Peraturan Badan Nomor 62-pojk-04-2017 Tahun 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek.

2. Prospektus Awal Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang selanjutnya disebut Prospektus Awal adalah dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, tingkat suku bunga obligasi dan/atau imbal hasil sukuk, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.

3. Prospektus Ringkas adalah ringkasan dari isi Prospektus Awal.

4. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

5. Obligasi Daerah adalah obligasi daerah sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH mengenai pinjaman daerah.

6. Sukuk Daerah adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu’/undivided share), atas aset yang mendasarinya, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

7. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh emiten dalam rangka Penawaran Umum.

8. Emiten adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum.

9. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

10. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota.

11. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

12. Kegiatan adalah bagian dari program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang atau jasa.

13. Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada bursa efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

14. Konsultan Hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

15. Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.

16. Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang.

17. Kontrak Perwaliamanatan adalah perjanjian antara Emiten dan Wali Amanat dalam rangka penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk yang dibuat dalam bentuk akta notariil.

18. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak

lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka. 19. Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama INDONESIA, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan prinsip syariah di Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama INDONESIA. 20. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. 21. Akad Syariah adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. 22. Tim Ahli Syariah adalah tim yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal yang diterbitkan atau dikeluarkan perusahaan. 23. Situs Web adalah kumpulan halaman web yang memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet.

(1) Bentuk dan isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (2) Prospektus dan Prospektus Ringkas wajib memuat rincian Informasi atau Fakta Material mengenai Penawaran Umum dan informasi dan/atau keterangan yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau layak diketahui oleh Emiten.

(3) Prospektus dan Prospektus Ringkas dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang fakta material yang diperlukan agar Prospektus tersebut tidak memberikan gambaran yang menyesatkan. (4) Prospektus dan Prospektus Ringkas harus dibuat sedemikian rupa sehingga jelas dan komunikatif. (5) Penyajian dan penyampaian informasi penting dalam Prospektus dan Prospektus Ringkas tidak dikaburkan dengan informasi yang kurang penting yang mengakibatkan informasi penting tersebut terlepas dari perhatian pembaca. (6) Fakta dan pertimbangan yang paling penting harus dibuat ringkasannya dan diungkapkan pada bagian awal Prospektus dan Prospektus Ringkas. (7) Pengungkapan Informasi atau Fakta Material dan/atau penggunaan foto, diagram, dan/atau tabel dalam Prospektus dan Prospektus Ringkas dilarang memberikan gambaran yang menyesatkan. (8) Pengungkapan atas Informasi atau Fakta Material dalam Prospektus dan Prospektus Ringkas harus dilakukan secara jelas dengan penekanan yang sesuai dengan kondisi Emiten sehingga Prospektus tidak menyesatkan.

Dalam menyusun Prospektus dan Prospektus Ringkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Emiten dapat melakukan penyesuaian atas pengungkapan Informasi atau Fakta Material tidak terbatas hanya pada Informasi atau Fakta Material yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Kepala Daerah serta penjamin pelaksana emisi efek, jika menggunakan penjamin pelaksana emisi efek, pada waktu

Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal atau Pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam Prospektus, sendiri-sendiri atau bersama-sama, wajib bertanggung jawab bahwa Prospektus telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

(1) Emiten harus mengungkapkan seluruh bagian yang terdapat dalam Prospektus dan Prospektus Ringkas serta menyusun Prospektus dan Prospektus Ringkas sesuai urutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (2) Pengungkapan seluruh bagian yang terdapat dalam Prospektus dan Prospektus Ringkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan, jika pengungkapan tersebut tidak relevan atau tidak dapat diterapkan oleh Emiten.

Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit harus memuat bagian sebagai berikut: a. informasi pada bagian kulit muka Prospektus; b. daftar isi; c. ringkasan Prospektus; d. Penawaran Umum; e. penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; f. pernyataan utang; g. ikhtisar data keuangan penting; h. analisis dan pembahasan oleh Pemerintah Daerah; i. faktor risiko;

j. kejadian penting setelah tanggal laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik INDONESIA; k. Peraturan Daerah terkait penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; l. keterangan tentang Emiten; m. keterangan tentang Kegiatan yang akan dibiayai dengan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; n. perpajakan; o. penjaminan emisi efek, jika ada; p. lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal serta Pihak lain; q. keterangan tentang Wali Amanat; r. keterangan tentang penanggung, jika ada; s. tata cara pemesanan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; t. penyebarluasan Prospektus dan formulir pemesanan pembelian Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; u. pendapat dari segi hukum; dan v. pernyataan kesesuaian syariah, dalam hal menerbitkan Sukuk Daerah.

Informasi pada bagian luar kulit muka Prospektus paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan: a. tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan; b. masa penawaran; c. tanggal penjatahan; d. tanggal pengembalian uang pemesanan; e. tanggal distribusi Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;

f. tanggal pencatatan, jika Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek; g. nama lengkap daerah, alamat, lambang daerah, nomor telepon, nomor faksimili, alamat surat elektronik, dan Situs Web; h. nama Bursa Efek, jika Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek; i. jenis dari penawaran, termasuk uraian mengenai:

1. jenis dan jumlah Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
2. uraian singkat tentang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang ditawarkan;
3. Kegiatan yang akan dibiayai dengan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
4. jumlah nominal, harga penawaran, dan total nilai penawaran;
5. tanggal jatuh tempo;
6. suku bunga dan/atau imbal hasil;
7. tanggal pembayaran bunga dan/atau imbal hasil;
8. ketentuan mengenai pembayaran kembali lebih dini;
9. Wali Amanat;
10. jaminan, jika ada;
11. penanggung, jika ada;
12. cadangan dana pelunasan; dan
13. hasil peringkat Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dari perusahaan pemeringkat efek, jika ada; j. nama dari penjamin pelaksana emisi efek dan Penjamin Emisi Efek, jika ada; k. tempat dan tanggal Prospektus diterbitkan; l. pernyataan berikut dalam huruf kapital yang langsung dapat menarik perhatian pembaca:
14. “OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU

TIDAK MENYETUJUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAERAH DAN SUKUK DAERAH INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL–HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM” “PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN”; 2. “OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAERAH INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL–HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM” “PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN”; atau 3. “OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI PENAWARAN UMUM SUKUK DAERAH INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL–HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM” “PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG

AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN”; m. pernyataan dalam huruf kapital bahwa Emiten dan penjamin pelaksana emisi efek (jika ada) bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi dan kejujuran pendapat yang diungkapkan dalam Prospektus sebagai berikut: “EMITEN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK (jika ada) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI”; dan n. pernyataan singkat, dalam huruf kapital yang langsung dapat menarik perhatian pembaca, mengenai:

1. risiko utama yang dihadapi Emiten; dan
2. risiko kemungkinan tidak likuidnya Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang ditawarkan, jika ada.

Emiten yang melakukan Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah secara bertahap selain memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus mencantumkan pada bagian luar kulit muka Prospektus: a. “Prospektus Penawaran Umum Bertahap Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah”, dengan menyebutkan pula nama Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; dan b. total jumlah dana yang akan dihimpun dari penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah selama periode Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah secara bertahap.

Informasi pada bagian dalam kulit muka Prospektus paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan: a. keterangan bahwa Pernyataan Pendaftaran telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor Pasar Modal; b. pernyataan bahwa semua lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing; c. pernyataan bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, setiap Pihak yang terlibat dalam Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Emiten dan penjamin pelaksana emisi efek (jika ada); d. dalam hal Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah akan dicatatkan di Bursa Efek, Emiten harus memberikan informasi atas rencana pencatatan tersebut; e. dalam hal Prospektus mencantumkan nama Pihak yang membantu Emiten dalam penyusunan Prospektus, Pihak dimaksud harus membuat pernyataan bahwa telah memberikan persetujuan tertulis mengenai pencantuman nama Pihak tersebut dalam Prospektus dan tidak mencabut persetujuan tersebut; dan f. keterangan bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah tersedia di Situs Web Emiten.

Daftar isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b harus meliputi uraian mengenai bagian dan halaman.

Dalam bagian ringkasan Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan informasi penting sebagai berikut: a. keterangan tentang Emiten; b. keterangan tentang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang ditawarkan; c. keterangan tentang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang belum dilunasi, jika ada; d. rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; e. data keuangan penting; f. risiko utama yang dihadapi Emiten; dan g. jenis Akad Syariah, dalam hal menerbitkan Sukuk Daerah.

Dalam bagian Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan:

a. keterangan tentang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

1. jumlah nominal dan jenis Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang ditawarkan;
2. aset yang menjadi dasar Sukuk Daerah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Emiten menjamin selama periode Sukuk Daerah, aset yang menjadi dasar Sukuk Daerah tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dalam hal menerbitkan Sukuk Daerah;
3. jenis Akad Syariah dan skema transaksi syariah serta penjelasan skema transaksi syariah yang digunakan dalam penerbitan Sukuk Daerah, dalam hal menerbitkan Sukuk Daerah;
4. ringkasan Akad Syariah yang dilakukan oleh para Pihak, dalam hal menerbitkan Sukuk Daerah;
5. sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa sesuai dengan karakteristik Akad Syariah, dalam hal menerbitkan Sukuk Daerah;
6. sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa sesuai dengan karakteristik Akad Syariah, dalam hal menerbitkan Sukuk Daerah;
7. satuan pemindahbukuan dan satuan perdagangan dari Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang akan ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah termasuk batasan dalam melakukan pemindahbukuan;
8. ikhtisar hak pemegang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
9. ikhtisar sifat Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang memberi kemungkinan pembayaran

lebih dini atas pilihan Emiten atau pemegang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; 10. persyaratan dan/atau pembatasan atas pembayaran lebih dini atas Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, jika ada; 11. harga, suku bunga, atau imbalan dengan cara lain yang ditetapkan untuk Obligasi Daerah dan/atau imbal hasil untuk Sukuk Daerah, termasuk metode penentuannya dengan ketentuan jika suku bunga mengambang, diuraikan secara lengkap tentang cara penentuan suku bunga mengambang dimaksud; 12. tanggal pembayaran utang pokok dan jumlah utang pokok yang harus dibayar pada tanggal tersebut; 13. tanggal pembayaran bunga atau imbalan dengan cara lain; dan 14. rencana jadwal dan tata cara pembagian dan/atau pembayaran imbal hasil, dalam hal menerbitkan Sukuk Daerah; b. keterangan mengenai penanggungan utang (jika ada) paling sedikit meliputi:

1. nama dan alamat penanggung;
2. keterangan tentang skema penanggungan;
3. penggantian penanggung, jika ada;
4. jangka waktu penanggungan; dan
5. rincian pokok perjanjian penanggungan utang penting lainnya; c. nama, alamat, dan uraian mengenai Pihak yang bertindak sebagai Wali Amanat; d. ikhtisar mengenai persyaratan pokok dalam Kontrak Perwaliamanatan; e. hasil pemeringkatan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, jika ada; f. Kegiatan yang akan dibiayai dengan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah beserta barang milik Emiten yang melekat pada Kegiatan tersebut yang akan

menjadi jaminan atas Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah (jika ada); g. keterangan mengenai cadangan dana pelunasan; h. persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan terkait dengan penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; i. persyaratan lain terkait dengan penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; j. pembatasan atau larangan yang ditujukan untuk melindungi pemegang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, jika ada; dan k. nama lengkap daerah, alamat, lambang daerah, nomor telepon, nomor faksimili, alamat surat elektronik, dan Situs Web.

Ikhtisar mengenai persyaratan pokok dalam Kontrak Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, paling sedikit harus meliputi informasi tentang: a. hal yang berhubungan dengan hak keutamaan (senioritas) dari utang secara relatif dibandingkan dengan utang lainnya dari Emiten yang belum lunas dan tambahan utang yang dapat dibuat oleh Emiten pada masa yang akan datang (jika ada) yang paling sedikit mencakup:

1. tingkat hak keutamaan (senioritas) Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; dan
2. total jumlah utang yang memiliki hak keutamaan (senioritas) dan batasan atas penerbitan tambahan utang dengan hak keutamaan (senioritas); b. kondisi yang dapat menyebabkan keadaan lalai, termasuk cara penyelesaiannya; c. pembelian kembali Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; dan d. alasan dan tata cara diselenggarakannya rapat umum pemegang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah,

kuorum kehadiran dan keputusan, dan persyaratan untuk dapat hadir dalam rapat.

Dalam hal Emiten menerbitkan Sukuk Daerah, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Emiten harus menambahkan informasi: a. penggantian aset yang menjadi dasar Sukuk Daerah jika terjadi hal yang menyebabkan nilainya tidak lagi sesuai dengan nilai Sukuk Daerah yang diterbitkan, jika diperlukan sesuai karakteristik Akad Syariah; b. syarat dan ketentuan dalam hal Emiten akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk Daerah yang memuat:

1. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh rapat umum pemegang Sukuk Daerah;
2. mekanisme pemenuhan hak pemegang Sukuk Daerah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud; dan
3. perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah; c. ketentuan mengenai kegagalan Emiten dalam memenuhi kewajibannya; d. mekanisme penanganan dan/atau penyelesaian dalam hal Emiten gagal dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam huruf c dengan memperhatikan Prinsip Syariah di Pasar Modal; dan e. ketentuan mengenai sanksi yang berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban dalam Kontrak Perwaliamanatan, dalam hal menerbitkan Sukuk Daerah.

Dalam bagian penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan: a. keterangan tentang tujuan Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dan Kegiatan yang akan dibiayai dengan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah baik langsung maupun tidak langsung, setelah dikurangi dengan biaya dibuat secara rinci dalam bentuk jumlah dan/atau persentase; dan b. keterangan mengenai sumber dana lain yang akan digunakan untuk membiayai suatu Kegiatan apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah tidak mencukupi.

Dalam hal Emiten menerbitkan Sukuk Daerah, Emiten wajib menggunakan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Daerah untuk membiayai Kegiatan atau melakukan investasi yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Dalam hal tidak terdapat Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek tidak menjamin secara penuh, Emiten harus memuat atau mengungkapkan: a. jumlah minimum dana yang dapat diperoleh melalui Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah berdasarkan keyakinan Pemerintah Daerah;

b. prioritas penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; dan c. risiko dan rencana Emiten dalam hal Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang ditawarkan tidak terjual sesuai rencana.

Emiten harus mengungkapkan informasi tentang perkiraan rincian biaya yang dikeluarkan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah baik dalam bentuk persentase tertentu atau nilai absolut, yang paling sedikit meliputi: a. biaya jasa penjaminan; b. biaya jasa penyelenggaraan; c. biaya jasa penjualan; d. biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal; e. biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal; f. biaya jasa konsultasi keuangan; dan g. biaya lain-lain.

Dalam bagian pernyataan utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan: a. pernyataan mengenai posisi seluruh kewajiban pada tanggal laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun terakhir yang telah diaudit; b. laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun terakhir yang telah diaudit yang menjadi sumber data disertai opini yang diberikan; c. penjelasan rincian masing-masing kewajiban sesuai dengan kewajiban di laporan posisi keuangan;

d. komitmen dan kontijensi sesuai laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun terakhir yang telah diaudit; dan e. kewajiban yang telah jatuh tempo tetapi belum dapat dilunasi (jika ada) dan disertai penyebab atau alasannya.

(1) Dalam bagian ikhtisar data keuangan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan: a. keterangan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit yang menjadi sumber data, opini yang diperoleh, dan penjelasan tentang periode laporan keuangan Pemerintah Daerah yang dicakup; b. data keuangan 2 (dua) tahun buku terakhir yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas; dan c. bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus sama dengan yang disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. (2) Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus konsisten dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah termasuk nama pos yang digunakan.

Dalam bagian analisis dan pembahasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, Emiten harus memberikan uraian singkat yang membahas dan menganalisis laporan keuangan Pemerintah Daerah dan informasi atau fakta lain yang tercantum dalam Prospektus.

Bahasan dan analisis serta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan: a. analisis kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mencakup mengenai:

1. laporan realisasi anggaran;
2. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. neraca;
4. laporan operasional;
5. laporan arus kas; dan
6. laporan perubahan ekuitas; b. bahasan mengenai komponen penting dari penerimaan atau belanja lainnya yang dianggap perlu oleh Emiten untuk mengetahui kemampuan keuangan Emiten; c. bahasan dalam hal laporan keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan peningkatan atau penurunan yang material dari penerimaan daerah, yang disertai bahasan tentang sejauh mana perubahan tersebut dapat dikaitkan dengan pendapatan asli daerah, jika ada; d. bahasan mengenai jumlah pinjaman yang masih terutang pada tanggal laporan keuangan Pemerintah

Daerah tahun terakhir, analisis jatuh tempo pinjaman, fasilitas pinjaman dari perbankan, dan pembatasan penggunaan pinjaman dan jaminan, jika ada; dan e. perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten dan dampaknya terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah, jika ada.

Dalam bagian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan: a. risiko utama; b. risiko lainnya terkait Emiten; c. risiko yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kegiatan yang akan dibiayai dengan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; d. risiko bagi investor; dan e. pernyataan bahwa faktor risiko umum disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Emiten.

Dalam bagian kejadian penting setelah tanggal laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan: a. informasi tentang semua kejadian penting yang terjadi setelah tanggal laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik INDONESIA sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran; atau

b. pernyataan Pemerintah Daerah mengenai tidak terdapatnya kejadian penting setelah tanggal laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik INDONESIA sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dalam hal tidak terdapat kejadian penting.

Dalam bagian Peraturan Daerah terkait penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k paling sedikit memuat atau mengungkapkan: a. nama, nomor, tanggal, dan tahun Peraturan Daerah; b. jumlah nominal Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang akan diterbitkan; c. penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; d. tanggung jawab atas pembayaran pokok, bunga, dan biaya lainnya yang timbul sebagai akibat penerbitan Obligasi Daerah; e. tanggung jawab atas pembayaran modal atau sisa imbalan ijarah, dan/atau imbal hasil yang timbul sebagai akibat penerbitan Sukuk Daerah, dalam hal menerbitkan Sukuk Daerah; f. jadwal penerbitan tahunan, dalam hal Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah diterbitkan secara bertahap; dan g. barang milik Emiten yang menjadi jaminan penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, dalam hal barang milik Emiten yang melekat dalam Kegiatan yang akan dibiayai dengan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dijadikan jaminan penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

Dalam bagian keterangan tentang Emiten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan: a. keterangan singkat tentang Emiten; b. keadaan geografis dan demografis; c. sumber daya alam yang dimiliki atau dikuasai oleh Emiten; d. keterangan tentang nama, jumlah badan usaha milik daerah, dan persentase kepemilikannya; e. Pemerintah Daerah, paling sedikit meliputi:

1. nama dan foto Kepala Daerah, dan wakil Kepala Daerah;
2. uraian riwayat hidup dari Kepala Daerah, dan wakil Kepala Daerah yang paling sedikit meliputi: a) umur; b) periode jabatan sekarang dan jabatan sebelumnya; c) pengalaman kerja dan usaha yang pernah dan sedang dilakukan; dan d) pendidikan terakhir meliputi sekolah, bidang studi, dan tahun tamat belajar; dan f. pimpinan unit pengelola Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, yang paling sedikit meliputi:
3. nama, umur, dan foto pimpinan unit pengelola Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
4. jabatan sekarang dan sebelumnya;
5. pengalaman kerja; dan
6. pendidikan terakhir meliputi sekolah, bidang studi, dan tahun tamat belajar.

Dalam bagian keterangan tentang Kegiatan yang akan dibiayai dengan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan: a. informasi mengenai Pihak yang melaksanakan Kegiatan yang akan dibiayai dengan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; b. keterangan umum, yang paling sedikit meliputi:

1. nama;
2. lokasi;
3. latar belakang;
4. tujuan dan manfaat;
5. nilai;
6. perizinan untuk pelaksanaan Kegiatan; dan
7. jangka waktu; dan c. keterangan tentang rencana operasional Kegiatan yang akan dibiayai dengan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, paling sedikit meliputi:
8. mulai beroperasinya Kegiatan;
9. unit pelaksana operasional Kegiatan;
10. perkiraan kapasitas dan hasil atau pendapatan dari Kegiatan; dan
11. keterangan tentang prospek usaha dari Kegiatan.

Dalam bagian perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n harus memuat atau mengungkapkan informasi mengenai pajak yang berlaku baik bagi pemodal

maupun Emiten dan fasilitas khusus perpajakan yang diperoleh, jika ada.

Dalam bagian penjaminan emisi efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf o harus memuat atau mengungkapkan uraian tentang ketentuan dan persyaratan yang penting dari perjanjian penjaminan emisi efek, paling sedikit meliputi: a. nama penjamin pelaksana emisi efek; b. nama Penjamin Emisi Efek; c. bentuk penjaminan; d. persentase dan nilai penjaminan; dan e. uraian tentang pendekatan atau metode dalam penentuan harga Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah termasuk faktor dan parameter yang digunakan dalam penentuan harga.

Dalam bagian lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal serta Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf p paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan: a. nama, alamat, dan uraian mengenai tugas dan tanggung jawab dari lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal dan Pihak lain yang berperan serta dalam Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; b. kualifikasi profesional, untuk Pihak selain yang terdaftar di Pasar Modal, jika ada;

c. keterangan mengenai keanggotaan profesi penunjang Pasar Modal dalam asosiasi; d. pernyataan Emiten terkait ada atau tidak adanya hubungan utang piutang antara Emiten dengan Wali Amanat; dan e. dalam hal Emiten memiliki hubungan utang piutang dengan Wali Amanat, harus diungkapkan informasi mengenai jumlah, jangka waktu, dan persyaratan lainnya.

Dalam bagian keterangan tentang Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf q paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan informasi tentang Wali Amanat yang mencakup: a. nama dan alamat lengkap; b. struktur modal; c. dewan komisaris dan direksi; d. kegiatan usaha dan perizinan; e. tugas utama Wali Amanat; f. penggantian Wali Amanat; g. ikhtisar data keuangan penting Wali Amanat dengan perbandingan paling singkat 2 (dua) tahun buku terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 2 (dua) tahun buku; dan h. hubungan afiliasi antara Emiten dengan Wali Amanat yang terjadi karena kepemilikan penyertaan modal daerah.

Dalam hal Emiten menerbitkan Sukuk Daerah, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Emiten harus menambahkan uraian tentang kewajiban Wali

Amanat untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan: a. untuk memastikan kepatuhan Emiten terhadap pemenuhan Akad Syariah; b. untuk memastikan aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Daerah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal; c. dalam hal Emiten melakukan pelanggaran atas pemenuhan kepatuhan terhadap penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal atau pelanggaran kewajiban dalam Akad Syariah dan/atau Kontrak Perwaliamanatan; dan d. untuk tetap mewakili kepentingan pemegang Sukuk Daerah sampai dengan terpenuhinya penyelesaian seluruh kewajiban Emiten kepada yang bersangkutan.

Dalam bagian keterangan tentang penanggung (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf r paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan: a. informasi tentang penanggung yang mencakup:

1. nama dan alamat lengkap;
2. struktur modal;
3. dewan komisaris dan direksi;
4. kegiatan usaha dan perizinan;
5. tugas utama penanggung;
6. penggantian penanggung;
7. ikhtisar data keuangan penting penanggung dengan perbandingan paling singkat 2 (dua) tahun buku terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 2 (dua) tahun buku; dan
8. hubungan afiliasi antara Emiten dengan penanggung, termasuk jenis dan sifat dari hubungan afiliasi tersebut; dan

b. pernyataan dari penanggung bahwa:

1. penanggung sanggup untuk menanggung sesuai dengan kewajiban atau kesanggupan penanggungan yang tercantum dalam perjanjian penanggungan; dan
2. ada atau tidaknya perkara di bidang keuangan yang sedang dijalani oleh penanggung.

Dalam bagian tata cara pemesanan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf s, paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan: a. pengajuan pemesanan pembelian Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; b. persyaratan pemesanan yang dapat diterima; c. jumlah minimum yang dapat dipesan untuk setiap pemesanan; d. penyerahan formulir pemesanan; e. masa Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; f. tanggal penjatahan; g. persyaratan pembayaran termasuk batas waktu pembayaran; h. tanda terima untuk formulir pemesanan; i. metode penjatahan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; j. kriteria pembatalan pemesanan; k. pengembalian uang pemesanan yang mencakup:

1. tingkat bunga dan/atau nilai denda yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan ganti rugi atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan pembelian Obligasi Daerah dan/atau

Sukuk Daerah, dengan menyebutkan persentase tingkat bunga atau pengukur lainnya; dan 2. tata cara yang akan digunakan dalam melakukan pengembalian uang pemesanan pembelian Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dan ganti rugi yang paling sedikit mengenai: a) jenis alat pembayaran; dan b) cara pembayaran; dan l. distribusi Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

Dalam bagian penyebarluasan prospektus dan formulir pemesanan pembelian Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf t, paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan: a. penjelasan tentang nama, alamat, dan nomor telepon Emiten, Penjamin Emisi Efek, dan agen penjualan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah atau Pihak yang menjalankan fungsi sebagai agen penjualan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; b. penjelasan tentang metode dan batas waktu penyebaran Prospektus; c. tempat dimana Prospektus dan formulir pemesanan pembelian Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah atau salinannya yang disebutkan dalam Prospektus dapat diperoleh; dan d. tempat dan Pihak yang dapat dihubungi untuk memperoleh Prospektus.

Dalam bagian pendapat dari segi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf u, pendapat dari Konsultan Hukum paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan: a. keabsahan perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dan perjanjian penting lainnya terkait Kegiatan yang akan dibiayai dengan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; b. persetujuan yang dipersyaratkan dalam penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; c. izin dan persetujuan pokok yang diperlukan dalam pelaksanaan Kegiatan yang akan dibiayai dengan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; d. status kepemilikan atau penguasaan dan sengketa (jika ada) atas aset Emiten yang terkait Kegiatan yang akan dibiayai dengan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; dan e. aspek hukum lainnya sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dan Kegiatan yang akan dibiayai dengan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

Dalam bagian pernyataan kesesuaian syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf v, pernyataan kesesuaian syariah paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan: a. opini kesyariahan;

b. Tim Ahli Syariah yang menandatangani pernyataan kesesuaian syariah; dan c. tanggal opini.

Prospektus Ringkas paling sedikit harus memuat informasi sebagai berikut: a. informasi tentang Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; b. informasi tentang penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; c. informasi tentang ikhtisar data keuangan penting; d. informasi tentang analisis dan pembahasan oleh Pemerintah Daerah; e. informasi tentang faktor risiko; f. informasi tentang kejadian penting setelah tanggal laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik INDONESIA; g. informasi singkat tentang Emiten; h. informasi tentang tata cara pemesanan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; dan i. informasi tentang penyebarluasan Prospektus dan formulir pemesanan pembelian Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

Informasi tentang Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a paling sedikit harus memuat informasi sebagai berikut:

a. tanggal izin pengumuman Prospektus Ringkas; b. masa penawaran awal; c. prakiraan tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan; d. prakiraan masa penawaran; e. prakiraan tanggal penjatahan; f. prakiraan tanggal pengembalian uang pemesanan; g. prakiraan tanggal distribusi efek; h. prakiraan tanggal pencatatan, jika Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah akan dicatatkan di Bursa Efek; i. nama lengkap daerah, alamat, lambang daerah, nomor telepon, nomor faksimili, alamat surat elektronik, dan Situs Web; j. nama Bursa Efek, jika Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah akan dicatatkan di Bursa Efek; k. jenis dari penawaran, termasuk uraian mengenai sifat, uraian singkat tentang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang ditawarkan, nilai nominal, dan uraian tentang prakiraan jumlah dan prakiraan harga, atau pendekatan dan/atau metode dalam penentuan harga Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah termasuk faktor serta parameter yang digunakan dalam penentuan harga; l. dalam hal suku bunga mengambang, uraian lengkap tentang cara penentuan suku bunga mengambang; m. kisaran jumlah Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah serta kisaran suku bunga dan/atau imbal hasil atau imbalan atau pendekatan dan metode dalam penentuan suku bunga dan/atau imbal hasil atau imbalan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah termasuk faktor serta parameter yang digunakan dalam penentuan suku bunga dan/atau imbal hasil atau imbalan dengan cara lain yang ditetapkan untuk Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;

n. satuan pemindahbukuan dan satuan perdagangan dari Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang akan ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, termasuk batasan dalam melakukan pemindahbukuan; o. ringkasan hak pemegang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; p. ikhtisar sifat Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang memberi kemungkinan pembayaran lebih dini atas pilihan Emiten atau pemegang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; q. persyaratan dan/atau pembatasan atas pelunasan lebih dini atas Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, jika ada; r. harga, suku bunga, atau imbalan dengan cara lain yang ditetapkan untuk Obligasi Daerah dan/atau imbal hasil untuk Sukuk Daerah, termasuk metode penentuannya, dengan ketentuan jika suku bunga mengambang, diuraikan secara lengkap tentang cara penentuan suku bunga mengambang dimaksud; s. tanggal pembayaran utang pokok dan jumlah utang pokok yang harus dibayar pada tanggal tersebut; t. tanggal pembayaran bunga atau imbalan dengan cara lain; u. rencana jadwal dan tata cara pembagian dan/atau pembayaran imbal hasil, dalam hal menerbitkan Sukuk Daerah; v. rincian pokok perjanjian penanggungan, nama dan alamat penanggung, termasuk keterangan tentang jaminan yang diberikan, penggantian penanggung, dan jangka waktu penanggungan, jika ada; w. nama, alamat, dan uraian mengenai Pihak yang bertindak sebagai Wali Amanat; x. ikhtisar mengenai persyaratan pokok dalam Kontrak Perwaliamanatan; y. Kegiatan yang dibiayai dengan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah beserta barang milik Emiten

yang melekat pada Kegiatan tersebut yang akan menjadi jaminan atas Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah (jika ada); z. keterangan mengenai cadangan dana pelunasan; aa. persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan terkait dengan penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; bb. persyaratan lain terkait dengan penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; cc. Peraturan Daerah terkait penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; dd. hasil pemeringkatan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, jika ada; ee. ringkasan pembatasan atau larangan yang ditujukan untuk melindungi pemegang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, jika ada; ff. prakiraan nama lengkap dari penjamin pelaksana emisi efek dan Penjamin Emisi Efek, jika ada; gg. prakiraan nama lengkap dari lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal serta Pihak lain; hh. prakiraan nama dan alamat lengkap dari agen penjualan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; ii. prakiraan tempat dan tanggal Prospektus diterbitkan; jj. pernyataan dalam huruf kapital, bercetak tebal yang langsung dapat menarik perhatian pembaca, yaitu:

1. “INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN OBLIGASI DAERAH DAN SUKUK DAERAH INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN. INFORMASI INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP OBLIGASI DAERAH DAN SUKUK DAERAH INI. OBLIGASI DAERAH DAN SUKUK DAERAH INI TIDAK DAPAT DIJUAL

SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI OBLIGASI DAERAH DAN SUKUK DAERAH INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS” “INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS”; 2. “INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN OBLIGASI DAERAH INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN. INFORMASI INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP OBLIGASI DAERAH INI. OBLIGASI DAERAH INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI OBLIGASI DAERAH INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS” “INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS”; atau 3. “INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN SUKUK DAERAH INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN. INFORMASI INI

HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP SUKUK DAERAH INI. SUKUK DAERAH INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI SUKUK DAERAH INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS” “INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS”; kk. pernyataan berikut dalam huruf kapital yang langsung dapat menarik perhatian pembaca:

1. “OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAERAH DAN SUKUK DAERAH INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL–HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM” “EMITEN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK (jika ada) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI”;
2. “OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAERAH INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN

HAL–HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM” “EMITEN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK (jika ada) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI”; atau 3. “OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI PENAWARAN UMUM SUKUK DAERAH INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL–HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM” “EMITEN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK (jika ada) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI”; dan ll. pernyataan bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, setiap Pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Emiten dan penjamin pelaksana emisi efek (jika ada).

Informasi tentang penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b memuat ringkasan informasi atas hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a.

Informasi tentang ikhtisar data keuangan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; dan f. laporan perubahan ekuitas.

Informasi tentang analisis dan pembahasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d memuat bahasan secara ringkas atas hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22.

Informasi tentang faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e memuat ringkasan atas hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Informasi tentang kejadian penting setelah tanggal laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f meliputi informasi tentang semua fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik INDONESIA.

Informasi singkat tentang Emiten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g, paling sedikit harus memuat dan mengungkapkan: a. pengurusan daerah berupa nama Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, dan pimpinan unit pengelola Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;

b. sarana dan/atau prasarana yang dimiliki; c. sumber daya alam; dan d. nama badan usaha milik daerah yang dimiliki Emiten dan jumlah atau persentase kepemilikannya.

Informasi tentang tata cara pemesanan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf h memuat ringkasan atas hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Informasi tentang penyebarluasan Prospektus dan formulir pemesanan pembelian Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf i memuat ringkasan atas hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan/atau g. pembatalan pendaftaran.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 kepada masyarakat.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-67/BL/2007 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah beserta Peraturan Nomor IX.C.13 yang merupakan lampirannya; dan

2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-68/BL/2007 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah beserta Peraturan Nomor IX.C.14 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY