Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2019 tentang KONSULTAN MANAJEMEN KESEHATAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Konsultan Manajemen Kesehatan adalah tenaga yang mempunyai kompetensi profesional dalam menyediakan jasa konsultansi keahlian tertentu di bidang manajemen kesehatan.
2. Sertifikat Kompetensi Konsultan Manajemen Kesehatan yang selanjutnya disebut Sertifikat Kompetensi adalah bukti tertulis tingkat penguasaan kompetensi atas keahlian dan jenjang/level bidang manajemen kesehatan.
3. Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian Sertifikat Kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja yang bersifat nasional, khusus maupun internasional.
4. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Konsultan Manajemen Kesehatan yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi dan kualifikasi tertentu lain untuk menjalankan pekerjaan sebagai Konsultan Manajemen Kesehatan.
5. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Konsultan Manajemen Kesehatan yang telah diregistrasi.
6. Surat Tanda Registrasi Sementara yang selanjutnya disingkat STRS adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri untuk jangka waktu tertentu kepada Konsultan Manajemen Kesehatan warga negara asing yang telah diregistrasi.
7. Kerangka Kualifikasi Nasional INDONESIA adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta

pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 9. Organisasi Profesi Konsultan Manajemen Kesehatan yang selanjutnya disebut Organisasi Profesi adalah wadah berkumpul dan bernaungnya Konsultan Manajemen Kesehatan.

(1) Klasifikasi Konsultan Manajemen Kesehatan terdiri atas: a. Konsultan Manajemen Kesehatan Pratama; b. Konsultan Manajemen Kesehatan Madya; dan c. Konsultan Manajemen Kesehatan Utama. (2) Konsultan Manajemen Kesehatan Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki kualifikasi pendidikan dan/atau keterampilan paling rendah setingkat level 7 (tujuh) berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional INDONESIA. (3) Konsultan Manajemen Kesehatan Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki kualifikasi pendidikan dan/atau keterampilan paling rendah setingkat level 8 (delapan) berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional INDONESIA. (4) Konsultan Manajemen Kesehatan Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memiliki kualifikasi pendidikan dan/atau keterampilan paling rendah setingkat level 9 (sembilan) berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional INDONESIA.

(1) Dalam menjalankan pekerjaannya, Konsultan Manajemen Kesehatan dapat dibantu oleh asisten Konsultan Manajemen Kesehatan. (2) Asisten Konsultan Manajemen Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. asisten junior Konsultan Manajemen Kesehatan; dan b. asisten senior Konsultan Manajemen Kesehatan.

(1) Setiap Konsultan Manajemen Kesehatan wajib memiliki Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi Konsultan Manajemen Kesehatan. (2) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah lulus uji kompetensi yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi Konsultan Manajemen Kesehatan. (3) Lembaga sertifikasi profesi Konsultan Manajemen Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang telah memiliki lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap Konsultan Manajemen Kesehatan yang akan menjalankan pekerjaan konsultansi Manajemen Kesehatan di INDONESIA wajib memiliki STR. (2) Dalam rangka memperoleh STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Konsultan Manajemen Kesehatan harus mengajukan permohonan kepada Menteri dengan

melampirkan: a. formulir Registrasi; b. fotokopi Sertifikat Kompetensi; c. melampirkan pas foto ukuran 4x6 (empat kali enam); d. surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktik; e. membuat surat pernyataan mematuhi etika profesi dan peraturan perundang-undangan; dan f. rekomendasi oleh Organisasi Profesi. (3) Menteri menerbitkan STR bagi Konsultan Manajemen Kesehatan yang telah memenuhi persyaratan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap. (4) Dalam menerbitkan STR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri dapat mendelegasikan kepada pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Kesehatan.

(1) STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara nasional. (2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (3) Perpanjangan STR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan disertai: a. formulir Registrasi ulang; b. fotokopi STR yang masih berlaku; c. fotokopi Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku; d. surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktik; e. rekomendasi dari Organisasi Profesi; dan f. melampirkan pas foto terbaru ukuran 4x6 (empat kali enam).

STR tidak berlaku apabila: a. habis masa berlakunya; b. atas permintaan yang bersangkutan; c. yang bersangkutan meninggal dunia; atau d. dicabut atas dasar peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam hal Konsultan Manajemen Kesehatan warga negara INDONESIA mendapatkan sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi luar negeri, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memenuhi persyaratan lulus evaluasi kompetensi. (2) Evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi Konsultan Manajemen Kesehatan.

(1) Konsultan Manajemen Kesehatan warga negara asing yang akan didayagunakan sebagai Konsultan Manajemen Kesehatan di INDONESIA wajib memiliki STRS. (2) Dalam rangka memperoleh STRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap konsultan manajemen kesehatan warga negara asing harus mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan: a. formulir Registrasi; b. fotokopi Sertifikat Kompetensi; c. melampirkan pas foto ukuran 4x6 (empat kali enam); d. surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktik; dan e. membuat surat pernyataan mematuhi etika profesi dan peraturan perundang-undangan. (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperoleh setelah lulus evaluasi kompetensi

yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi Konsultan Manajemen Kesehatan yang ditunjuk oleh Menteri. (4) Menteri menerbitkan STRS bagi Konsultan Manajemen Kesehatan warga negara asing yang telah memenuhi persyaratan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap. (5) Dalam menerbitkan STRS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri dapat mendelegasikan kepada pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Kesehatan.

STRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

Ketentuan mengenai pendayagunaan Konsultan Manajemen Kesehatan Warga Negara Asing dan bidang pekerjaannya diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Konsultan Manajemen Kesehatan dalam memberikan jasa konsultansi harus sesuai dengan kompetensi dan keahlian yang dimiliki. (2) Jasa konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk bidang: a. manajemen fasilitas kesehatan; b. manajemen kesehatan masyarakat; c. manajemen administrasi kesehatan; dan d. manajemen penunjang kesehatan.

(3) Bidang manajemen fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas jenis: a. manajemen fasilitas kesehatan tingkat pertama; b. manajemen fasilitas kesehatan tingkat rujukan; dan c. manajemen fasilitas kesehatan lainnya. (4) Bidang manajemen kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas jenis: a. manajemen kesehatan reproduksi; b. manajemen gizi masyarakat; c. manajemen promosi kesehatan; d. manajemen keselamatan dan kesehatan kerja; e. manajemen pengendalian penyakit; f. manajemen kesehatan lingkungan; dan g. manajemen kesehatan masyarakat lainnya. (5) Bidang manajemen administrasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas jenis: a. manajemen kebijakan kesehatan; b. manajemen pembiayaan kesehatan; dan c. manajemen administrasi kesehatan lainnya. (6) Bidang manajemen penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas jenis: a. manajemen penelitian kesehatan; b. manajemen teknologi peralatan kesehatan; c. manajemen pelayanan kefarmasian; d. manajemen informasi kesehatan; e. manajemen sarana prasarana kesehatan; f. manajemen hukum kesehatan; g. manajemen industri farmasi; h. manajemen industri alat kesehatan; i. manajemen sumber daya manusia kesehatan; j. manajemen kedaruratan dan bencana bidang kesehatan; dan k. manajemen penunjang kesehatan lainnya. (7) Dalam memenuhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan di bidang konsultansi

manajemen kesehatan, Menteri dapat MENETAPKAN bidang dan jenis Konsultan Manajemen Kesehatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6).

(1) Konsultan Manajemen Kesehatan Pratama berwenang memberikan jasa konsultansi di bidang manajemen kesehatan secara umum sesuai dengan kompetensi teknis dan pengalaman kerjanya. (2) Konsultan Manajemen Kesehatan Madya berwenang: a. memberikan jasa konsultansi yang menjadi kewenangan Konsultan Manajemen Kesehatan Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. memberikan jasa konsultansi secara lebih spesifik terbatas dalam beberapa jenis manajemen kesehatan yang dapat dipilih dari bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, bidang Kesehatan Masyarakat, bidang Administrasi Kesehatan atau bidang Penunjang Kesehatan, sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. (3) Konsultan Manajemen Kesehatan Utama berwenang: a. memberikan jasa konsultansi yang menjadi kewenangan Konsultan Manajemen Kesehatan Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan b. memberikan jasa konsultansi secara lebih spesifik di masing-masing bidang manajemen kesehatan, sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.

(1) Setiap Konsultan Manajemen Kesehatan dalam menjalankan profesinya mempunyai kewajiban meliputi: a. memberikan jasa konsultansi sesuai dengan kompetensi dan tingkat keahliannya; b. mematuhi kode etik Konsultan Manajemen Kesehatan; c. mematuhi standar profesi Konsultan Manajemen Kesehatan; d. mengikuti kegiatan pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya yang diselenggarakan oleh Organisasi Profesi dalam rangka pengembangan profesional berkelanjutan; e. menyampaikan laporan tahunan Konsultan Manajemen Kesehatan kepada Menteri melalui pejabat yang ditunjuk; dan f. memberitahukan secara tertulis setiap perubahan pada nama dan alamat rumah atau kantor kepada Menteri. (2) Konsultan Manajemen Kesehatan dalam menjalankan profesinya mempunyai hak meliputi: a. memperoleh imbalan atas jasa konsultansi yang diberikan; dan b. memperoleh akses terhadap data dan informasi sesuai dengan lingkup pekerjaan sebagai Konsultan Manajemen Kesehatan.

(1) Konsultan Manajemen Kesehatan dilarang memberikan jasa konsultansi di luar kompetensi dan keahliannya. (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsultan Manajemen Kesehatan yang berpendidikan tenaga kesehatan dilarang menjalankan praktik tenaga kesehatan tanpa memiliki izin praktik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap Konsultan Manajemen Kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi administratif oleh Menteri melalui Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. pencabutan sementara STR atau STRS apabila tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/atau c. pencabutan STR atau STRS dikenakan apabila tidak mengindahkan pencabutan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b. (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan STR atau STRS.

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan berdasarkan:

a. pengaduan; b. rekomendasi gubernur atau bupati/walikota; c. rekomendasi Organisasi Profesi; atau d. laporan hasil pembinaan dan pengawasan Konsultan Manajemen Kesehatan.

(1) Pengaduan disampaikan kepada Menteri melalui Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan disertai dengan identitas dan ditandatangani oleh pengadu. (2) Rekomendasi gubernur atau bupati/walikota, rekomendasi Organisasi Profesi, dan laporan hasil pembinaan dan pengawasan Konsultan Manajemen Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b sampai dengan huruf d ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan disampaikan kepada Menteri melalui Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. (3) Pengaduan, rekomendasi gubernur atau bupati/walikota, rekomendasi Organisasi Profesi, dan laporan hasil pembinaan dan pengawasan Konsultan Manajemen Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 paling sedikit memuat: a. identitas Konsultan Manajemen Kesehatan; b. keterangan yang memuat fakta, data, terjadinya pelanggaran; dan c. dokumen atau alat bukti terjadinya pelanggaran.

Menteri melalui Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan melakukan pemeriksaan terhadap pengaduan, rekomendasi gubernur atau bupati/walikota, dan laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administratif ditetapkan oleh Menteri.

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, dan bupati/walikota dapat melibatkan Organisasi Profesi. (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. Menteri, dapat mengenakan sanksi administratif kepada Konsultan Manajemen Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. b. gubernur, dan bupati/walikota dapat memberikan rekomendasi pengenaan sanksi administratif kepada Konsultan Manajemen Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tenaga ahli bidang kesehatan, tenaga pendampingan atau tenaga yang bergerak di bidang konsultan manajemen kesehatan yang telah melaksanakan praktik sebagai konsultan tetap dapat menjalankan praktiknya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini

paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2019 ...

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2019 ...

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA