TATA KELOLA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Dalam Peraturan Presiden ini I'ang dimaksud dengan:

1. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh ralryat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Penvelenggara Jaminan sosial yang selanjutnya 2' Baoa:r disingkat BPJS adalah badan hukum yi.rg dibentuk uni-rrk mcnyelenggarakan program Jaminan Sosial. -J Tata Keioia yang Baik adalah suatu sistem yang dirancc.ng sebagai pedoman bagi BPJS dalam menyelcnggarakan program Jaminan Sosial. 4 Organ BPJS adalah Dewan pengawas dan Direksi. 5 Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat DJSN adaiah dewan yang beifungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakln umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasiona.i.
2. Dewan

SK No 0114s3 A

PRESTDEN

1. Dewan Pengawas adalah Organ BPJS yang bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengurusan BPJS oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial.
2. Direksi adalah Organ BPJS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPJS untuk kepentingan BPJS, sesuai dengan asas, tujuan, dan prinsip BPJS, serta mewakili BPJS, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan Undang- Undang mengenai BPJS.
3. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat o (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
4. Rencana Kerja Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang mengacu pada rencana strategis program Jaminan Sosial.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Bagian Kesatu Penerapan Tata Kelola yang Baik

pengawas (1) Kelengkapan Organ BPJS untuk Dewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 berupa komite.

(2) Pembentukan komite Dewan pengawas dilakukan secara

selektif sesuai kebutuhan BPJS.

(3) Jumlah komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling banyak terdiri atas 3 (tiga) komite, paling sedikit komite yang melaksanakan fungsi audit dan fungsi manajemen risiko. (41 Keanggotaan masing-masing komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak terdiri atas 7 (tujuh) anggora termasuk dari unsur Dewan pengawas.

(5) Ketua/anggota komite tidak dapat merangkap jabatan

sebagai ketua/anggota komite lainnya.

(6) Pengisian anggota komite sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh Direksi secara objektif, terencana, terbuka, dan akuntabel sesuai kompetensi yang dibutuhkan Dewan Pengawas.

Bagian

SK No 011438 A

PRESIDEN

Bagian Keenam Tata Kelola Investasi

Pasal 1 1

(1) Direksi vrajib mengambil keputusan investasi secara

profesionai dan mengoptimalkan pengembangan dana investasi.

(2) Pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan Cengan mempertimbangkan aspek

likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.

Tata Kelola yang Baik berpedoman pada prinsip: a keterbukaan, yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai BPJS, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• akuntabilitas

SK No 011434 A

PRESIDEN

4-

• akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Organ BPJS sehingga kinerja BPJS, dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisicn.
• responsibilitas, yaitu kesesuaian pengelolaan BpJS dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• kemandirian, yaitu pengelolaan BpJS secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan oari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
• kesetaraan dan kewajaran, yaitu kesetaraan, kescimbang€ln, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan ketentr.ran peraturan perundang-undangan dan perjan;ian.
• prediktabilitas, yaitu konsistensi dan perlakuan yang sama dalam penerapan peraturan dan kebijakan melarui pemberitahuan sebelumnya kepada peserta dan pemangku kepentingan.
• partisipasi, yaitu keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, untuk membangun kerjasama dalam mendukung program .Jaminan Sosial, mewujudkan pengambilan keputusan yang iebih baik, menumbuhkan kepercayaan di antara pemangku kepentingan, dan meningkatkan transparansi.
• dinamis, yaitu kemampuan dan ikdkad baik BpJS untuk berinovasi dan benrbah secara positif untuk memenuhi mandatnya menyelenggarakan Jaminan Sosial dan merespon perubahan kebutuhan peserta.

BPJS wajib menerapkan Tata Kelola yang Baik secara konsisten dan berkelanjutan dalarn setiap kegiatan baik operasional maupun non-operasional pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, dengan memperhatikan ketentuan dan norrrla y€rng berlaku.

Pasal

SK No 011435 A

PRESTDEN

Penerapan Tata Kelola yang Baik bertujuan untuk a mendorong organ BPJS dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-r.rd"rrg"r, dan kesadaran adanya tanggung jawab sosial BPJS terhadap pemangku kepentingan; b meningkatkan pengelolaan BpJS secara transparan, profesional, efektif, dan efisien; C mendukung kesinambungan BPJS dan Dana Jaminan Sosial; dan d mengoptimalkan peran BPJS dalam menyediakan Jaminan sosial bagi para peserta dan berkontribusi terhadap kepentingan masyarakat.

(1) Dalam rangka penerapan Tata Kelola yang Baik secara

konsisten dan berkelanjutan, BPJS mengacu pada pedoman Tata Kelola yang Baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.

(2) Pedoman Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit memuat:

• pcnerapan prinsip Tata Kelola yang Baik oleh Organ BPJS;
• hubungan kerja antar Organ BpJS;
• mekanisme pengambilan keputusan Or.gan BpJS;
• kelengkapan Organ BpJS;
• tata kelola investasi;
• tata kelola teknologi informasi;
• tata kelola data dan informasi:
• tata kelola iuran;
• manajemen risiko dan pengendalian internal; dan
• kode etik Organ BRtS.

Bagian

SK No O11436 A

PRESIDEN

Bagian Kedua Penerapan Prinsip Tata Kelola yang Baik oleh Organ BpJS

Dalam rangka menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya, Dewan Pengawas dan Direksi wajib menjalankan prinsip Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2.

Bagian Ketiga Hubungan Kerja Antar Organ BPJS

Hubungan kerja antara Dewan Pengawas dan Direksi wajib dilaksanakan dengan kaidah sebagai berikut:

• Dewan Pengawas dan Direksi sesuai fungsinya masing- masing, menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian, serta mengedepankan kepentingan Peserta.
• Dewan Pengawas dan Direksi dalam menjalankan fungsinya wajib saling menghormati tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
• Dewan Pengawas dan Direksi memelihara dan mengembangkan praktik hubungan kerja yang baik serta dapat dipertanggungjavvabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Mekanism Pengambilan Keputusan Organ BPJS

(1) Dalam pengambilan keputusan, Organ BPJS dapat

menyelenggara.kan rapat.

(2) Rapat sebagaimana dinraksud pada ayat (1) rerdiri atas:

• rapat Dewan Pengawas;
• rapat Direksi; dan c rapat galrungan Der,van Pengawas dan Direksi.

(3) Rapat

SK No 011437 A

PRESIDEN

REPUBLIK !NDONESIA

-7

(3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan

secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan.

(4) Dalam setiap rapat, dibuatkan risalah rapat yang

memuat sekurang-kurangnya pendapat yang berkembang dalam rapat, kehadiran dan ketidakhadiran peserta rapat, dan keputusan/kesimpulan rapat.

(5) Risalah asli dari setiap rapat disimpan oleh BpJS dan

harus tersedia bila diminta oleh setiap anggota Dewan Pengawas dan/ atau Direksi.

(6) Jumlah rapat Dewan Pengawas, rapat Direksi, dan rapat

gabungan Dewan Pengawas dan Direksi, serta jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan pengawas dan/atau anggota Direksi harus dimuat dalam laporan pengelolaan program BPJS.

Bagian Kelima Kelengkapan Organ BPJS

Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Organ BPJS dapat membentuk kelengkapan Organ BPJS.

(1) Direksi wajib menyusun kebijakan dan rancangan

rencana strategis investasi aset Jaminan Sosial untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang merupakan bagian dari.rencana strategis.

(2) Kebijakan dan rancangan rencana strategis investasi aset

Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam rencana pengelolaan investasi yang ditetapkan setiap tahun dalam RKAT.

Dalam mengelola investasi, Direksi wajib melakukan:

• analisis terhadap risiko investasi serta rencana penanganannya dalam hal terjadi peningkatan risiko investasr; dan
• kajian yang memadai dan terdokumentasi dalam menempatkan, mempertahankan, dan melepaskan investasi.

Bagian Ketujuh Tata Kelola Teknologi Informasi

(1) Direksi wajib menerapkan tata kelola teknologi informasi

yang efektif. (21Tata

SK No 011439 A

PRESIDEN

(21 Tata kelola teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) paling sedikit meliputi:

• pembentukan struktur organisasi sistem informasi;
• penggunaan sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi atau perintah kerja untuk setiap fungsi; dan
• manajemen pengamanan data dan manajemen insiden.

(3) Tata kelola teknologi informasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Bagian Kedelapan Tata Kelola Data dan Informasi

BPJS wajib membangun database terpadu yang digunakan secara bersama-sama untuk penyelenggaraan program Jaminan Sosial dalam rangka menyelenggarakan tata kelola data dan informasi yang efektif dan efisien.

Direksi wajib memberikan data dan informasi kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dewan Pengawas dan Direksi bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi BPJS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian

SK No 000909 A

PRESIDEN

Bagian Kesembilan Tata Kelola Iuran

(1) Tata kelola iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (2) huruf h mencakup perhitungan, pencatatan, penagihan iuran dan denda, serta penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan piutang iuran dan denda. (21 Ketentuan mengenai perhitungan, pencatatan, dan penagihan iuran dan denda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan mengenai penghapusbukuan dan/atau

penghapustagihan piutang iuran dan denda diatur dengan Peraturan BPJS.

Bagian Kesepuluh Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal

(1) Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dengan

mengidentifikasi, menilai, memantau, dan mengelola risiko secara efektif.

(2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, dan kompleksitas penyelenggaraan Jaminan Sosial.

(1) Direksi wajib menetapkan pengendalian internal yang

efektif dan efisien untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan Jaminan Sosial dijalankan sesuai dengan asas dan prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) paling sedikit mencakup:

• lingkungan pengendalian internal yang disiplin dan terstruktur;
• aktivitas pengendalian internal; dan
• monitoring

SK No 008596 A

PRESIDEN

C monitoring dan pelaporan atas penilaian kualitas sistem pengendalian internal termasuk fungsi internal audit.

Bagian Kesebelas Kode Etik Organ BPJS

Kode etik Organ BPJS meliputi kode etik masing-masing Organ BPJS.

Dewan Pengawas dan Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.

Bagian Keduabelas Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola yang Baik

(1) Pedoman Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 22 disusun bersama oleh Dewan Pengawas dan Direksi.

(2) Pedoman Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pedoman

Tata Kelola yang Baik terkait fungsi, tugas dan kewenangan Dewan Pengawas dan Direksi, masing- masing diatur melalui Peraturan Dewan Pengawas dan Peraturan Direksi.

(1) Perencanaan dan pengelolaan program kerja serta

anggaran oleh BP.TS dilakukan melalui RKAT.

(2) RKAr

SK No 015819 A

12

(2) RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup

program kerja dan alokasi anggaran untuk Dewan Pengawas dan Direksi.

(3) Dewan Pengawas dan Direksi bertanggung jawab atas

alokasi anggaran masing-masing sebagaimana ditetapkan dalam RKAT.

(4) Rancangan RKAT disusun oleh Direksi dan ditetapkan

oleh Dewan Pengawas.

(5) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun

sebelumnya Dewan Pengawas belum menetapkan RKAT, Direksi dapat melaksanakan program kerja dengan menggunakan alokasi anggaran tahun sebelumnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan

pertanggungjawaban anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Direksi.

(1) BPJS bertanggungjawab kepada Presiden

(2) BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya.

(3) Periode laporan pengelolaan program dan laporan

keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

(4) Presiden menugaskan kepada Menteri untuk melakukan

penilaian atas laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (s) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) mengacu pada Peraturan Presiden mengenai laporan

pengelolaan program Jaminan Sosial. Pasal. . .

SK No 015820 A

PRESIDEN

13

(1) Dalam rangka penilaian capaian kinerja, Menteri

melakukan reviu dan pembahasan atas laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang disampaikan BPJS sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 ayat (2).

(2) Dalam melakukan reviu atas laporan pengelolaan

program dan laporan keuangan tahunan yang disampaikan BPJS, Menteri berkoordinasi dengan:

• menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
• menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan/atau
• Ketua DJSN

(3) Berdasarkan hasil reviu atas laporan pengelolaan

program dan laporan keuangan tahunan BPJS, Menteri mengesahkan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan BPJS.

(4) Menteri setelah mengesahkan laporan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), menyampaikan laporan pengesahan atas laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan BPJS, serta rekomendasi besaran insentif Dewan Pengawas dan Direksi BPJS kepada Presiden.

(5) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), Presiden dapat menyetujui besaran insentif Dewan Pengawas dan Direksi BPJS.

(6) Ketentuan mengenai tata cara pengesahan laporan

pengelolaan program, laporan keuangan tahunan BPJS, dan penyampaian rekomendasi besaran insentif Dewan Pengawas dan Direksi BPJS diatur dengan peraturan Menteri.

BAB

SK No 015821 A

PRES IDEN

Peraturan Dewan Pengawas dan Peraturan Direksi yang telah ada sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku, wajib disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden ini berlaku.

Jumlah komite dan anggota komite yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan presiden ini, harus disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan presiden

ini berlaku.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku a ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Janrinan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l3 Nomor 254) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. b Peraturan Dewan Pengawas dan Peraturan Direksi yang mengatur mengenai tata kelola BPJS masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 015822 A

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2O2O

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Januart2O2O

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

g Hukum dan undangan,

na Djam*r

SK No 004980 A