PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh

www.djpp.kemenkumham.go.id

3 2013, No.146

delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.

1. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.

2. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

3. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

4. Pengasuh pengganti adalah orang atau lembaga yang diberi hak atau wewenang untuk melakukan pengasuhan anak.

5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi kesejahteraan rakyat.

(1) Tujuan umum Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif

adalah terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.

(2) Tujuan khusus Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif

adalah:

• terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;

• terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada;

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.146 4

• terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan

• terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif mengacu pada prinsip- prinsip, sebagai berikut:

• pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;

• pelayanan yang berkesinambungan;

• pelayanan yang non diskriminasi;

• pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat;

• partisipasi masyarakat;

• berbasis budaya yang konstruktif; dan

• tata kelola pemerintahan yang baik.

(1) Arah kebijakan pengembangan anak usia dini dilakukan secara

holistik-integratif.

(2) Arah kebijakan pengembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan melalui:

• peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;

• peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;

• peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik lokal, nasional, maupun internasional; dan

• penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

www.djpp.kemenkumham.go.id

5 2013, No.146

Bagian Kesatu Strategi

Strategi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif meliputi:

• penguatan dan penyelarasan landasan hukum;

• peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;

• peningkatan kapasitas dan kompetensi kader, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;

• penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas;

• internalisasi nilai-nilai agama dan budaya; dan

• pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal.

Sasaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, adalah:

• masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini;

• kader-kader masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Anak Sejahtera, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;

• penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;

• Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

• perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;

• media massa; dan

• lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional dan internasional.

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.146 6

Bagian Kedua Penyelenggaraan

(1) Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif

dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

(2) Dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-

Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah bertanggung jawab untuk:

• menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
• melakukan bimbingan teknis;
• melakukan supervisi;
• melakukan advokasi; dan
• melakukan pelatihan.

(3) Dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-

Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah provinsi bertanggung jawab untuk:

• melakukan bimbingan teknis;
• melakukan supervisi penyelenggaraan pengembangan anak usia dini;
• melakukan advokasi; dan
• memberikan pelatihan.

(4) Dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-

Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk:

• melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
• melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
• melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
• melakukan advokasi;
• memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/ atau tenaga pelayanan; dan
• melakukan evaluasi dan pelaporan.

Penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini oleh pemerintah kabupaten/kota dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

7 2013, No.146

Bagian Kesatu Pembentukan, Kedudukan, dan Tugas

(1) Dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-

Integratif dibentuk Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Gugus Tugas.

(2) Gugus Tugas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Presiden.

Gugus Tugas mempunyai tugas:

• mengoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
• menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian;
• memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka Pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
• mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan
• menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

(1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas terdiri dari Pimpinan dan

Anggota.

(2) Pimpinan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

• Ketua : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
• Wakil Ketua I : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Peren-canaan Pembangunan Nasional
• Wakil Ketua II : Menteri Dalam Negeri.

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.146 8

(3) Anggota Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

• Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

• Menteri Kesehatan;

• Menteri Sosial;

• Menteri Agama;

• Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

• Sekretaris Kabinet;

• Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan

• Kepala Badan Pusat Statistik.

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,

Gugus Tugas dapat membentuk Sub Gugus Tugas.

(2) Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikoordinasikan oleh pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

(3) Anggota Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas Pejabat Kementerian/Lembaga terkait.

(4) Ketentuan mengenai keanggotaan, tugas, dan tata kerja Sub Gugus

Tugas diatur oleh Ketua Gugus Tugas.

Bagian Kedua Kerjasama

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Gugus Tugas dapat mengikutsertakan, bekerjasama, dan/atau berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan pihak lain yang dianggap perlu.

Bagian Ketiga Sekretariat

(1) Untuk mendukung kelancaran tugas Gugus Tugas diperbantukan

sebuah sekretariat.

www.djpp.kemenkumham.go.id

9 2013, No.146

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara

fungsional oleh salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

Bagian Keempat Tata Kerja

Gugus Tugas menyelenggarakan rapat paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kelima Pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Daerah

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pengembangan Anak Usia Dini

Holistik-Integratif di daerah masing masing dengan mengacu kepada kebijakan yang ditetapkan oleh Gugus Tugas.

(2) Dalam melaksanakan Pengembangan Anak Usia Dini Holisitik-

Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan anggota masyarakat.

(1) Dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-

Integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) di Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat dibentuk Gugus Tugas Provinsi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

(2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur

pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, agama, dan unsur lain yang terkait.

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.146 10

(3) Gugus Tugas Provinsi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-

Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Gubernur.

(4) Gugus Tugas Kabupaten/Kota Pengembangan Anak Usia Dini

Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

(5) Pembentukan Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat

(3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(6) Gugus Tugas Provinsi, Kabupaten/Kota dalam melaksanakan

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait serta berkoordinasi dengan Gugus Tugas.

(1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan Pengembangan Anak

Usia Dini Holistik-Integratif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan melalui:

• pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;

• penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;

• pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan/atau

• penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

11 2013, No.146

PELAPORAN

(1) Ketua Gugus Tugas melaporkan penyelenggaraan Pengembangan

Anak Usia Dini Holistik-Integratif kepada Presiden secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(2) Gubernur, Bupati/Walikota melaporkan penyeleng-garaan

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di daerah masing- masing kepada Ketua Gugus Tugas dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PEMBIAYAAN

(1) Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pengembangan

Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

(2) Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pengembangan

Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dibebankan pada masing-masing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(3) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),

Pemerintah, Pemerintah Daerah dapat menerima pembiayaan dari sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut Peraturan Presiden ini diatur oleh Menteri, menteri lain/pimpinan lembaga pemerintah non- kementerian terkait baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugas masing- masing.

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.146 12

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2013

INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2013

,

www.djpp.kemenkumham.go.id