Pasal 7

(1) Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif

dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

(2) Dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-

Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah bertanggung jawab untuk:

• menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
• melakukan bimbingan teknis;
• melakukan supervisi;
• melakukan advokasi; dan
• melakukan pelatihan.

(3) Dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-

Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah provinsi bertanggung jawab untuk:

• melakukan bimbingan teknis;
• melakukan supervisi penyelenggaraan pengembangan anak usia dini;
• melakukan advokasi; dan
• memberikan pelatihan.

(4) Dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-

Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk:

• melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
• melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
• melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
• melakukan advokasi;
• memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/ atau tenaga pelayanan; dan
• melakukan evaluasi dan pelaporan.