Pasal 20

(1) Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pengembangan

Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

(2) Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pengembangan

Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dibebankan pada masing-masing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(3) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),

Pemerintah, Pemerintah Daerah dapat menerima pembiayaan dari sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.