Peraturan Menteri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
4. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
6. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan

pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. 7. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak. 8. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. 9. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak. 10. Warga Negara adalah orang bangsa INDONESIA asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. 12. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program. 13. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 14. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil. 15. Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian adalah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

16. Kepala Daerah adalah gubernur untuk provinsi, bupati untuk kabupaten, dan wali kota untuk kota.
17. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
18. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
24. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
25. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
26. Hari adalah hari kerja.
27. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

(1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

(1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk daerah provinsi terdiri atas: a. pendidikan menengah; b. pendidikan khusus; c. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi; d. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi; e. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota; f. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota; g. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi; h. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi; i. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi;

j. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti; k. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti; l. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti; m. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan n. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi. (2) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. pendidikan anak usia dini; b. pendidikan dasar; c. pendidikan kesetaraan; d. pelayanan kesehatan ibu hamil; e. pelayanan kesehatan ibu bersalin; f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir; g. pelayanan kesehatan balita; h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; i. pelayanan kesehatan pada usia produktif; j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut; k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi; l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus); p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik; r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota; s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;

t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; u. pelayanan informasi rawan bencana; v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran; y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti; z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti; aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti; bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota. (3) Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan Standar Teknis yang diatur oleh menteri teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar setelah berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan tahapan: a. pengumpulan data; b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

(1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mencakup: a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya serta khusus pengumpulan data untuk penerapan SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota mencakup jumlah dan identitas lengkap seluruh Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal; dan b. jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia. (2) Pengumpulan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator penerima layanan setiap tahun. (3) Target dan Indikator penerima layanan setiap tahun dari masing-masing urusan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Hasil pendataan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pada ayat (2) diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Perangkat Daerah menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima

dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis SPM. (2) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pihak Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, lembaga nonpemerintah, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah. (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Perangkat Daerah menghitung Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa yang telah tersedia. (2) Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan: a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri; c. kondisi bencana; dan/atau d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (1) yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD. (2) Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi.

(3) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan meliputi: a. gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah; b. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar; c. permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar; d. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar; e. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan f. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar. (2) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan meliputi:

a. gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar; b. kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar; c. sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan; d. rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan e. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar. (3) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan meliputi: a. gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar; b. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; c. tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar; d. strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; e. rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang

disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan f. kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar. (4) Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan meliputi: a. hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; b. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD. (2) Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD. (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD. (4) Dalam memastikan anggaran program dan kegiatan didasarkan pada rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

(1) Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). (2) Perangkat Daerah MENETAPKAN target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

(1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat: a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya. (3) Penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan sesuai dengan Standar Teknis SPM. (4) Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah berwenang mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM secara nasional. (2) Gubernur berwenang mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di daerah provinsi. (3) Bupati/Wali Kota berwenang mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di daerah kabupaten/kota.

(1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi: a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM. (2) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penerapan SPM daerah provinsi dan kabupaten/kota.

(1) Tim Penerapan SPM daerah provinsi ditetapkan dengan peraturan gubernur. (2) Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. penanggung jawab : gubernur; b. ketua : sekretaris daerah provinsi; c. wakil Ketua : kepala badan perencanaan pembangunan daerah provinsi; d. sekretaris : kepala biro tata pemerintahan provinsi atau sebutan lain; dan e. anggota : kepala perangkat daerah provinsi yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar, pengelolaan keuangan daerah,

inspektorat, dan/atau sesuai dengan kebutuhan daerah.

(1) Tim Penerapan SPM daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berkedudukan di biro tata pemerintahan provinsi atau sebutan lain. (2) Tim Penerapan SPM daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi: a. menyusun rencana aksi penerapan SPM; b. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam sosialisasi Standar Teknis dan penerapan SPM di daerah provinsi dan kabupaten/kota; c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik; d. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya; e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD provinsi; f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota; g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM di provinsi dan daerah kabupaten/kota; h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM di daerah provinsi dan kabupaten/kota; i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat; j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan

penerapan dan pencapaian SPM di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

(1) Tim Penerapan SPM kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota. (2) Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. penanggung jawab : bupati/wali kota; b. ketua : sekretaris daerah kabupaten/kota; c. wakil ketua : kepala badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/Kota; d. sekretaris : kepala bagian tata pemerintahan kabupaten/kota atau sebutan lain; dan e. anggota : kepala perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar, pengelolaan keuangan daerah, inspektorat, dan/atau sesuai dengan kebutuhan daerah.

(1) Tim Penerapan SPM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berkedudukan di bagian tata pemerintahan atau sebutan lain.

(2) Tim Penerapan SPM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi: a. menyusun rencana aksi penerapan SPM; b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM; c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik; d. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya; e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD kabupaten/kota; f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM daerah kabupaten/kota; g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM daerah kabupaten/kota; h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah kabupaten/kota; i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat; j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

Pembiayaan Penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

(1) Pelaporan Penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM. (3) Gubernur menyampaikan laporan SPM daerah provinsi dan rekapitulasi penerapan SPM daerah kabupaten/kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan menteri teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. (4) Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan SPM daerah kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. (5) Format laporan Penerapan SPM daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan Penerapan SPM paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (2) Laporan Pemerintah Daerah merupakan dasar bagi penetapan insentif dan disinsentif daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan pembinaan secara umum dan menteri teknis yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar melakukan pembinaan secara teknis terhadap Penerapan SPM daerah provinsi. (2) Menteri melalui Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap Penerapan SPM daerah provinsi. (3) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM daerah kabupaten/kota. (4) Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM daerah kabupaten/kota.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2018

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA