Peraturan Menteri Nomor p-36-menhut-ii-2012 Tahun 2012 tentang TATA CARA PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN DANA BERGULIR UNTUK KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

2. Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan yang selanjutnya disingkat Pusat P2H adalah satuan kerja Kementerian Kehutanan yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum untuk pembiayaan pembangunan hutan.

3. Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Pusat P2H untuk penguatan modal usaha dalam rangka kegiatan RHL, dengan karakteristik disalurkan, dikembalikan, dan digulirkan kembali kepada Penerima Fasilitas Dana Bergulir lainnya.

4. Fasilitas Dana Bergulir, yang selanjutnya disingkat FDB adalah fasilitas dana yang diberikan dalam bentuk skema pinjaman, bagi hasil dan syariah untuk kegiatan RHL.

5. Fasilitas Dana Bergulir Pinjaman, yang selanjutnya disebut FDB Pinjaman adalah dana bergulir yang diberikan dalam bentuk pinjaman dari Pusat P2H kepada Penerima FDB dalam rangka kegiatan RHL, dengan kewajiban mengembalikan pinjaman beserta bunganya.

6. Fasilitas Dana Bergulir Bagi Hasil, yang selanjutnya disebut FDB Bagi Hasil adalah dana bergulir yang diberikan untuk pembiayaan kerjasama skema Bagi Hasil antara Pusat P2H dengan Penerima FDB dalam rangka kegiatan RHL, dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba/keuntungan.

7. Fasilitas Dana Bergulir Syariah, yang selanjutnya disebut FDB Syariah adalah dana bergulir yang diberikan untuk pembiayaan kerjasama pola syariah antara Pusat P2H dengan Penerima FDB dalam rangka kegiatan RHL, dengan pembayaran sejumlah bagi hasil atau marjin.

8. Hutan Tanaman Industri, yang selanjutnya disingkat HTI adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.

9. Hutan Tanaman Rakyat, yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

10. Hutan Rakyat, yang selanjutnya disingkat HR adalah Hutan yang berada di luar kawasan hutan dan tumbuh di atas tanah yang dibebani hak atas tanah.

11. Hutan Kemasyarakatan, yang selanjutnya disingkat HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.

12. Hutan Desa, yang selanjutnya disingkat HD adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.

13. Hasil Hutan Bukan Kayu, yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan selain kayu dari kawasan hutan atau lahan milik.

14. Restorasi Ekosistem, yang selanjutnya disingkat RE adalah usaha untuk membangun kawasan hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengkayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepas liaran flora dan fauna

15. Silvikultur Intensif, yang selanjutnya disingkat Silin adalah teknik silvikultur untuk meningkatkan produktifitas dan menjaga keanekaragaman hutan produksi melalui penerapan teknologi rekayasa genetik dalam pemilihan jenis, manipulasi lingkungan untuk optimalisasi pertumbuhan tanaman dan pengendalian hama dan penyakit secara terpadu.

16. Kelompok Tani Hutan, yang selanjutnya disingkat KTH adalah kumpulan individu petani pemegang izin/hak atas lahan/penggarap HR, dalam suatu wadah organisasi yang tumbuh berdasarkan kebersamaan, kesamaan profesi dan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya alam dan berkeinginan untuk bekerjasama dalam rangka pengembangan usaha hutan tanaman untuk kesejahteraan anggotanya.

17. Individu petani/masyarakat setempat penerima FDB adalah individu petani/masyarakat pemegang izin/hak atas lahan/penggarap, yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan yang mata pencaharian utamanya bergantung pada hutan dan hasil hutan dengan dibuktikan surat keterangan domisili dari Kepala desa setempat.

18. Koperasi penerima FDB adalah koperasi primer yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan bergerak di bidang usaha kehutanan.

19. Penerima fasilitas dana bergulir, yang selanjutnya disebut penerima FDB adalah pihak yang sudah terikat dengan perjanjian secara notariat dengan Pusat P2H untuk menerima FDB dalam rangka kegiatan RHL dalam bentuk skema pinjaman, bagi hasil dan syariah.

20. Jangka waktu pemberian FDB adalah jangka waktu mulai penyaluran FDB kepada penerima FDB sampai penerima FDB mulai mengembalikan pinjaman, memberikan porsi bagi hasil atau melakukan pembayaran sejumlah bagi hasil/margin usahanya kepada Pusat P2H.

21. Lembaga perantara FDB Pinjaman adalah lembaga keuangan bank atau bukan bank yang ditunjuk oleh Pusat P2H sebagai pelaksana pengguliran FDB Pinjaman.

22. Pelaksana pengguliran FDB adalah Pusat P2H atau lembaga perantara yang ditunjuk oleh Pusat P2H yang bertindak sebagai pelaksana pengelolaan FDB sejak penilaian permohonan FDB, penyaluran, pengembalian FDB sampai menggulirkan kembali kepada penerima FDB lainnya.

23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab menangani pembangunan dan pemeliharaan HTI, HTR, Silin, RE, HHBK, HKm, HD dan HR.

24. Kepala Pusat P2H adalah kepala satuan kerja Kementerian Kehutanan yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum untuk pembiayaan pembangunan hutan.

Prinsip pemberian FDB adalah peningkatan pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas hutan dan perbaikan mutu lingkungan melalui kegiatan RHL, dengan persyaratan terjangkau dan prinsip kehati-hatian.

Pemberian FDB dimaksudkan untuk penguatan modal usaha dalam rangka kegiatan RHL.

Tujuan pemberian FDB untuk kegiatan RHL adalah mendukung pendanaan :

a. pembangunan dan pemeliharaan tanaman HTI; b. pembangunan dan pemeliharaan tanaman HTR; c. pembangunan dan pemeliharaan tanaman HR; d. pembangunan dan pemeliharaan tanaman HD; e. pembangunan dan pemeliharaan tanaman HKm; f. usaha pemanfaatan HHBK; g. pengayaan tegakan di hutan alam pada kawasan hutan produksi dengan teknik Silin; dan h. restorasi ekosistem.

Sasaran pemberian FDB untuk kegiatan RHL terdiri atas : a. Pelaku usaha HTI, meliputi badan usaha milik swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan koperasi pemegang izin usaha hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI); b. Pelaku usaha HTR, meliputi perorangan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman rakyat (IUPHHK- HTR) yang tergabung dalam KTH dan koperasi pemegang IUPHHK- HTR; c. Pelaku usaha HR, meliputi :

1. Pengelola HR perorangan yaitu petani pemilik lahan HR dan/ atau petani penggarap HR yang mengerjakan lahan HR atas dasar kuasa/izin pemilik lahan HR yang tergabung dalam KTH atau koperasi;
2. Pengelola HR badan usaha yaitu BUMN/BUMS/BUMD atau koperasi primer yang memiliki bidang usaha kehutanan dan memiliki hak mengelola yang diperoleh dari pemilik lahan HR. d. Pelaku usaha HD, meliputi lembaga desa atau badan usaha milik desa pemegang izin pengelolaan HD; e. Pelaku usaha HKm, meliputi pemegang izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan, dan koperasi yang anggotanya para peserta hutan kemasyarakatan; f. Pelaku usaha pemanfaatan HHBK, meliputi perorangan, koperasi, dan BUMN/BUMS/BUMD yang berusaha dibidang pemanfaatan/ pemungutan HHBK di dalam areal pemegang izin atau lahan milik;

g. Pelaku Silin, meliputi badan usaha berbadan hukum pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam (IUPHHK-HA); h. Pelaku RE meliputi badan usaha berbadan hukum pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam (IUPHHK-RE).

(1) Menteri bertanggungjawab dari segi manfaat layanan yang dihasilkan atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemberian FDB untuk kegiatan RHL. (2) Dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemberian FDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mendelegasikan kepada Kepala Pusat P2H.

Dalam pelaksanaan pemberian FDB untuk RHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pelaksana Pengguliran FDB menerapkan Prinsip Tepat Pelaku, Tepat Lokasi, Tepat Kegiatan, dan Tepat Penyaluran dan Pengembalian (Prinsip 4T) serta mekanisme penyaluran secara bertahap.

Pemberian FDB dilakukan dengan menggunakan : a. Skema Pinjaman; b. Skema Bagi Hasil; c. Pola Syariah.

(1) Untuk meningkatkan pelayanan pemberian FDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Pusat P2H dapat mengembangkan alternatif jenis-jenis layanan FDB. (2) Pengembangan jenis layanan FDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan : a. kebutuhan atau permasalahan permodalan yang dihadapi dalam kegiatan RHL; b. kemampuan sumberdaya yang dimiliki Pusat P2H; c. kelangsungan FDB yang dikelola oleh Pusat P2H.

(3) Dalam hal pengembangan jenis layanan FDB Pola Syariah, tetap harus mempertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ketentuan hukum syariah.

(1) Penyaluran FDB dapat dilakukan dengan Pola Penyaluran : a. Tanpa Lembaga Perantara: atau b. Dengan Lembaga Perantara. (2) Pola Penyaluran Tanpa Lembaga Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberlakukan untuk Skema Pinjaman, Skema Bagi Hasil dan Pola Syariah. (3) Pola Penyaluran dengan Lembaga Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan hanya untuk Skema Pinjaman.

(1) Dalam hal penyaluran FDB menggunakan Pola Penyaluran Tanpa Lembaga Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), maka Pusat P2H bertindak sebagai pelaksana pengguliran FDB. (2) Dalam hal penyaluran FDB menggunakan Pola Penyaluran dengan Lembaga Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), maka lembaga perantara bertindak sebagai pelaksana pengguliran FDB.

(1) Terhadap lembaga perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berlaku ketentuan : a. merupakan lembaga keuangan bank atau bukan bank; dan b. dalam operasional layanannya, lembaga perantara tunduk kepada akad perjanjian kerjasama antara Pusat P2H dengan lembaga perantara tersebut. (2) Penunjukan lembaga perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Pusat P2H dan didasarkan pada pertimbangan : a. memiliki kemampuan, pengalaman dan bersedia ditunjuk sebagai lembaga perantara; b. memiliki akses langsung dengan penerima FDB; c. menawarkan harga jasa yang wajar sebagai lembaga perantara; dan d. mendukung pengembangan lembaga keuangan mikro di pedesaan yang dapat mendorong usaha RHL.

(1) Penyaluran FDB dilakukan secara bertahap. (2) Kepala Pusat P2H MENETAPKAN pentahapan penyaluran FDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :

a. jenis layanan FDB; b. aspek teknis usaha dan kegiatan RHL; c. kemampuan penerima FDB dalam mengembalikan FDB; dan d. Kesinambungan dan keseimbangan tahap penyaluran FDB.

(1) FDB Pinjaman dapat diberikan kepada pelaku usaha HTI, pelaku usaha HTR, pelaku usaha HD, pelaku usaha HKm, pelaku usaha pemanfaatan HHBK, pelaku Silin dan pelaku RE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kecuali huruf c. (2) Selain yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), FDB Pinjaman juga dapat diberikan kepada Pengelola HR Perorangan yang tergabung dalam KTH atau koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 1).

(1) Pemohon FDB pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus memenuhi persyaratan berupa : a. bukti kepemilikan izin yaitu IUPHHK-HTI, IUPHHK-HTR, Izin pengelolaan HD, IUPHKm, IUPHHBK, IUPHHK- Silin, atau IUPHHK-HA-RE beserta dengan rencana kerjanya yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang bagi pelaku usaha HTI, HTR, HD, HKm, pemanfaatan HHBK di areal izin, pelaku Silin atau RE; b. bukti kepemilikan lahan atau bukti kepemilikan hak kelola lahan yang diperoleh dari pemilik lahan bagi Pengelola HR Perorangan atau Pelaku Usaha Pemanfaatan HHBK di lahan milik; c. jaminan atau agunan berupa aset (kebendaan dan/ atau non kebendaan) minimal senilai 125% dari pinjaman yang dimohon dan diikat secara fiducia dan/atau hak tanggungan bagi pelaku usaha HTI, pelaku Silin dan pelaku RE; d. jaminan atau agunan berupa tegakan hasil pembangunan tanaman atau dokumen izin usaha pemanfaatan/pengelolaan bagi pelaku usaha HTR, HD, HKm, pemanfaatan HHBK; e. jaminan atau agunan berupa tegakan hasil pembangunan tanaman atau dokumen kepemilikan lahan atau hak mengelola lahan bagi Pengelola HR Perorangan atau Pelaku Usaha Pemanfaatan HHBK di lahan milik; (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka penerapan prinsip pemberian FDB sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, pelaksana pengguliran FDB dapat menambahkan persyaratan untuk pemohon FDB Pinjaman. (3) Penilaian aset dan/atau jaminan kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan oleh Pelaksana Pengguliran FDB Pinjaman. (4) Dalam hal diperlukan, penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga.

(1) Dalam hal menggunakan Pola Penyaluran dengan Lembaga Perantara, kesepakatan kerjasama antara Kepala Pusat P2H dengan kepala lembaga perantara FDB Pinjaman dituangkan dalam perjanjian kerjasama. (2) Perjanjian pinjaman antara penerima FDB Pinjaman dengan Kepala Pusat P2H atau dengan kepala lembaga perantara FDB Pinjaman dituangkan dalam perjanjian pinjaman di hadapan notaris.

(1) Bunga pinjaman diusulkan oleh Menteri kepada Menteri Keuangan dalam usulan tarif pinjaman sebagai dasar penetapan tarif oleh Menteri Keuangan. (2) Usulan bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan : a. daya beli dan/atau kemampuan penerima FDB dalam mengembalikan pinjaman; b. kelangsungan layanan FDB; c. persaingan usaha yang sehat; dan/atau d. azas keadilan. (3) Penerima FDB Pinjaman wajib mengembalikan pinjaman sesuai batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian pinjaman disertai bunga dan denda. (4) Biaya - biaya yang timbul sehubungan dengan adanya perjanjian pinjaman yaitu antara lain biaya notaris dan materai menjadi beban Penerima Pinjaman.

(1) Penerapan skema Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempertimbangkan :

a. kelangsungan layanan Pusat P2H dalam penyediaan FDB; b. peningkatan kesejahteraan petani penggarap pelaksana RHL; c. peningkatan gairah usaha RHL; dan d. peningkatan luas areal RHL.

(2) Bentuk skema Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bagi pendapatan (revenue sharing) yaitu bagi hasil dilakukan terhadap pendapatan usaha (tanpa dikurangi biaya). (3) Pembiayaan kerjasama skema Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keseluruhannya berasal dari Pusat P2H.

(1) FDB Bagi Hasil dapat diberikan kepada pelaku usaha HTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan pelaku usaha pemanfaatan HHBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f. (2) Selain yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), FDB Bagi Hasil juga dapat diberikan kepada Pengelola HR Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2).

(1) Pemohon FDB Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus memenuhi persyaratan berupa: a. memiliki bukti kepemilikan izin yaitu IUPHHK-HTI atau IUPHHBK dengan rencana kerjanya yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang bagi pelaku usaha HTI atau pemanfaatan HHBK di areal izin; b. memiliki bukti kepemilikan hak mengelola HR yang diperoleh dari pemilik HR bagi pengelola HR Badan Usaha; c. memiliki bukti kepemilikan lahan atau hak mengelola lahan yang diperoleh dari pemilik lahan bagi pelaku usaha pemanfaatan HHBK pada lahan milik; d. untuk kerjasama bagi hasil yang dimulai dari awal usaha dengan biaya keseluruhan dari Pusat P2H, memiliki jaminan atau agunan berupa aset yang dimiliki (kebendaan dan/ atau non kebendaan) minimal senilai 125% dari nilai pembiayaan FDB Bagi Hasil yang diterima dan diikat secara fiducia dan/atau hak tanggungan bagi pelaku usaha HTI atau pengelola HR badan usaha; e. untuk kerjasama bagi hasil yang dimulai dari awal usaha dengan biaya keseluruhan dari Pusat P2H, memiliki jaminan atau agunan berupa tegakan hasil pembangunan tanaman atau kepemilikan izin usaha pemanfaatan atau hak mengelola lahan bagi pelaku usaha pemanfaatan HHBK;

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka penerapan prinsip pemberian FDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pelaksana pengguliran FDB dapat menambahkan persyaratan untuk pemohon FDB Bagi Hasil. (3) Untuk kerjasama bagi hasil dimana calon penerima FDB Bagi Hasil telah membangun tanaman atas biaya sendiri, maka tanaman tersebut dapat dijadikan sebagai agunan. (4) Penilaian aset dan/atau jaminan kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan ayat (3) dilakukan oleh Kepala Pusat P2H. (5) Dalam hal diperlukan, penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga.

(1) Perjanjian kerjasama bagi hasil antara Kepala Pusat P2H dengan penerima FDB Bagi Hasil dituangkan dalam perjanjian kerjasama bagi hasil di hadapan notaris. (2) Dalam pelaksanaannya, penerima FDB Bagi Hasil harus melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang dipandang dapat memberikan kontribusi positip terhadap pencapaian target usaha dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

(1) Porsi Bagi Hasil minimal yang diterima oleh Pusat P2H diusulkan oleh Menteri kepada Menteri Keuangan dalam usulan tarif bagi hasil sebagai dasar penetapan tarif oleh Menteri Keuangan. (2) Usulan porsi bagi hasil yang diterima oleh Pusat P2H sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar 35% dari pendapatan kerjasama bagi hasil. (3) Usulan porsi bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempertimbangkan : a. daya beli dan/atau kemampuan penerima FDB dalam memenuhi kewajiban; b. peran dan kontribusi masing-masing pihak; c. kelangsungan layanan FDB; dan/atau d. azas keadilan dan saling menguntungkan antar para pihak yang terlibat dalam kerjasama bagi hasil. (4) Penerima FDB Bagi Hasil wajib membayar sejumlah bagi hasil dari pendapatan usaha kepada Pusat P2H dan para pihak yang terlibat dalam kerjasama sesuai porsi dan batas waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama bagi hasil.

(5) Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan adanya perjanjian kerjasama bagi hasil antara Kepala Pusat P2H dengan Penerima FDB Bagi Hasil dan para pihak lainnya yang terlibat, antara lain biaya notaris dan materai menjadi beban Penerima FDB Bagi Hasil.

(1) Penerapan Pola Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) serta memperhatikan nilai-nilai budaya dan keyakinan masyarakat sasaran penerima FDB. (2) Bentuk Pola Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jual beli (murabahah) dan/ atau penyertaan modal (musyarakah).

(1) FDB Syariah dapat diberikan kepada pelaku usaha HTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan pelaku usaha pemanfaatan HHBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f. (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), FDB Syariah juga dapat diberikan kepada Pengelola HR Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2).

(1) Pemohon FDB Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi persyaratan berupa : a. bukti kepemilikan izin yaitu IUPHHK-HTI atau IUPHHBK dengan rencana kerjanya yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang bagi pelaku usaha HTI atau pemanfaatan HHBK di areal izin; b. bukti kepemilikan hak mengelola HR yang diperoleh dari pemilik HR bagi pengelola HR Badan Usaha; c. bukti kepemilikan lahan atau hak mengelola lahan yang diperoleh dari pemilik lahan bagi pelaku usaha pemanfaatan HHBK pada lahan milik; d. jaminan atau agunan berupa aset yang dimiliki (kebendaan dan/ atau non kebendaan) minimal senilai 125% dari nilai pembiayaan FDB Syariah yang diterima dan diikat secara fiducia dan/atau hak tanggungan bagi pelaku usaha HTI atau pengelola HR Badan Usaha; e. jaminan atau agunan berupa tegakan hasil pembangunan tanaman atau kepemilikan izin usaha pemanfaatan atau hak mengelola lahan bagi pelaku usaha pemanfaatan HHBK.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka penerapan prinsip pemberian FDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pelaksana pengguliran FDB dapat menambahkan persyaratan untuk pemohon FDB Syariah. (3) Penilaian aset dan/atau jaminan kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilakukan oleh Kepala Pusat P2H. (4) Dalam hal diperlukan, penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga.

(1) Perjanjian pola syariah antara Kepala Pusat P2H dengan penerima FDB Syariah dituangkan dalam perjanjian syariah di hadapan notaris. (2) Dalam pelaksanaannya, penerima FDB syariah dapat melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang dipandang mampu memberikan kontribusi positip terhadap pencapaian target usaha dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

(1) Marjin dan pendapatan minimal yang diterima oleh Pusat P2H diusulkan oleh Menteri kepada Menteri Keuangan dalam usulan tarif pola syariah sebagai dasar penetapan tarif oleh Menteri Keuangan. (2) Usulan marjin dan porsi pendapatan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan : a. daya beli dan kemampuan membayar kewajiban dari penerima FDB syariah; b. kelangsungan layanan FDB; c. azas keadilan dan saling menguntungkan antar para pihak yang terlibat dalam kerjasama pola syariah. (3) Mekanisme penetapan marjin atau porsi pendapatan dan lainnya terkait dengan pola syariah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pusat P2H dan penerima FDB sesuai dengan hukum syariah. (4) Penerima FDB Syariah wajib membayar sejumlah marjin atau porsi pendapatan kepada Pusat P2H dan para pihak yang terlibat dalam kerjasama sesuai marjin atau porsi yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama syariah. (5) Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan adanya perjanjian kerjasama syariah antara Kepala Pusat P2H dengan Penerima FDB Syariah dan para pihak lainnya yang terlibat, antara lain biaya notaris dan materai menjadi beban Penerima FDB Syariah.

(1) Jangka waktu pemberian FDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, paling lama 8 tahun; (2) Penetapan jangka waktu pemberian FDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelaksana pengguliran FDB dengan mempertimbangkan: a. jenis layanan FDB; b. aspek teknis usaha dan kegiatan RHL; c. kemampuan mengembalikan FDB; dan/atau d. kelangsungan FDB yang dikelola oleh Pusat P2H.

(1) Batas maksimal pemberian FDB untuk mendukung usaha HTI, SILIN dan RE adalah 40 % (empat puluh per seratus) dari biaya yang direncanakan pada areal efektif dengan ketentuan maksimal 3.000 (tiga ribu) hektar dikalikan biaya kegiatan per hektar yang dapat difasilitasi oleh Pusat P2H. (2) Batas maksimal pemberian FDB untuk mendukung usaha HTR, HD, HKm dan usaha pemanfaatan HHBK adalah 300 (tiga ratus) hektar dikalikan biaya kegiatan per hektar yang dapat difasilitasi oleh Pusat P2H. (3) Batas maksimal pemberian FDB untuk mendukung usaha HR adalah 80.000 (delapan puluh ribu) pohon dikalikan biaya per pohon yang dapat difasilitasi oleh Pusat P2H.

(1) Biaya kegiatan per hektar atau per pohon yang dapat difasilitasi oleh Pusat P2H sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat P2H. (2) Penetapan biaya kegiatan per hektar atau per pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada standar teknis dan biaya satuan kegiatan yang ditetapkan Direktur Jenderal.

(1) Dalam hal terdapat perkembangan teknologi budidaya tanaman hutan dan pengembangan jasa layanan Pusat P2H yang belum ditetapkan dalam standar teknis dan biaya satuan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), maka Kepala Pusat P2H dapat MENETAPKAN biaya kegiatan per hektar atau per pohon berdasarkan :

a. pertimbangan teknis penilaian proposal permohonan FDB dari Direktur Jenderal atau Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan; dan /atau b. penilaian terhadap biaya satuan kegiatan yang digunakan dalam proposal permohonan FDB. (2) Penilaian terhadap biaya satuan kegiatan sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan pada hasil survey harga pasar setempat yang dilakukan oleh Pusat P2H atau instansi lain yang kompeten.

(1) Dalam hal kinerja penerima FDB dinilai baik oleh pelaksana pengguliran FDB, maka batas maksimal pemberian FDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat ditingkatkan, baik volume maupun jenis layanan pemberian FDB. (2) Peningkatan batas maksimal pemberian FDB sebagimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk lokasi RHL yang berbeda dengan lokasi RHL sebelumnya.

(1) Pemohon FDB Pinjaman, Bagi Hasil atau Syariah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Pusat P2H dengan dilampiri proposal. (2) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pusat P2H melakukan penilaian proposal berdasarkan pedoman penilaian proposal yang ditetapkan oleh Kepala Pusat P2H. (3) penilaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan verifikasi dan klarifikasi lapangan. (4) Dalam hal diperlukan, Pusat P2H dapat menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penilaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan mengacu pada pedoman penilaian proposal yang ditetapkan oleh Kepala Pusat P2H. (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) memenuhi kriteria penilaian, Kepala Pusat P2H menerbitkan persetujuan prinsip.

(6) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat : a. identitas penerima FDB; b. jenis layanan dan skema FDB; c. lokasi kegiatan RHL yang dibiayai dari FDB; d. FDB maksimal yang disetujui; dan e. informasi tentang ketentuan FDB. (7) Setelah menerbitkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Pusat P2H menindaklanjuti dengan menerbitkan penawaran FDB dan keputusan pemberian FDB yang disampaikan kepada pemohon. (8) Dalam hal penawaran FDB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterima oleh pemohon, selanjutnya pemohon menandatangani penawaran tersebut dan menyampaikan kembali kepada Kepala Pusat P2H sebagai dasar dalam penerbitan keputusan pemberian FDB. (9) Setelah menerima penawaran FDB yang telah ditanda tangani oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Pusat P2H menerbitkan keputusan pemberian FDB yang paling sedikit memuat : a. identitas Penerima FDB; b. jenis layanan dan atau skema FDB; c. lokasi kegiatan; d. jumlah FDB; dan e. ketentuan FDB. (10) Keputusan pemberian FDB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian antara pemohon FDB dengan Kepala Pusat P2H secara notariil. (11) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak memenuhi kriteria penilaian, Kepala Pusat P2H menerbitkan surat penolakan.

(1) Penerima FDB Pinjaman, Bagi Hasil atau Syariah membuka rekening pada lembaga keuangan bank yang ditunjuk oleh Pusat P2H. (2) Penyaluran FDB oleh Kepala Pusat P2H dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan dalam akte perjanjian.

(3) Penyaluran tahap pertama dilakukan setelah penandatangan perjanjian dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pinjaman, bagi hasil atau syariah. (4) Penyaluran untuk tiap tahap berikutnya dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja penerima FDB oleh Pusat P2H atau dapat menggunakan jasa pihak ketiga. (5) Dalam hal hasil evaluasi kinerja penerima FDB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian, Kepala Pusat P2H berhak menunda atau menghentikan penyaluran FDB tahap berikutnya. (6) Dalam hal penerima FDB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah mampu memenuhi kinerja sesuai dengan ketentuan dalam akte perjanjian, Kepala Pusat P2H dapat melanjutkan penyaluran FDB untuk tahap berikutnya. (7) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman penyaluran FDB ditetapkan oleh Kepala Pusat P2H.

Penyaluran FDB pinjaman, bagi hasil atau syariah dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kepala Pusat P2H ke dalam Rekening Penerima FDB.

(1) Penerima FDB Pinjaman, Bagi Hasil atau Syariah wajib melunasi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. (2) Pelunasan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening penerima FDB ke dalam rekening pelaksana pengguliran FDB (3) Dalam hal penerima FDB tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, Kepala Pusat P2H melakukan sita jaminan atau agunan. (4) Pelaksanaan sita jaminan atau agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan jasa pihak ketiga.

(1) Pemohon FDB pinjaman mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala lembaga perantara FDB pinjaman selaku pelaksana pengguliran FDB Pinjaman dengan dilampiri dokumen yang dipersyaratkan. (2) Kepala lembaga perantara FDB pinjaman memproses permohonan FDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prosedur baku yang ditetapkan oleh kepala lembaga perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Kepala Pusat P2H menyalurkan FDB pinjaman secara bertahap kepada lembaga perantara FDB pinjaman sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerjasama antara Kepala Pusat P2H dengan kepala lembaga perantara dimaksud. (2) Penyaluran FDB pinjaman oleh lembaga perantara FDB Pinjaman kepada penerima FDB Pinjaman dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pinjaman. (3) Kepala lembaga perantara FDB Pinjaman memproses penyaluran FDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prosedur baku yang ditetapkan oleh kepala lembaga perantara FDB Pinjaman.

Penyaluran FDB pinjaman dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kepala lembaga perantara FDB Pinjaman ke dalam rekening penerima FDB pinjaman.

(1) Penerima FDB pinjaman wajib melunasi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pinjaman. (2) Dalam hal penerima FDB pinjaman tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, kepala lembaga perantara FDB pinjaman melakukan sita jaminan atau agunan.

(3) Pelaksanaan sita jaminan atau agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan jasa pihak ketiga. (4) Kepala lembaga perantara FDB Pinjaman MENETAPKAN prosedur baku pengembalian FDB.

(1) Dalam hal terjadi kahar dalam pemberian FDB, Kepala Pusat P2H atau kepala lembaga perantara FDB pinjaman sebagai pelaksana pengguliran FDB dapat melakukan tindakan penyelamatan. (2) Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penjadualan ulang, restrukturisasi dan/ atau penyitaan jaminan atau agunan. (3) Tata cara penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman permohonan, penilaian permohonan, penyaluran dan pengembalian FDB serta tata cara penunjukan lembaga perantara ditetapkan oleh Kepala Pusat P2H.

(1) Pembinaan teknis pengelolaan FDB untuk kegiatan RHL dilakukan oleh Pusat P2H dan/ atau lembaga perantara FDB pinjaman selaku pelaksana pengguliran FDB. (2) Pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan RHL dilakukan oleh Eselon I sesuai kewenangan beserta Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang membidangi Kehutanan di daerah. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan perencanaan dan penggunaan FDB berdasarkan rencana teknis yang telah ditetapkan dan pembukuannya. (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan teknis RHL berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(1) Kepala Pusat P2H wajib melakukan pengendalian penggunaan FDB. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi kinerja penerima FDB dan/ atau terhadap lembaga perantara FDB pinjaman. (3) Untuk keperluan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka penerima FDB dan lembaga perantara FDB pinjaman wajib menyampaikan laporan secara berkala dan rutin kepada Kepala Pusat P2H. (4) Monitoring kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala atau sesuai hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada setiap akhir tahap penyaluran FDB. (6) Dalam hal diperlukan, Pusat P2H dapat menggunakan jasa konsultan dalam melakukan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Terhadap pemohon pinjaman dana bergulir yang telah menerima putusan pinjaman dari Kepala Pusat P2H sampai dengan ditetapkannya peraturan ini, namun belum ada perjanjian pinjaman, maka besarnya bunga pinjaman selanjutnya menyesuaikan peraturan ini.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.09/Menhut-II/2008 dan Peraturan Kepala Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Nomor P.01/Pusat P2H-1/2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Untuk Pembiayaan Pembangunan Hutan Tanaman oleh Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Selaku Pelaksana Pengguliran Dana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2012 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN