Pasal 41

(1) Dalam hal terjadi kahar dalam pemberian FDB, Kepala Pusat P2H atau kepala lembaga perantara FDB pinjaman sebagai pelaksana pengguliran FDB dapat melakukan tindakan penyelamatan. (2) Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penjadualan ulang, restrukturisasi dan/ atau penyitaan jaminan atau agunan. (3) Tata cara penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.