Pasal 21

(1) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan Verifikasi yang dilakukan oleh Lembaga Verifikasi dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Direktur Jenderal merekomendasikan pencabutan penunjukan Lembaga Verifikasi dimaksud kepada Menteri. (2) Pencabutan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.