Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Impor Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya mengandung natrium klorida (NaCl) dan dapat mengandung unsur lain seperti magnesium, kalsium,

besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium. 2. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. 3. Komoditas Pergaraman Industri adalah Garam yang digunakan sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri. 4. Garam Lokal adalah Garam yang sepenuhnya dihasilkan dari lahan pergaraman dalam negeri. 5. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. 6. Bahan Penolong adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan produk. 7. Perusahaan Industri adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di INDONESIA. 8. Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang menyatakan bahwa Perusahaan Industri dapat melakukan impor Komoditas Pergaraman Industri ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA. 9. Verifikasi adalah proses pemeriksaan kebenaran dari rencana kebutuhan impor dan permohonan Rekomendasi untuk impor Komoditas Pergaraman Industri. 10. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.

11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
12. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pembinaan industri Garam di lingkungan Kementerian Perindustrian.

(1) Komoditas Pergaraman Industri hanya dapat diimpor oleh Perusahaan Industri yang telah memperoleh surat persetujuan impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. (2) Komoditas Pergaraman Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pos Tarif: a. 2501.00.92: Garam dengan kandungan natrium klorida 97% atau lebih tetapi kurang dari 99,9% dihitung dari basis kering; dan b. Ex. 2501.00.99: Lain-lain (Garam dengan kandungan natrium klorida 99,9% atau lebih tetapi kurang dari 100% dihitung dari basis kering). (3) Komoditas Pergaraman Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dipergunakan sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari Perusahaan Industri yang bersangkutan. (4) Komoditas Pergaraman Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya dapat diimpor dalam bentuk Garam kasar kecuali apabila diimpor oleh Industri farmasi dan kosmetik.

(1) Untuk dapat melakukan importasi Komoditas Pergaraman Industri, Perusahaan Industri harus: a. sudah menyampaikan rencana kebutuhan impor Komoditas Pergaraman Industri untuk 1 (satu) tahun pada tahun sebelumnya; dan b. memperoleh Rekomendasi.

(2) Perusahaan industri yang akan melakukan importasi Komoditas Pergaraman Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. memiliki unit pengolahan Garam; dan b. menyerap Garam Lokal. (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Perusahaan industri yang merupakan: a. Industri farmasi dan kosmetik; dan b. Industri klor alkali.

(1) Perusahaan Industri yang akan melakukan impor Komoditas Pergaraman Industri wajib menyampaikan rencana kebutuhan impor Komoditas Pergaraman Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a kepada Direktur Jenderal. (2) Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan: a. kapasitas terpasang; b. kemampuan menyerap Garam Lokal; c. realisasi produksi dari Perusahaan Industri yang bersangkutan; dan d. realisasi impor Komoditas Pergaraman Industri yang dilakukan oleh Perusahaan Industri pada tahun sebelumnya.

(1) Rencana kebutuhan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus telah diverifikasi oleh Lembaga Verifikasi yang ditunjuk oleh Menteri. (2) Verifikasi rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:

a. menilai kebenaran aspek legalitas Perusahaan Industri; b. menilai kesesuaian antara kebutuhan Komoditas Pergaraman Industri dengan kapasitas terpasang; c. menilai kelengkapan administrasi rencana kebutuhan Komoditas Pergaraman Industri; d. mengevaluasi rencana produksi dan impor Perusahaan Industri; dan e. mengevaluasi stok Garam Lokal, rencana penyerapan Garam Lokal, dan pemasaran Garam impor secara sektoral dan regional. (3) Menteri dapat mendelegasikan penunjukan Lembaga Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian.

(1) Biaya pelaksanaan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan kepada Perusahaan Industri pemohon Rekomendasi. (2) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil Verifikasi dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, paling sedikit memuat: a. penilaian atas aspek legalitas perusahaan industri; b. kemampuan produksi; c. jenis dan spesifikasi produk yang dihasilkan; d. jumlah tenaga kerja; e. realisasi produk yang dihasilkan; f. stok Garam impor yang tersedia; g. stok Garam Lokal; h. rencana penyerapan Garam Lokal; dan i. pemasaran Garam impor secara sektoral dan regional.

(1) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengajukan rencana kebutuhan impor Komoditas Pergaraman Industri dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perindustrian ini, dengan melampirkan: a. salinan Izin Usaha Industri (IUI); b. Izin Perluasan, apabila memiliki Izin Perluasan; dan c. laporan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Penyampaian rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui SIINas. (3) Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat tanggal 31 Oktober pada tahun sebelum pelaksanaan impor Komoditas Pergaraman Industri.

(1) Direktur Jenderal menyusun rencana kebutuhan Komoditas Pergaraman Industri nasional untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya. (2) Penyusunan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan: a. laporan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; b. penyampaian rencana kebutuhan dari Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; c. realisasi impor Komoditas Pergaraman Industri yang dilakukan oleh Perusahaan Industri pada tahun sebelumnya; dan d. proyeksi neraca Komoditas Pergaraman nasional, nilai tambah, dan peningkatan daya saing Industri. (3) Penyusunan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikoordinasikan dengan kementerian/ lembaga terkait.

(4) Rencana kebutuhan Komoditas Pergaraman Industri nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri paling lambat tanggal 30 November tiap tahunnya.

(1) Menteri menyampaikan rencana kebutuhan Komoditas Pergaraman Industri nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian paling lambat tanggal 5 Desember tiap tahunnya untuk mendapatkan penetapan volume dan waktu pemasukan Komoditas Pergaraman Industri yang dapat diimpor pada tahun berikutnya. (2) Penetapan volume dan waktu pemasukan Komoditas Pergaraman Industri nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian.

(1) Menteri dapat menyampaikan usulan perubahan rencana kebutuhan impor Komoditas Pergaraman Industri nasional kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian, dalam hal terdapat: a. investasi baru; b. perluasan usaha; c. penambahan permohonan dari Perusahaan Industri; dan/atau d. perubahan kemampuan pasokan Garam Lokal. (2) Penetapan volume dan waktu pemasukan Komoditas Pergaraman Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian. (3) Penyusunan perubahan rencana kebutuhan impor Komoditas Pergaraman Industri nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menerbitkan Rekomendasi Impor Komoditas Pergaraman dengan ketentuan: a. telah ditetapkan volume dan waktu pemasukan Komoditas Pergaraman Industri yang dapat diimpor dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10; dan b. volume dan waktu pemasukan impor Komoditas Pergaraman Industri yang diberikan kepada Perusahaan Industri sesuai dengan hasil rapat koordinasi.

(1) Untuk memperoleh Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Perusahaan Industri mengajukan permohonan Rekomendasi impor Komoditas Pergaraman Industri kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan melampirkan: a. surat persetujuan impor Komoditas Pergaraman Industri terakhir, bagi yang pernah melakukan impor Komoditas Pergaraman Industri; dan

b. salinan kartu kendali impor Komoditas Pergaraman Industri terakhir, bagi yang pernah melakukan impor Komoditas Pergaraman Industri. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian. (3) Terhadap permohonan yang lengkap, Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian menyampaikan berkas permohonan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja sejak permohonan yang lengkap diterima.

(1) Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan atas kebenaran dari permohonan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3). (2) Terhadap permohonan yang lengkap dan benar, Direktur Jenderal dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) menerbitkan: a. Rekomendasi dengan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau b. surat penolakan dengan format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada Perusahaan Industri pemohon dengan paling sedikit memuat: a. tempat pemasukan; b. jenis; c. volume; d. waktu pemasukan; dan e. standar mutu. (4) Tempat pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dengan mempertimbangkan lokasi Industri sesuai dengan kebutuhan.

(5) Jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan jenis Komoditas Pergaraman Industri. (6) Volume dan waktu pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d ditetapkan berdasarkan hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10. (7) Standar mutu Komoditas Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e memiliki kandungan natrium klorida 97% (sembilan puluh tujuh persen) atau lebih tetapi kurang dari 100% (seratus persen) dihitung dari basis kering.

Direktur Jenderal menerbitkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan mempertimbangkan: a. kemampuan produksi Perusahaan Industri yang bersangkutan; dan b. realisasi impor Perusahaan Industri yang bersangkutan pada tahun sebelumnya.

(1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melalui direktur jenderal yang membidangi perdagangan luar negeri. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk 1 (satu) kali pengajuan persetujuan impor dan berlaku pada tahun berjalan.

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui SIINas sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian tentang pedoman

penerbitan pertimbangan teknis, rekomendasi, surat keterangan, dan tanda pendaftaran dengan sistem elektronik di Kementerian Perindustrian.

(1) Perusahaan industri yang melakukan impor Komoditas Pergaraman Industri wajib menyampaikan laporan realisasi impor dan penggunaan Komoditas Pergaraman Industri kepada Direktur Jenderal. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui SIINas setiap 3 (tiga) bulan sekali paling lambat pada tanggal 15 bulan pertama triwulan.

(1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap penggunaan Komoditas Pergaraman Industri yang berasal dari impor sesuai dengan Rekomendasi yang diterbitkan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(1) Apabila berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan penerima Rekomendasi, Direktur Jenderal dapat menolak penerbitan Rekomendasi untuk 1 (satu) tahun berikutnya. (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Lembaga Verifikasi yang melakukan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan keseluruhan Verifikasi paling lambat pada tanggal 5 November tiap tahunnya kepada Direktur Jenderal untuk periode sejak tanggal 1 November tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 31 Oktober pada tahun berjalan. (2) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Verifikasi dan laporan yang disampaikan oleh Lembaga Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan Verifikasi yang dilakukan oleh Lembaga Verifikasi dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Direktur Jenderal merekomendasikan pencabutan penunjukan Lembaga Verifikasi dimaksud kepada Menteri. (2) Pencabutan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Penerbitan Rekomendasi impor Komoditas Pergaraman Industri untuk tahun 2018 dapat dilakukan tanpa melalui penyampaian rencana kebutuhan pada tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.

Pertimbangan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, aktivitas Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e serta rincian laporan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g dan huruf h dikecualikan terhadap jenis Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Untuk tahun 2019, rencana kebutuhan impor Komoditas Pergaraman Industri disampaikan paling lambat tanggal 25 November 2018.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2018

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK lNDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 November 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA