Permendagri No. 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2027 
 - JDIH BPK

26 M 23/PUU

SALINAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pembangunan di daerah guna mendukung akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri, serta pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi dan sinkronisasi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antarpemerintah daerah, melalui rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); 5. Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345); 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 333);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 3. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. 4. Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Rakortekbang adalah rapat koordinasi teknis antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional. 5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. 9. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. 11. Peraturan Gubernur yang selanjutnya disingkat Pergub adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Gubernur. 12. Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disingkat Perbup/Perwali adalah peraturan perundang- undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota. 13. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan

informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
14. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
15. Proyek Strategis Nasional adalah proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025-2029 khususnya program prioritas presiden termasuk program hasil terbaik cepat terutama untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta yang mendorong pemerataan pembangunan. 16. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 17. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 19. Provinsi Papua adalah provinsi-provinsi yang berada di wilayah Papua yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lainnya adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

BAB II
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

Pasal 2
(1) Penyusunan RKPD Tahun 2027 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2025. (2) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. rancangan kerangka ekonomi daerah; b. prioritas pembangunan daerah;

c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
d. arah kebijakan pembangunan nasional meliputi tema, sasaran pembangunan nasional, prioritas nasional, program prioritas, program hasil terbaik cepat, kegiatan prioritas utama, Proyek Strategis Nasional, dan program kerja prioritas nasional; e. Program Strategis Nasional; dan f. kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026. (3) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah. (4) Penyusunan RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berpedoman pada RPJMD Tahun 2022-2027. (5) Penyusunan RKPD Tahun 2027 diinput dan diproses ke dalam SIPD. (6) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam Sistematika RKPD Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3
(1) Rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c memuat program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. (2) Pemerintah Daerah provinsi dalam menyusun RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) juga berpedoman pada RKP Tahun 2027 yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (3) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) juga berpedoman pada RKP Tahun 2027 yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD provinsi Tahun 2027. (4) Pemerintah Daerah merencanakan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam RKPD Tahun 2027 memperhatikan keselarasan kinerja pembangunan nasional dan pembangunan daerah berupa prioritas kebijakan mandatori, tematik pembangunan, kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan hal- hal khusus lainnya yang bersifat direktif pemerintah.

Pasal 4
Arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dan keselarasan kinerja pembangunan nasional dan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dimuat dalam arah kebijakan penyusunan RKPD Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5
(1) Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan untuk menghasilkan rekomendasi guna memastikan efektifitas output dalam pencapaian outcome, strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, dan dukungan Pemerintah Daerah dalam pencapaian target pembangunan nasional. (2) Dalam hal terdapat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar Renstra Perangkat Daerah, rekomendasi dimasukkan sebagai bagian dari pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah dan menjadi salah satu dasar dilakukannya perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 6
(1) Kesepakatan Rakortekbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f menjadi muatan program dan/atau subkegiatan pada RKPD Tahun 2027 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027. (2) Program dan/atau subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dukungan terhadap outcome prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan Program Strategis Nasional yang mendukung Asta Cita. (3) Dalam hal terdapat program dan/atau subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar Renstra Perangkat Daerah, program dan/atau subkegiatan menjadi bagian dari pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah dan menjadi salah satu dasar dilakukannya perubahan Renstra Perangkat Daerah. (4) Kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7
(1) Pemerintah Daerah provinsi dalam menyusun RKPD Tahun 2027 melaksanakan Rakortekbang tingkat provinsi paling lambat bersamaan dengan pelaksanaan Musrenbang provinsi. (2) Rakortekbang tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk: a. penyelarasan prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan daerah provinsi dan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota; b. penyelarasan prioritas pembangunan daerah provinsi
dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/ kota; c. sinkronisasi program dan kegiatan kementerian/ lembaga dengan program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah provinsi, dan program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah kabupaten/kota dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional;

d. sinkronisasi program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah provinsi dengan program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah kabupaten/kota dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah; dan e. menyepakati pendanaan untuk mendukung sasaran pembangunan daerah provinsi yang bersumber dari belanja bantuan keuangan daerah.

Pasal 8
(1) Pemerintah Daerah di Provinsi Papua dalam penyusunan RKPD Provinsi Papua menyelenggarakan Musrenbang Otonomi Khusus yang merupakan satu rangkaian dan bagian tidak terpisahkan dengan Musrenbang RKPD. (2) Pemerintah Daerah Provinsi Papua menyusun rencana anggaran dan program atas penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Papua berdasarkan hasil Musrenbang Otonomi Khusus. (3) Rencana anggaran dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian tidak terpisahkan dari penyempurnaan rancangan akhir RKPD Tahun 2027 oleh Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan menjadi Pergub dan Perbup/Perwali.

Pasal 9
(1) Pemerintah Daerah menyusun rancangan Pergub mengenai RKPD Provinsi Tahun 2027 dan rancangan Perbup/Perwali mengenai RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2027 dari rancangan akhir RKPD Tahun 2027. (2) Rancangan Pergub mengenai RKPD provinsi Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk difasilitasi. (3) Rancangan Perbup/Perwali mengenai RKPD kabupaten/kota Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala Bappeda provinsi untuk difasilitasi.
(4) Rancangan Pergub mengenai RKPD provinsi Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau Rancangan Perbup/Perwali mengenai RKPD kabupaten/kota Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui surat permohonan dengan melampirkan:
a. rancangan akhir RKPD Tahun 2027;
b. berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027;
c. hasil evaluasi hasil RKPD Tahun 2025; d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan; e. hasil reviu aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah; dan f. daftar isian fasilitasi rancangan Pergub dan Perbup/Perwali tentang RKPD Tahun 2027.

(5) Daftar isian fasilitasi rancangan Pergub dan Perbup/Perwali tentang RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f terdiri atas: a. gambaran konsistensi program antara RPJMD Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2027; b. daftar keselarasan sasaran indikator makro nasional dengan provinsi; c. daftar keselarasan sasaran indikator makro provinsi dengan kabupaten/kota; d. keselarasan outcome prioritas mendukung Asta Cita hasil kesepakatan desk urusan Rakortekbang tahun 2026 dengan RKPD Tahun 2027; e. keselarasan Program Strategis Nasional atau tematik pembangunan hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026 dengan RKPD Tahun 2027; f. daftar keselarasan intervensi pembangunan kewilayahan; dan g. perbandingan program, kegiatan, dan subkegiatan rencana anggaran dan program dana otonomi khusus dengan RKPD Tahun 2027 di Provinsi Papua, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Dalam hal terdapat penyesuaian arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, menjadi bagian pembahasan dalam fasilitasi Rancangan Pergub dan Perbup/Perwali mengenai RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). (7) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan menggunakan SIPD.

Pasal 10

(1) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh: a. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah atas nama Menteri kepada gubernur sebagai dasar penyempurnaan rancangan Pergub mengenai RKPD provinsi Tahun 2027; dan b. Kepala Bappeda provinsi atas nama gubernur kepada bupati/wali kota sebagai dasar penyempurnaan rancangan Perbup/Perwali mengenai RKPD kabupaten/kota Tahun 2027. (2) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dituangkan dalam matriks penyempurnaan hasil fasilitasi RKPD Tahun 2027 dan perubahan RKPD Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Gubernur menetapkan RKPD Tahun 2027 paling lambat pada bulan Juni 2026. (2) Dalam hal sampai dengan bulan Juni 2026 RKP Tahun 2027 belum ditetapkan, Gubernur menetapkan Pergub

tentang RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Bupati/wali kota menetapkan RKPD kabupaten/kota Tahun 2027 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah RKPD provinsi Tahun 2027 ditetapkan atau minggu pertama bulan Juli Tahun 2026.

Pasal 12

(1) Gubernur menyampaikan Pergub tentang RKPD provinsi Tahun 2027 beserta matriks hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Pergub tentang RKPD provinsi Tahun 2027 ditetapkan. (2) RKPD provinsi Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai: a. dasar penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027; b. pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara; c. bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027; dan d. bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah hingga triwulan II Tahun 2027. (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dituangkan dalam sistematika Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

(1) Bupati/wali kota menyampaikan Perbup tentang RKPD kabupaten Tahun 2027 atau Perwali tentang RKPD kota Tahun 2027 beserta matriks hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala Bappeda provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Perbup/Perwali tentang RKPD kabupaten/kota Tahun 2027 ditetapkan. (2) RKPD kabupaten/kota Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai: a. dasar penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027; b. pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara; c. bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027; dan d. bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah hingga triwulan II Tahun 2027.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

Pasal 14

(1) RKPD Tahun 2027 dapat dilakukan perubahan sebagai upaya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dengan memperhatikan dinamika yang berkembang, serta menjaga prinsip efisien, efektif, dan akuntabel. (2) Perubahan RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan yang menunjukkan adanya: a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, dan subkegiatan;
b. keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau c. perubahan kebijakan daerah. (3) Dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, dan keadaan luar biasa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan, RKPD Tahun 2027 dapat dilakukan perubahan tanpa melalui tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi perubahan: a. kerangka ekonomi dan keuangan daerah; b. target tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
c. prioritas pembangunan daerah;
d. penambahan dan/atau pengurangan program perangkat daerah, sebagai akibat terdapat kebijakan nasional dan/atau daerah, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. e. penambahan dan/atau pengurangan kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah, rencana kerja dan pendanaan daerah, mencakup program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat; dan/atau f. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. (5) Penyusunan rancangan perubahan RKPD Tahun 2027 dimulai paling lambat pada minggu pertama bulan Juni Tahun 2027. (6) Rancangan perubahan RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berpedoman pada: a. peraturan daerah tentang RPJMD; dan b. hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2027 sampai dengan triwulan II yang dapat bersifat prognosis. (7) Perubahan RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam sistematika perubahan

RKPD Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan kriteria: a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang belum terakomodir; b. belanja daerah yang bersifat mengikat;
c. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi pemerintah maupun masyarakat; d. dalam rangka mempercepat capaian tujuan dan sasaran RKPD dan/atau Renstra Perangkat Daerah; e. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau f. dilakukan jika kegiatan dan/atau subkegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran yang signifikan terhadap pencapaian hasil program.

Pasal 16

(1) Perubahan RKPD Tahun 2027 dituangkan dalam rancangan Pergub tentang perubahan RKPD provinsi Tahun 2027 dan rancangan Perbup/Perwali tentang perubahan RKPD kabupaten/kota Tahun 2027. (2) Rancangan Pergub tentang perubahan RKPD provinsi Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk difasilitasi. (3) Rancangan Perbup/Perwali tentang perubahan RKPD kabupaten/kota Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala Bappeda provinsi untuk difasilitasi. (4) Rancangan Pergub tentang perubahan RKPD provinsi Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau
Rancangan Perbup/Perwali mengenai perubahan RKPD kabupaten/kota Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui surat permohonan fasilitasi dengan melampirkan: a. rancangan akhir perubahan RKPD Tahun 2027; b. hasil reviu aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
c. hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2027 sampai dengan triwulan II; dan d. daftar isian fasilitasi rancangan Pergub dan Perbup/Perwali tentang perubahan RKPD Tahun 2027, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(5) Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Kepala Bappeda provinsi berdasarkan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan fasilitasi dengan menggunakan SIPD.

Pasal 17

(1) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh: a. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah atas nama Menteri kepada gubernur sebagai bahan penyempurnaan rancangan Pergub tentang perubahan RKPD provinsi Tahun 2027; dan b. Kepala Bappeda provinsi atas nama gubernur kepada bupati/wali kota sebagai bahan penyempurnaan rancangan Perbup/Perwali tentang perubahan RKPD kabupaten/kota Tahun 2027. (2) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dituangkan dalam matriks penyempurnaan hasil fasilitasi perubahan RKPD Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

Aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah melakukan reviu terhadap RKPD Tahun 2027 dan perubahan RKPD Tahun 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 19

(1) Gubernur menetapkan perubahan RKPD provinsi Tahun 2027 paling lambat pada minggu ketiga bulan Juli Tahun 2027. (2) Bupati/wali kota menetapkan rancangan Perbup/Perwali mengenai perubahan RKPD kabupaten/kota Tahun 2027 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Pergub tentang perubahan RKPD provinsi Tahun 2027 berlaku atau minggu keempat bulan Juli Tahun 2027.

Pasal 20

(1) Gubernur menyampaikan Pergub mengenai perubahan RKPD provinsi Tahun 2027 beserta matriks hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Pergub ditetapkan.
(2) Perubahan RKPD provinsi Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai: a. dasar penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027; b. pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum perubahan anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara;
c. bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan

dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2027; dan d. bahan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah Tahun 2027. (3) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dituangkan dalam sistematika perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

(1) Bupati/wali kota menyampaikan Perbup/Perwali tentang perubahan RKPD kabupaten/kota Tahun 2027 beserta matriks hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala Bappeda provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Perbup/Perwali ditetapkan.
(2) Perubahan RKPD kabupaten/kota Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai: a. dasar penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027; b. pedoman penyusunan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara;
c. bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2027; dan d. bahan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah Tahun 2027.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, SH., MAP. Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19690818 199603 1 001 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2026

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2026

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 395 . ..

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

ARAH KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027, SISTEMATIKA RKPD DAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027 SERTA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027, DAFTAR ISIAN FASILITASI RANCANGAN PERGUB DAN PERBUP/PERWALI TENTANG RKPD TAHUN 2027, DAFTAR ISIAN FASILITASI RANCANGAN PERGUB DAN PERBUP/PERWALI TENTANG PERUBAHAN RKPD TAHUN 2027, SERTA MATRIKS PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI

I. ARAH KEBIJAKAN PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2027

A. PENDAHULUAN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk mendukung perencanaan pembangunan dalam sistem pembangunan nasional, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dan operasionalisasi dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD Tahun 2027 disusun dengan berpedoman RPJMD dan RKP yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD Tahun 2027 diarahkan pada upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dengan menekankan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penikmat dan pelaku pembangunan. RKPD mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat: 1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun; 2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD); 3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan 4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menyusun RKPD Tahun 2027, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota memedomani arah kebijakan nasional/program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, khususnya dengan menjabarkan visi pembangunan yang tertuang dalam Asta Cita sebagai landasan strategis untuk menjamin sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah. Penyusunan RKPD
Tahun 2027 memperhatikan tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, subkegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, subkegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2027 mengacu pada Tema RKP Tahun 2027, yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri”. Untuk mewujudkan tema RKP tersebut berpedoman pada sasaran pembangunan nasional sebagaimana Rancangan RKP Tahun 2027, yaitu: 1). Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,9 – 7,5 persen, 2). GNI per Kapita 5.900 – 5.990 US$, 3). Penurunan Intensitas Emisi GRK 39,57 persen, 4). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 76,84, 5). Tingkat Kemiskinan 6,0 – 6,5 persen, 6). Kemiskinan Ekstrem 0 persen, 7). Rasio Gini 0,362 – 0,367, 8). Tingkat Pengangguran Terbuka 4,30 – 4,87 persen, dan 9). Indeks Modal Manusia 0,575. Sasaran pembangunan nasional tersebut diturunkan dari sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025- 2029, serta mempertimbangkan dan memperhitungkan dinamika pembangunan yang terjadi. Sasaran pembangunan nasional menjadi panduan untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, dan memerlukan sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah, sehingga prioritas daerah harus mendukung prioritas nasional. Prioritas nasional merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden, dimana Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
Prioritas Nasional meliputi: 1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM); 2. Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; 3. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4. Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan;
8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Delapan prioritas tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor langkah- langkah berupa program hasil terbaik cepat/quick wins. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional, kegiatan prioritas utama serta proyek strategis nasional.

Tabel B - 1 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat PROGRAM PRIORITAS PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara.
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.
5. Pemberantasan kemiskinan.
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba.
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.
8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi.
9. Penguatan pertahanan dan keamanaan negara dan pemeliharaan hubungan interansional yang kondusif.
10. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
11. Menyelenggarakan pemeriksanaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.
12. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
13. Membangun sekolah- sekolah unggul terintegrasi disetiap kabupaten dan memperbaiki sekolah- sekolah yang perlu renovasi.
14. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan

PROGRAM PRIORITAS PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. 11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup. 12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani. 13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan. 14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota- kota inovatif, karateristik- mandiri lainnya. 15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas- luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi. 16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah. 17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.
sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. 6. Kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara. 7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Sebagai langkah konkret dalam mewujudkan 17 prioritas presiden dan 8 program hasil terbaik diidentifikasi beberapa Kegiatan Prioritas Utama. Kegiatan prioritas merupakan kebijakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kegiatan Prioritas Utama ini menjadi fokus penekanan pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029. Kegiatan Prioritas Utama juga disusun dengan memperhatikan kontribusi dari berbagai pihak baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta dan stakeholders lainnya.

Tabel B - 2 Kegiatan Prioritas Utama PRIORITAS NASIONAL NO KEGIATAN PRIORITAS UTAMA Prioritas Nasional 1 1. Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertangung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO’S) Prioritas Nasional 2 2. Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema spend to invest 3. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Kalimantan Tengah 4. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Sumatera Selatan 5. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Papua Selatan 6. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan lainnya 7. Pembangunan pangan akuatik (blue food) 8. Pembangunan pangan hewani 9. Pembangunan pangan lokal dan nabati 10. Fortifikasi dan biofortifikasi pangan 11. Peningkatan penyediaan energi 12. Perluasan akses dan jangkuan pelayanan energi 13. Penguatan implementasi transisi energi berkeadilan 14. Konservasi sumberdaya air 15. Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir 16. Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS 17. Pengembangan terpadu pesisir utara jawa 18. Penguatan faktor pendukung ekonomi digital 19. Penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya 20. Pengelolaan susut dan sisa pangan 21. Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik 22. Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau 23. Peningkatan kualitas ekosistem gambut 24. Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan 25. Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR 26. Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut

PRIORITAS NASIONAL NO KEGIATAN PRIORITAS UTAMA Prioritas Nasional 3 27. Pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya 28. Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital 29. Percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Borobudur-Yogyakarta- Prambanan 30. Percepatan pembangunan destinasi prioritas Lombok-Gili Tramena 31. Percepatan pembagunan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba 32. Percepatan pembangunan destinasi prioritas labuhan Bajo 33. Penguatan ekosistem aplikasi dan Gim 34. Pengembangan koperasi sektor produksi Prioritas Nasional 4 35. Perluasan layanan pendidikan anak usia dini 36. Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah madrasah yang berkualitas 37. Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah 38. Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul 39. Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja 40. Peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi 41. Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi 42. Penurunan kematian ibu dan anak 43. Pencegahan dan penurunan stunting 44. Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis 45. Penuntasan TBC 46. Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita 47. Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi 48. Eliminasi penyakit kusta & Schistosomiasis 49. Investasi pelayanan kesehatan primer 50. Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses 51. Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan 52. Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) seni budaya 53. Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) riset dan inovasi

PRIORITAS NASIONAL NO KEGIATAN PRIORITAS UTAMA 54. Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga Prioritas Nasional 5 55. Pengembangan hilirisasi Nikel 56. Pengembangan hilirisasi Tembaga 57. Pengembangan hilirisasi Bauksit 58. Pengembangan hilirisasi Timah 59. Pengembangan hilirisasi Kelapa Sawit 60. Pengembangan hilirisasi Kelapa 61. Pengembangan hilirisasi Rumput Laut 62. Pengembangan hilirisasi Kimia 63. Pengembangan industri semikonduktor 64. Pengembangan industri tekstil dan produk tekstil 65. Penguatan industri logam dasar, besi dan baja 66. Pengembangan industri dirgantara 67. Pengembangan KEK Sei Mangkei 68. Pengembangan KIT Batang 69. Pengembangan KI Weda Bay Prioritas Nasional 6 70. Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subdisi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan 71. Peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif 72. Peningkatan kemandirian melalui kartu usaha afirmatif 73. Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahahan ke Ibu Kota Nusantara 74. Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU 75. Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa Prioritas Nasional 7 76. Pencegahan tindak pidana korupsi 77. Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja ASN 78. Transformasi digital layanan publik prioritas 79. Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan 80. Intensifikasi penerimaan negara bukan pajak Prioritas Nasional 8 81. Penguatan karakter dan jati diri bangsa 82. Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan 83. Peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut

Selain kegiatan prioritas utama, Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 juga perlu memperhatikan proyek strategis nasional dan 8 (delapan) Klaster Program Kerja Prioritas Nasional. Proyek strategis nasional disusun dan ditetapkan sebagai

langkah konkret teknis yang utamanya mendukung dan memastikan pelaksanaan kegiatan prioritas utama. Proyek strategis nasional dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak siginifikan pada pencapaian sasaran pembangunan nasional khususnya program prioritas presiden Presiden termasuk program hasil terbaik cepat
terutama untuk meningkatkan daya saing nasional, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta yang mendorong pemerataan pembangunan.
Proyek strategis nasional dapat diprakarsai/diusulkan dan dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara maupun badan usaha swasta. Proyek-proyek yang diusulkan dan dilaksanakan selain oleh Pemerintah Pusat merupakan bentuk kontribusi Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha swasta pada pencapaian sasaran pembangunan nasional yang memerlukan dukungan dari pemerintah. PSN merupakan proyek yang memiliki nilai strategis tinggi dalam meningkatkan daya saing nasional, mempercepat pemerataan pembangunan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah. 8 (delapan) Klaster Program Kerja Prioritas Nasional merupakan klasifikasi atas program kerja prioritas nasional atau kumpulan program kerja pemerintah sebagai implementasi prioritas nasional yang dilaksanakan kementerian dan lembaga nonkementerian (K/L) dengan dukungan pemerintah daerah sesuai direktif presiden untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, inovasi, dan sinkronisasi baik dalam pengambilan keputusan maupun operasionalisasinya. Pelaksanaan 8 (delapan) Klaster Program Kerja Prioritas Nasional memerlukan dukungan dan sinergi pemerintah Daerah sesuai kewenangannya untuk mengoptimalkan pencapaiannya. Program kerja prioritas nasional dalam 8 (delapan) Klaster Program Kerja Prioritas Nasional dimaksud, antara lain:

Tabel B - 3 Daftar Program Kerja Prioritas Nasional

Prioritas Nasional Fokus Pembangunan Program Kerja Prioritas Nasional Prioritas Nasional 4 FP: Kualitas SDM, Tenaga Kerja Produktif, Dan Inovasi Makan Bergizi Gratis (MBG) Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Makan Bergizi Gratis (MBG) Anak Sekolah Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas Sekolah Garuda Baru, Sekolah Garuda Transformasi Sekolah Rakyat Rumah Sakit Upgrade Pemeriksaan Kesehatan Gratis Penuntasan Tuberkolosis Digitalisasi Pendidikan (Papan Interaktif Digital) Studio Guru Bantuan Perlengkapan Sekolah Lulusan SMK Go Global

Prioritas Nasional Fokus Pembangunan Program Kerja Prioritas Nasional Universitas Baru: Medical University berbasis STEMM Akademi Olahraga Nasional dan Pusat Pelatihan Nasional Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) Peningkatan Kesejahteraan Guru, Transfer Langsung Tunjangan Prioritas Nasional 6 FP: Stimulus Untuk Produktivitas dan Daya Beli Masyarakat PRO-KESRA Bantuan Sosial Terintegrasi PRO-KESRA Penduduk Berusaha dan Bekerja Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Gerakan ASRI: Penggantian Atap Seng Menjadi Genteng Program 3 Juta Rumah Prioritas Nasional 8 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Prioritas Nasional 3 FP: Digitalisasi dan Efisiensi Tata Kelola Pusat Data Nasional (Enabler) Prioritas Nasional 7 FP: Regulasi dan Hukum Pemberantasan Judi Online (Enabler) Pemberantasan Narkoba (Enabler) Pemberantasan Penyelundupan (Enabler) Prioritas Nasional 4 Perlindungan Anak di Ruang Digital melalui PP Tunas Prioritas Nasional 3 FP: Infrastruktur dan Konektivitas Ekonomi Elektrifikasi Desa Prioritas Nasional 6 Percepatan Pembangunan Daerah 3T Prioritas Nasional 3 Pengembangan Jaringan Kereta Api Nasional Prioritas Nasional 2 FP: Industri Nasional Gerakan ASRI: Pengendalian Sampah Terpadu Pengelolaan Sampah menjadi PSEL Prioritas Nasional 5 Konversi Unit Motor BBM ke Motor Listrik Mobil Nasional Motor Nasional Pengembangan Industri Semikonduktor Ekosistem Industri Kedirgantaraan Prioritas Nasional 2 FP: Hilirisasi SDA Strategis Kawasan sentra industri garam nasional Prioritas Nasional 5 Hilirisasi Industri Strategis Prioritas Nasional 2 FP: Swasembada Pangan, Energi, dan Air Mandatori biodiesel 50 persen (B50) Mandatori bioetanol 20 persen (E20) Program PLTS 100 GW PLTA Skala Besar Terintegrasi Implementasi Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM)

Prioritas Nasional Fokus Pembangunan Program Kerja Prioritas Nasional Pengembangan kawasan pangan terintegrasi Pengembangan Kawasan Perkebunan Giant Sea Wall Kampung Nelayan Merah Putih Revitalisasi Tambak Nila Salin Modeling dan Replikasi Tambak Udang Teritegrasi Budidaya Ikan Darat Tematik Kapal Ikan Modern Peningkatan produksi daging, susu, dan telur Peningkatan Lifting Minyak dan Gas Bumi Eksplorasi Blok Migas Baru Optimalisasi Sumur Minyak Masyarakat Optimalisasi Lifting Sumur Minyak Tua Pembangunan Jaringan Gas Kota (Jargas) Small Scale Green Modular Refinery and Storage (Deployable Mass Model) Kompor Listrik untuk Rumah Tangga Swasembada Air Gerakan ASRI: Penghijauan

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan nasional dan pemerataan pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah wajib memprioritaskan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Daftar Proyek Strategis Nasional dan 8 (delapan) Klaster Program Kerja Prioritas Nasional. PSN dan 8 (delapan) Klaster Program Kerja Prioritas Nasional yang diakomodir dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 adalah PSN dan 8 (delapan) Klaster Program Kerja Prioritas Nasional yang dilaksanakan tahun 2027, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib:  Mengintegrasikan pelaksanaan PSN dan 8 (delapan) Klaster Program Kerja Prioritas Nasional yang berlokasi di wilayahnya ke dalam dokumen RKPD Tahun 2027 sesuai dengan prioritas dan kebutuhan pembangunan daerah.  Memastikan sinkronisasi program, kegiatan, dan subkegiatan daerah yang mendukung penyelesaian PSN dan 8 (delapan) Klaster Program Kerja Prioritas Nasional.  Memberikan dukungan fasilitasi, seperti penyediaan lahan, percepatan perizinan, penyelesaian permasalahan sosial, serta penguatan koordinasi antar-stakeholder dalam rangka kelancaran pelaksanaan PSN dan 8 (delapan) Klaster Program Kerja Prioritas Nasional.

 Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas perkembangan pelaksanaan PSN dan 8 (delapan) Klaster Program Kerja Prioritas Nasional secara berkala kepada kementerian/lembaga terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah juga diharapkan mengoptimalkan peran PSN dan 8 (delapan) Klaster Program Kerja Prioritas Nasional dalam mendorong penguatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan wilayah berbasis keunggulan lokal, sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan PSN dan 8 (delapan) Klaster Program Kerja Prioritas Nasional harus dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat lokal, serta kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah. Dengan demikian, penyusunan RKPD Tahun 2027 harus memuat strategi dan langkah-langkah konkret dalam mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan 8 (Delapan) Kluster Program Kerja Prioritas Nasional, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan di seluruh Indonesia.

C. KESELARASAN KINERJA PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PEMBANGUNAN DAERAH Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2027, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan RKPD Tahun 2027, juga memperhatikan keselarasan kinerja pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Keselarasan dimaksud mencakup hal sebagai berikut: 1. Prioritas Kebijakan Mandatori
Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2027, perlu mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (mandatory spending). Prioritas kebijakan mandatori dimaksud menyangkut bidang pendidikan dan infrastruktur pelayanan publik. Pemerintah Daerah diminta untuk menyusun rencana program, kegiatan, dan subkegiatan berdasarkan Prioritas Kebijakan Mandatori Bidang Pendidikan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2027, untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan dengan memperhatikan prioritas belanja utama/pokok sesuai subkegiatannya. Prioritas Kebijakan Mandatori Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik, berkaitan dengan infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah, termasuk operasionalisasi penggunaan fasilitas pelayanan publik dan menghasilkan keluaran untuk menunjang ketersediaan infrastruktur pelayanan publik yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan. Prioritas Kebijakan Mandatori Bidang Pendidikan dan Infrastruktur Pelayanan Publik dijelaskan sebagaimana berikut.

a. Prioritas Kebijakan Mandatori Bidang Pendidikan 1) Dasar Hukum
a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; c) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; d) Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah; e) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan dan Revitalisasi Sarana Prasarana Satuan Pendidikan (PAUD hingga Menengah), Pembangunan SMA Unggul Garuda, serta Digitalisasi Pembelajaran; f) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG); g) Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda; h) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; dan i) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

2. Arah Kebijakan
   Arah kebijakan pembangunan untuk melaksanakan Kebijakan Mandatori Bidang Pendidikan Tahun 2027 adalah antara lain sebagai berikut: a. Mendukung pelaksanaan program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan; b. Mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis di satuan pendidikan; c. Mendukung pelaksanaan program digitalisasi pembelajaran di satuan pendidikan; d. Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah; e. Mendukung program sekolah nasional terintegratif; f. Pengembangan anak usia dini holistik integratif; g. Mendukung pelaksanaan program revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi; h. Penguatan kemampuan literasi, numerasi, sains, teknologi, pembelajaran mendalam, koding dan kecerdasan artifisial; i. Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra; j. Penguatan pendidikan karakter, dengan penerapan tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat dan budaya sekolah aman dan nyaman, didukung dengan penguatan Bimbingan Konseling; k. Pemenuhan, distribusi dan redistribusi, serta profesionalisme, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;

l. Mendukung pelaksanaan budaya antikorupsi dan pencegahan penyalahgunaan narkotika di satuan pendidikan. m. Pembinaan terhadap perpustakaan umum, khusus dan perpustakaan sekolah, dalam bentuk layanan sesuai SNP (Standar Nasional Perpustakaan) baik sarana prasarana, akses, pengadaan buku bacaan untuk pojok baca, taman bacaan masyarakat, perpustakaan kabupaten/kota dan perpustakaan desa, serta layanan peningkatan mutu kualitas sumber daya manusia perpustakaan.

b. Prioritas Kebijakan Mandatori Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik 1) Dasar Hukum a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah: (1) Pasal 141 Ayat (1) Pemda menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintah Wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.
(2) Pasal 147 Ayat (1) Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. b) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

2. Arah Kebijakan Arah kebijakan pembangunan untuk melaksanakan Kebijakan Mandatori Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik Tahun 2027 antara lain sebagai berikut: a. Penguatan tata kelola air minum dan sanitasi (air limbah domestik) yang berorientasi pada berkelanjutan. b. Perubahan perilaku seluruh penghasil sampah menuju budaya literasi sampah, termasuk pemicuan, pemilahan dan pengurangan yang terintegrasi sistem serta pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna serta optimalisasi TPST dan memastikan offtaker hasil olahan sampah. c. Peningkatan ketahanan air dan percepatan pencapaian swasembada pangan berkelanjutan melalui konservasi, pengendalian daya rusak air, pengelolaan drainase untuk mengurangi risiko genangan maupun banjir, pendayagunaan sumber daya air berkelanjutan dan sinergitas kewenangan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

d. Peningkatan konektivitas wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kemantapan jalan, penetapan fungsi jalan, kelas jalan dan penyusunan rencana umum jalan. e. Mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang fungsional, andal, menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, serasi dan selaras dengan lingkungannya. f. Meningkatkan kualitas konstruksi dengan standar efisiensi, keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan penyelenggaraan infrastruktur g. Peningkatan pembangunan infrastruktur perhubungan antara lain terminal, pelabuhan penyeberangan, fasilitas angkutan umum, prasarana keselamatan lalu lintas, serta fasilitas pendukung transportasi lainnya.

2. Dukungan terhadap Pro-SN dan Tematik Pembangunan Program Strategis Nasional (Pro-SN) adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, Pro-SN menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan agar mendukung agenda strategis nasional secara terpadu dan berkelanjutan. Pelaksanaan Pro-SN diarahkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah. Dalam hal ini, keterpaduan antara program pusat dan daerah menjadi kunci dalam menciptakan pemerataan infrastruktur, peningkatan daya saing wilayah, serta pemerataan akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi di seluruh Indonesia. Selain aspek ekonomi, Pro-SN juga memuat dimensi strategis dalam menjaga stabilitas nasional, khususnya melalui program- program yang mendukung ketahanan energi, pangan, dan pertahanan negara. Pemerintah Daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung program-program tersebut melalui penguatan kapasitas wilayah dan sinergi lintas sektor, demi menciptakan lingkungan yang aman, tangguh, dan resilien. Pada akhirnya, seluruh inisiatif dalam Pro-SN bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pelaksanaan Pro-SN yang terarah dan terkoordinasi dengan baik, diharapkan tercipta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang tidak hanya menciptakan pertumbuhan, tetapi juga memastikan bahwa manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Berikut Program Strategis Nasional (Pro-SN):

Tabel C - 1 Program Strategis Nasional (Pro-SN) NO Pro-SN PROYEK/KEGIATAN 1.
Pengentasan Kemiskinan

1. Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Eksetrim

2. Sekolah Rakyat

3. Pembangunan 3 Juta Rumah

4. Ketahanan Pangan

1. Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)

2. Pendayagunaan Penyuluh Pertanian

3. Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah

4. Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)

5. Pangan Akuatik

6. Kampung Nelayan Merah Putih

10. Kesehatan untuk Semua

1. Pencegahan dan Penurunan Stunting

2. Pemeriksaan Kesehatan Gratis

3. Jaminan Kesehatan Nasional

4. Penuntasan TBC

5. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota

6. Makan Bergizi Gratis

16. Perluasan Akses Pendidikan

1. Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Sekolah Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran

17. Pertumbuhan Ekonomi

1. Pengendalian Inflasi

2. Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

3. Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

4. Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan,)

5. Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah

Tabel C - 2 Kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026 tentang Dukungan terhadap Program Strategis Nasional (Pro-SN) Provinsi No. Pro-SN Proyek/ Kegiatan

Outcome Proyek/ Kegiatan Indikator Outcome Satuan Pengampu
Bidang Urusan Utama Bidang Urusan Terkait Program Kode Sub Kegiatan (1) (3) (5)

(6) (7) (8) (9) (11) (12) (13) 1 Pengentasan Kemiskinan Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Menurunnya Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem Tingkat Kemiskinan % Sosial

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.06.05.1.02.0006 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 1.06.05.1.02.0008 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi 1.06.05.1.02.0012 Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin

Kehutanan PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Sekolah Rakyat Terbangunnya 500 Bangunan Sekolah Rakyat Tahun 2029 Tingkat Kemiskinan % Sosial

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1.03.12.1.03.0005 Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.06.052.020.008 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Lingkungan Hidup PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 2.11.062.010.001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Pembangunan 3 Juta Rumah Meningkatnya Akses Rumah Tangga terhadap Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan % Perumahan dan Kawasan Permukiman

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.04.02.1.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
1.04.02.1.03.0007 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi 1.04.02.1.03.0008 Pembangunan Rumah bagi

No. Pro-SN Proyek/ Kegiatan

Outcome Proyek/ Kegiatan Indikator Outcome Satuan Pengampu
Bidang Urusan Utama Bidang Urusan Terkait Program Kode Sub Kegiatan Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi 1.04.02.1.03.0010 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 1.03.08.1.01.0023 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2 Ketahanan Pangan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan Terlaksananya Jaringan Irigasi Swasembada Pangan yang Berkelanjutan Tingkat Kesiapan Teknis dan Operasi Pemeliharaan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan % Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 1.03.02.1.02.0023 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa 1.03.02.1.02.0026 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah 1.03.02.1.02.0032 Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa Pendayagunaan Penyuluh Pertanian Beroperasinya Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Operasionalis asi BPP Unit Pertanian

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 3.27.07.1.01.0003 Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian 3.27.07.1.01.0006 Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta Lintas Kabupaten/Kota 3.27.07.1.02.0004 Sinkronisasi dan Koordinasi

No. Pro-SN Proyek/ Kegiatan

Outcome Proyek/ Kegiatan Indikator Outcome Satuan Pengampu
Bidang Urusan Utama Bidang Urusan Terkait Program Kode Sub Kegiatan Penyuluh Pertanian (ASN, Swadaya dan Swasta) Lintas Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate) Meningkatnya Indeks Pertanaman Hasil Cetak Sawah

Luas Hasil Cetak Sawah yang Ditingkatkan IP-nya

Hektare

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1.03.12.1.01.0006 Penetapan RTRW Provinsi

Pangan PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 2.09.02.1.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 2.09.02.1.01.0006 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi

Pertanian PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian Pangan Akuatik Terwujudnya Ketersediaan Sumber Pangan Akuatik Secara Berkelanjutan sebagai Bentuk Swasembada dan Ketahanan Pangan Kawasan konservasi daerah yang operasional Ton Kelautan dan Perikanan

PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat Produksi Garam Ton 3.25.02.1.01.0012 Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 3.25.03.1.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

3.25.03.1.01.0010 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Kampung Nelayan Terwujudnya Kemandirian dan Daya Saing Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Miliar Rupiah Kelautan dan Perikanan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 3.25.03.1.03.0004 Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan

No. Pro-SN Proyek/ Kegiatan

Outcome Proyek/ Kegiatan Indikator Outcome Satuan Pengampu
Bidang Urusan Utama Bidang Urusan Terkait Program Kode Sub Kegiatan Kampung Nelayan serta Kampung Budi Daya sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di Wilayah Pesisir Atas Dasar Harga Konstan Sektor Perikanan Pengangkutan Ikan untuk Kapal Ukuran Diatas 5 GT

• 30 GT dan Beroperasi sampai dengan 12 Mil Produksi Garam Ton 3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan 3

Kesehatan Untuk Semua

Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Pencegahan dan Penurunan Stunting Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) % Kesehatan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1.03.03.1.01.0014 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota

Pangan PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 2.09.03.1.01.0006 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 2.14.04.1.01.0028 Pembinaan Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) Pemeriksaan Kesehatan Gratis Meningkatnya Masyarakat Kelompok Usia Bayi, Balita, Remaja, Dewasa, dan Lansia yang Menerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis sebagai Upaya Deteksi Dini, Pencegahan Penyakit, dan Pengurangan Potensi Beban Persentase Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis % Kesehatan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1.02.02.1.02.0032 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular 1.02.02.1.02.0038 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 2.12.04.1.02.0005 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan

No. Pro-SN Proyek/ Kegiatan

Outcome Proyek/ Kegiatan Indikator Outcome Satuan Pengampu
Bidang Urusan Utama Bidang Urusan Terkait Program Kode Sub Kegiatan Anggaran Pengendalian Penyakit Jaminan Kesehatan Nasional Memperkuat Kapasitas JKN dan Pendanaan Kesehatan dalam Mendukung Pembangunan Kesehatan Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) % Kesehatan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Sosial PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.06.05.1.02.0008 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 2.12.04.1.02.0005 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Penuntasan Tuberkulosis (TBC) Tercapainya Penuntasan TBC melalui Peningkatan Upaya Pencegahan TBC, Intensifikasi Penemuan Kasus secara Masif dan Pengobatan TBC sampai Tuntas Cakupan Penemuan Kasus TBC % Kesehatan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.02.1.02.0033 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tuberkulosis

Sosial PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.06.05.1.02.0006 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 2.12.04.1.02.0005 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota Meningkatkan Kualitas Rumah Sakit Tipe atau Kelas D menjadi C melalui Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas di Rumah Sakit Daerah Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai Standar % Kesehatan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Makan Bergizi Gratis

Meningkatnya Asupan Gizi dan Pengetahuan Gizi Kelompok Sasaran Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD/Sederajat, SMP/Sederajat %

Pendidikan

Kesehatan, Pangan, Kelautan dan Perikanan

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0075 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

No. Pro-SN Proyek/ Kegiatan

Outcome Proyek/ Kegiatan Indikator Outcome Satuan Pengampu
Bidang Urusan Utama Bidang Urusan Terkait Program Kode Sub Kegiatan , dan SMA/Sederajat

Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita

Kesehatan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PROGRAM PENYELENGGARAANJALAN 1.03.08.1.01.0056 Pemeliharaan berkala jalan

Pangan PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 2.09.04.1.02.0008 Pelaksanaan Kebijakan dan Aksi Penyelamatan Pangan Provinsi

Kelautan dan Perikanan PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 3.25.06.1.01.0007 Pelaksanaan bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 3.25.06.1.02.0003 Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing 4 Perluasan Akses Pendidikan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Terpenuhinya Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 Tahun dalam % Pendidikan

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0060 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0053 Koordinasi, Perencanaan,

No. Pro-SN Proyek/ Kegiatan

Outcome Proyek/ Kegiatan Indikator Outcome Satuan Pengampu
Bidang Urusan Utama Bidang Urusan Terkait Program Kode Sub Kegiatan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Sekolah Unggulan Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran Pendidikan Menengah

Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.1.03.0059 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipas i dalam Pendidikan Khusus PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0075 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 5

Pertumbuhan Ekonomi

Pengendalian Inflasi

Pengendalian Inflasi dengan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Laporan Pemantauan Stok/Pasoka n Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Provinsi

Bulan

Perdagangan

PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING 3.30.04.1.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota

Pangan PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 2.09.03.1.01.0009 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi 2.09.03.1.01.0015 Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Meningkatnya Peran Koperasi dalam Perekonomian Lokal melalui Pengembangan Koperasi Desa/ Proporsi Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih yang % Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 2.17.03.1.01.003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi

No. Pro-SN Proyek/ Kegiatan

Outcome Proyek/ Kegiatan Indikator Outcome Satuan Pengampu
Bidang Urusan Utama Bidang Urusan Terkait Program Kode Sub Kegiatan Kelurahan Merah Putih Menjalankan RAT Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Persentase Penurunan Emisi GRK % Lingkungan Hidup

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.1.01.0005 Pelaksanaan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Tingkat Provinsi 2.11.03.1.01.0011 Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Poin

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 2.11.11.1.01.0011 Pengelolaan sampah Regional 2.11.11.1.01.0014 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PANGAN PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 1 03 04 1.01 0016 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan 1.03.04.1.01.0014 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan

Tabel C - 3 Kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026 tentang Dukungan terhadap Program Tematik Pembangunan Provinsi No. Tematik Pembangunan Outcome Tematik Pembangunan Indikator Outcome Satuan Pengampu Bidang Urusan Utama Bidang Urusan Terkait Program Kode Sub Kegiatan (1) (2)

(3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) 1 Pengarusutamaan Gender Meningkatnya Kesetaraan Gender, Kualitas Hidup, dan Peran Perempuan melalui Penguatan Tata Kelola dan Pelembagaan PUG dalam Pembangunan Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah Nilai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 2.08.02.1.02.013 Advokasi dan Sosialisasi terkait Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indeks Pendidikan PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Kesehatan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Tenaga Kerja PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 207.042.010.005 Perluasan Kesempatan Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENEGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 2.17.07.1.01.0020 Advokasi dan Sosialisasi terkait Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi 2 Perlindungan Anak

Terpenuhinya Hak dan Perlindungan Khusus Anak melalui Penguatan Pelembagaan dan Tata Kelola Pemenuhan Hak Anak dalam Proses Pembangunan Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Peringkat dalam KLA % Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 2.08.06.1.02.0016 Bimbingan Teknis dan Pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Indeks Perlindungan Anak (IPA) Indeks

Pendidikan

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0065 Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, dan Intoleransi

Kesehatan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN 1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan

No. Tematik Pembangunan Outcome Tematik Pembangunan Indikator Outcome Satuan Pengampu Bidang Urusan Utama Bidang Urusan Terkait Program Kode Sub Kegiatan (1) (2)

(3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kesehatan Ibu dan Anak

Sosial PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

Perencanaan PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi 3 Masyarakat Adat Meningkatnya Pengakuan, Perlindungan, Pemberdayaan, serta Akses Masyarakat Hukum Adat terhadap Pelayanan Dasar dan Pelestarian Budaya secara Berkelanjutan Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang Diakui % Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 213.052.010.001 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat 213.052.010.002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 4 Ekonomi Syariah Terintegrasinya Implementasi Ekonomi Syariah dalam Kebijakan, Program, dan Kegiatan Lembaga Negara, Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah Indeks Zakat Nasional (IZN)

Poin Sosial

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.06.05.1.02.0003 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah Produk Tersertifikasi Halal Produk Usaha Kecil dan Menengah Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 2.17.07.1.01.0016 Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk Pariwisata

Perindustrian Pariwisata PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 3.26.02.1.04.0018 Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha

No. Tematik Pembangunan Outcome Tematik Pembangunan Indikator Outcome Satuan Pengampu Bidang Urusan Utama Bidang Urusan Terkait Program Kode Sub Kegiatan (1) (2)

(3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) Perindustrian PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 3.31.02.1.01.0010 Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di Level Provinsi

Sekretariat Daerah PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.06.1.01.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro. 5 Pembinaan Ideologi Pancasila Terwujudnya Internalisasi, Institusionalisasi, dan Aktualisasi Ideologi Pancasila dalam Kebijakan, Program, dan Kegiatan Lembaga Negara, Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah Indeks Pelaksanaan Peta Jalan PIP Indeks

Pendidikan PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0066 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Kesbangpol

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 8.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 8.01.02.1.01.0011 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila 8.01.02.1.01.0012 Pembentukan Paskibraka 6 Penanggulangan Bencana Tingkat Keberhasilan Pemerintah dalam Melaksanakan Upaya Pengurangan Risiko, Penanganan Darurat, dan Pemulihan Pascabencana secara Cepat, Tepat, Terkoordinasi, dan Berkelanjutan Guna Melindungi Masyarakat serta Meminimalkan Dampak Bencana Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana Nilai Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.05.03.1.01.0003 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi Persentase Penurunan Potensi Kehilangan PDB Sektor Terdampak Bahaya Iklim % 1.05.03.1.02.0024 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi 1.05.03.1.04.0009 Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi 1.05.03.1.04.0013 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi

Tabel C - 4 Kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026 tentang Dukungan terhadap Program Strategis Nasional (Pro-SN) Kabupaten/Kota No. Pro-SN Proyek/ Kegiatan Outcome Proyek/ Kegiatan Indikator Outcome Satuan Pengampu
Bidang Urusan Utama Bidang Urusan Terkait Program Kode Sub Kegiatan (1) (3) (5)

(6) (7) (8) (9) (11) (12) (13) 1 Pengentasan Kemiskinan Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Menurunnya Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem Tingkat Kemiskinan % Sosial

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.06.05.1.02.0006 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 1.06.05.2.020.008 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.06.05.1.02.0012 Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin

Pangan PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sekolah Rakyat Terbangunnya 500 Bangunan Sekolah Rakyat Tahun 2029 Tingkat Kemiskinan % Sosial

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1.03.12.1.03.0005 Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.06.052.020.008 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Lingkungan Hidup PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 2.11.06.2.010.001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

No. Pro-SN Proyek/ Kegiatan Outcome Proyek/ Kegiatan Indikator Outcome Satuan Pengampu
Bidang Urusan Utama Bidang Urusan Terkait Program Kode Sub Kegiatan Pembangunan 3 Juta Rumah Meningkatnya Akses Rumah Tangga terhadap Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan % Perumahan dan Kawasan Permukiman

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 1.04.02.2.03.0009 Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 1.04.04.2.01.0004 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Terhadap Kumuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Penataan Bangunan Gedung 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG),
Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan

No. Pro-SN Proyek/ Kegiatan Outcome Proyek/ Kegiatan Indikator Outcome Satuan Pengampu
Bidang Urusan Utama Bidang Urusan Terkait Program Kode Sub Kegiatan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 2 Ketahanan Pangan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan Terlaksananya jaringan irigasi Swasembada Pangan yang Berkelanjutan Tingkat Kesiapan Teknis dan Operasi Pemeliharaan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan %

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 1.03.02.2.02.0023 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa 1.03.02.2.02.0026 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah 1.03.02.2.02.0127 Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi air tanah dan air baku Pendayagunaan Penyuluh Pertanian Beroperasinya Balai Penyuluh Pertanian (BPP). Operasionalisasi BPP Unit Pertanian

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 3.27.07.2.01.0010 Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 3.27.07.2.01.0016 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian (Sawah/ Lumbung Pangan/Food Estate) Meningkatnya Indeks Pertanaman Hasil Cetak Sawah Luas Hasil Cetak Sawah yang Ditingkatkan IP- nya

Hektare

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.01.0011 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota

Pangan PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 2.09.02.1.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 2.09.02.2.01.0006 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No. Pro-SN Proyek/ Kegiatan Outcome Proyek/ Kegiatan Indikator Outcome Satuan Pengampu
Bidang Urusan Utama Bidang Urusan Terkait Program Kode Sub Kegiatan

Pertanian PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 3.27.03.2.01.0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Pangan Akuatik Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Produksi Garam Ton Kelautan dan Perikanan Perindustrian
PROGRAM
PENGAWASAN
SUMBER
DAYA
KELAUTAN DAN
PERIKANAN 3.25.03.2.01.0012 Pengawasan Ekstraksi Garam Produksi Perikanan Tangkap Ton Perdagangan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Lingkungan Hidup 3.25.03.2.02.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil Kampung Nelayan Terwujudnya tata kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Sektor Perikanan Miliar Rupiah Kelautan dan Perikanan

Perdagangan PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi
Pembentukan dan
Pengembangan
Kelembagaan Nelayan Kecil

Lingkungan Hidup

3.25.03.2.02.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil 3

Kesehatan Untuk Semua

Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Pencegahan dan Penurunan Stunting. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) % Kesehatan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1.03.03.2.01.0028 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan

Pangan PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

No. Pro-SN Proyek/ Kegiatan Outcome Proyek/ Kegiatan Indikator Outcome Satuan Pengampu
Bidang Urusan Utama Bidang Urusan Terkait Program Kode Sub Kegiatan

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/ Kelahiran, Baduta/Balita) Pemeriksaan Kesehatan Gratis Meningkatnya Masyarakat Kelompok Usia Bayi, Balita, Remaja, Dewasa, dan Lansia yang Menerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis sebagai Upaya Deteksi Dini, Pencegahan Penyakit, dan Pengurangan Potensi Beban Anggaran Pengendalian Penyakit Persentase Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis % Kesehatan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1.02.02.2.02.0056 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular 1.02.02.2.02.0038 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 2.12.04.2.02.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Jaminan Kesehatan Nasional Memperkuat Kapasitas JKN dan Pendanaan Kesehatan dalam Mendukung Pembangunan Kesehatan. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) % Kesehatan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Sosial PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.06.05.2.02.0008 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/kota

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Tercapainya Penuntasan TBC

% Kesehatan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

No. Pro-SN Proyek/ Kegiatan Outcome Proyek/ Kegiatan Indikator Outcome Satuan Pengampu
Bidang Urusan Utama Bidang Urusan Terkait Program Kode Sub Kegiatan Penuntasan Tuberkulosis (TBC) melalui Peningkatan Upaya Pencegahan TBC, Intensifikasi Penemuan Kasus Secara Masif dan Pengobatan TBC Sampai Tuntas Cakupan Penemuan Kasus TBC KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis

Sosial PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.06.05.2.02.0006
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota Meningkatkan Kualitas Rumah Sakit Tipe atau Kelas D Menjadi C melalui Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas di Rumah Sakit Daerah Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai Standar % Kesehatan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1.02.03.2.01.0005 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Makan Bergizi Gratis

Meningkatnya Asupan Gizi dan Pengetahuan Gizi Kelompok Sasaran Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD/ sederajat, SMP/sederajat dan SMA/ sederajat.

Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita %

Pendidikan

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

Kesehatan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

No. Pro-SN Proyek/ Kegiatan Outcome Proyek/ Kegiatan Indikator Outcome Satuan Pengampu
Bidang Urusan Utama Bidang Urusan Terkait Program Kode Sub Kegiatan

Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 1.03.10.2.01.0056 Pemeliharaan Berkala Jalan

Pangan PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Kelautan dan Perikanan PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 4 Perluasan Akses Pendidikan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Sekolah Unggulan Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran
Terpenuhinya Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 Tahun dalam Pendidikan Menengah

Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus % Pendidikan

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1.01.02.1.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1.01.02.1.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

5

Pertumbuhan Ekonomi

Pengendalian Inflasi

Pengendalian Inflasi dengan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Laporan Pemantauan Stok/Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Provinsi Bulan

Perdagangan

Pangan PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 2.09.03.2.01.0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota

No. Pro-SN Proyek/ Kegiatan Outcome Proyek/ Kegiatan Indikator Outcome Satuan Pengampu
Bidang Urusan Utama Bidang Urusan Terkait Program Kode Sub Kegiatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Meningkatnya Peran Koperasi dalam Perekonomian Lokal melalui Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Proporsi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Menjalankan RAT % Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 2.17.06.2.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan)

Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Poin Lingkungan Hidup Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 2.11.11.2.01.0012 Penanganan Sampah melalui Pengangkutan 2.11.11.2.01.0016 Penanganan Sampah melalui Pengumpulan PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 1.03.04.2.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan Penurunan Emisi GRK % Lingkungan Hidup

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0010 Pelaksanaan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Tingkat Kabupaten/Kota 2.11.03.2.01.0005 Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK

Tabel C - 5 Kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026 tentang Dukungan terhadap Program Tematik Pembangunan Kabupaten/Kota No. Tematik Pembangunan Outcome Tematik Pembangunan Indikator Outcome Satuan Pengampu
Bidang Urusan Utama Bidang Urusan Terkait Program Kode Sub Kegiatan (1) (2)

(3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) 1 Pengarusutamaan Gender Meningkatnya Kesetaraan Gender, Kualitas Hidup, dan Peran Perempuan melalui Penguatan Tata Kelola dan Pelembagaan PUG dalam Pembangunan Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah

Nilai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 208.022.010.015 Advokasi dan Sosialisasi terkait Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota

PROGRAM REHIBILITASI SOSIAL 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indeks Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 101.022.020.060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Kesehatan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 102.022.020.046 Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Tenaga Kerja PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 2.07.042.010.005 Perluasan Kesempatan Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 2.17.07.2.01.0021 Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha 2 Perlindungan Anak

Terpenuhinya Hak dan Perlindungan Khusus Anak melalui Penguatan Pelembagaan dan Tata Kelola Pemenuhan Hak Anak dalam Proses Pembangunan Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Peringkat dalam KLA % Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 208.062.020.012 Bimbingan Teknis dan Pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota Indeks Perlindungan Anak (IPA) Indeks Pendidikan

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 101.022.020.055 Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, dan Intoleransi

No. Tematik Pembangunan Outcome Tematik Pembangunan Indikator Outcome Satuan Pengampu
Bidang Urusan Utama Bidang Urusan Terkait Program Kode Sub Kegiatan Kesehatan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Sosial PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 106.042.010.00 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Perencanaan PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.02.01.0 005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 3 Masyarakat Adat Meningkatnya Pengakuan, Perlindungan, Pemberdayaan, serta Akses Masyarakat Hukum Adat terhadap Pelayanan Dasar dan Pelestarian Budaya secara Berkelanjutan Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang diakui % Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

213.052.010.001 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat 213.052.010.002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 4 Ekonomi Syariah Terintegrasinya Implementasi Ekonomi Syariah dalam Kebijakan, Program, dan Kegiatan Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Indeks Zakat Nasional (IZN)

Poin Sosial

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.06.05.1.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah Produk Tersertifikasi Halal Produk Usaha Kecil dan Menengah Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 2.17.07.1.01.0027 Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk Pariwisata Pariwisata PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINAS 3.26.02.1.04.0019 Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha Perindustrian Perindustrian PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 3.31.02.1.01.008 Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi

No. Tematik Pembangunan Outcome Tematik Pembangunan Indikator Outcome Satuan Pengampu
Bidang Urusan Utama Bidang Urusan Terkait Program Kode Sub Kegiatan

Sekretariat Daerah PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4..01.06.1.01.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro. 5 Pembinaan Ideologi Pancasila Terwujudnya Internalisasi, Institusionalisasi, dan Aktualisasi Ideologi Pancasila dalam Kebijakan, Program, dan Kegiatan Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Indeks Pelaksanaan Peta Jalan PIP Indeks

Pendidikan PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0066 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Kesbangpol

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 8.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 8.01.02.1.01.0011 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila 8.01.02.1.01.0012 Pembentukan Paskibraka 6 Penanggulangan Bencana Tingkat Keberhasilan Pemerintah dalam Melaksanakan Upaya Pengurangan Risiko, Penanganan Darurat, dan Pemulihan Pascabencana secara Cepat, Tepat, Terkoordinasi, dan Berkelanjutan Guna Melindungi Masyarakat serta Meminimalkan Dampak Bencana Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana Nilai Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.05.03.1.01.0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi Persentase Penurunan Potensi Kehilangan PDB Sektor Terdampak Bahaya Iklim % 1.05.03.1.02.0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 1.05.03.1.04.0008 Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 1.05.03.1.04.008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota

3. Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Arah kebijakan pembangunan pada setiap urusan pemerintahan diarahkan untuk mendukung pencapaian Asta Cita sebagai upaya pencapaian visi dan agenda prioritas pembangunan nasional, yang mencakup upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil, dan berdaulat. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Daerah memiliki peran strategis untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana program, kegiatan dan subkegiatan untuk mencapai outcome prioritas dalam rangka mendukung Asta Cita, sebagaimana tabel berikut (Tabel C-6 dan Tabel C-7). Target dan pagu anggaran disesuaikan dengan hasil Rakortekbang Tahun 2026, pengendalian dan evaluasi RKPD/Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, serta kemampuan keuangan daerah.

Tabel C - 6 Kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026 tentang Outcome Prioritas, Program, dan Subkegiatan dalam Mendukung Asta Cita untuk Provinsi Tahun 2027

NO ASTA CITA BIDANG URUSAN OUTCOME PRIORITAS INDIKATOR SATUAN PROGRAM KODE SUBKEGIATAN SUBKEGIATAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

Tingkat partisipasi warga negara usia 16- 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah
% PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.1.01.0075 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat partisipasi warga negara usia 4- 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus
% 1.01.02.1.02.0060 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1.01.04.1.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK
% 2 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Kesehatan Untuk Semua Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.02.1.01.0025 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan

1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit 1.02.02.1.02.0038

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular

1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan

3 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman % PROGRAM SUMBER DAYA AIR 1.03.02.1.01.0009 Pembangunan Tanggul Sungai 1.03.02.1.01.0079 Normalisasi/Restorasi Sungai Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah % PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN 1.03.03.1.01.0020

Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota

NO ASTA CITA BIDANG URUSAN OUTCOME PRIORITAS INDIKATOR SATUAN PROGRAM KODE SUBKEGIATAN SUBKEGIATAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Persentase kondisi mantap jalan % SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1.03.03.1.01.0025

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Rumah tangga dengan akses air minum aman (%) % PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 1.03.04.1.01.0015

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Persampahan Presentase Peningkatan Pengawasan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang berkinerja baik % 1.03.04.1.01.0017 Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA Jumlah Luas Kawasan yang terlindungi oleh risiko daya rusak air (Ha) % PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 1.03.05.1.01.0015

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 1.03.05.1.01.0018 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 1.03.10.1.01.0030

Rehabilitasi Jalan 1.03.10.1.01.0031

Rekonstruksi Jalan PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 1.03.11.1.03.0004 Pengawasan Tertib Penyelenggaraan, Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota 1.03.11.1.03.0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kasus PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1.03.12.1.02.0012

Koordinasi Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota Penetapan RDTR Perda/Perkada 1.03.12.1.04.0008

Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR 4 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Terpenuhinya Rumah Layak, Terjangkau,dan Berkelanjutan Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan % PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.1.02.0003 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 1.04.03.1.02.0011 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

NO ASTA CITA BIDANG URUSAN OUTCOME PRIORITAS INDIKATOR SATUAN PROGRAM KODE SUBKEGIATAN SUBKEGIATAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 1.04.05.1.01.0008 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman 1.04.05.1.01.0009 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman 5 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana Nilai PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.05.03.1.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman) Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Sub Urusan Trantibum Nilai 1.05.03.1.02.0013 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran Nilai 1.05.03.1.02.0023 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.05.02.1.01.0026 Implementasi Tugas dan Fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan Trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.05.02.1.01.0026

Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota 1.05.02.1.02.0012

Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 1.05.04.1.01.0018

Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) 1.05.04.1.02.0007

Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi
dan pemberantasan kemiskinan. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan Keluarga PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 1.06.02.1.02.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi 1.06.02.1.02.0014 Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi

NO ASTA CITA BIDANG URUSAN OUTCOME PRIORITAS INDIKATOR SATUAN PROGRAM KODE SUBKEGIATAN SUBKEGIATAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.06.05.1.02.0006 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

1.06.05.1.02.0008 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi 7 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Meningkatnya Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan Jumlah lulusan pelatihan vokasi di lembaga pelatihan kerja swasta dan /atau OPD Orang PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 2.07.03.1.01.0001

Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Peningkatan jumlah pekerja yang terlindungi program jaminan sosial tenaga kerja Orang PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 2.07.05.1.01.0001

Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak- hak pekerja dan dialog sosial Orang 2.07.05.1.03.0005

Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 8 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK Meningkatnya efektivitas penanganan sesuai standar bagi korban KtP dan TPPO serta anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif % PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 2.08.03.1.02.0013 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2.08.03.1.03.0011 Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif % PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 2.08.07.1.02.0017 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2.08.07.1.03.0015 Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 9 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Meningkatnya Ketahanan Pangan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Indeks PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 2.09.03.1.01.0006 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Rasio Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah % 2.09.03.1.01.0009 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi

NO ASTA CITA BIDANG URUSAN OUTCOME PRIORITAS INDIKATOR SATUAN PROGRAM KODE SUBKEGIATAN SUBKEGIATAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (CBPD) terhadap Target Jumlah CBPD Berdasarkan Ketentuan yang Berlaku 2.09.04.1.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2.09.04.1.02.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi 10 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Terwujudnya Pemerataan Penguasaan Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Penataan Aset dan Akses di Daerah Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria Kepala Keluarga PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 2.10.06.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bidang Tanah yang Diredistribusi Bidang Tanah 2.10.06.1.01.0005 Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria 11 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Lingkungan Hidup Berkualitas Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi % PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.1.01.0009 Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

2.11.03.1.01.0012 Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 2.11.06.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Poin 2.11.06.1.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang- undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 12 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital Indeks kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil berkategori "Sangat Baik" Daerah PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 2.12.02.1.02.0001 Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk 2.12.02.1.03.0001
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk 2.12.03.1.01.0004 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan

NO ASTA CITA BIDANG URUSAN OUTCOME PRIORITAS INDIKATOR SATUAN PROGRAM KODE SUBKEGIATAN SUBKEGIATAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. PROGRAM PENCATATAN SIPIL

Sipil di Kabupaten/Kota 2.12.03.1.03.0001

Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil 13 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragam untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Meningkatnya Kemandirian Pedesaan yang Berkelanjutan yang didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan Desa Persentase Desa Mandiri % PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 2.13.03.1.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 2.13.03.3.01.0004 Pelaksanaan Pembinaan Umum dan Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan, Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi serta Fasilitasi di Bidang Kerja Sama Pemerintahan Persentase Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa dengan Kategori Baik % PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 2.13.04.1.01.0002 Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa 2.13.04.1.01.0010 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa 14 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Terwujudnya Penyelenggaraan Program Bangga Kencana yang Berkualitas Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) % PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 2.14.03.1.01.0014

Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Melalui Mitra Kerja Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern % 2.14.03.1.02.0008

Peningkatan Kesertaan KB Pascapersalinan PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 2.14.04.1.01.0036 Fasilitasi pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 2.14.04.1.02.0010 Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra) 15 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Tingkat Keselamatan Transportasi di Daerah % PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 2.15.02.1.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Rasio Konektivitas Simpul Transportasi di Daerah Rasio 2.15.02.1.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) 2.15.03.1.10.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang

NO ASTA CITA BIDANG URUSAN OUTCOME PRIORITAS INDIKATOR SATUAN PROGRAM KODE SUBKEGIATAN SUBKEGIATAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2.15.03.1.10.0009 Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 16 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Terakselerasinya Transformasi Pemerintah Digital di Daerah

Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik Nilai

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 2.16.02.1.01.0028 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik

Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. 2.16.02.1.01.0029 Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) Nilai PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 2.16.03.1.02.0038 Koordinasi Pengelolaan Aplikasi, Data/Informasi, dan Layanan Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik yang Terintegrasi 2.16.03.1.02.0039 Penyediaan Akses Internet 17 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Meningkatnya Peran Koperasi dalam Perekonomian Lokal Rasio Kewirausahaan % PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 2.17.03.1.01.0003

Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Meningkatnya Produktivitas Koperasi dan UMKM Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB % PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 2.17.06.1.01.0011

Digitalisasi pencatatan transaksi dan operasional koperasi 2.17.06.1.01.0012

Pendampingan dan Fasilitasi Koperasi PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 2.17.07.1.01.0015

Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha 2.17.07.1.01.0018

Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM 18 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Tercapainya Target realisasi Penanaman Modal Nilai Realisasi Penanaman Modal Triliun Rupiah PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 2.18.05.1.01.0004 Pengawasan Penanaman Modal 2.18.05.1.01.0005 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya

NO ASTA CITA BIDANG URUSAN OUTCOME PRIORITAS INDIKATOR SATUAN PROGRAM KODE SUBKEGIATAN SUBKEGIATAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 19 Memperkuat
pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Meningkatnya Kualitas Pemuda, Budaya Olahraga Indeks Pembangunan Pemuda Nilai PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 2.19.02.1.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang Berprestasi di Tingkat (Nasional)/ Internasional % 2.19.02.1.02.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan Berbasis Peneguhan Kemandirian Ekonomi Pemuda PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 2.19.03.1.03.0010 Pemusatan Latihan Daerah yang Terintegrasi dengan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) 2.19.03.1.03.0012 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi 20 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,
dan penyelundupan. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, Dan Standardisasi Dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Poin PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 2.20.02.1.01.0019 Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral 2.20.02.1.01.0022 Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral dalam Sistem Statistik Nasional

21 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Menguatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah % PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 2.21.02.1.01.0005 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 2.21.02.1.01.0008 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah

22 Melanjutkan pengembangan URUSAN PEMERINTAHAN Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke % 2.22.02.1.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan

NO ASTA CITA BIDANG URUSAN OUTCOME PRIORITAS INDIKATOR SATUAN PROGRAM KODE SUBKEGIATAN SUBKEGIATAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. BIDANG KEBUDAYAAN Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) Atas Yang Menonton Pertunjukan Seni PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 2.22.02.1.01.0012 Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi Berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Pernah Terlibat sebagai Pelaku/ Pendukung Pertunjukan Seni % PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 2.22.05.1.01.0003 Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda 2.22.05.1.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya 23 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indeks PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.1.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan

2.23.02.1.01.0017 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Nilai PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 2.23.03.1.03.0003 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 2.23.03.1.03.0004 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 24 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di Lingkup Pemerintahan Daerah Nilai PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 2.24.02.1.01.0012 Penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan yang Menjadi Kewenangan Provinsi 2.24.02.1.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN

NO ASTA CITA BIDANG URUSAN OUTCOME PRIORITAS INDIKATOR SATUAN PROGRAM KODE SUBKEGIATAN SUBKEGIATAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 25 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Produksi Perikanan Budidaya Ton PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 3.25.04.1.06.0003 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan % 3.25.04.1.06.0004 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Sektor Perikanan Miliar Rupiah PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.05.1.01.0010 Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan 3.25.05.1.01.0014 Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan
Sampai Dengan 12 Mil sesuai Kewenangan Provinsi 26 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional Rasio PDB Pariwisata % PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 3.26.03.1.01.0001 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional % 3.26.03.1.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 3.26.04.1.01.0007

Fasilitasi Prasarana Melalui Revitalisasi Ruang Kreatif 3.26.04.1.02.0024

Fasilitasi Kekayaan Intelektual 27 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Meningkatnya Produksi Pertanian Jumlah Produksi Padi Ton PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 3.27.02.1.02.0013 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Hektar PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 3.27.03.1.01.0016 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi 3.27.03.1.01.0018 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi 28 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Meningkatkan pengelolaan hutan lestari Nilai transaksi ekonomi kelompok Rp PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara 3.28.03.1.04.0009 Rehabilitasi Mangrove di Luar Kawasan

NO ASTA CITA BIDANG URUSAN OUTCOME PRIORITAS INDIKATOR SATUAN PROGRAM KODE SUBKEGIATAN SUBKEGIATAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru masyarakat kehutanan Hutan Penurunan luas lahan yang terdegradasi atau kritis Ha PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial 3.28.05.1.01.0011

Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan 29 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Swasembada Energi Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer % PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN 3.29.05.1.07.0002 Pembinaan dan Pengawasan Aneka EBT (Kapasitas Terpasang, Investasi) di Daerah 3.29.05.1.07.0007 Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT Rasio Elektrifikasi % PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 3.29.06.1.06.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 3.29.06.1.06.0006 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 30 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Meningkatnya Perdagangan Melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global Nilai Ekspor Barang di Provinsi SBM/ Milyar Rupiah PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING 3.30.04.1.02.0001

Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota Nilai Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Provinsi Rp. Juta Per Tahun PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 3.30.05.1.01.0001 Pameran Dagang Internasional/Nasional 3.30.05.1.01.0004 Peningkatan Citra Produk Ekspor 31 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Meningkatnya Peran Industri Dalam Perekonomian Nasional Rasio Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB % PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 3.31.02.1.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Nonmigas % 3.31.02.1.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 3.31.03.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang Menjadi Kewenangan Provinsi 3.31.03.1.01.0004 Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian Dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)

NO ASTA CITA BIDANG URUSAN OUTCOME PRIORITAS INDIKATOR SATUAN PROGRAM KODE SUBKEGIATAN SUBKEGIATAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 32 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal berbasis sinergi dan kolaborasi lintas sektor Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi % PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 3.32.03.1.01.0005

Penyuluhan Transmigrasi 3.32.03.1.01.0006

Pelatihan Transmigrasi 33 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Meningkatnya Kualitas Stabilitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai- nilai Ideologi Pancasila, Wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional Indeks Demokrasi Indonesia Indeks PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 8.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 8.01.03.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Indeks Kewaspadaan Nasional Nilai PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 8.01.06.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 8.01.06.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Tabel C - 7 Kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026 tentang Outcome Prioritas, Program, dan Subkegiatan dalam Mendukung Asta Cita untuk Kabupaten/Kota Tahun 2027

NO ASTA CITA BIDANG URUSAN OUTCOME PRIORITAS INDIKATOR SATUAN PROGRAM KODE SUBKEGIATAN SUBKEGIATAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD % PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar % Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama %

1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD 2 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Kesehatan Untuk Semua Angka Kematian Ibu (AKI)
(per 100.000 kelahiran hidup PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1.02.03.2.02.0005

Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 3 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan Jumlah Luas Kawasan yang terlindungi oleh risiko daya rusak air (Ha)
Ha PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai 1.03.02.2.01.0115 Pembangunan Tanggul Sungai Peningkatan Presentasi Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi % PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

NO ASTA CITA BIDANG URUSAN OUTCOME PRIORITAS INDIKATOR SATUAN PROGRAM KODE SUBKEGIATAN SUBKEGIATAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru yang Berkinerja Baik Persentase kondisi mantap jalan % PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 1.03.04.2.01.0012

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)
% 1.03.04.1.01.0017

Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah
% PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 1.03.05.2.01.0038

Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman % 1.03.05.2.01.0045

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 1.03.10.2.01.0055 Rehabilitasi Jalan 1.03.10.2.01.005
Rekonstruksi Jalan PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 1.03.11.2.04.0004

Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota 1.03.11.2.04.0006

Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kasus PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.01.0010

Penetapan RDTR Kabupaten/Kota Penetapan RDTR Perda/Perkada 1.03.12.2.04.0007 Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR 4 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Terpenuhinya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 1.04.03.2.03.0012 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 1.04.05.2.01.0011 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 1.04.05.2.01.0012 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan 5 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, URUSAN PEMERINTAHAN Terwujudnya Manajemen Bencana Indeks Penyelenggaraan Nilai 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan

NO ASTA CITA BIDANG URUSAN OUTCOME PRIORITAS INDIKATOR SATUAN PROGRAM KODE SUBKEGIATAN SUBKEGIATAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) dan hak asasi manusia (HAM). Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT yang Terintegrasi, Pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan Pelayanan Pemadam Kebakaran Sesuai Standar Trantibumlin-mas Sub Urusan Bencana PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 1.05.03.2.02.0013 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Sub Urusan Trantibum
Nilai

1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran Nilai PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.05.02.2.01.0024

Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota 1.05.02.2.02.0011

Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 1.05.04.2.01.0002

Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.05.04.2.01.0013

Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan Keluarga PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 1.06.02.2.03.0015 Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.06.05.2.02.0006 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 1.06.05.2.02.0008 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 7 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Meningkatnya Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan Jumlah lulusan pelatihan vokasi di lembaga pelatihan kerja swasta dan Orang

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 2.07.03.2.01.0009

Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi

NO ASTA CITA BIDANG URUSAN OUTCOME PRIORITAS INDIKATOR SATUAN PROGRAM KODE SUBKEGIATAN SUBKEGIATAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat pembangunan sumber
daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. /atau OPD

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan Peningkatan jumlah pekerja yang terlindungi program jaminan sosial tenaga kerja Orang 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Jumlah pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak- hak Pekerja dan Dialog Sosial Orang 8 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Meningkatnya efektivitas penanganan sesuai standar bagi korban KtP dan TPPO serta anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif % PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 2.08.03.2.02.0010 Layanan Pendampingan Korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota 2.08.03.2.03.0013 Advokasi dan Sosialisasi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif % PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 2.08.07.2.02.0016 Layanan Pendampingan Korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota 2.08.07.2.03.0015 Advokasi dan Sosialisasi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota 9 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,
ekonomi kreatif, URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Meningkatnya Ketahanan Pangan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Indeks PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Rasio Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) terhadap % 2.09.03.2.01.0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota

NO ASTA CITA BIDANG URUSAN OUTCOME PRIORITAS INDIKATOR SATUAN PROGRAM KODE SUBKEGIATAN SUBKEGIATAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ekonomi hijau, dan ekonomi biru Target Jumlah CBPD Berdasarkan Ketentuan yang Berlaku PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota 10 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria Kepala Keluarga PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 2.10.06.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Jumlah Bidang Tanah yang Diredistribusi Bidang Tanah 2.10.06.2.01.0006 Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria 11 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Lingkungan Hidup Berkualitas Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi % PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0007 Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Poin 2.11.03.2.01.0011

Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan

NO ASTA CITA BIDANG URUSAN OUTCOME PRIORITAS INDIKATOR SATUAN PROGRAM KODE SUBKEGIATAN SUBKEGIATAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 12 Memperkuat pembangunan sumber
daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital Indeks kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil berkategori "Sangat Baik"

Daerah PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 2.12.02.2.03.0001 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 2.12.02.2.03.0003 Fasilitasi Pendaftaran Penduduk PROGRAM PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.02.0002 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing- Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota 2.12.03.2.02.0006 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil 13 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi
dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Meningkatnya Kemandirian Pedesaan yang Berkelanjutan yang didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan Desa Persentase Desa Mandiri % PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 2.13.03.2.01.0003

Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 2.13.03.3.01.0004

Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama antarKampung maupun kerja sama Kampung dengan pihak ketiga dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota Persentase Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa dengan Kategori Baik % PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 2.13.04.2.01.0012

Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 14 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG Terwujudnya Penyelenggaraan Program Bangga Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) % PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA 2.14.03.2.03.0017 Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan

NO ASTA CITA BIDANG URUSAN OUTCOME PRIORITAS INDIKATOR SATUAN PROGRAM KODE SUBKEGIATAN SUBKEGIATAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kencana yang Berkualitas Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern % BERENCANA (KB) 2.14.03.2.03.0033 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 2.14.04.2.01.0033 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra) 2.14.04.2.02.0008 Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga 15 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui Peran aktif koperasi. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Tingkat Keselamatan Transportasi di Daerah % PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 2.15.02.2.02.0002

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Rasio Konektivitas Simpul Transportasi di Daerah Rasio 2.15.02.2.03.0011

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 2.15.03.2.13.0003

Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau 2.15.03.2.13.0011

Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan 16 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,
dan penyelundupan. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Terakselerasinya Transformasi Pemerintah Digital di Daerah Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik

Nilai PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 2.16.02.2.01.0026 Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik 2.16.02.2.01.0027 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) Nilai PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0040

Penyediaan Akses Internet 2.16.03.2.02.0042

Koordinasi Pengelolaan Aplikasi, Data/Informasi,dan Layanan Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik yang Terintegrasi.

NO ASTA CITA BIDANG URUSAN OUTCOME PRIORITAS INDIKATOR SATUAN PROGRAM KODE SUBKEGIATAN SUBKEGIATAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 17 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan Lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Meningkatnya Peran Koperasi dalam Perekonomian Lokal Rasio Kewirausahaan % PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 2.17.06.2.01.0009

Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Produktivitas Koperasi dan UMKM Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB % PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambahn, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 2.17.07.2.01.0018

Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha 2.17.07.2.01.0023

Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM 18 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal Nilai Realisasi Penanaman Modal Triliun Rupiah PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal 2.18.05.2.01.0007 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya 19 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Meningkatnya Kualitas Pemuda, Budaya Olahraga yang Inklusif, dan Prestasi Olahraga Indeks Pembangunan Pemuda

Nilai

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 2.19.02.2.01.0020 Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota 2.19.02.2.02.0006 Penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/ Daerah) yang Berprestasi di Tingkat (Nasional)/ Internasional % PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 2.19.03.2.03.0011 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) 2.19.03.2.03.0013 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota 20 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Poin PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 2.20.02.2.01.0019

Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral

NO ASTA CITA BIDANG URUSAN OUTCOME PRIORITAS INDIKATOR SATUAN PROGRAM KODE SUBKEGIATAN SUBKEGIATAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,
dan penyelundupan. penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) 2.20.02.2.01.0023

Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional 21 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,
dan penyelundupan. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Menguatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah % PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 2.21.02.2.01.0009 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah 2.21.02.2.01.0010 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 22 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Menonton Pertunjukan Seni % PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 2.22.02.2.01.0003 Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Pernah Terlibat Sebagai Pelaku/ Pendukung Pertunjukan Seni % PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 2.22.05.2.01.0003 Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda 2.22.05.2.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya

NO ASTA CITA BIDANG URUSAN OUTCOME PRIORITAS INDIKATOR SATUAN PROGRAM KODE SUBKEGIATAN SUBKEGIATAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 23 Memperkuat pembangunan sumber
daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indeks PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 2.23.02.2.01.0013 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Nilai PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 2.23.03.2.01.0003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 2.23.03.2.01.0004 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 24 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa

Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah Nilai PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 3.24.02.2.01.0003

Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 25 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,
ekonomi kreatif, URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Produksi Perikanan Budidaya Ton PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan % 3.25.04.2.04.0012 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat

NO ASTA CITA BIDANG URUSAN OUTCOME PRIORITAS INDIKATOR SATUAN PROGRAM KODE SUBKEGIATAN SUBKEGIATAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ekonomi hijau, dan ekonomi biru Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Sektor Perikanan Miliar Rupiah PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN 3.25.05.2.01.0004

Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota 3.25.05.2.01.0006 Pengawasan Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dan/atau Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota 26 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional Rasio PDB Pariwisata % PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional % 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 3.26.04.2.01.0001 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif 3.26.04.2.02.0014 Fasilitasi Penguatan Kekayaan Intelektual 27 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Meningkatnya Produksi Pertanian Jumlah Produksi Padi Ton PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 3.27.02.2.01.0003 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Hektar PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B di Kabupaten/Kota 3.27.03.2.01.0016 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota 28 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Meningkatkan pengelolaan hutan lestari

NO ASTA CITA BIDANG URUSAN OUTCOME PRIORITAS INDIKATOR SATUAN PROGRAM KODE SUBKEGIATAN SUBKEGIATAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 29 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Swasembada Energi Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer % Rasio Elektrifikasi % 30 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global Nilai Ekspor Barang di Provinsi SBM/ Milyar Rupiah PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Nilai Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Provinsi Rp. Juta Per Tahun PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 31 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Meningkatnya Peran Industri Dalam Perekonomian Nasional Rasio Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB % PROGRAM PERENCANAAN DAN 3.31.02.2.01.0001

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota PEMBANGUNAN INDUSTRI 3.31.02.2.01.0005

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Nonmigas % PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 3.31.03.2.01.0003

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

3.31.03.2.01.0004

Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/ Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian
Dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) 32 Membangun dari desa URUSAN Mewujudkan % PROGRAM 3.32.03.2.01.0005 Penyuluhan Transmigrasi

NO ASTA CITA BIDANG URUSAN OUTCOME PRIORITAS INDIKATOR SATUAN PROGRAM KODE SUBKEGIATAN SUBKEGIATAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi
dan pemberantasan kemiskinan. PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal berbasis sinergi dan kolaborasi lintas sektor Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 3.32.03.2.01.0006 Pelatihan Transmigrasi 33 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,
dan penyelundupan. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Meningkatnya Kualitas Stabilitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai- nilai Ideologi Pancasila, Wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional Indeks Demokrasi Indonesia Indeks PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 8.01.03.2.01.0003

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 8.01.03.2.01.0004

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indeks Kewaspadaan Nasional Nilai PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 8.01.06.2.01.0004

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

4. Hal-hal Khusus Lainnya Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Asta Cita selain melalui Pro-SN dan outcome prioritas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, diantaranya melalui kegiatan yang bersifat direktif pemerintah yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden dan/atau Instruksi Presiden sebagai program prioritas yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah, berdampak luas terhadap pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, serta keberlanjutan pembangunan. Hal-hal khusus lainnya juga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan isu/kondisi dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 dan perubahan RKPD Tahun 2027. Beberapa direktif pemerintah yang perlu didukung oleh pemerintah daerah dan isu/kondisi dimaksud, antara lain sebagai berikut: a. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang diantaranya bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas konstruksi dengan standar efisiensi, keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan penyelenggaraan infrastruktur. Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pembinaan, pengawasan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia jasa konstruksi. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah perlu melaksanakan:

1. Pengawasan tertib penyelenggaraan, tertib usaha jasa konstruksi dan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi.
2. Pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja dan kelembagaan konstruksi. b. Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, agar terwujud penyelenggaraan bangunan gedung yang fungsional, andal, menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, serasi dan selaras dengan lingkungannya. Pemerintah Daerah perlu melaksanakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran (RTB), dan pendataan bangunan gedung melalui SIMBG. c. Konektivitas Jalan Daerah. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi merupakan strategi untuk mempercepat perbaikan dan pembangunan jalan daerah guna mendukung swasembada pangan dan energi. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Daerah perlu melakukan:
3. Penyiapan dokumen kesiapan pelaksanaan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah.
4. Penyusunan dokumen perencanaan dan kelengkapan perizinan.
5. Penyediaan dukungan lahan siap bangun.
6. Penyediaan anggaran pengoperasian dan pemeliharaan jalan daerah.
7. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan daerah.
8. Pembinaan dan pengawasan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah.
   d. Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029, Pemerintah Daerah

agar melakukan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilaksanakan melalui penertiban pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, yaitu: pengenaan sanksi administratif pelanggaran pemanfaatan ruang; pengawasan, pengamatan, penelitian dan pemeriksaan (WASMATLITRIK); audit tata ruang; penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang; pembentukan PPNS Penataan Ruang; penilaian pelaksanaan KKPR dan PMP UMK; penilaian perwujudan RTR; dan rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif. e. Pembangunan 3 (tiga) Juta Rumah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029, bahwa Pembangunan 3 Juta Rumah sebagai salah satu Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional periode 2025–2029, dengan target Tahun 2027 adalah 2.249.700 unit yang dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan swadaya masyarakat. Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan, serta menurunkan backlog perumahan dan jumlah rumah tidak layak huni melalui upaya pembangunan dan peningkatan kualitas hunian secara terpadu. Selain itu, juga mendukung pencapaian target Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan sebesar 70% pada Tahun 2027. Dalam rangka mendukung pencapaian target dimaksud, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan pembangunan baru rumah layak huni dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), serta penyediaan dan rehabilitasi prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) pada kawasan perumahan dan permukiman. f. Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pascabencana. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 2025 tentang Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat merupakan kebijakan yang ditetapkan Presiden untuk mempercepat penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana alam (banjir dan tanah longsor) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat guna memulihkan infrastruktur serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Daerah perlu melakukan:

1. Koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan antar pemerintah daerah yang terdampak.
2. Verifikasi dan validasi data kerusakan rumah masyarakat dan fasilitas pelayanan publik serta menyusun usulan rencana kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi.
3. Penyediaan anggaran sesuai dengan keterlibatannya.
4. Fasilitasi percepatan penyediaan dan memastikan kesediaan lahan.
5. Pemerintah Daerah provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
6. Pengawasan dan pelaporan kemajuan pelaksanaan di wilayahnya.
7. Pertanggung jawaban atas kelancaran pelaksanaan percepatan penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi oleh Bupati/ Wali kota.
8. Penerimaan aset hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. g. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah mempercepat capaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan peningkatan minimal 20% (dua puluh persen) dari tahun sebelumnya yang dikoordinasikan antara provinsi dan kabupaten/ kota.

2. Pemerintah Daerah mendaftarkan program JKK, JKM, JHT dan JP bagi aparatur pemerintahan desa, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya manusia di bidang kesehatan, tenaga pendamping keluarga, penyuluh lapangan keluarga berencana, pekerja Adhoc dan berbagai jenis tenaga pendamping pembangunan, kader pemberdayaan masyarakat desa, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), karang taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), pelindungan masyarakat (linmas), forum kesehatan desa, posyandu, pos pembinaan terpadu (posbindu) Penyakit Tidak Menular (PTM), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan padat karya tunai desa.

3. Pemerintah Daerah dapat mendaftarkan program JKK, JKM, JHT, dan JP bagi perangkat Rukun Tetangga/Rukun Warga dan kader di kelurahan/desa.

4. Pemerintah Daerah mewajibkan pemberi kerja di wilayahnya untuk mendaftarkan pekerjanya ke dalam program jaminan sosial termasuk perusahaan penempatan PMI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pemerintah Daerah mewajibkan pekerja bukan penerima upah wajib mendaftarkan dirinya mengikuti program JKK, JKM, dan JHT.

6. Pemerintah Daerah mewajibkan pemberi kerja jasa konstruksi untuk a) mendaftarkan pekerja jasa konstruksi dalam kepesertaan program JKK dan JKM. b) dalam hal pemberi kerja jasa konstruksi sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi, pendaftaran program JKK dan JKM dilaksanakan oleh pemberi kerja jasa konstruksi. c) dalam hal pemberi kerja jasa konstruksi menyerahkan pekerjaan konstruksi kepada penyedia jasa konstruksi, pendaftaran program JKK dan JKM dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.

7. Pemerintah Daerah dapat mendaftarkan dan mengalokasikan anggaran untuk membayar iuran sosial jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua bagi pekerja rentan dan atau yang masuk sebagai kategori miskin/miskin esktrem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pekerja rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah dan atau yang masuk sebagai kategori miskin/miskin esktrem.

9. Penetapan klasifikasi pekerja rentan dan atau yang masuk sebagai kategori miskin/miskin esktrem yang menerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui Perda dan/atau Perkada.

10. Besaran iuran minimal program BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, pekerja jasa konstruksi, dan PMI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan diminta kepada pemerintah daerah untuk: a) menyusun dan menetapkan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya; b) mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan; c) meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan; d) mendorong komisaris/pengawas, direksi, dan pegawai dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) beserta anak Perusahaan dan mitranya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan; e) melakukan upaya agar seluruh pelayanan terpadu satu pintu/pelayanan administrasi terpadu mensyaratkan kepesertaan aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan; dan f) melakukan upaya agar seluruh proyek dengan sumber dana swasta/asing yang beroperasi di wilayahnya untuk melindungi pekerja proyeknya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. h. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH Nasional 2025-2055 termuat dalam Lampiran III), dan PermenLH/BPLH Nomor 27 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Pemantauan, dan Evaluasi RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang diantaranya bertujuan untuk lingkungan hidup yang berkualitas, tersusunnya dokumen materi teknis RPPLH Provinsi yang selaras dengan RPPLH Nasional 2025-2055 dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tersedianya dokumen materi teknis RPPLH yang siap untuk dilanjutkan ke proses penetapan Perda, sehingga dapat diintegrasikan dengan berbagai instrumen lainnya yaitu RPJPD/RPJMD/RKPD/RTRWP. Pemerintah daerah agar:

12. melaksanakan penyusunan dan penetapan RPPLH di daerah dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah agar dimandatkan dalam Pedoman RKPD 2027; dan

13. bagi daerah yang sudah memiliki RPPLH untuk melakukan evaluasi atas Perda Eksisting disesuaikan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. i. Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Berdasarkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ratifikasi Paris Agreement dan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen NEK dan Pengendalian Emisi GRK Nasional, yang diantaranya bertujuan untuk pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) serta Net Zero Emission Tahun 2030, Pemerintah Daerah agar:

14. melakukan inventarisasi GRK;

15. melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;

16. menyelenggarakan instrument NEK;

17. optimalisasi pelaksanaan program kampung iklim (Proklim) sesuai dengan kewenangannya;

18. melakukan upaya lainnya dalam rangka pengendalian perubahan iklim dan Emisi GRK dalam pembangunan; dan

19. Pemerintah Daerah provinsi agar menyusun Peta Jalan NDC. j. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diantaranya bertujuan untuk memiliki lingkungan hidup berkualitas. Pemerintah daerah agar:

20. melakukan kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah; dan

21. menerapkan pendanaan Insentif Kinerja Berbasis Ekologi (IKE) melalui skema Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE) Transfer Anggaran Kabupaten/Kota berbasis Ekologi (TAKE) dan Alokasi Anggaran berbasis Kelurahan (ALAKE) sebagai komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup. k. Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Ramah Lingkungan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengelolaan Sampah menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, yang diantaranya bertujuan untuk mengatasi masalah kedaruratan sampah dan memanfaatkan sampah menjadi energi listrik, bagi daerah yang menjadi lokasi PSEL agar:

22. mengintegrasikan pembangunan PSEL ke dalam dokumen perencanaan daerah dan rencana induk persampahan;

23. menyediakan volume sampah yang disalurkan ke PSEL selama masa operasional PSEL sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Daerah dan BUPP PSEL;

24. mengalokasikan APBD untuk pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke lokasi PSEL cukup;

25. menyediakan lahan untuk pengelolaan sampah dan pembangunan PSEL sesuai dengan ketentuan; dan

26. Pemerintah Daerah provinsi agar mendukung dan mengkoordinasikan pelaksanaan PSEL yang berada di wilayahnya sesuai dengan kewenangannya.

l. Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, bahwa dalam rangka pencapaian target persentase sampah terkelola 100% pada tahun 2029 serta mendukung program prioritas reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, Pemerintah Daerah
kabupaten/kota agar:

1. melakukan pengumpulan dan pemilahan sampah dari sumbernya;
2. melakukan penguatan tata kelola persampahan (penguatan regulasi, penguatan kelembagaan, penguatan perencanaan penganggaran, dan pemberdayaan masyarakat);
3. melakukan perhitungan biaya penanganan sampah ideal dan tarif retribusi kebersihan/sampah berdasarkan ketentuan perundang- undangan yang berlaku;
4. menerapkan retribusi sampah;
5. melakukan inovasi dan kerja sama daerah terkait pengelolaan sampah; dan
6. Pemerintah Daerah Provinsi mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah. m. Administrasi Kependudukan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, administrasi kependudukan menjadi salah satu instrumen strategis untuk mendukung transformasi tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan basis data pembangunan nasional. Pemerintah Daerah memiliki peran strategis melalui perencanaan kegiatan dan alokasi anggaran untuk:
7. Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan seperti KTP-el, akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, dan Kartu Identitas Anak (KIA), melalui dukungan: a) penyelenggaraan Adminduk meliputi jemput bola, pelayanan dokumen kependudukan, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; b) pemenuhan sarana dan prasarana perekaman dan pencetakan dokumen kependudukan; dan c) penyelenggaraan standar manajemen keamanan informasi.
8. Mendorong perangkat daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan data kependudukan melalui kerja sama pemberian hak akses pemanfaatan data kependudukan khususnya untuk layanan kesehatan dan layanan sosial dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil provinsi/kabupaten/kota. c) Mendorong percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital bagi penduduk wajib KTP. n. Penguatan Kelembagaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Menindaklanjuti RPJMN Tahun 2025-2029 sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya bermitra dengan Tim Pembina Posyandu dalam penyusunan RKPD Tahun 2027, agar dapat merencanakan hal-hal sebagai berikut:
9. pemantapan dan optimalisasi implementasi pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Enam Bidang Standar Pelayanan Minimal (Posyandu 6 Bidang SPM) pada Organisasi Perangkat Daerah menangani pemerintahan desa dan yang menangani SPM Bidang

Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Trantibumlinmas, dan Sosial dalam implementasi Posyandu; 2) fasilitasi secara berjenjang kepada pemerintah desa dan kelurahan untuk melakukan penataan kelembagaan Posyandu melalui percepatan penetapan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang kepengurusan Posyandu; 3) dukungan operasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik secara umum dan spesifik sesuai dengan program/kegiatan pelayanan 6 Bidang SPM bagi Tim Pembina, Pengurus dan Kader Posyandu tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan, dan sarana prasarana implementasi Posyandu; 4) insentif kader sesuai kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan. o. Penguatan Kelembagaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemerintah Daerah perlu memberikan dukungan penguatan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas pengurus TP PKK provinsi/kabupaten/kota/kecamatan/kelurahan/desa dalam rangka melaksanakan 10 program PKK. p. Percepatan Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan KDKMP dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan KDKMP, yang diantaranya bertujuan untuk mewujudukan kesejahteraan masyarakat di desa melalui peningkatan potensi ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat desa melalui lembaga kemasyarakatan yang kuat, dan mewujudkan pemerataan pembangunan antardesa dengan partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah daerah agar dapat menekankan sinergi dengan program nasional seperti Koperasi Desa Merah Putih dan prioritas RPJMN 2025-2029. q. Inisiasi Kerjasama Desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa, yang diantaranya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan potensi unggulan desa melalui sinergi antardesa yang memiliki keterkaitan sumber daya, memperluas akses pasar dan jaringan usaha desa, termasuk melalui kerja sama dengan pelaku usaha dan lembaga ekonomi lainnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan pendapatan desa dan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, khususnya di kawasan perbatasan, pemerintah daerah agar:

1. memfasilitasi pembentukan kerja sama antar desa, khususnya pada desa-desa yang memiliki potensi ekonomi yang saling melengkapi;

2. mendorong pembentukan kelembagaan kerja sama desa, seperti Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD) sebagai wadah koordinasi dan pengelolaan program bersama;

3. mengintegrasikan program kerja sama desa dalam dokumen perencanaan daerah, termasuk dalam RKPD dan rencana pembangunan kawasan perdesaan;

4. memberíkan pendampingan teknis dan penguatan kapasitas pemerintah desa dalam merancang, melaksanakan, dan mengelola kerja sama desa;

5. mendorong kerja sama desa dengan pihak ketiga, seperti dunia usaha, koperasi, perguruan tinggi, dan lembaga keuangan untuk memperkuat ekosistem ekonomi desa; dan

6. memprioritaskan pengembangan kerja sama desa pada kawasan strategis, seperti kawasan perbatasan negara, kawasan transmigrasi, dan kawasan ekonomi perdesaan berbasis potensi unggulan. r. Pemberdayaan Desa. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang RPJMN 2025-2029, untuk meningkatkan kapasitas bagi aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa, mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintah desa dengan kategori baik, meningkatkan kepatuhan pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa yang transparan dan akuntabilitas, dan mewujudkan perencanaan yang bersifat partisipatif aktif masyarakat, pemerintah daerah agar:

7. Penggunaan Sistem Informasi Desa dan Kelurahan di 25.000 Desa;

8. Penggunaan LMS Pamong Desa dalam pembelajaran bagi Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Desa. s. Keselamatan Transportasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 dan Nomor 30 Tahun 2021, serta Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022, yang menekankan pentingnya penguatan keselamatan transportasi secara sistematis dan terencana. Dalam implementasinya, RAK LLAJ perlu ditetapkan melalui peraturan kepala daerah dan disusun secara komprehensif dengan memuat analisis kondisi kecelakaan di wilayah, strategi pemenuhan fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Sejalan dengan itu, penanganan perlintasan sebidang kereta api juga perlu menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah, mengingat tingginya risiko kecelakaan pada titik-titik tersebut. Pemerintah daerah didorong untuk melakukan langkah-langkah penanganan secara terintegrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021, serta berbagai regulasi teknis terkait. Upaya penanganan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan standar keselamatan dan fasilitas perlintasan, penutupan perlintasan yang tidak memenuhi ketentuan, serta pembangunan perlintasan tidak sebidang secara bertahap sesuai kewenangan dan kapasitas fiskal daerah. Selain itu, diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, dan pemangku kepentingan lainnya agar penanganan perlintasan sebidang dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan risiko kecelakaan dapat diminimalkan serta mendukung terwujudnya sistem transportasi yang selamat, aman, dan andal di daerah. t. Peningkatan Kualitas Pemuda. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, peningkatan kualitas pemuda diarahkan untuk mendorong pendidikan formal dan nonformal, penguasaan karakter dan kompetensi individu melalui peningkatan

kualitas pemuda dalam pendidikan, kesehatan, karakter pramuka, dan pencegahan perilaku berisiko; peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam ketenagakerjaan; serta peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda di bidang sosial dan politik. Selanjutnya pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahraga Indonesia di tingkat regional dan internasional yang didukung oleh pembinaan berjenjang dan berkelanjutan, serta tenaga olahraga, organisasi, sarana dan prasarana yang berstandar internasional sesuai dengan Desain Besar Olahraga Nasional dan Desain Besar Manajemen Talenta Nasional Bidang Olahraga, melalui pengembangan sistem pembinaan olahragawan talenta unggul; pengembangan tenaga dan organisasi olahraga; pengembangan sarana dan prasarana olahraga yang ramah disabilitas; serta peningkatan partisipasi dan penyelenggaraan event/festival/kompetisi olahraga. u. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, bahwa:

1. Terhadap lahan sawah yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi namun belum ditetapkan sebagai bagian dari penetapan kawasan/lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana tata ruang tidak dapat dialihfungsikan sebelum mendapat rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
2. Pemberian insentif lahan sawah yang dilindungi diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah menetapkan lahan sawah yang dilindungi yang akan menjadi bagian dari lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana tata ruang lebih dari 87% dari total luasan lahan baku sawah di wilayahnya;
3. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan mengenai pengendalian alih fungsi lahan sawah kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
4. Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan mengenai pengendalian alih fungsi lahan sawah kepada masyarakat, pembinaan dilakukan paling sedikit melalui kegiatan koordinasi, sosialisasi, pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, dan/atau penyebarluasan informasi. v. Peningkatan Produksi Garam. Berdasarkan Perpres Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional yang diatur dalam merupakan langkah strategis Pemerintah Indonesia untuk mengurangi impor garam konsumsi dan industri secara total pada akhir 2027 melalui visi swasembada dan kemandirian ekonomi. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin produksi sepanjang tahun tanpa ketergantungan cuaca dan mencapai target kebutuhan 5 juta ton per tahun dengan standar kemurnian tinggi dengan menggunakan strategi:
   a) intensifikasi tambak garam rakyat yang operasional; b) ekstensifikasi lahan baru seperti Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (KSIGN) seluas 10.764 ha di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur;
   c) Pemanfaatan teknologi modern (Seawater Reverse Osmosis (SWRO) dan Mechanical Vapour Recompression (MVR) Evaporator). Sehingga diharapkan dapat mendorong kemitraan strategis antara pelaku usaha dan koperasi melalui kemudahan investasi serta insentif,

guna membangun rantai pasok nasional yang efisien dan terintegrasi dari hulu hingga hilir. w. Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan ekstrem; Inpres Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional; Inpres Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penguatan Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional; PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha dan PNBP di bidang perikanan termasuk subsektor penangkapan ikan; serta PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. Tujuan utama pembangunan KNMP adalah untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktifitas, kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan di wilayah pesisir dengan mengimplementasikan strategi:
a) modernisasi sarana dan prasarana penangkapan ikan, pengolahan serta pemasaran hasil perikanan;
b) memperkuat kapasitas koperasi;
c) memperluas akses permodalan nelayan dan pelaku usaha perikanan; serta
d) revitalisasi infrastruktur dasar seperti penyediaan air bersih, sanitasi, dan kualitas hunian di wilayah pesisir. x. Pengembangan Perikanan Budi Daya. Berdasarkan Inpres Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional, Inpres Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penguatan Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan tahun 2027 diwujudkan melalui Revitalisasi Tambak Pantura Jawa, Pengembangan Budi Daya Ikan Nila Salin (BINS), Modeling Budi Daya Rumput Laut, Pembangunan Kawasan Tambak Udang Terintegrasi di Waingapu, Nusa Tenggara Timur, Pembangunan Model Kawasan Budi Daya Terintegrasi dan Pembangunan Kampung Budi Daya Ikan Tematik (Bioflok dan Minapadi). Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan produksi perikanan budi daya, memperkuat ketahanan pangan nasional, mendorong pemerataan ekonomi di kawasan pesisir, dan mempercepat terwujudnya ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan y. Perhutanan Sosial. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial mengamanatkan agar perhutanan sosial dapat diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah serta mentransformasi peran pemerintah daerah dari sekadar pemberi rekomendasi menjadi fasilitator aktif yang menyediakan anggaran, sumber daya manusia (penyuluh), dan akses pasar guna memastikan usaha Perhutanan Sosial menjadi mesin penggerak ekonomi lokal yang selaras dengan target nasional. Guna mempercepat implementasinya di daerah, Outcome yang diharapkan dari pelaksanaan perhutanan sosial untuk mencapai target Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) nasional sebesar Rp. 3.500.000.000.000,00. Beberapa hal yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah untuk mendukung pencapaian target nasional tersebut antara lain melaksanakan pengembangan usaha

perhutanan sosial dengan meningkatkan kapasitas penyuluh, KTH maupun KPS, memberikan bantuan alat ekonomi produktif sesuai dengan jenis usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang dikhususkan untuk peningkatan kelas KUPS dari kelas biru (blue) ke kelas perak (silver) dan dari kelas perak (silver) ke kelas emas (gold), serta melakukan kolaborasi lintas sektor terkait dan pihak ketiga untuk mendukung pengembangan usaha perhutanan sosial. z. Konservasi Energi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, konservasi energi merupakan salah satu kebijakan pendukung dalam mewujudkan ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional. Pelaksanaan konservasi energi dilakukan di seluruh tahap pengelolaan energi dari hulu hingga hilir yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya energi dan meningkatkan efisiensi energi serta mendukung dekarbonisasi sektor energi untuk mencapai ekonomi hijau dan emisi nol bersih (Net Zero Emission) pada tahun 2O6O. Sebagai bentuk dukungan pencapaian swasembada energi dalam ketahanan energi, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya diamanatkan untuk melaksanakan konservasi energi dengan sedikitnya melaksanakan kewajiban manajemen energi, standarisasi, labelisasi, dan penggunaan teknologi efisien. aa. Ketahanan Energi. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya diminta untuk menyediakan dukungan pengembangan energi terbarukan (bahan bakar nabati, pemanfaatan limbah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan energi), dan pengembangan infrastruktur energi ketenagalistrikan beserta jaringan transmisi. bb. Kawasan Ekonomi Strategis. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN, pemerintah daerah agar menyinergikan pembangunan dengan optimalisasi pembangunan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. cc. Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN). Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2024 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, dalam rangka menjamin tercapainya target kinerja pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD, Pemerintah Daerah wajib mengintegrasikan Manajemen Risiko Pembangunan. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD wajib melakukan identifikasi dan pemetaan risiko pembangunan yang bersifat lintas perangkat daerah, merujuk pada Manajemen Risiko Pembangunan Nasional di Pemerintah Daerah dan memperhatikan kebijakan MRPN Lintas Sektor, guna menjamin keberlanjutan dan ketepatan sasaran program prioritas daerah dan keselarasan pencapaian pembangunan nasional. Penerapan MRPN pada Pemerintah Daerah tahun 2027 meliputi:

1. pembangunan Struktur Manajemen Risiko, yang meliputi penetapan Tim Koordinasi MRPN di Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, Unit Pemilik Risiko pada setiap Perangkat Daerah, Unit Manajemen Risiko berkedudukan di Bappeda dan Unit Pengawas Intern berkedudukan di Inspektorat;

2. pembangunan Budaya Risiko, yang meliputi sosialisasi, internalisasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam mengidentifikasi serta memitigasi risiko Pembangunan; dan

3. setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Register Risiko (Risk Register) yang selaras dengan program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang diusulkan dalam RKPD. dd. Penetapan RKPD Tahun 2027 dan Perubahan RKPD Tahun 2027 selain oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Dalam hal gubernur/bupati/walikota berhalangan tetap atau berhalangan sementara, wakil gubernur/wakil bupati/wakil walikota bertugas untuk menetapkan Pergub/Perbup/Perwali tentang RKPD Tahun 2027 dan Perubahan RKPD Tahun

2027. Dalam hal gubernur/bupati/walikota dan wakil gubernur/wakil bupati/wakil walikota berhalangan tetap atau sementara, penjabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pejabat sementara/pelaksana tugas gubernur/bupati/walikota, bertugas untuk menetapkan Pergub/Perbup/Perwali tentang RKPD Tahun 2027 dan Perubahan RKPD Tahun 2027.

D. AGENDA KERJA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2027 Guna menjamin proses perencanaan tahunan berjalan dengan lancar, pemerintah daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 perlu memperhatikan tahapan agenda kerja sebagai berikut:

Tabel D - 1 Agenda Kerja Penyusunan RKPD 2027 KEGIATAN 2025 2026 KETERANGAN DEC JAN FEB MARET APRIL MEI JUNI JULI PERSIAPAN PENYUSUNAN RKPD Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusunan RKPD

Dec-2025 Orientasi RKPD

penyusunan agenda kerja

Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan berdasarkan SIPD

PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD Musrenbang desa/kelurahan

Musrenbang Kecamatan

M2 Feb 2026 Konsultasi Publik

Penyampaian SE KDH kepada Kepala Perangkat Daerah tentang penyempurnaan Ranwal Renja Perangkat Daerah

M1 Maret 2026 PENYUSUNAN
RANCANGAN RKPD Penyempurnaan ranwal RKPD berdasarkan verifikasi Renja PD

Prov: M2 Maret 2026;
Kab/Kota: M4 Maret 2026 Penyampaian Surat Edaran Gubernur tentang Rancangan RKPD Provinsi Kepada Bupati/Walikota

M4 Maret 2026 PELAKSANAAN MUSRENBANG Penyampaian Pokir DPRD

Paling lambat 1 minggu sebelum Musrenbang Persiapan Musrenbang

Pelaksanaan Rakortekbang Provinsi

M1 Mei 2026 Paling lambat bersamaan dengan Musrenbang RKPD Provinsi) Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Kab/kota: Paling lambat M3 April 2026;

KEGIATAN 2025 2026 KETERANGAN DEC JAN FEB MARET APRIL MEI JUNI JULI Prov: Paling lambat M1 Mei 2026 PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR RKPD Penyempurnaan Rancangan RKPD berdasarkan BA kesepakatan Musrenbang

Penyelesaian Rankir RKPD

M4 Mei 2026 Penyusunan Rancangan Pergub dan Perbup/Perwali RKPD

Pelaksanaan fasilitasi rancangan Pergub dan Perbup/Perwali RKPD

15 hari sejak dokumen lengkap PENETAPAN RKPD Penyempurnaan rancangan Pergub dan Perbup/Perwali RKPD berdasarkan hasil fasilitasi

Penetapan Pergub dan Perbup/Perwali RKPD

Prov: Paling lambat M4 Juni 2026;
Kab/Kota: Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah RKPD provinsi Tahun 2027 ditetapkan atau M1 Juli 2026.

II. SISTEMATIKA RKPD DAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027 SERTA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

A. RKPD DAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

1. Sistematika RKPD Provinsi Tahun 2027 paling sedikit terdiri atas 8 (delapan) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN Menjelaskan gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi:

1. Latar belakang penyusunan RKPD Tahun 2027 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya RKPD Tahun 2027 yang dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis RKPD.
2. Dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 serta disusun sesuai dengan kaidah produk hukum.
3. Maksud dan tujuan penyusunan RKPD Tahun 2027.
4. Sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas masing- masing bab dalam RKPD Tahun 2027.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Menjelaskan gambaran umum daerah yang meliputi:

1. Evaluasi capaian kinerja daerah berupa IKU dan IKD Tahun 2025 (capaian tahun pertama RPJMD Tahun 2025- 2029).
2. Evaluasi capaian program, kegiatan, subkegiatan cukup dimuat dalam laporan evaluasi hasil RKPD Tahun 2025.
3. Evaluasi capaian SPM tahun 2023-2025.
4. Rumusan permasalahan dan isu strategis Tahun 2027 berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, evaluasi hasil RKPD Tahun 2025, dan kondisi lingkungan dinamis.
5. Telaah pokok-pokok pikiran DPRD, yang selaras dengan isu, prioritas pembangunan daerah, dan program prioritas pembangunan daerah.
6. Inovasi daerah dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.
7. Penyajian data didasarkan pada e-walidata SIPD dan sumber data lainnya.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Menjelaskan gambaran keuangan daerah yang meliputi:

1. Arah kebijakan fiskal, target ekonomi makro, dan pokok- pokok kebijakan yang menjadi acuan bagi penyusunan anggaran di daerah.
2. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023-2025.
3. Proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2027 yang disusun berdasarkan proyeksi dalam RPJMD Tahun 2025- 2029, kinerja keuangan tahun 2023-2025, kebijakan keuangan terbaru, dan kondisi lingkungan dinamis (proyeksi keuangan tidak harus sama dengan RPJMD Tahun 2025-2029).
4. Pendanaan non-APBD.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Bab ini menjelaskan:

1. Tujuan dan sasaran RKPD (wajib sama dengan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029).
2. Penentuan target tujuan dan sasaran RKPD Tahun 2027 membutuhkan analisa berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2025 (target IKU/IKD dapat melebihi/berkurang dari target RPJMD Tahun 2025-2029).
3. Tema dan fokus pembangunan yang didasarkan pada penahapan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025- 2029 serta memperhatikan tema dan fokus RKP Tahun
5. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
6. Prioritas Pembangunan Daerah mempertimbangkan ketercapaian target indikator tujuan dan sasaran (IKU/IKD), tema dan fokus pembangunan, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah.
7. Arah kebijakan yang sudah diselaraskan dengan RPJMD Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, tema RKPD Tahun 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya.
8. Program prioritas RKPD Tahun 2027 yang dirumuskan berdasarkan evaluasi efektivitas program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 yang juga sudah diselaraskan dengan RKP 2027, tema RKPD 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA Menjelaskan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang selaras dengan RPJMD Tahun 2025-2029 dan RKP 2027.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN Bab ini menguraikan:

1. Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan.
2. Dapat ditambahkan secara khusus rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM, dan tematik lainnya sesuai konteks daerah.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH Menyajikan target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi:

1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 yang didasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil RKPD Tahun 2025.
2. Indikator Kinerja Daerah Tahun 2027 yang didasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil RKPD Tahun 2025.

BAB VIII PENUTUP

2. Sistematika RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2027 paling sedikit terdiri atas 7 (tujuh) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN Menjelaskan gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi:

1. Latar belakang penyusunan RKPD Tahun 2027 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya RKPD Tahun 2027 yang dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis RKPD.
2. Dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 serta disusun sesuai dengan kaidah produk hukum.
3. Maksud dan tujuan penyusunan RKPD Tahun 2027.
4. Sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas masing- masing bab dalam RKPD Tahun 2027.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Menjelaskan gambaran umum daerah yang meliputi:

1. Evaluasi capaian kinerja daerah berupa IKU dan IKD tahun 2025 (capaian tahun pertama RPJMD Tahun 2025- 2029).
2. Evaluasi capaian program, kegiatan, subkegiatan cukup dimuat dalam laporan evaluasi hasil RKPD Tahun 2025.
3. Evaluasi capaian SPM Tahun 2023-2025.
4. Rumusan permasalahan dan isu strategis Tahun 2027 berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, evaluasi hasil RKPD Tahun 2025, dan kondisi lingkungan dinamis.
5. Telaah pokok-pokok pikiran DPRD, yang selaras dengan isu, prioritas pembangunan daerah, dan program prioritas pembangunan daerah.
6. Inovasi daerah dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.
7. Penyajian data didasarkan pada e-walidata SIPD dan sumber data lainnya.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Menjelaskan gambaran keuangan daerah yang meliputi:

1. Arah kebijakan fiskal, target ekonomi makro, dan pokok- pokok kebijakan yang menjadi acuan bagi penyusunan anggaran di daerah.
2. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023-2025.
3. Proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2027 yang disusun berdasarkan proyeksi dalam RPJMD Tahun 2025- 2029, kinerja keuangan tahun 2023-2025, kebijakan keuangan terbaru, dan kondisi lingkungan dinamis (proyeksi keuangan tidak harus sama dengan RPJMD Tahun 2025-2029).
4. Pendanaan non-APBD.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Bab ini menjelaskan:

1. Tujuan dan sasaran RKPD (wajib sama dengan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029).
2. Penentuan target tujuan dan sasaran RKPD Tahun 2027 membutuhkan analisa berdasarkan evaluasi hasil RKPD

Tahun 2025 (target IKU/IKD dapat melebihi/berkurang dari target RPJMD Tahun 2025-2029). 3. Tema dan fokus pembangunan yang didasarkan pada penahapan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025- 2029 serta memperhatikan tema dan fokus RKP Tahun 2027. 4. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD. 5. Prioritas Pembangunan Daerah mempertimbangkan ketercapaian target indikator tujuan dan sasaran (IKU/IKD), tema dan fokus pembangunan, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah. 6. Arah kebijakan yang sudah diselaraskan dengan RPJMD Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RKPD Provinsi Tahun 2027, tema RKPD Tahun 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya. 7. Program prioritas RKPD Tahun 2027 yang dirumuskan berdasarkan evaluasi efektivitas program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 yang juga sudah diselaraskan dengan RKP Tahun 2027, tema RKPD 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN Bab ini menguraikan:

1. Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan.
2. Dapat ditambahkan secara khusus rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM, dan tematik lainnya sesuai konteks daerah.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH Menyajikan target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi:

1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 yang didasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil RKPD Tahun 2025.
2. Indikator Kinerja Daerah Tahun 2027 yang didasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil RKPD Tahun 2025.

BAB VII PENUTUP

3. Sistematika Renja Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2027 paling sedikit terdiri atas 6 (enam) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN Menjelaskan gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah, meliputi:

1. Latar belakang penyusunan Renja Perangkat Daerah
   Tahun 2027 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renja Perangkat Daerah.
2. Dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 serta disusun sesuai dengan kaidah produk hukum.
3. Maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah
   Tahun 2027.
4. Sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas masing- masing bab dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU Menjelaskan gambaran bidang urusan yang meliputi:

1. Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025 (capaian tahun pertama Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029).
2. Evaluasi capaian SPM Tahun 2023-2025 (bagi bidang urusan terkait).
3. Rumusan permasalahan dan isu strategis tahun 2027 berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029, RKPD Tahun 2027, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, dan kondisi lingkungan dinamis.
4. Telaah pokok-pokok pikiran DPRD.
5. Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH Bab ini menjelaskan:

1. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang wajib sama dengan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penentuan target tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 membutuhkan analisa berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (target IKU/IKK dapat melebihi/berkurang dari target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029).
2. Arah kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RKPD Tahun 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Bab ini menguraikan:

1. Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029,

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan.
2. Dapat ditambahkan secara khusus rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM (bagi bidang urusan terkait), dan tematik lainnya sesuai bidang urusan.

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Menyajikan target kinerja indikator bidang urusan yang meliputi:

1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB VI PENUTUP

B. PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

1. Sistematika Perubahan RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2027 paling sedikit terdiri atas 7 (tujuh) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN Menjelaskan gambaran umum penyusunan perubahan RKPD yang meliputi:

1. Latar belakang penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2027 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2027 yang dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis RKPD.
2. Dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2027 serta disusun sesuai dengan kaidah produk hukum.
3. Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun
5. Sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas masing- masing bab dalam Perubahan RKPD 2027.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN Menjelaskan gambaran umum daerah yang meliputi:

1. Evaluasi capaian kinerja daerah berupa IKU dan IKD tahun 2027 hingga triwulan II.
2. Evaluasi capaian program, kegiatan, subkegiatan cukup dimuat dalam laporan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2027 triwulan II.
3. Rumusan permasalahan dan isu strategis tahun 2027 berdasarkan RPJMD 2025-2029, evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2027 hingga triwulan II, dan kondisi lingkungan dinamis.
4. Telaah pokok-pokok pikiran DPRD, yang selaras dengan isu, prioritas pembangunan daerah, dan program prioritas pembangunan daerah.
5. Inovasi daerah dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.
6. Penyajian data didasarkan pada e-walidata SIPD dan sumber data lainnya.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Menjelaskan gambaran keuangan daerah yang meliputi:

1. Arah kebijakan fiskal, target ekonomi makro, dan pokok- pokok kebijakan yang menjadi acuan bagi penyusunan anggaran di daerah.
2. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2027 hingga triwulan II.
3. Proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2027 yang disusun berdasarkan proyeksi dalam RPJMD Tahun 2025- 2029, kinerja keuangan Tahun 2027 hingga triwulan II, kebijakan keuangan terbaru, dan kondisi lingkungan dinamis (proyeksi keuangan tidak harus sama dengan RPJMD Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2027).
4. Pendanaan non-APBD.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Bab ini menjelaskan:

1. Tujuan dan sasaran RKPD (wajib sama dengan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029).
2. Penentuan target tujuan dan sasaran Perubahan RKPD Tahun 2027 membutuhkan analisa berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2027 hingga triwulan II (target IKU/IKD dapat melebihi/berkurang dari target RPJMD Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2027).
3. Tema dan fokus pembangunan yang didasarkan pada penahapan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025- 2029 serta memperhatikan tema dan fokus RKP Tahun
5. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
6. Prioritas Pembangunan Daerah mempertimbangkan ketercapaian target indikator tujuan dan sasaran (IKU/IKD), tema dan fokus pembangunan, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah.
7. Arah kebijakan yang sudah diselaraskan dengan RPJMD Tahun 2025-2029, pemutakhiran RKP Tahun 2027, tema RKPD Tahun 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya.
8. Program prioritas Perubahan RKPD Tahun 2027 yang dirumuskan berdasarkan evaluasi efektivitas program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 yang juga sudah diselaraskan dengan pemutakhiran RKP Tahun 2027, tema RKPD Tahun 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN Bab ini menguraikan:

1. Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2027 dan evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan.
2. Dapat ditambahkan secara khusus rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM, dan tematik lainnya sesuai konteks daerah.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH Menyajikan target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi:

1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 yang didasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2027 dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2027 hingga triwulan II.
2. Indikator Kinerja Daerah Tahun 2027 yang didasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2027 dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2027 hingga triwulan II.

BAB VII PENUTUP

2. Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun 2027 paling sedikit terdiri atas 6 (enam) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN Menjelaskan gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah, meliputi:

1. Latar belakang penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renja Perangkat Daerah.
2. Dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 serta disusun sesuai dengan kaidah produk hukum.
3. Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.
4. Sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas masing- masing bab dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN Menjelaskan gambaran bidang urusan yang meliputi:

1. Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2027 hingga triwulan II).
2. Rumusan permasalahan dan isu strategis Tahun 2027 berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029, Perubahan RKPD Tahun 2027, dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 hingga triwulan II, dan kondisi lingkungan dinamis.
3. Telaah pokok-pokok pikiran DPRD.
4. Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH Bab ini menjelaskan:

1. Tujuan dan sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang wajib sama dengan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penentuan target tujuan dan sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 membutuhkan analisa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 hingga triwulan II (target IKU/IKK dapat melebihi/berkurang dari target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027).
2. Arah kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, pemutakhiran RKP Tahun 2027, Perubahan RKPD Tahun 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Bab ini menguraikan:

1. Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan.
2. Dapat ditambahkan secara khusus rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM (bagi bidang urusan terkait), dan tematik lainnya sesuai bidang urusan.

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Menyajikan target kinerja indikator bidang urusan yang meliputi:

1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 hingga triwulan II.
2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 hingga triwulan II.

BAB VI PENUTUP

III. DAFTAR ISIAN FASILITASI RANCANGAN PERGUB DAN PERBUP/PERWALI TENTANG RKPD TAHUN 2027

FORM 1

GAMBARAN KONSISTENSI PROGRAM ANTARA RPJMD TAHUN 2025-2029 DAN RKPD TAHUN 2027 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :

..................., .....................2026 Kepala BAPPEDA Provinsi XXX

                                                                                                                                 (.................................................) 

Keterangan: 1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka; 2. Kolom ini memuat urusan; 3. Kolom ini memuat jumlah program RPJMD tahun pelaksanaan 2027; 4. Kolom ini memuat jumlah program RKPD Tahun 2027; dan 5. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika terdapat penambahan/pengurangan program. NO URUSAN JUMLAH PROGRAM RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2027 JUMLAH PROGRAM RKPD TAHUN 2027 KETERANGAN (1) (2) (3) (4) (5) 1.
Pendidikan

2. Kesehatan

3. ...

4. Dst...

FORM 2

DAFTAR KESELARASAN SASARAN INDIKATOR MAKRO NASIONAL DENGAN PROVINSI

UNTUK PROVINSI

NAMA PROVINSI :

..................., .....................2026 Kepala BAPPEDA Provinsi XXX

       (.................................................) 

Keterangan: 1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka; 2. Kolom ini memuat indikator sasaran makro; 3. Kolom ini memuat target indikator sasaran makro RKP Tahun 2027; 4. Kolom ini memuat target indikator sasaran makro RKP Tahun 2027 untuk provinsi;
5. Kolom ini memuat target indikator sasaran makro RKPD provinsi Tahun 2027; dan 6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika terdapat target yang tidak sesuai.

NO INDIKATOR TARGET NASIONAL
RKP TAHUN 2027 TARGET PROVINSI SESUAI RKP TAHUN 2027 TARGET RKPD PROVINSI TAHUN 2027 KETERANGAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

2. Tingkat Kemiskinan (%)

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

4. Rasio Gini

5. Indeks Modal Manusia

FORM 3
DAFTAR KESELARASAN SASARAN INDIKATOR MAKRO PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA

UNTUK KABUPATEN/KOTA NAMA KABUPATEN/KOTA : *) untuk indikator Indeks Modal Manusi (IMM), penetapan indikator proxynya dapat disesuikan dengan kebijakan Provinsi

................., ...............2026 Kepala BAPPEDA Kabupaten/Kota XXX

(.......................................)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat indikator sasaran makro;
3. Kolom ini memuat target indikator sasaran makro RKPD provinsi Tahun 2027;
4. Kolom ini memuat target indikator sasaran makro RKPD provinsi Tahun 2027 untuk kabupaten/kota;
5. Kolom ini memuat target indikator sasaran makro RKPD kabupaten/kota Tahun 2027; dan
6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika terdapat target yang tidak sesuai.

NO INDIKATOR TARGET RKPD PROVINSI
TAHUN 2027 TARGET KABUPATEN/KOTA SESUAI RKPD PROVINSI TAHUN 2027 TARGET RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2027 KETERANGAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

2. Tingkat Kemiskinan (%)

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

4. Rasio Gini

5. Indeks Modal Manusia *)

FORM 4

KESELARASAN OUTCOME PRIORITAS MENDUKUNG ASTA CITA
HASIL KESEPAKATAN DESK URUSAN RAKORTEKBANG TAHUN 2026 DENGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027 NO KODE BIDANG URUSAN BIDANG URUSAN ASTA CITA OUTCOME PRIORITAS KODE SUBKEGIATAN RAKORTEKBANG TAHUN 2026

SUBKEGIATAN RAKORTEKBANG TAHUN 2026 KODE SUBKEGIATAN RKPD TAHUN 2027 SUBKEGIATAN RKPD TAHUN 2027 INDIKATOR SUBKEGIATAN SATUAN TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG TAHUN 2026 TARGET RKPD TAHUN 2027 KET. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

..................., .....................2026 Kepala BAPPEDA Provinsi/Kabupaten/Kota XXX

       (.................................................) 

Keterangan: 1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka; 2. Kolom ini memuat keterangan Kode Bidang Urusan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya; 3. Kolom ini memuat keterangan nama Bidang Urusan; 4. Kolom ini memuat keterangan Asta Cita yang didukung oleh Bidang Urusan; 5. Kolom ini memuat keterangan Outcome Prioritas Bidang Urusan; 6. Kolom ini memuat keterangan Kode Subkegiatan Rakortekbang Tahun 2026 pada Bidang Urusan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya; 7. Kolom ini memuat keterangan Nama Subkegiatan Rakortekbang Tahun 2026 yang mendukung Asta Cita pada Bidang Urusan; 8. Kolom ini memuat keterangan Kode Subkegiatan RKPD Tahun 2027 pada Bidang Urusan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya; 9. Kolom ini memuat keterangan Nomenklatur Subkegiatan RKPD Tahun 2027 berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya; 10. Kolom ini memuat keterangan Indikator Subkegiatan pada Program Prioritas berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya; 11. Kolom ini memuat keterangan Satuan dari indikator subkegiatan; 12. Kolom ini memuat hasil kesepakatan target indikator subkegiatan yang telah dibahas dan disepakati pada Desk Urusan Rakortekbang Tahun 2026; 13. Kolom ini memuat target Indikator Subkegiatan dalam RKPD Tahun 2027; dan 14. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika diperlukan, terutama bila terjadi subkegiatan yang tidak dicantumkan
dan perbedaan target.

FORM 5

KESELARASAN PRO-SN/TEMATIK PEMBANGUNAN
HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG TAHUN 2026 DENGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027 NO. PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN
PROYEK/ KEGIATAN OUTCOME PROYEK/ KEGIATAN BIDANG URUSAN KODE SUBKEGIATAN RAKORTEKBANG TAHUN 2026

SUBKEGIATAN RAKORTEKBANG TAHUN 2026 KODE SUBKEGIATAN RKPD TAHUN 2027 SUBKEGIATAN RKPD TAHUN 2027 INDIKATOR SUBKEGIATAN SATUAN TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG TAHUN 2026 TARGET RKPD TAHUN 2027 KET. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

..................., .....................2026 Kepala BAPPEDA Provinsi/Kabupaten/Kota XXX

       (.................................................) 

Keterangan: 1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka; 2. Kolom ini memuat keterangan Nama Program Strategis Nasional (jika merupakan Desk Tematik Pembangunan dalam Rakortekbang 2026, maka kolom ini dikosongkan) 3. Kolom ini memuat keterangan nama proyek/ kegiatan/tematik pembangunan; 4. Kolom ini memuat keterangan outcome dari proyek/ kegiatan/tematik pembangunan; 5. Kolom ini memuat keterangan nama Bidang Urusan yang terkait; 6. Kolom ini memuat keterangan Kode Subkegiatan Rakortekbang Tahun 2026 pada Bidang Urusan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya; 7. Kolom ini memuat keterangan Nama Subkegiatan Rakortekbang Tahun 2026 yang mendukung Asta Cita pada Bidang Urusan; 8. Kolom ini memuat keterangan Kode SubKegiatan RKPD Tahun 2027 pada Bidang Urusan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya; 9. Kolom ini memuat keterangan Nomenklatur Subkegiatan RKPD Tahun 2027 berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya; 10. Kolom ini memuat keterangan Indikator Subkegiatan pada Program Prioritas berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya; 11. Kolom ini memuat keterangan Satuan dari indikator subkegiatan; 12. Kolom ini memuat hasil kesepakatan target indikator subkegiatan yang telah dibahas dan disepakati pada Desk Urusan Rakortekbang Tahun 2026; 13. Kolom ini memuat target Indikator Subkegiatan dalam RKPD Tahun 2027; dan 14. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika diperlukan, terutama bila terjadi subkegiatan yang tidak dicantumkan dan perbedaan target.

FORM 6

DAFTAR KESELARASAN INTERVENSI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : KODE RKP 2027 RKPD 2027 KETERANGAN LOKASI PRIORITAS HIGHLIGHT INTERVENSI LOKASI PRIORITAS DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN (1) (2) (3) (4) (5) (6)

..................., .....................2026 Kepala BAPPEDA Provinsi/Kabupaten/Kota XXX

       (.................................................) 

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan kode lokasi yang dicantumkan dengan huruf dan angka;
2. Kolom ini nama lokasi prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2027 untuk Nasional;
3. Kolom ini memuat nama highlight intervensi Rancangan RKP Tahun 2027 untuk Nasional;
4. Kolom ini memuat nama lokasi prioritas dalam RKPD Tahun 2027 yang selaras dengan lokasi prioritas Rancangan RKP 2027;
5. Kolom ini memuat dukungan Pemerintah Daerah melalui Program/Kegiatan/Subkegiatan untuk lokasi prioritas; dan
6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika diperlukan.

FORM 7*)

PERBANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM DANA OTONOMI KHUSUS DENGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2007 DI PROVINSI PAPUA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA: NO. RAP **) TAHUN 2027 RKPD TAHUN 2027

SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG) KETERANGAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN INDIKATOR
TARGET DAN SATUAN PAGU PROGRAM
SUMBER PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS LOKASI URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN INDIKATOR TARGET DAN SATUAN PAGU PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN LOKASI (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (a) (b) (c) (d) (e)

Urusan Pendidikan..

Urusan Pendidikan..

Program..

Rp. xxx

Program..

Rp. xxx

Kegiatan…

Rp. xxx

Kegiatan…

Rp. xxx

Subkegiatan….

Rp. xxx

Subkegiatan….

Rp. xxx

Program dst

Rp. xxx

Program dst

Rp. xxx

Urusan dst…

Urusan dst…

TOTAL

Ket:
*) Khusus untuk provinsi/kabupaten/kota di wilayah Papua **) Rencana Anggaran dan Program (RAP)

..................., .....................2026 Kepala BAPPEDA Provinsi/Kabupaten/Kota XXX

(.................................................)

Keterangan 1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka; 2. Kolom ini memuat uraian urusan/nomenklatur program, kegiatan, dan Subkegiatan pada RAP pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2027; 3. Kolom ini memuat indikator program/kegiatan/subkegiatan pada RAP pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2027; 4. Kolom ini memuat besaran target dan satuan program/kegiatan/subkegiatan pada RAP pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2027; 5. Kolom ini memuat pagu program/kegiatan/subkegiatan pada RAP pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2027; 6. Kolom ini memuat sumber penerimaan dalam rangka otonomi khusus program/kegiatan/subkegiatan pada RAP pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2027; a. Centang apabila penerimaan dalam rangka otonomi khusus bersumber dari DBH sumber daya alam pertambangan minyak bumi; b. Centang apabila penerimaan dalam rangka otonomi khusus bersumber dari DBH sumber daya alam pertambangan gas alam; c. Centang apabila penerimaan dalam rangka otonomi khusus bersumber dari otonomi khusus yang bersifat umum (1%); d. Centang apabila penerimaan dalam rangka otonomi khusus bersumber dari otonomi khusus yang telah ditentukan penggunannya (1,25%); dan e. Centang apabila penerimaan dalam rangka otonomi khusus bersumber dari dana tambahan infrastruktur (DTI). 7. Kolom ini memuat lokasi program/kegiatan/subkegiatan pada RAP pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2027; 8. Kolom ini memuat urusan/nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan pada RKPD pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2027; 9. Kolom ini memuat Kolom ini memuat indikator program/kegiatan/subkegiatan pada RKPD pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2027; 10. Kolom ini memuat besaran target dan satuan program/kegiatan/subkegiatan pada RKPD pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2027; 11. Kolom ini memuat memuat pagu program/kegiatan/subkegiatan pada RKPD pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2027;
12. Kolom ini memuat memuat lokasi program/kegiatan/subkegiatan pada RKPD pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2027; 13. Kolom ini memuat selisih (bertambah/berkurang) antara pagu RAP Tahun 2026 dengan RKPD Tahun 2027;
14. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan perbedaan program/kegiatan/subkegiatan/pagu antara RAP Tahun 2027 dengan RKPD Tahun 2027; dan 15. Kolom ini memuat nama Perangkat Daerah penanggung jawab.

IV. DAFTAR ISIAN FASILITASI RANCANGAN PERGUB DAN PERBUP/PERWALI TENTANG PERUBAHAN RKPD TAHUN 2027

FORM 1

REKAPITULASI JUMLAH PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PAGU
PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2027 PROVINSI:
NO.

URUSAN

JUMLAH PROGRAM

JUMLAH KEGIATAN

JUMLAH SUBKEGIATAN JUMLAH PAGU

JUMLAH PROGRAM PD RKPD PERUBAHAN JUMLAH KEGIATAN PD RKPD PERUBAHAN JUMLAH SUBKEGIATAN PD RKPD PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB

RKPD 2027 PENJABARAN APBD 2027 RKPD PERUBAHAN 2027 RKPD 2027 PENJABARAN APBD 2027 RKPD PERUBAHAN 2027 RKPD 2027 PENJABARAN APBD 2027 RKPD PERUBAHAN 2027 RKPD 2027 PENJABARAN APBD 2027 RKPD PERUBAHAN 2027 BARU BERKURANG BARU BERKURANG BARU BERKURANG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Dst.

JUMLAH TOTAL

..................., .....................2027 Kepala Bappeda Provinsi XXX

(.................................................)

Keterangan:
(1) Kolom ini memuat keterangan nomor yang dicantumkan dengan angka (2) Kolom ini memuat uraian nama Urusan Pemerintahan Daerah (3) Kolom ini memuat total jumlah Program yang terdapat pada RKPD 2027
(4) Kolom ini memuat total jumlah program yang terdapat pada Perubahan penjabaran APBD 2027 terakhir (5) Kolom ini memuat total jumlah Program yang terdapat pada RKPD 2027 Perubahan sebagai dinamika Perencanaan dan Penganggaran serta isu strategis berkembang (6) Kolom ini memuat total jumlah Kegiatan yang terdapat pada RKPD 2027 (7) Kolom ini memuat total jumlah Kegiatan yang terdapat pada Penjabaran APBD Tahun 2027 terakhir (8) Kolom ini memuat total jumlah Kegiatan yang terdapat pada RKPD 2027 Perubahan sebagai dinamika Perencanaan dan Penganggaran serta isu strategis berkembang (9) Kolom ini memuat total jumlah subKegiatan yang terdapat pada RKPD 2027 (10) Kolom ini memuat total jumlah subKegiatan yang terdapat pada perubahan APBD Tahun 2027 terakhir (11) Kolom ini memuat total jumlah subKegiatan yang terdapat pada RKPD 2027 Perubahan sebagai dinamika Perencanaan dan Penganggaran serta isu strategis berkembang (12) Kolom ini memuat total jumlah Pagu yang terdapat pada RKPD 2027 (13) Kolom ini memuat total jumlah Pagu yang terdapat pada Penjabaran APBD Tahun 2027 terakhir (14) Kolom ini memuat total jumlah Pagu yang terdapat pada RKPD 2027 Perubahan sebagai dinamika Perencanaan dan Penganggaran serta isu strategis berkembang (15) Kolom ini memuat total jumlah Program Baru (+) yang terdapat pada RKPD 2027 Perubahan (16) Kolom ini memuat total jumlah Program berkurang (-) yang terdapat pada RKPD 2027 Perubahan (17) Kolom ini memuat total jumlah Kegiatan Baru (+) yang terdapat pada RKPD 2027 Perubahan (18) Kolom ini memuat total jumlah Kegiatan berkurang (-) yang terdapat pada RKPD 2027 Perubahan (19) Kolom ini memuat total jumlah subKegiatan Baru (+) yang terdapat pada RKPD 2027 Perubahan (20) Kolom ini memuat total jumlah subKegiatan berkurang (-) yang terdapat pada RKPD 2027 Perubahan (21) Kolom ini memuat nama perangkat daerah penanggung jawab.

FORM 2

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, TARGET, DAN PAGU
PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2027

PROVINSI
: PERANGKAT DAERAH : No.

URUSAN

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/ SUBKEGIATAN (SUBOUTPUT) TARGET

PAGU

KETERANGAN

SEMULA MENJADI SEMULA MENJADI RKPD 2027 PENJABARAN APBD 2027 RKPD PERUBAHAN 2027 RKPD 2027 PENJABARAN
APBD 2027 RKPD PERUBAHAN 2027 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

PROGRAM 1….. PROGRAM 1…..

KEGIATAN 1.1….. SUBKEGIATAN 1.1…… KEGIATAN 1.1….. SUBKEGIATAN 1.1……

KEGIATAN 1.2….. SUBKEGIATAN 1.2…… KEGIATAN 1.2….. SUBKEGIATAN 1.2……

KEGIATAN 1.3….. SUBKEGIATAN 1.3…… KEGIATAN 1.3….. SUBKEGIATAN 1.3……

PROGRAM2….. PROGRAM2…..

KEGIATAN 2.1….. SUBKEGIATAN 2.1…… KEGIATAN 2.1….. SUBKEGIATAN 2.1……

KEGIATAN 2.2….. SUBKEGIATAN 2.2…… KEGIATAN 2.2….. SUBKEGIATAN 2.2……

KEGIATAN 2.3….. KEGIATAN 2.3…..

PROGRAM dst….. PROGRAM dst…..

KEGIATAN dst….. KEGIATAN dst…..

Dst

..................., .....................2027

Mengetahui,

 Kepala Perangkat Daerah   

Kepala Bappeda Provinsi XXX

(.................................................)

      (……………………………………) 

Keterangan:
(1) Kolom ini memuat keterangan nomor yang dicantumkan dengan angka (2) Kolom ini memuat uraian nama Urusan Pemerintahan Daerah (3) Kolom ini memuat semula Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada RKPD Tahun 2027 (4) Kolom ini memuat Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada RKPD 2027 Perubahan sebagai dinamika Perencanaan dan Penganggaran serta isu strategis berkembang (Program/Kegiatan Baru pengisiannya tidak disandingkan dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan semula) (5) Kolom ini memuat semula Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan RKPD Tahun 2027
(6) Kolom ini memuat perubahan menjadi Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan RKPD Tahun 2027 Perubahan (7) Kolom ini memuat Target indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang terdapat pada RKPD Tahun 2027 (8) Kolom ini memuat Target indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang terdapat pada penjabaran APBD Tahun 2027 terakhir (9) Kolom ini memuat Target indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang terdapat pada RKPD 2027 perubahan sebagai dinamika Perencanaan dan Penganggaran serta isu strategis berkembang (10) Kolom ini memuat pagu yang terdapat pada RKPD Tahun 2027 (11) Kolom ini memuat pagu yang terdapat pada penjabaran APBD Tahun 2027 terakhir (12) Kolom ini memuat pagu yang terdapat pada RKPD Tahun 2027 perubahan sebagai dinamika Perencanaan dan Penganggaran serta isu strategis berkembang (13) Kolom ini memuat keterangan perubahan pada RKPD Tahun 2027

FORM 3
KERANGKA EKONOMI DAN ANGGARAN DAERAH
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2027 PROVINSI

NO URAIAN APBD 2027 PERUBAHAN RKPD 2027 KET 1 2 3 4 5 I PENERIMAAN

1 PENDAPATAN

1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan

Lain-Lain PAD yang sah

1.2 PENDAPATAN TRANSFER

1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat

A Dana Perimbangan

Dana Transfer Umum - DBH

Dana Transfer Umum - DAU

Dana Transfer Khusus – DAK Fisik

Dana Transfer Khusus – DAK Non Fisik

B Dana Insentif Daerah

C Dana Otonomi Khusus

D Dana Keistimewaan

E Dana Desa

1.2.2 Transfer Antar-Daerah

Pendapatan Bagi Hasil

Bantuan Keuangan

1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Hibah

Pendapatan Dana Darurat

Pendapatan Lainnya

PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Penerimaan Pembiayaan

6.1.01. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2021

6.1.02. Pencairan Dana Cadangan

6.1.03. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

6.1.04. Penerimaan Pinjaman Daerah

6.1.05. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

6.1.06. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

6.2. Pengeluaran Pembiayaan

6.2.01. Pembentukan Dana Cadangan

6.2.02. Penyertaan Modal Daerah

6.2.03. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

6.2.04. Pemberian Pinjaman Daerah

6.2.05. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Pengeluaran pembiayaan

Pembiayaan Neto

II BELANJA

2.1 BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Bunga

Belanja Subsidi

NO URAIAN APBD 2027 PERUBAHAN RKPD 2027 KET 1 2 3 4 5

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

2.2 BELANJA MODAL

Belanja Tanah

Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Lainnya

2.3 BELANJA TAK TERDUGA

Belanja Tak Terduga

2.4 TRANSFER

2.4.1 TRANSFER HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa

Belanja Bagi Hasil Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kepada Kabupaten/Kota

2.4.2 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KE PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya.

JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER

Keterangan:
(1) Kolom ini berisi nomor urut (2) Kolom ini berisi uraian komponen APBD (3) Kolom ini diambil dari penjabaran APBD Tahun 2027 terakhir (4) Kolom ini diambil dari Perubahan RKPD Tahun 2027
(5) Kolom diisi dengan keterangan yang diperlukan

......................, ..................2027

Mengetahui, KEPALA BPKAD KEPALA BAPPEDA
PROVINSI .................................... PROVINSI ....................................

(…………………………….) (…………………………….)

V. MATRIKS PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI RKPD 2027 DAN PERUBAHAN RKPD 2027

MATRIKS PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI RKPD TAHUN 2027 DAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2027 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA…..*) NO NARASI MASUKAN PERBAIKAN TINDAK LANJUT HALAMAN KETERANGAN YA TIDAK (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1.

Dst…

*) disesuikan dengan nama daerah

.................., .....................2026/2027 Kepala BAPPEDA Provinsi/Kabupaten/Kota XXX

(.................................................)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan RKPD Tahun 2027 atau perubahan RKPD 2027 pada saat pelaksanaan fasilitasi;
3. Kolom ini diisi dengan tanda cek (√) “YA”, jika masukan hasil fasilitasi ditindaklanjuti dalam dokumen RKPD Tahun 2027 atau perubahan RKPD Tahun 2027;
4. Kolom ini diisi dengan tanda cek (√) “TIDAK”, jika masukan hasil fasilitasi TIDAK ditindaklanjuti dalam dokumen RKPD Tahun 2027 atau perubahan RKPD Tahun 2027;
5. Kolom ini memuat halaman hasil tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam RKPD Tahun 2027 atau perubahan RKPD Tahun 2027; dan
6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika hasil masukan fasilitasi TIDAK ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam RKPD Tahun 2027 atau perubahan RKPD Tahun 2027.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, SH., MAP. Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19690818 199603 1 001 VI. PENUTUP

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 ini disusun untuk menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam merumuskan dokumen RKPD Tahun 2027 yang terarah, terpadu, dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Pedoman ini mengakomodasi kaidah-kaidah pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin keterpaduan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, konsistensi antar dokumen perencanaan, serta pelaksanaan pembangunan yang berbasis pada capaian kinerja. Seluruh proses perencanaan dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan berintegritas, pedoman ini juga memuat pengarusutamaan prinsip-prinsip pencegahan korupsi melalui integrasi indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan program, kegiatan, dan Subkegiatan. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah adalah: 1). Aspek perencanaan pembanguan daerah; 2). Pokok Pikiran DPRD; 3). Hibah, Batuan Sosial dan Bantuan Pemerintah.
Untuk menjamin keberlanjutan dan resiliensi pelaksanaan pembangunan daerah, pendekatan manajemen risiko diterapkan dalam penyusunan RKPD guna mengidentifikasi potensi risiko serta menetapkan langkah mitigasi yang tepat. Hal ini bertujuan agar penyusunan RKPD mampu mengantisipasi ketidakpastian dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam siklus perencanaan. Melalui pengendalian yang terstruktur dan evaluasi yang berkelanjutan, pemerintah daerah diharapkan dapat memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai rencana, serta menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kebijakan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Dengan demikian, Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027 ini menjadi instrumen yang strategis dan komprehensif dalam mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang lebih responsif, terukur, dan berkelanjutan.

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN