Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2015 tentang TATA CARA PEMASANGAN TANDA BATAS WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS MINERAL DAN BATUBARA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan pertambangan.
2. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
3. Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
4. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
5. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP, adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
6. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat WIUPK, adalah bagian dari wilayah pencadangan negara yang dapat diusahakan.
7. Titik Batas adalah koordinat WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksi sesuai dengan lampiran keputusan pemberian IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
8. Tanda Batas WIUP dan WIUPK yang selanjutnya disebut Tanda Batas adalah patok yang dipasang pada Titik Batas WIUP dan WIUPK di lapangan dan mempunyai ukuran, konstruksi, warna serta penamaan tertentu.
9. Sistem Referensi Geospasial INDONESIA yang selanjutnya disingkat dengan SRGI, adalah suatu sistem koordinat

nasional yang konsisten dan kompatibel dengan sistem koordinat global, yang secara spesifik menentukan lintang, bujur, tinggi, skala, gaya berat, dan orientasinya mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, termasuk bagaimana nilai-nilai koordinat tersebut berubah terhadap waktu. 10. Jaring Kontrol Horizontal Nasional yang selanjutnya disingkat JKHN, adalah sebaran titik kontrol geodesi horizontal yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi. 11. Global Positioning System yang selanjutnya disingkat GPS adalah sistem satelit navigasi dan penentuan posisi yang dimiliki dan dikelola oleh Amerika Serikat, untuk memberikan posisi dan kecepatan tiga dimensi serta informasi mengenai waktu, secara terus menerus di seluruh dunia tanpa tergantung waktu dan cuaca, kepada banyak orang secara simultan. 12. Receiver Global Positioning System tipe Navigasi, yang selanjutnya disebut GPS Navigasi, adalah alat yang hanya menerima data jenis pseudo range (code) dari sinyal satelit GPS. 13. Receiver Global Positioning System tipe Geodetik, yang selanjutnya disebut GPS Geodetik, adalah alat yang dapat menerima data jenis pseudo range (code) dan fase paling sedikit pada gelombang L1 (satu frekuensi) atau pada gelombang L1 dan L2 (dua frekuensi) dari sinyal satelit GPS. 14. Global Navigation Satellite System yang selanjutnya disingkat GNSS adalah sistem satelit yang berfungsi sebagai navigasi dan penentuan posisi secara global, yang terdiri dari GPS (Amerika Serikat), GLONASS (Rusia), Galileo (Uni-Eropa), BDS (Tiongkok), dan QZSS (Jepang). 15. Receiver Global Navigation Satellite System tipe Geodetik, yang selanjutnya disebut GNSS Geodetik, adalah alat yang dapat menerima data jenis pseudo range (code) dan fase paling sedikit pada gelombang L1 (satu frekuensi) atau pada gelombang L1 dan L2 (dua frekuensi) dari sinyal satelit navigasi.

16. Benchmark, yang selanjutnya disebut BM adalah tanda permanen terbuat dari beton dengan ukuran tertentu di dalam dan/atau di luar area WIUP dan WIUPK dan diketahui koordinatnya dalam SRGI, yang berfungsi sebagai titik ikat/referensi dalam penentuan posisi Tanda Batas atau Titik Bantu.

17. Titik Bantu adalah titik yang diketahui koordinatnya dalam SRGI yang digunakan sebagai referensi untuk Stake Out Titik Batas.

18. Stake Out adalah pengukuran yang dilakukan untuk merealisasikan posisi Titik Batas di lapangan.

19. Tanda Batas Sudut adalah Tanda Batas yang dipasang pada Titik Batas WIUP dan WIUPK sesuai dengan lampiran keputusan pemberian IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

20. Tanda Batas Referensi adalah Tanda Batas yang diketahui koordinatnya dalam SRGI, dan tidak terletak pada lokasi Titik Batas, serta mempunyai deskripsi terhadap posisi Tanda Batas sebenarnya yang ditunjukkan dengan arah (azimut) dan jarak.

21. Tanda Batas Perapatan adalah Tanda Batas yang dipasang diantara Titik Batas WIUP dan WIUPK di lapangan dan mempunyai ukuran, konstruksi, warna serta penamaan tertentu.

22. Theodolite adalah alat ukur sudut mendatar dan sudut tegak, yang dapat digunakan untuk menentukan posisi horizontal dan tinggi.

23. Electronic Total Station yang selanjutnya disingkat ETS adalah alat ukur sudut horizontal dan sudut vertikal serta jarak secara elektronik, yang terintegrasi dalam satu unit alat dan dilengkapi dengan prosesor sehingga bisa menghitung jarak datar, koordinat, dan tinggi secara langsung.

24. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

25. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang mineral dan batubara.

26. Kepala Inspektur Tambang adalah pejabat yang secara ex officio menduduki jabatan Direktur yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keteknikan pertambangan mineral dan batubara.

27. Inspektur Tambang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pelaksanaan inspeksi tambang.

28. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang mineral dan batubara.

29. Dinas Teknis Provinsi adalah dinas teknis di tingkat Provinsi yang membidangi pertambangan mineral dan batubara.

(1) Tata cara pemasangan Tanda Batas WIUP Operasi Produksi dan WIUPK Operasi Produksi dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. kaidah teknis pengukuran yang baik dan benar; b. partisipatif, transparan, dan akuntabilitas; serta c. manfaat dan keadilan. (2) Kaidah teknis pengukuran yang baik dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. peralatan yang tepat; b. tenaga pelaksana yang kompeten; c. tata cara pengukuran yang benar; dan d. pengolahan data yang memadai.

Pemasangan Tanda Batas WIUP Operasi Produksi dan WIUPK Operasi Produksi bertujuan untuk: a. merealisasikan Titik Batas WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksi di lapangan; b. mensosialisasikan batas WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksi; c. memberikan kepastian kegiatan pertambangan yang dilakukan dan berada dalam WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksi; d. memberikan ketegasan batas WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksi pada wilayah yang dimanfaatkan secara bersama dengan pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang berbeda komoditas tambang serta sektor lain di luar kegiatan usaha pertambangan; dan e. MENETAPKAN kembali Titik Batas WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksi berdasarkan hasil pengukuran Titik Batas di lapangan.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pemasangan Tanda Batas WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksi dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. (2) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dilarang melakukan kegiatan penambangan sebelum Tanda Batas WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksi selesai dipasang.

Tahapan Kegiatan pemasangan Tanda Batas WIUP Operasi Produksi dan WIUPK Operasi Produksi meliputi: a. pengumuman dan sosialisasi; b. koordinasi; c. kompilasi data wilayah dan persiapan teknis; d. pengukuran Titik Batas; e. pemasangan Tanda Batas; f. pembuatan berita acara; g. pelaporan pelaksanaan pemasangan Tanda Batas; dan h. penetapan Tanda Batas.

(1) Direktorat Jenderal dan/atau Dinas Teknis Provinsi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terbitnya IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat tentang rencana pemasangan Tanda Batas WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksi. (2) Pengumuman secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara serentak selama 7 (tujuh) hari kalender di: a. kantor Bupati/Walikota setempat; b. kantor Kecamatan setempat; dan c. kantor Desa/Kelurahan/Nagari/Distrik setempat. (3) Format lembar pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dalam jangka waktu paling lambat 21 (dua

puluh satu) hari kalender setelah terbitnya IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib melakukan sosialisasi rencana kerja kegiatan pemasangan Tanda Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a kepada masyarakat dan pemegang hak atas tanah dalam WIUP Operasi Produksi dan WIUPK Operasi Produksi. (2) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dalam melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikutsertakan petugas Dinas Teknis Provinsi dan perwakilan dari aparat Kabupaten/Kota, aparat Kecamatan, dan/atau aparat Desa/Kelurahan/Nagari/Distrik setempat. (3) Biaya pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah melakukan sosialisasi wajib menyampaikan hasil sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dan Kepala Dinas Teknis Provinsi. (2) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang akan melakukan kegiatan pemasangan Tanda Batas harus menyelesaikan hak atas tanah pada lokasi yang akan dilakukan pemasangan Tanda Batas.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terbitnya IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan rencana kerja kegiatan pemasangan Tanda Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) kepada: a. Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Dinas Teknis Provinsi untuk IUP

Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Menteri; b. Kepala Dinas Teknis Provinsi dengan tembusan kepada Menteri untuk IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Gubernur. (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat: a. letak dan jumlah Tanda Batas yang akan dipasang; b. kesampaian lokasi Tanda Batas; c. pihak lain yang memanfaatkan wilayah secara bersama serta yang berbatasan langsung dengan WIUP Operasi Produksi dan WIUPK Operasi Produksi; d. peta tematik yang memuat informasi hak pengusahaan lahan; e. peralatan yang akan digunakan; f. pelaksana kegiatan; g. rencana biaya; dan h. jadwal pelaksanaan.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b antara lain: a. pemegang IUP atau IUPK yang WIUP atau WIUPK- nya berbatasan langsung dengan WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksi yang akan dipasang Tanda Batas; b. pemegang IUP atau IUPK beda komoditas yang memanfaatkan WIUP atau WIUPK secara bersama; c. pemegang izin sektor lain di luar kegiatan usaha pertambangan yang berbatasan langsung dengan WIUP atau WIUPK atau memanfaatkan lahan secara bersama dalam WIUP atau WIUPK;

d. pemegang hak atas tanah dalam WIUP atau WIUPK; e. petugas Direktorat Jenderal dan/atau Dinas Teknis Provinsi; f. petugas instansi sektor lain di luar kegiatan usaha pertambangan yang berbatasan langsung dengan WIUP atau WIUPK atau memanfaatkan lahan secara bersama dalam WIUP atau WIUPK sesuai kewenangannya; g. petugas kantor Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan/ Nagari/Distrik setempat. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan: a. pengukuran Titik Batas; b. penyaksian pemasangan Tanda Batas; dan c. pembuatan dan penandatanganan berita acara pemasangan Tanda Batas.

Kompilasi data wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berupa inventarisasi: a. salinan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi termasuk peta batas wilayah dan titik koordinat; b. IUP atau IUPK yang WIUP atau WIUPK-nya berbatasan langsung dengan WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksi yang akan dipasang Tanda Batas termasuk peta batas wilayah dan titik koordinat; c. IUP atau IUPK beda komoditas yang memanfaatkan WIUP atau WIUPK secara bersama termasuk peta batas wilayah dan titik koordinat; d. peta dasar yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang survei dan pemetaan;

e. peta informasi wilayah pertambangan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal yang memuat semua WIUP atau WIUPK yang berbatasan langsung; dan f. titik JKHN yang dibangun oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang survei dan pemetaan.

Persiapan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: a. evaluasi hasil kompilasi data sebagaimana dimaksud pada Pasal 11; b. penyiapan peralatan pengukuran Titik Batas dan pemasangan Tanda Batas dan sarana pendukung; dan c. penyiapan tenaga pelaksana.

(1) Pelaksanaan pengukuran Titik Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi: a. pengukuran pengikatan BM ke JKHN; b. pengukuran pengikatan Titik Bantu ke BM; c. pengolahan data hasil pengukuran; dan d. Stake Out Titik Batas. (2) Tata cara pengukuran Titik Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peralatan pengukuran Titik Batas paling sedikit meliputi: a. 3 (tiga) unit GPS atau GNSS Geodetik; b. GPS Navigasi;

c. Theodolite dan alat ukur jarak atau ETS; dan d. perangkat lunak pengolah data.

Pengukuran Titik Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib dilaksanakan oleh tenaga pelaksana pengukuran dengan klasifikasi keahlian bidang survei dan pemetaan.

(1) Pemasangan Tanda Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi: a. pembuatan dan pemberian nama; b. penyaksian pemasangan; dan c. dokumentasi dan deskripsi pemasangan. (2) Tata cara pembuatan dan pemberian nama Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pemasangan Tanda Batas oleh pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dilakukan paling sedikit pada lokasi yang sesuai Titik Batas.

(1) Dalam hal lokasi Titik Batas tidak memungkinkan untuk dipasang Tanda Batas, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib membuat Tanda Batas Referensi yang dilengkapi dengan deskripsi posisi Tanda Batas sebenarnya yang ditunjukkan dengan arah (azimut) dan jarak.

(2) Lokasi Titik Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain danau, sungai, rawa, jurang, situs budaya, makam, bangunan militer, dan tempat ibadah. (3) Tanda Batas Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang pada garis batas atau di dalam WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksi. (4) Apabila IUP atau IUPK berada di wilayah perairan maka pemasangan Tanda Batas dilakukan sesuai dengan teknologi yang memungkinkan.

(1) Dalam hal antar Wilayah IUP atau Wilayah IUPK Operasi Produksi saling berbatasan langsung, maka pada garis batas paling jauh setiap 500 meter pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dapat melakukan pengukuran dan pemasangan Tanda Batas Perapatan. (2) Tanda Batas Perapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tanda Batas yang dipasang diantara Titik Batas WIUP dan WIUPK di lapangan dan mempunyai ukuran, konstruksi, warna serta penamaan tertentu.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dapat menggunakan jasa pelaksana pengukuran Titik Batas dan pemasangan Tanda Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dan huruf e. (2) Jasa pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan sub bidang jasa survei dan pemetaan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

(1) Penyaksian pemasangan Tanda Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan oleh petugas kantor Kecamatan dan/atau desa/Kelurahan/Distrik/Nagari setempat dan perwakilan dari masing-masing: a. pemegang IUP atau IUPK yang WIUP atau WIUPK- nya berbatasan langsung dengan WIUP atau WIUPK yang akan dipasang Tanda Batas; b. pemegang IUP atau IUPK beda komoditas yang memanfaatkan WIUP atau WIUPK secara bersama; c. pemegang izin sektor lain di luar kegiatan usaha pertambangan yang berbatasan langsung dengan WIUP atau WIUPK atau memanfaatkan lahan secara bersama dalam WIUP atau WIUPK yang akan dipasang tanda batas; dan/atau d. pemegang hak atas tanah yang akan dipasang Tanda Batas. (2) Penyaksian pemasangan Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sejak dimulai hingga berakhirnya pemasangan Tanda Batas. (3) Dalam hal wilayah yang akan dipasang Tanda Batas berada di kawasan hutan maka harus disaksikan petugas instansi yang membidangi kehutanan.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan dokumentasi dan deskripsi pemasangan Tanda Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c terhadap setiap Tanda Batas yang telah dipasang.

(2) Tata cara dokumentasi dan deskripsi pemasangan Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib membuat berita acara pengukuran Titik Batas dan pemasangan Tanda Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f setelah seluruh Tanda Batas selesai dipasang. (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandantangani oleh pelaksana pengukuran Titik Batas dan pemasangan Tanda Batas, pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi serta saksi-saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. (3) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyusun laporan pelaksanaan pemasangan Tanda Batas setelah seluruh kegiatan selesai dilaksanakan. (2) Format laporan pelaksanaan pemasangan Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib mengajukan permohonan penetapan Tanda Batas kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya berita acara untuk mendapatkan penetapan Tanda Batas. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan laporan pelaksanaan pemasangan Tanda Batas.

(1) Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Teknis Provinsi, melakukan evaluasi atas permohonan penetapan Tanda Batas termasuk lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. (2) Format evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 memberikan penetapan Tanda Batas dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya permohonan. (2) format penetapan Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam hal terjadi perubahan Titik Batas WIUP atau WIUPK yang telah ditetapkan Tanda Batasnya, pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pemasangan Tanda Batas yang baru sesuai dengan Titik Batas. (2) Pemasangan Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak perubahan Titik Batas WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksi.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib: a. menjaga dan memelihara setiap Tanda Batas yang telah dipasang termasuk akses menuju lokasi Tanda Batas sampai jangka waktu berlakunya IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi berakhir; b. menyimpan dan memelihara data hasil pengukuran, berita acara, laporan hasil pelaksanaan pemasangan Tanda Batas, serta peta pengukuran dan pemasangan Tanda Batas; (2) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib memastikan Tanda Batas yang telah dipasang bebas dari tumbuh-tumbuhan yang dapat menutupi dalam radius 1 (satu) meter. (3) Data hasil pengukuran, berita acara, laporan hasil pelaksanaan pemasangan Tanda Batas, serta peta pengukuran dan pemasangan Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disimpan di tempat yang aman dan mudah diperoleh oleh petugas dari Direktorat Jenderal dan/atau Dinas Teknis Provinsi. (4) Dalam hal Tanda Batas yang telah dipasang rusak/tercabut/hilang, maka Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pemasangan kembali Tanda Batas yang rusak/tercabut/hilang tersebut.

(1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam kegiatan pemasangan Tanda Batas, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Kepala Dinas Teknis Provinsi atas nama Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat membentuk Tim sebagai fasilitator dalam rangka penyelesaian perselisihan pemasangan Tanda Batas. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beranggotakan wakil-wakil dari: a. Direktorat Jenderal; b. Dinas Teknis Provinsi setempat; c. instansi pemerintah yang membidangi survei dan pemetaan nasional; d. pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi; dan/atau e. pemegang IUP, IUPK, atau izin lain yang berselisih dalam pelaksanaan pemasangan Tanda Batas.

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pemasangan Tanda Batas WIUP dan WIUPK yang dilaksanakan oleh pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain terhadap: a. pengadministrasian pemasangan Tanda Batas; b. teknis operasional pemasangan Tanda Batas; dan c. penerapan standar kompetensi tenaga pelaksana pengukuran dengan klasifikasi keahlian bidang survei dan pemetaan.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain terhadap: a. kompilasi data wilayah dan persiapan teknis; b. pengukuran Titik Batas; c. pemasangan Tanda Batas; d. pemeliharaan Tanda Batas; dan e. kompetensi tenaga pelaksana pengukuran. (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Inspektur Tambang.

Inspektur Tambang harus menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Gubernur setempat.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi melalui Kepala Teknik Tambang wajib menyampaikan laporan hasil pemeliharaan dan perawatan Tanda Batas yang telah dipasang kepada Kepala Inspektur Tambang secara berkala setiap 6 (enam) bulan. (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 , Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 33 dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan; dan/atau c. pencabutan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya. (4) Gubernur dalam memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan Inspektur Tambang.

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali, dengan jangka waktu peringatan masing-masing 20 (dua puluh) hari kalender.

(1) Dalam hal Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sampai berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 belum melaksanakan kewajibannya, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut apabila pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dalam masa pengenaan sanksi telah memenuhi kewajiban yang telah ditentukan.

Sanksi administratif berupa pencabutan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c, dikenakan kepada pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi, Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah melakukan pemasangan Tanda Batas dan belum mendapatkan penetapan Tanda Batas sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, wajib mengajukan permohonan penetapan Tanda Batas kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini. (2) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang terbit sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dan belum melakukan pemasangan Tanda Batas, wajib melakukan pemasangan Tanda Batas sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini. (3) Pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah memasuki tahap operasi produksi dan belum melakukan pemasangan Tanda Batas, wajib melakukan pemasangan Tanda Batas sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

(4) Pemegang Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, IUP Operasi Produksi yang telah melakukan pemasangan Tanda Batas sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 697.K/29/DDJP/1996 tentang Penataan Batas Wilayah Pertambangan Antara KP/KK/PKP2B Bidang Pertambangan Umum, diberikan pengecualian terhadap ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 134.K/201/M.PE/1996 tentang Penggunaan Peta, Penjelasan Batas dan Luas Wilayah Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, dan Kontrak Karya Batubara di Bidang Pertambangan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2015 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUDIRMAN SAID Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA