Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2019 tentang TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA INFORMASI DIPLOMATIK

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik yang selanjutnya disingkat JF PID adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengelola informasi diplomatik, mengolah data digital diplomatik serta monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi diplomatik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
5. Pejabat Fungsional Pranata Informasi Diplomatik yang selanjutnya disingkat PID adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengelola informasi diplomatik, mengolah data digital diplomatik serta monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi diplomatik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan

untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler. 6. Informasi Diplomatik adalah informasi digital yang dihasilkan dari proses identifikasi, pengolahan, dan analisis data untuk mendukung kegiatan diplomasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA. 7. Data Digital Diplomatik adalah data yang bersifat terstruktur dan tidak terstruktur yang akan diolah untuk menghasilkan Informasi Diplomatik. 8. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi adalah proses mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku PNS dengan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik. 9. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik adalah persyaratan kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural minimal yang harus dimiliki untuk menjalankan tugas jabatan. 10. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. 11. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. 12. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan.

13. Kesesuaian pekerjaan dengan kompetensi (Job Person Match) yang selanjutnya disingkat JPM adalah persentase kesesuaian level kompetensi terhadap Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik.
14. Tim Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik yang selanjutnya disebut Tim Penguji adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang yang bertugas melaksanakan Uji Kompetensi.
15. Unit Organisasi adalah unit jabatan pimpinan tinggi madya yang merupakan bagian dari suatu Kementerian Negara/Lembaga dan bertanggungjawab terhadap pengoordinasian dan/atau pelaksanaan suatu program.
16. Unit Kerja adalah unit jabatan pimpinan tinggi pratama yang merupakan bagian dari unit organisasi.
17. Perwakilan Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik INDONESIA yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik INDONESIA secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
19. Kepala Perwakilan adalah unsur pimpinan pada perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Uji Kompetensi dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan pengangkatan PNS dalam JF PID berdasarkan Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial,

dan Kompetensi Sosial Kultural yang sesuai dengan Standar Kompetensi JF PID. (2) Uji Kompetensi JF PID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk pengangkatan: a. pertama; b. perpindahan dari jabatan lain; c. penyesuaian; dan d. promosi. (3) Uji Kompetensi pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku bagi Calon PNS untuk memenuhi persyaratan pengangkatan pertama kali dalam JF PID. (4) Uji Kompetensi pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan Jabatan Fungsional dan belum pernah diangkat dalam JF PID. (5) Uji Kompetensi pengangkatan melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku bagi PNS yang telah memenuhi persayaratan pengangkatan melalui mekanisme penyesuaian. (6) Uji Kompetensi pengangkatan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berlaku bagi PID yang akan menduduki jenjang jabatan setingkat lebih tinggi yang meliputi: a. kenaikan dalam jenjang JF PID Ahli Muda; dan b. kenaikan dalam jenjang JF PID Ahli Madya

(1) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Tim Penguji.

(2) Keanggotaan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan c. paling banyak 9 (sembilan) orang anggota. (3) Persyaratan untuk keanggotaan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. menduduki jabatan pimpinan tinggi atau jabatan administrator atau JF PID; b. menduduki jabatan atau memiliki pangkat paling rendah setara atau lebih tinggi daripada jabatan atau pangkat peserta Uji Kompetensi; c. memiliki kemampuan untuk melakukan Uji Kompetensi; d. tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin; dan e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu para ahli dari luar Kementerian Luar Negeri, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang dinilai mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan. (5) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Tim Penguji bertugas: a. menentukan metode, substansi, dan teknis pelaksanaan Uji Kompetensi; b. mengembangkan materi Uji Kompetensi; c. melakukan penilaian terhadap Uji Kompetensi; d. melakukan sidang penilaian hasil akhir Uji Kompetensi; dan e. memberikan rekomendasi hasil Uji Kompetensi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional.

Dalam melakukan penilaian hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Tim Penguji menggunakan format lembar penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Tim Penguji berwenang: a. menghentikan pelaksanaan Uji Kompetensi jika dinilai tidak sesuai dengan ketentuan, norma, dan etika; b. meminta data dukung dan/atau dokumen tambahan kepada peserta Uji Kompetensi maupun pihak terkait; c. MEMUTUSKAN hasil Uji Kompetensi berdasarkan sidang Uji Kompetensi; dan d. memberikan rekomendasi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional terkait pelaksanaan Uji Kompetensi.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Tim Penguji dapat dibantu oleh Sekretariat Tim Penguji yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang.

(1) Metode pelaksanaan Uji Kompetensi terdiri atas: a. uji wawancara; b. uji dokumentasi; c. uji portofolio; d. presentasi; dan/atau e. uji tertulis. (2) Uji wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan percakapan formal antara Tim Penguji dan peserta Uji Kompetensi melalui pemberian sejumlah pertanyaan oleh Tim Penguji untuk mengukur pengetahuan dan kemampuan peserta Uji Kompetensi.

(3) Uji dokumentasi sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b dilakukan dengan verifikasi bukti fisik untuk penghitungan angka kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Uji portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan verifikasi dokumen yang mendukung Kompetensi Teknis yang diujikan. (5) Presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan pemaparan yang disampaikan peserta Uji Kompetensi kepada Tim Penguji berkaitan dengan makalah yang ditulis peserta Uji Kompetensi. (6) Uji tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan mengukur pengetahuan dan kemampuan peserta Uji Kompetensi di bidang Informasi Diplomatik dan Data Digital Diplomatik secara tertulis. (7) Selain metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penguji dapat menggunakan metode lain yang dinilai sesuai dengan kebutuhan efektivitas pelaksanaan Uji Kompetensi.

(1) Uji Kompetensi pengangkatan pertama dilaksanakan pada masa percobaan calon PNS. (2) Persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. berstatus calon PNS; b. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengelolaan Informasi Diplomatik dan Data Digital Diplomatik; c. tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin; dan d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dokumen persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi pengangkatan pertama terdiri atas: a. fotokopi keputusan pengangkatan calon PNS; b. daftar riwayat hidup; dan c. surat pengusulan Uji Kompetensi pengangkatan pertama dalam JF PID yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pendidikan dan pelatihan. (2) Daftar riwayat hidup dan surat pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Tahapan pengusulan calon peserta Uji Kompetensi pengangkatan pertama sebagai berikut: a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional MENETAPKAN dan menyampaikan jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi pengangkatan pertama kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pendidikan dan pelatihan; b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengusulkan calon peserta Uji Kompetensi pengangkatan pertama kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional memverifikasi dan memvalidasi dokumen persyaratan terhitung sejak usulan calon peserta dan dokumen persyaratan diterima secara lengkap; dan

d. berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional menyampaikan usulan calon peserta Uji Kompetensi pengangkatan pertama kepada ketua Tim Penguji.

(1) Tahapan pelaksanaan Uji Kompetensi pengangkatan pertama sebagai berikut: a. Tim Penguji melaksanakan Uji Kompetensi pengangkatan pertama sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a; b. berdasarkan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional menerbitkan sertifikat hasil Uji Kompetensi; c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional menyampaikan sertifikat hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pendidikan dan pelatihan; dan d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional menyampaikan salinan sertifikat hasil Uji Kompetensi yang telah dilegalisasi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia sebagai salah satu syarat dalam penetapan keputusan pengangkatan pertama dalam JF PID. (2) Format sertifikat hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam hal peserta Uji Kompetensi pengangkatan pertama dinyatakan belum memenuhi standar kelulusan, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional menyampaikan surat keterangan bahwa yang bersangkutan dinyatakan belum kompeten kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pendidikan dan pelatihan. (2) Peserta Uji Kompetensi pengangkatan pertama yang dinyatakan belum memenuhi standar kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan kembali untuk diikutsertakan dalam Uji Kompetensi berikutnya.

(1) Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain dilakukan untuk mengisi kebutuhan jenjang JF PID yang lowong. (2) Jenjang JF PID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. PID Ahli Pertama; b. PID Ahli Muda; dan c. PID Ahli Madya.

Persyaratan mengikuti Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain untuk mengisi kebutuhan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) terdiri atas: a. berstatus PNS Kementerian Luar Negeri; b. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu) atau D-4 (Diploma-Empat) bidang komputer, informatika, elektro, matematika, statistik, telekomunikasi, atau persandian; c. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;

d. telah mengikuti dan lulus:

1. pendidikan dan pelatihan sandiman dan/atau petugas komunikasi atau pendidikan dan pelatihan pembentukan fungsional PID;
2. pendidikan dan pelatihan fungsional PID jenjang Ahli Muda untuk mengisi kebutuhan jenjang jabatan Ahli Muda; atau
3. pendidikan dan pelatihan fungsional PID jenjang Ahli Madya untuk mengisi kebutuhan jenjang jabatan Ahli Madya. e. diusulkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Unit Organisasi, pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal, atau Kepala Perwakilan; f. setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; g. memiliki pengalaman melakukan kegiatan di bidang pengelolaan Informasi Diplomatik dan pengolahan Data Digital Diplomatik sesuai dengan butir kegiatan JF PID paling singkat 2 (dua) tahun; h. berusia paling tinggi:
4. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki JF PID Ahli Pertama dan JF PID Ahli Muda; dan
5. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki JF PID Ahli Madya. i. tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin; dan j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain terdiri atas: a. fotokopi keputusan pangkat terakhir; b. fotokopi ijazah pendidikan terakhir;

c. fotokopi Penilaian Prestasi Kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir; d. fotokopi sertifikat:

1. lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan fungsional PID atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan sandiman dan/atau petugas komunikasi;
2. lulus pendidikan dan pelatihan fungsional PID jenjang Ahli Muda untuk mengisi kebutuhan jenjang jabatan PID Ahli Muda; dan/atau
3. lulus pendidikan dan pelatihan fungsional PID jenjang Ahli Madya untuk mengisi kebutuhan jenjang jabatan PID Ahli Madya. e. surat keterangan dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi teknologi informasi dan komunikasi, yang menyatakan bahwa PNS memiliki pengalaman melakukan kegiatan di bidang pengelolaan Informasi Diplomatik dan pengolahan Data Digital Diplomatik paling singkat 2 (dua) tahun.

Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Tahapan Pengusulan Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain untuk mengisi kebutuhan jenjang JF PID Ahli Pertama, JF PID Ahli Muda atau JF PID Ahli Madya sebagai berikut: a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional MENETAPKAN jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi dan mengumumkan secara elektronik melalui sistem informasi; b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Unit Organisasi atau pejabat pimpinan

tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal atau Kepala Perwakilan mengusulkan calon peserta Uji Kompetensi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional dengan menyampaikan nota dinas/berita pengusulan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional memverifikasi dan memvalidasi dokumen persyaratan calon peserta Uji Kompetensi; dan d. dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sah, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional menyampaikan usulan calon peserta Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain kepada ketua Tim Penguji.

(1) Tahapan pelaksanaan Uji Kompetensi pengangkatan pertama sebagai berikut: a. Tim Penguji melaksanakan Uji Kompetensi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a; b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional mengumumkan hasil Uji Kompetensi secara elektronik melalui sistem informasi; dan c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional menerbitkan sertifikat hasil Uji Kompetensi bagi peserta yang dinyatakan memenuhi kompeten. (2) Sertifikat hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam hal peserta Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain untuk mengisi kebutuhan jenjang JF PID Ahli Pertama, JF PID Ahli Muda atau JF PID Ahli Madya dinyatakan belum memenuhi standar kelulusan, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional menyampaikan surat keterangan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Unit Organisasi, pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal, atau Kepala Perwakilan. (2) Peserta Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan kembali untuk diikutsertakan dalam Uji Kompetensi berikutnya.

(1) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional menyampaikan sertifikat hasil Uji Kompetensi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Unit Organisasi, pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal, atau Kepala Perwakilan. (2) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional menyampaikan salinan sertifikat hasil Uji Kompetensi yang telah dilegalisasi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia. (3) Salinan sertifikat hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai salah satu syarat dalam penetapan keputusan pengangkatan dalam JF PID melalui perpindahan dari jabatan lain untuk mengisi kebutuhan jenjang PID Ahli Pertama, PID Ahli Muda, atau PID Ahli Madya.

Uji Kompetensi pengangkatan JF PID melalui penyesuaian dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan PNS dalam JF PID melalui penyesuaian.

Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang JF PID Ahli Muda dilaksanakan untuk PID Ahli Pertama yang telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diangkat dalam jenjang JF PID Ahli Muda.

Persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang dalam JF PID Ahli Muda sebagai berikut: a. diusulkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani kepegawaian pada Unit Organisasi atau pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal atau Kepala Perwakilan; b. telah diangkat dalam jenjang JF PID Ahli Pertama paling singkat 3 (tiga) tahun dan/atau telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;

c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional jenjang JF PID Ahli Muda yang dibuktikan dengan sertifikat; d. penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; e. tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin; dan f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang JF PID Ahli Muda terdiri atas: a. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; b. fotokopi surat keputusan dalam jenjang JF PID Ahli Pertama; c. fotokopi penetapan angka kredit terakhir; d. fotokopi penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir yang ditandatangani oleh pejabat penilai dan atasan pejabat penilai; dan e. fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan fungsional PID jenjang JF PID Ahli Muda.

Tahapan pengusulan calon peserta Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang JF PID Ahli Muda sebagai berikut: a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional mengumumkan jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang JF PID Ahli Muda; b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani kepegawaian pada Unit Organisasi atau pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal atau Kepala Perwakilan mengusulkan calon peserta Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang JF PID Ahli Muda kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional, dengan

melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional memverifikasi dan memvalidasi dokumen persyaratan calon peserta Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang JF PID Ahli Muda; dan d. dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional menyampaikan usulan calon peserta Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang JF PID Ahli Muda kepada ketua Tim Penguji untuk dilakukan Uji Kompetensi.

(1) Tahapan pelaksanaan Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang dalam JF PID Ahli Muda sebagai berikut: a. Tim Penguji melaksanakan Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang JF PID Ahli Muda sesuai jadwal pelaksanaan yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a; b. berdasarkan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional mengumumkan hasil Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang JF PID Ahli Muda; dan c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional menerbitkan sertifikat hasil Uji Kompetensi bagi peserta yang dinyatakan memenuhi standar kelulusan. (2) Format sertifikat hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam hal peserta Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang dalam JF PID Ahli Muda dinyatakan belum memenuhi standar kelulusan, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional menyampaikan hasil Uji Kompetensi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama atau Kepala Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b. (2) Peserta Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang dalam JF PID Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan kembali untuk diikutsertakan dalam Uji Kompetensi berikutnya.

(1) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional menerbitkan sertifikat hasil Uji Kompetensi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama atau Kepala Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b. (2) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional menyampaikan salinan sertifikat hasil Uji Kompetensi yang telah dilegalisasi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia sebagai salah satu syarat penetapan keputusan pengangkatan promosi kenaikan jenjang dalam JF PID Ahli Muda.

Ketentuan mengenai Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang JF PID Ahli Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Uji Kompetensi kenaikan jenjang JF PID Ahli Madya.

Materi Uji Kompetensi pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan promosi terdiri atas: a. Kompetensi Teknis; b. Kompetensi Manajerial; dan c. Kompetensi Sosial Kultural.

(1) Standar kelulusan Uji Kompetensi pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain dan promosi merujuk pada nilai JPM total. (2) Nilai JPM total paling rendah 70% (tujuh puluh persen) disebut kompeten. (3) Nilai JPM total di bawah 70% (tujuh puluh persen) disebut belum kompeten.

Pedoman perhitungan standar kelulusan Uji Kompetensi pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan promosi tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Unit jabatan pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional melakukan evaluasi pelaksanaan Uji Kompetensi dan dapat melibatkan organisasi profesi JF PID. (2) Evaluasi pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengukuran kesesuaian metode Uji Kompetensi; b. sarana dan prasarana; dan

c. pemanfaatan hasil Uji Kompetensi untuk pengembangan kompetensi. (3) Pelaksanaan evaluasi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan. (4) Unit jabatan pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional melaporkan evaluasi pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat yang Berwenang.

Uji Kompetensi pengangkatan PNS dalam JF PID mulai dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2019

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RETNO L.P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA