Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2016 tentang KEBIJAKAN PENGIRIMAN PASUKAN MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DUNIA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pasukan adalah personel Tentara Nasional INDONESIA yang disusun dalam satuan tugas atau unit.

2. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.

3. Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia adalah Pengerahan TNI dalam melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian dengan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan/atau Lembaga Internasional resmi.

4. Pemerintah adalah Pemerintah Republik INDONESIA.

5. Menteri adalah menteri yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

6. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.

7. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintahan di bidang pertahanan.

8. Materiil adalah semua peralatan dan perlengkapan yang dibawa oleh kontingen untuk mendukung pelaksanaan tugas Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia.

9. Alat Utama Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat Alut TNI adalah alat peralatan yang digunakan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Tentara Nasional INDONESIA.

10. Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat Alutsista TNI adalah alat peralatan utama beserta pendukungnya yang merupakan suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan untuk pelaksanaan tugas pokok Tentara Nasional INDONESIA.

11. Tituler adalah gelar atau pangkat (umumnya pada militer) yang diberikan kepada seseorang di luar kalangan militer berkaitan dengan tugas yang mengharuskan adanya pejabat yang memiliki pangkat militer.

12. Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah selain Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diakui secara global/Internasional.

13. Organisasi Regional adalah Organisasi antar Pemerintah dalam suatu kawasan tertentu.

14. Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian yang selanjutnya disingkat TKMPP adalah wadah pembahasan menyiapkan perumusan kebijakan dan mengoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan partisipasi INDONESIA pada misi-misi pemeliharaan perdamaian dunia.

Peraturan Menteri ini bertujuan: a. sebagai pedoman Kemhan dan TNI dalam pengiriman Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia; dan b. mewujudkan mekanisme kerja dan koordinasi guna menunjang keberhasilan pengiriman Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia.

Kebijakan politik luar negeri INDONESIA meliputi: a. mewujudkan politik luar negeri bebas aktif yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri bangsa; b. meningkatkan peran INDONESIA di tingkat internasional, dalam pengiriman Pasukan Pemeliharaan Perdamaian Dunia; dan c. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Prinsip pelaksanaan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia: a. pengiriman Pasukan TNI dalam melaksanakan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia merupakan persetujuan Pemerintah atas dasar kebijakan politik luar negeri, sekaligus berperan sebagai duta bangsa di bidang pertahanan; b. tugas operasi pemeliharaan perdamaian dunia dilaksanakan tanpa keberpihakan di antara dua pihak yang bertikai, serta tidak sedikitpun memberatkan salah satu pihak; c. berdasarkan persetujuan dari negara setempat dan/atau kelompok yang bertikai untuk dilaksanakan misi; d. operasi pemeliharaan perdamaian dunia dilaksanakan berdasarkan legalitas resmi dari lembaga Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan atau lembaga internasional lainnya; e. penggunaan kekuatan bersenjata merupakan tindakan untuk membela diri, apabila mendapat serangan dari salah satu pihak atau dua pihak yang bertikai, sesuai dengan aturan pelibatan yang berlaku di TNI dan Perserikatan Bangsa-Bangsa; f. merebut simpati rakyat, sebagai wujud dan sikap TNI yang dilaksanakan dalam bersosialisasi guna

menciptakan kondisi aman dan tenteram di daerah misi; g. pelaksanaan operasi dilakukan secara serentak dan terpadu dalam satu kesatuan dengan menggunakan tindakan yang terukur secara profesional; dan h. pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia yang terlibat, dijamin dapat bergerak bebas di daerah misi.

Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia meliputi: a. misi pengawasan gencatan senjata dilaksanakan dalam rangka memelihara kondisi gencatan senjata dari pihak- pihak yang bersengketa sesuai dengan perjanjian gencatan senjata kedua belah pihak yang bersengketa baik di darat, laut, dan udara; b. misi pelucutan senjata dan demobilisasi dalam rangka untuk menurunkan intensitas pertikaian, mengurangi kekuatan senjata, dan menarik senjata-senjata dari pihak yang bersengketa; c. misi perlindungan keamanan dan keselamatan dalam rangka untuk menjamin keamanan dan keselamatan rakyat, pejabat sangat sangat penting/Very-Very Important Person (VVIP), pengamanan instalasi serta melindungi rakyat dari tekanan dan kekerasan dari pihak yang bersengketa; d. misi rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan untuk perbaikan dan pembangunan kembali sarana dan prasarana di daerah misi; e. misi pembangunan dilaksanakan untuk membangun sarana dan prasarana di daerah misi; f. misi penegakan hukum dan ketertiban dilaksanakan oleh Satuan Polisi Militer TNI yang melaksanakan fungsi dan asasinya untuk menegakan fungsi hukum dan ketertiban khususnya disiplin militer bagi seluruh personel di area misi Perserikatan Bangsa-Bangsa; atau g. misi khusus merupakan misi pendekatan masyarakat civil-military coordination (civic mission), misi pelayanan kesehatan/Community Outreach Program (COP), dan misi

Tim monitoring international/International Monitoring Team (IMT) dilaksanakan untuk menyelesaikan tugas- tertentu sesuai dengan mandat dan standar misi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Internasional dan/atau Regional atas persetujuan Pemerintah.

(1) Bentuk penugasan: a. perseorangan; dan b. Pasukan. (2) Bentuk penugasan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. personel perseorangan yang bertugas sebagai ahli militer (military expert on mission) untuk melaksanakan tugas sebagai penasehat militer (military advisor), perwira penghubung (military liaison officer), pengamat militer (arms monitor dan military observer); b. personel sipil perseorangan yang bertugas pada jabatan tertentu dalam organisasi Satuan Tugas TNI Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia Perserikatan Bangsa Bangsa, Organisasi Internasional dan/atau regional, diberi status pangkat militer Tituler. (3) Penugasan Pasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam bentuk Satuan Tugas TNI.

Kebijakan Misi Pemeliharan Perdamaian Dunia meliputi pengiriman, penarikan, rotasi dan pengadaan Materiil.

(1) Pengiriman Pasukan TNI pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia dilaksanakan atas permintaan: a. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa b. Organisasi Internasional; dan/atau c. Organisasi Regional. (2) Pengiriman Pasukan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kualifikasi dan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Internasional, dan/atau Organisasi Regional.

(1) Pengiriman Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebagai Pasukan pemelihara perdamaian sesuai dengan ketentuan BAB VI Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2) Ketentuan BAB VI Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. persetujuan para pihak yang bertikai; b. ketidakberpihakan; c. tanpa penggunaan kekuatan bersenjata; d. pembelaan diri; dan e. mempertahankan mandat.

Pengiriman Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dengan mempertimbangkan: a. kepentingan nasional; b. pertimbangan politis; c. keamanan, keselamatan personel, dan Materiil; dan d. ketersediaan dukungan personel, Materiil, peralatan, dan pendanaan.

Pengiriman Pasukan TNI pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia dilaksanakan setelah mendapat persetujuan PRESIDEN dengan memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat.

Penarikan Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia: a. Pemerintah Republik INDONESIA dapat menarik Pasukan TNI dan personel perseorangan yang bertugas dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. terjadi perubahan mandat dari Perserikatan Bangsa- Bangsa, Organisasi Internasional, dan/atau Organisasi Regional;
2. terjadi perubahan situasi politik dan keamanan di daerah misi; dan/atau
3. adanya kebutuhan dalam negeri; b. penarikan Pasukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN; dan c. penarikan personel perseorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang dikategorikan tidak dapat melanjutkan tugas ditetapkan dengan Keputusan Panglima.

Rotasi Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia: a. rotasi Pasukan TNI dan personel perseorangan pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia dilaksanakan berdasarkan permintaan dan perpanjangan mandat pada misi yang sedang berjalan; dan b. tidak bertentangan dengan kebijakan pengiriman

pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian.

Pengadaan Materiil: a. pengadaan Alut TNI dan Alutsista TNI dilaksanakan oleh Kemhan dan Markas Besar TNI; b. pengadaan suku cadang Materiil, alat peralatan khusus, dan perorangan dilaksanakan oleh Markas Besar TNI; c pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b mempertimbangkan persyaratan operasional dan spesifikasi teknis standar Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Internasional, dan/atau regional; dan d. perawatan, penggantian Materiil, alat peralatan khusus, dan peralatan perorangan dilaksanakan oleh Markas Besar TNI.

Mekanisme Pengerahan Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia meliputi: a. pengiriman Pasukan; b. penarikan Pasukan; c. rotasi; dan d. pengadaan Materiil.

Mekanisme pengiriman Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

a. permintaan Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Internasional dan Organisasi Regional disampaikan kepada Pemerintah

melalui Perutusan Tetap

di New York dan/atau pada Kedutaan Besar Republik INDONESIA di negara setempat; b. permintaan Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf a Kemhan dan TNI mengadakan rapat koordinasi dalam wadah Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP) untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada PRESIDEN; c. apabila

menyetujui pengiriman Pasukan, Menteri Pertahanan menindaklanjuti dengan menyusun Keputusan PRESIDEN; d. Kemhan, TNI, dan Perutusan Tetap Republik INDONESIA/Kedutaan Besar atas nama Pemerintah

membahas Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) dan Surat Perjanjian/Letter of Assist (LoA); dan e. Nota Kesepahaman dan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam huruf d dibahas bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Internasional dan/atau Organisasi Regional untuk memperoleh kesepakatan.

Mekanisme penarikan Pasukan dan personel perseorangan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi: a. penarikan Pasukan dan personel perseorangan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia disampaikan oleh Pemerintah

kepada Perserikatan Bangsa Bangsa/Organisasi Internasional/Organisasi

Regional; b. penarikan Pasukan dan personel perseorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan berpedoman kepada kebijakan penarikan; dan c. Menteri dan Panglima memberikan saran dan masukan kepada PRESIDEN melalui wadah TKMPP.

Mekanisme Rotasi Pasukan dan personel perseorangan Misi Pemeliharaan Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c: a. Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Internasional dan Organisasi Regional menyampaikan rotasi kepada Pemerintah Republik INDONESIA melalui Perutusan Tetap

di New York dan/atau pada Kedutaan Besar Republik INDONESIA di negara setempat, sebelum masa tugas Satuan Tugas lama berakhir; b. penyiapan pasukan di programkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Mabes TNI; c. pemberangkatan berdasarkan jadwal dari Perserikatan Bangsa-Bangsa/ Organisasi Internasional, dan Organisasi Regional; dan d. dalam hal terdapat perubahan personel maupun Materiil yang digunakan, Pemerintah dapat mengajukan pembaruan Nota Kesepahaman dan Surat Perjanjian

Mekanisme Pengadaan Materiil dilaksanakan: a. Mabes TNI membuat usulan kebutuhan Meteriil kepada Kemhan;

b. Kemhan menerima pengajuan kebutuhan Materiil ditindaklanjuti mengajukan usulan pengadaan Materiil kepada Kementerian Keuangan; c. Pengajuan kebutuhan Materiil dilengkapi dengan data dukung; dan d. Mekanisme pengadaan Materiil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pengiriman Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia Menteri berwenang: a. MENETAPKAN kebijakan pengerahan Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara; b. mewakili Pemerintah melaksanakan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat; dan c. melaksanakan dukungan administasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

Dalam pengiriman Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia, Panglima berwenang: a. membentuk Satuan Tugas dan MENETAPKAN kebijakan operasional penggunaan Pasukan; b. merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan penggunaan Pasukan; c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penggunaan Pasukan;dan d. melaporkan pelaksanaan penggunaan Pasukan dan hasil evaluasi kepada PRESIDEN dengan tembusan Menteri.

Penasehat Militer pada Perutusan Tetap Republik INDONESIA di New York dan/atau Atase Pertahanan pada Kedutaan Besar Republik INDONESIA di Negara setempat: a. melaksanakan koordinasi dengan Perserikatan Bangsa- Bangsa, Organisasi Internasional, dan/atau Organisasi Regional tentang permintaan dan pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia; b. sebagai bagian delegasi Pemerintah melaksanakan negosiasi terhadap Nota Kesepahaman dan Surat Perjanjian dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Internasional dan/atau Organisasi Regional; dan c. mengawasi proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran pengiriman Pasukan.

Pendanaan pengiriman Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia dibebankan pada: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Perserikatan Bangsa-Bangsa; c. Organisasi Internasional; dan d. Organisasi Regional.

(1) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dibebankan pada anggaran dibidang pertahanan untuk membiayai: a. penyiapan personel mulai dari seleksi sampai dengan siap operasi; b. pengadaan alat utama, alat utama sistem senjata dan/atau pembelian suku cadang Materiil, alat peralatan khusus, dan peralatan perorangan; c. peningkatan kapasitas dan peningkatan spesifikasi

teknis peralatan dan perlengkapan personel; dan d. penarikan personel dan Pasukan TNI yang bertugas dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Internasional dan/atau Organisasi Regional. (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c bagi Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia pada misi baru dalam tahun anggaran berjalan, diajukan kepada Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c untuk rotasi pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia diajukan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Unit Organisasi Mabes TNI.

(1) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilaksanakan untuk membiayai: a. personel yang berada di daerah persiapan (marshaling area); b. pengiriman personel dan peralatan; c. operasional; d. perawatan personel; e. pemeliharaan peralatan; f. pemulangan personel dan peralatan; dan g. penambahan atau penguatan personel dan peralatan pada misi yang sedang berjalan. (2) Dalam hal pendanaan yang dibebankan pada Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, dapat dipenuhi terlebih dahulu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (3) Pengembalian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke kas negara paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pembayaran dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada akhir misi pemeliharaan perdamaian; (4) Mekanisme pengembalian dana Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara ke kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendanaan untuk Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia atas permintaan Organisasi Internasional dan/atau Organisasi Regional, dibebankan pada anggaran Organisasi Internasional/Organisasi Regional dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Kebijakan Misi Pemeliharaan Perdamaian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 822) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2016 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd RYAMIZARD RYACUDU Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKA TJAHYANA