PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KILANG MINYAK

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pembangunan Kilang Minyak di Dalam Negeri yang

selanjutnya disebut Pembangunan Kilang Minyak adalah

pembangunan kilang minyak baru beserta fasilitas

pendukungnya di dalam negeri.

1. Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri yang

selanjutnya disebut Pengembangan Kilang Minyak

adalah penambahan fasilitas kilang minyak yang telah

beroperasi.

1. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal

dan/ atau diolah dari minyak bumi.

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia

yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan

hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat

tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangan-undangan serta

bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

1. Kerja Sama...

PRESIDEN

1. Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha yang

selanjutnya disingkat KPBU adalah kerja sama antara

Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan

infrastruktur untuk kepentingan umum dengan

mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan

sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/

badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah,

yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber

daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian

risiko diantara para pihak.

7 . Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang selanjutnya

disingkat PJPK adalah menteri/kepala lembaga/kepala

daerah, atau badan usaha milik negara/badan usaha

milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara

infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

1. Badan Usaha Pelaksana KPBU yang selanjutnya disebut

Badan Usaha Pelaksana adalah Perseroan Terbatas yang

didirikan oleh Badan U saha pemenang lelang a tau

ditunjuk langsung.

1. Penanggung Jawab Kegiatan yang selanjutnya disingkat

PJK adalah badan usaha milik negara yang menyiapkan

dokumen perencanaan, dokumen pelaksanaan

pengadaan, dan penanggung jawab, serta pengawasan

pembangunan.

1. Izin Usaha Pengolahan adalah izin yang diberikan

kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan

Minyak Bumi untuk menghasilkan Bahan Bakar Minyak

sebagai produk utama.

1 1. Anggaran ... ·-' !· v •

PRESIDEN

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat.

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.

Peraturan Presiden ini bertujuan untlik memberikan pedoman

dalam pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak dan

Pengembangan Kilang Minyak dalam rangka mewujudkan

ketahanan energi nasional melalui peningkatan penyediaan

Bahan Bakar Minyak dan produk lainnya secara terintegrasi.

Bagian Kesatu

Umum

Pas&l 3

(1) Pembangunan Kilang Minyak dan Pengembangan Kilang

Minyak diselenggarakan secara efektif, efisien,

transparan, adil, dan akuntabel.

(2) Pembangunan ...

PRESIDEN

(2) Pembangunan Kilang Minyak dan Pengembangan Kilang

Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

berdasarkan Izin Usaha Pengolahan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan Kilang Minyak dan Pengembangan Kilang

Minyak harus:

• menggunakan teknologi yang memenuhi ketentuan

pengelolaan dan perlindungan lingkungan; dan

• mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.

Dalam rangka meningkatkan kelayakan keekonomian, pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak dan Pengembangan Kilang Minyak dapat dilakukan dengan:

• memberikan fasilitas insentif fiskal maupun non fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau
• mengintegrasikan pemroduksian petrokimia.

Bagian Kedua

Pembangunan Kilang Minyak

Paragraf 1

Skema Pembangunan Kilang Minyak

(1) Pembangunan Kilang Minyak dapat dilakukan oleh:

• Pemerintah; atau
• Badan Usaha..

(2) Pembangunan ...

PRESIDEN

(2) Pembangunan . Kilang Minyak oleh Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat

dilakukan dengan:

• KPBU; atau

• penugasan.

(3) Pembangunan Kilang Minyak oleh Pemerintah melalui

penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

dilakukan melalui:

• pembiayaan Pemerintah; atau

• pembiayaan korporasi.

(1) Dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak

oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (1) huruf a, Menteri menetapkan sekurang­

kurangnya:

• lokasi;

• kapasitas kilang; dan

• jenis dan jumlah produk kilang.

(2) Dalam rangka penetapan lokasi pembangunan kilang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri

berkoordinasi dengan menteri terkait.

Paragraf 2

Pembangunan Kilang Minyak Melalui KPBU

(1) Pembangunan Kilang Minyak melalui KPBU sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan

berdasarkan kerja sama antara Pemerintah dengan

Badan U saha.

. \ . . (2) Dalam ...

PRESIDEN

(2) Dalam pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak

melalui KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Menteri menunjuk PT Pertamina (Persero) sebagai PJPK.

(3) PT Pertamina (Persero) sebagai PJPK sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) menjalankan penunjukan

sebagai PJPK berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang KPBU.

( 1) Dalam rangka mendukung upaya percepatan

Pembangunan Kilang Minyak melalui KPBU, menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan negara menyediakan fasilitas peny1apan

Pembangunan Kilang Minyak dan/atau pendampingan

transaksi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam rangka pelaksanaan fasilitas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), PT Pertamina (Persero) dapat

dibantu oleh lembaga internasional dengan persetujuan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang keuangan negara.

(3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang keuangan negara memberikan penggantian atas

biaya terkait dengan penyiapan Pembangunan Kilang

Minyak dun/ atau pendampingan transaksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).

(4) Ketentuan ...

PRESIDEN

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian atas biaya

terkait dengan penyiapan Pembangunan Kilang Minyak

dan/ atau pendampingan transaksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan negara.

( 1) Dalam melaksanakan KPBU se bagaimana dimaksud

dalam Pasal 8, PT Pertamina (Persero) sebagai PJPK

melakukan perencanaan, peny1apan transaksi, dan

penandatanganan transaksi serta mengawas1

pelaksanaan proyek KPBU.

(2) Dalam melakukan perencanaan dan penyiapan transaksi

KPBU se bagaimana dimaksud pada ayat (1), PT

Pertamina (Persero) sebagai PJPK melakukan:

• pengadaan Badan U saha Pelaksana;

• penandatanganan perjanjian KPBU dengan Badan

U saha Pelaksana; dan

• memastikan pemenuhan pembiayaan oleh Badan

U saha Pelaksana.

( 3) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh

PT Pertamina (Persero) se bagai PJPK melalui pelelangan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan di bidang KPBU.

(4) Penandatanganan perjanjian KPBU dengan Badan Usaha

Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) sebagai PJPK

dengan memuat sekurang-kurangnya:

• persyaratan ...

PRESIDEN

a . persyaratan perjanjian KPBU;

• pemenuhan pembiayaan;

• kewajiban penyediaan bahan baku;

• kewajiban pembelian produk kilang;

• pemenuhan kaidah keteknikan yang baik; dan

• pengakhiran perjanjian.

Pasal 1 1

(1) Badan Usaha Pelaksana wajib memperoleh pembiayaan

atas KPBU dalam jangka waktu paling lama 12 (dua

belas) bulan setelah penandatanganan perjanjian KPBU

se bagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 4).

(2) Badan U saha Pelaksana yang tidak mendapatkan

pembiayaan atas KPBU setelah jangka waktu

perpanJangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berakhir yang disebabkan oleh hal di luar tanggung

jawab Badan Usaha Pelaksana, Badan Usaha Pelaksana

dapat diberikan perpanjangan kembali untuk 1 (satu)

kali paling lama 12 (dua belas) bulan oleh PJPK.

(3) Dalam hal Badan Usaha Pelaksana tidak mendapatkan

pembiayaan atas KPBU setelah jangka waktu

perpanJangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berakhir, perjanjian KPBU dinyatakan berakhir dan

Jam1nan pelaksanaan dicairkan oleh PT Pertamina

(Persero) sebagai PJPK dan disetorkan langsung ke kas

negara.

Pasal 1 2 . ..

PRESIDEN

( 1) Badan Usaha Pelaksana diberikan Izin Usaha

Pengolahan selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat

diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 20 (dua puluh)

tahun.

(2) Pada saat berakhirnya Izin Usaha Pengolahan termasuk

perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Badan U saha Pelaksana wajib menyerahkan tanah serta

seluruh aset kilang minyak dan fasilitas penunjang

dalam kondisi laik operasi kepada Pemerintah.

( 1) Pemerintah memberikan Jamman dan dukungan

terhadap Pembangunan Kilang Minyak melalui KPBU.

(2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

oleh menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerin tahan di bidang keuangan negara kepada Badan

U saha Pelaksana atas risiko infrastruktur sesuai dengan

alokasi risiko sebagaimana disepakati dalam perjanjian

KPBU.

(3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berupa:

• pen1bebasan pajak dan/ atau pembebasan bea

masuk terhadap barang impor sesuai dengan

ketentuan peraturan peruildang-undangan; dan

• insentif lainnya selain huruf a sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pelaksanaan pemberian jaminan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan

infrastruktur dalam proyek KPBU.

Paragraf 3 ...

.;4 .. ,

PRE SI DEN

Paragraf 3

Pembangunan Kilang Minyak melalui Penugasan dengan

Pembiayaan Pemerintah

Pembangunan Kilang Minyak melalui penugasan dengan

pembiayaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6 ayat ( 3) huruf a dilakukan dengan Anggaran Pendapatan

dan. Belanja Negara yang pembiayaannya dilakukan

berdasarkan tahun jamak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 1 5

(1) Pembangunan Kilang Minyak melalui penugasan dengan

pembiayaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 dilakukan dengan memberikan penugasan

kepada PT Pertamina (Persero) oleh Menteri.

(2) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), PT Pertamina bertindak sebagai PJK.

( 3) Satuan kerja pelaksanaan Pemhangunan Kilang Minyak

berada pada PT Pertamina (Persero) sebagai PJK

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Dalam pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak melalui

penugasan dengan pembiayaan Pemerintah, PT Pertamina

(Persero) sebagai PJK menjamin:

• terselesaikannya ...

. !

PRESIDEN

• terselesaikannya seluruh tahapan pembangunan kilang

minyak sesuai dengan jangka waktu serta alokasi

anggaran yang telah ditentukan;

• ketersediaan sumber daya manusia selama proses

pembangunan kilang minyak; dan

• pemenuhan kaidah keteknikan yang baik selama proses

pem bangunan kilang minyak.

(1) Terhadap kilang minyak yang telah selesai dibangun

melalui penugasan dengan pembiayaan Pemerintah,

Menteri menugaskan PT Pertamina (Persero) sebagai

pengelola kilang minyak.

(2) Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), PT Pertamina (Persero) sebagai pengelola

kilang minyak menjamin:

• ketersediaan bahan baku selama masa operas1

kilang minyak; dan

• ketersediaan fasilitas pendistribusian clan

pemasaran Bahan Bakar Minyak dan produk

lainnya sampai kepada konsumen.

Paragraf 4

Pembangunan Kilang Minyak melalui Penugasan dengan

Pembiayaan Korporasi

Pembangunan Kilang Minyak melalui penugasan dengan

pembiayaan korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat ( 3) huruf b dilakukan dengan memberikan penugasan

kepada PT Pertamina (Persero) oleh Menteri.

Pasal 19 ...

'Li.'.;U •

PRESIDEN

( 1) Dalam melaksanakan penugasan melalui pembiayaan

korporasi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 18, PT

Pertamina (Persero) dapat melakukan Pembangunan

Kilang Minyak sendiri atau bekerja sama dengan Badan

Usaha lain.

(2) Pelaksanaan kerja sama PT Pertamina (Persero) dengan

Badan Usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan membentuk perusahaan patungan.

(1) Dalam pelaksanaan penugasan dengan pembiayaan

korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, PT

Pertamina (Persero) diberikan fasilitas pendanaan,

berupa:

• penyertaan modal negara;

• laba yang ditahan;

• pinjaman PT Pertamina (Persero) yang berasal dari

dalam negeri dan/ atau luar negeri;

• pinjaman Pemerintah yang berasal dari luar negeri,

termasuk lembaga keuangan multilateral; dan/ atau

• penerbitan obligasi oleh PT Pertamina (Persero).

(2) Dalam rangka pelaksanaan pemberian fasilitas pinjaman

sebagaimc:.na dimaksud pada ayat (1) huruf c, PT

Pertamina (Persero) dapat diberikan jaminan Pemerintah

terhadap kewajiban pembayaran sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

( 3) Ketentuan ...

PRESIDEN

-1 5 -

(3) Ketentuan lebih lanjut mengena1 Jamman terhadap

pinJaman dalam negen diatur oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan negara.

Pelaksanaan proses pembiayaan Pembangunan Kilang

Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikecualikan

dari ketentuan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1972

tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri.

Dalam pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak melalui

pembiayaan korporasi:

a . Menteri memberikan Izin Usaha Pengolahan kepada

PT Pertarnina (Persero) dalam hal PT Pertamina (Persero)

melakukan Pembangunan Kilang Minyak sendiri; atau

• Menteri memberikan Izin Usaha Pengolahan kepada

perusahaan patungan dalam hal PT Pertamina (Persero)

melakukan Pembangunan Kilang Minyak melalui kerja

sarna dengan Badan Usaha lain.

Dalam pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak melalui

penugasan dengan pembiayaan korporasi, PT Pertamina

( Persero) menjamin:

• terselesaikannya seluruh tahapan pembangunan kilang

minyak sesuai dengan jangka waktu serta alokasi

anggaran yang telah ditentukan;

• ketersediaan ...

PRESIDEN

• 1 6 -

• ketersediaan bahan baku selama masa operas1 kilang

minyak;

• ketersediaan sumber daya manus1a selama proses

pembangunan kilang minyak;

• ketersediaan fasilitas pendistribusian dan pemasaran

Bahan Bakar Minyak dan produk lainnya sampai kepada

konsumen; dan

• pemenuhan kaidah keteknikan yang baik selama proses

pembangunan kilang minyak.

Paragraf 5

Pembangunan Kilang Minyak oleh Badan U saha

(1) Pembangunan Kilang Minyak oleh Badan Usaha

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b

dilakukan berdasarkan penyelenggaraan kegiatan usaha

hilir minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

a . badan usaha milik negara;

• badan usaha milik daerah;

• badan usaha swasta; atau

• koperasi.

Bagian ...

PRE:SIDEN

Bagian Ketiga

Pengembangan Kilang Minyak

Ketentuan mengena1 Pembangunan Kilang Min yak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal

24 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pengembangan

Kilang Minyak.

Bagian Keempat

Perizinan

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan

dan percepatan perizinan yang diperlukan dalam pelaksanaan

Pembangunan Kilang Minyak dan Pengembangan Kilang

Minyak .

Bagian Kelima

Penyediaan Tanah

( 1) Pengadaan tanah untuk Pembangunan Kilan·g Minyak

dan Pengembangan Kilang Minyak oleh Pemerintah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a

dan Pasal 25 dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan

tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

( 2) Pengadaan ...

PRESIDEN

( 2) Pengadaan tanah untuk Pembangunan Kilang Minyak

dan Pengembangan Kilang Minyak oleh Badan Usaha

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b

dan Pasal 25 dilakukan dengan perolehan tanah

berdasarkan kesepakatan dengan pemilik tanah.

(3) Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah dapat

memberikan dukungan kepada Badan Usaha berupa:

• prioritas atas penyediaan tanah; dan/ atau

• penggunaan tanah milik Pemerintah atau

Pemerintah Daerah,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Menteri dapat menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk

bertindak sebagai pembeli Bahan Bakar Minyak dan

prod1Jk lainnya dengan harga keekonomian dalam hal

Pembangunan Kilang Minyak dan Pengembangan Kilang

Minyak dilakukan melalui:

• KPBU; atau

• penugasan dengan pembiayaan korporasi kepada PT

Pertamina (Persero) ·apab1la bekerja sama dengan

B2.dan Usaha lain.

(2) Harga keekcmomian sebagaimana dimaksud pada a.yat

( 1) r.:1eru pakan harga yang di perhitungkan berdasarkan

pengernbalian nilai investasi dan keuntungan yang wajar

atas Pembanguna.n Kilang Minyak atau Pengembangan

" ': Kilang ...

PRESIDEN

Kilang Minyak yang besarannya ditetapkan oleh Menteri

setelah berkoordinasi dengan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan negara.

( 3) PT Pertamina (Persero) dapat bertindak sebagai pembeli

Bahan Bakar Minyak dan/ atau produk lainnya dalam

hal Pembangunan Kilang Minyak dan Pengembangan

Kilang Minyak dilakukan oleh Badan Usaha.

( 1) Produk hasil kilang minyak diprioritaskan untuk

memenuhi kebutuhan dalam negeri.

(2) Dalam hal kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi

dan/ atau tidak ada pembeli dari dalam negeri, produk

hasil kilang minyak dapat dijual ke luar negeri sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV

Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan atas

pelak$anaan Pembangunan Kilang Min yak dan

Pengembangan Kilang Minyak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 31 ...

.. ".1 ·

PRESIDEN

Pasal 3 1

Dalam hal pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak dan

Pengembangan Kilang Minyak dilakukan oleh PT Pertamina

(Persero), menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang badan usaha milik negara:

• melakukan pembinaan dan pengawasan korporasi

terhadap pelaksanaan penugasan; dan

• mengoordinasikan badan usaha milik negara lainnya

untuk mendukung pelaksanaan penugasan.

(1) Untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan Kilang

Minyak dan Pengembangan Kilang Minyak, dibentuk Tim

Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan dan

Pengembangan Kilang Minyak Nasional yang selanjutnya

disebut Tim Koordinasi.

( 2) Tin1 Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan

koordinasi urusan pemerintahan di bi<lang

perekonomian, dengan keanggotaan terdiri atas wakil

dari kementerian yang menyelenggarakan koordinasi

urusan pemerintahan di bidang kemaritiman,

kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan

nasional, kementerian yang menyelenggarakun tirus2n

pemerintahan di b˦dang keuangan negara, kementerian

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

energi dan sumber daya mineral, kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan

usaha milik neg::i.ra, kementerian yang menyelenggarakan

urusan ...

PRESIDEN

• 2 1 -

urusan pemerintahan di bidang perindustrian,

kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perdagangan, kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

agraria dan tata ruang, lembaga yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan

dan pembangunan, dan instansi terkait lainnya.

(3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tu gas melakukan koordinasi dan

memberikan bantuan yang diperlukan untuk kelancaran

pclaksanaan Pembangunan Kilang Minyak dan

Pengembangan Kilang Minyak.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Koordinasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

menteri yang menyelenggarakan koordinasi urusan

pemerintahan di bidang perekonomian.

PT Pertamina (Persero) wajib menyampaikan laporan secara

berkala setiap 6 (enam) bulan sekali a.tau sevmktu-waktu

apabila diperlukan dalam rangka pelaksanaan penugasan

oleh Pem.erintah untuk Pembangunan Kilang Minyak

dan/ atau Pengembangan Kilang Minyak kepada Tim

Koordinasi. ·

Peraturan Presiden m1 mulai berlaku pada tanggal

diuntlangkan.

"1 r' Agar ...

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Desember 2015

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 20 15

,

ttd.

Salinan sesuai denga.n aslinya