil Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) wajib disertai kelengkapan dokumen sebagai berikut: a. salinan ijazah pendidikan formal terakhir; b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku; c. daftar riwayat hidup terbaru yang ditandatangani oleh pemohon sesuai dengan format daftar riwayat hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; d. bukti telah memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang Pasar Modal berupa:

1. fotokopi sertifikat keahlian sebagai Wakil Manajer Investasi yang diakui Otoritas Jasa Keuangan dari lembaga pendidikan khusus di bidang Pasar Modal berdasarkan rekomendasi dari Komite Standar Keahlian; atau
2. fotokopi surat keterangan pengalaman kerja dari institusi pengawas Pasar Modal dan/atau organisasi yang diberi kewenangan oleh UNDANG-UNDANG tentang Pasar Modal untuk mengatur dan/atau mengawasi industri Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2 huruf b). www.djpp.kemenkumham.go.id

e. surat keterangan kerja dari lembaga jasa keuangan di INDONESIA, bagi warga negara asing; f. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar; g. surat pernyataan bahwa pemohon tidak akan bekerja pada lebih dari satu Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya sesuai dengan format surat pernyataan tidak akan bekerja pada lebih dari satu Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; h. surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemohon:

1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
2. cakap melakukan perbuatan hukum;
3. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
4. tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran oleh Otoritas Jasa Keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir;
5. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; dan
6. memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; sesuai dengan format surat pernyataan integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; i. surat referensi dan/atau rekomendasi dari perusahaan tempat pemohon bekerja sesuai dengan format surat referensi kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini (jika ada); j. fotokopi izin mempekerjakan tenaga asing yang diterbitkan oleh instansi berwenang, bagi warga negara asing yang bekerja pada lembaga jasa keuangan; k. jawaban atas daftar pertanyaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; www.djpp.kemenkumham.go.id

l. bukti pembayaran biaya perizinan Wakil Manajer Investasi; m. surat keterangan perbedaan nama dari Pejabat/instansi berwenang, jika terdapat perbedaan nama pemohon dengan dokumen yang dilampirkan; dan n. surat keterangan domisili, jika terdapat perbedaan alamat domisili dengan alamat Kartu Tanda Penduduk. (4) Izin Wakil Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Otoritas Jasa Keuangan apabila pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Dalam rangka memproses permohonan Izin Wakil Manajer Investasi, Otoritas Jasa Keuangan berwenang: a. melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh pemohon; dan/atau b. meminta keterangan kepada pemohon, untuk memastikan pemenuhan atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(1) Izin Wakil Manajer Investasi diberikan Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan Izin Wakil Manajer Investasi yang memenuhi syarat. (2) Dalam hal permohonan Izin Wakil Manajer Investasi pada saat diterima tidak memenuhi syarat, paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa: a. permohonan belum memenuhi persyaratan; atau b. permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan. (3) Pemohon wajib melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan. (4) Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan tersebut. www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan izin tersebut dianggap baru diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (6) Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap membatalkan permohonan Izin Wakil Manajer Investasi yang sudah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Izin Wakil Manajer Investasi mempunyai masa berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Izin Wakil Manajer Investasi tidak berlaku jika terjadi kondisi: a. masa berlakunya telah berakhir; atau b. setelah masa berlakunya berakhir, persetujuan perpanjangan izin belum diberikan Otoritas Jasa Keuangan meskipun permohonan perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum masa berlakunya berakhir.

(1) Permohonan perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum masa berlaku izin dimaksud berakhir dengan ketentuan paling cepat 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir. (2) Permohonan perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi tidak dapat dilakukan setelah masa berlaku izin dimaksud berakhir. (3) Permohonan perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format surat permohonan perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan disertai kelengkapan dokumen sebagai berikut: a. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani sesuai dengan format daftar riwayat hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, jika ada perubahan daftar riwayat hidup pada saat permohonan izin; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku; c. fotokopi izin mempekerjakan tenaga asing yang diterbitkan oleh instansi berwenang, bagi warga negara asing yang bekerja pada lembaga jasa keuangan; d. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 1 (satu) lembar; e. salinan ijazah pendidikan formal terakhir (dalam hal terjadi perubahan); f. surat keterangan kerja dari perusahaan yang melakukan kegiatan pengelolaan investasi tempat Wakil Manajer Investasi bekerja (jika ada); g. fotokopi kartu anggota asosiasi yang mewadahi Wakil Manajer Investasi yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang masih berlaku; h. fotokopi dokumen pendidikan berkelanjutan yang dilaksanakan antara tanggal berlaku hingga tanggal berakhirnya Izin Wakil Manajer Investasi; dan i. surat keterangan domisili, jika terdapat perbedaan alamat domisili dengan alamat Kartu Tanda Penduduk. (4) Kewajiban menyertakan fotokopi kartu anggota asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g mulai berlaku jika telah terdapat asosiasi yang mewadahi Wakil Manajer Investasi yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi diberikan Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi yang memenuhi syarat. (2) Dalam hal permohonan perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi pada saat diterima tidak memenuhi syarat, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa: a. permohonan belum memenuhi persyaratan; atau b. permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan. (3) Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dianggap telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan tersebut. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Pemohon perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi yang tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan sebelum masa berlaku Izin Wakil Manajer Investasi berakhir, dianggap membatalkan permohonan perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi yang sudah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal masa berlaku Izin Wakil Manajer Investasi telah berakhir namun permohonan perpanjangan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum masa berlaku izin berakhir, Izin Wakil Manajer Investasi tidak berlaku hingga terdapat persetujuan perpanjangan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Masa berlaku Izin Wakil Manajer Investasi yang mendapatkan persetujuan perpanjangan adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila pada saat permohonan perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi, pemegang izin masih mempunyai kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan berhak menolak permohonan perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi dimaksud.

Wakil Manajer Investasi wajib: a. memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan Pasar Modal INDONESIA; b. bertindak dan bersikap profesional serta mempunyai wawasan yang luas di bidang Pasar Modal; dan c. menjadi anggota asosiasi yang mewadahi Wakil Manajer Investasi yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Wakil Manajer Investasi wajib mengikuti pendidikan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh asosiasi yang mewadahi Wakil Manajer Investasi atau pihak lain yang diakui Otoritas Jasa Keuangan paling kurang 2 (dua) tahun sekali. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemenuhan persyaratan melampirkan dokumen telah mengikuti pendidikan berkelanjutan dalam rangka permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf h mulai berlaku jika telah terdapat: a. asosiasi yang mewadahi Wakil Manajer Investasi; atau b. pihak lain, yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan pendidikan khusus di bidang Pasar Modal.

(1) Wakil Manajer Investasi dilarang bekerja rangkap pada lebih dari satu Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya. (2) Larangan bekerja rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Wakil Manajer Investasi yang berkedudukan sebagai anggota direksi dari Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi untuk merangkap jabatan sebagai komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

(1) Komite Standar Keahlian dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Komite Standar Keahlian bertugas memberikan rekomendasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pemberian pengakuan atas sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan khusus. (3) Sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh lembaga pendidikan khusus yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keahlian Wakil Manajer Investasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Standar Keahlian, persyaratan dan tata cara pemberian pengakuan sertifikat keahlian, serta lembaga pendidikan khusus diatur dalam atau berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c mempunyai tugas antara lain: a. menyusun kode etik anggota; b. melaksanakan pendidikan berkelanjutan bagi pemegang Izin Wakil Manajer Investasi; dan c. melaksanakan pendidikan dan/atau pelatihan lainnya dalam rangka peningkatan kompetensi Wakil Manajer Investasi. (2) Pelaksanaan kegiatan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Otoritas Jasa Keuangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai asosiasi yang mewadahi Wakil Manajer Investasi diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Orang perseorangan yang memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Laporan mulai bekerja, berhenti bekerja, atau pindah bekerja, paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan mulai bekerja, berhenti bekerja, atau pindah bekerja; dan/atau b. Laporan keikutsertaan dalam pendidikan berkelanjutan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan selesai mengikuti program tersebut disertai bukti pendukung. (2) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, laporan mulai bekerja, berhenti bekerja, atau pindah bekerja dan laporan keikutsertaan atas pendidikan berkelanjutan disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk dokumen cetak. (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik penyampaian laporan Wakil Manajer Investasi, laporan Wakil Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat disampaikan melalui sistem elektronik tersebut.

(1) Pemegang Izin Wakil Manajer Investasi dapat mengembalikan izin yang dimilikinya kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan surat pengembalian Izin Wakil Manajer Investasi sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (2) Pengembalian Izin Wakil Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak serta merta menghilangkan kewajiban dan tanggung jawabnya atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi yang timbul pada saat orang perseorangan tersebut memegang Izin Wakil Manajer Investasi.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa: a. Peringatan tertulis; b. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. Pembatasan kegiatan usaha; d. Pembekuan kegiatan usaha; e. Pencabutan izin usaha; f. Pembatalan persetujuan; dan g. Pembatalan pendaftaran. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama- sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada masyarakat.

(1) Ketentuan mengenai sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d angka 1 mulai berlaku setelah Otoritas Jasa Keuangan membentuk Komite Standar Keahlian. (2) Dalam hal Komite Standar Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, sertifikat keahlian di bidang Pasar Modal terkait Wakil Manajer Investasi dalam rangka perizinan Wakil Manajer Investasi tetap berpedoman pada ketentuan angka 2 huruf a Peraturan Nomor V.B.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-547/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek.

Izin Wakil Manajer Investasi yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Sertifikat keahlian Wakil Manajer Investasi yang diterbitkan pada tahun 2013, dapat digunakan sebagai syarat pengajuan permohonan Izin Wakil www.djpp.kemenkumham.go.id

Manajer Investasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Permohonan izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang telah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, diselesaikan berdasarkan Peraturan Nomor V.B.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-547/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai perizinan Wakil Manajer Investasi tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP- 547/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek, beserta Peraturan Nomor V.B.1 yang merupakan lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku untuk perizinan Wakil Manajer Investasi, kecuali: a. ketentuan mengenai sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, dinyatakan tidak berlaku pada saat terbentuknya Komite Standar Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1); dan b. untuk penyampaian permohonan Izin Wakil Manajer Investasi yang telah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2014 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY www.djpp.kemenkumham.go.id