Peraturan Badan Nomor 26 Tahun 2013 tentang PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

3. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

4. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disebut DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK). www.djpp.kemenkumham.go.id

6. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

8. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/DPRA/DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota /DPRK di tingkat kecamatan.

9. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/DPRA/DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.

10. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/DPRA/DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK.

11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/DPRA/DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK.

12. Pengawas Pemilu Lapangan, selanjutnya disebut PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/DPRA/DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.

13. Saksi Peserta Pemilu, selanjutnya disebut Saksi, adalah orang yang mendapat surat mandat tertukis dari Partai Politik atau dari calon Anggota DPD.

14. Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014, selanjutnya disebut Partai Politik, adalah Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU dan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK di Aceh.

15. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada kolom yang berisi nomor urut, tanda gambar dan nama Partai Politik dan/atau pada kolom yang berisi nomor urut dan nama calon Anggota DPR, DPRD www.djpp.kemenkumham.go.id

Provinsi/DPRA/DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK pada Surat Suara Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA/DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK, dan mencoblos pada kolom yang berisi nomor urut, foto calon, dan nama calon anggota DPD pada Surat Suara Pemilu Anggota DPD. 16. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/DPRA/DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK, serta Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak terpakai dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos. 17. Daerah Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA/ DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK, selanjutnya disingkat dapil adalah satu atau gabungan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh Partai Politik dan penetapan calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA/DPRP/ DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK. 18. Daerah Pemilihan Anggota DPD adalah provinsi yang ditetapkan sebagai satu daerah Pemilihan Anggota DPD. 19. Pemilih adalah Warga Negara INDONESIA yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. 20. Surat Suara DPR, DPRD Provinsi/DPRA/DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA/DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nama Partai Politik, nomor urut dan nama calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA/DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK, yang dibuat untuk setiap daerah. 21. Surat Suara DPD adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu Anggota DPD yang memuat nomor urut calon, pas foto calon dan nama calon anggota DPD yang dibuat untuk setiap daerah pemilihan/provinsi. 22. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah susunan nama penduduk Warga Negara INDONESIA yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan UNDANG-UNDANG dan berhak menggunakan haknya untuk memberikan suara di TPS dalam Pemilu www.djpp.kemenkumham.go.id

Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/DPRA/DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK. 23. Daftar Pemilih Tambahan selanjutnya disingkat DPTb, adalah susunan nama penduduk Warga Negara INDONESIA yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan UNDANG-UNDANG dan telah terdaftar dalam DPT tetapi karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara di TPS tempat Pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain. 24. Daftar Pemilih Khusus selanjutnya disingkat DPK, adalah susunan nama penduduk Warga Negara INDONESIA yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan UNDANG-UNDANG tetapi tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau memiliki identitas kependudukan tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), Daftar Pemilih Tetap (DPT), atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). 25. Daftar Pemilih Khusus Tambahan selanjutnya disingkat DPKTb, adalah susunan nama penduduk Warga Negara INDONESIA yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan UNDANG-UNDANG dan memiliki kartu tanda penduduk atau Identitas Lain atau Paspor tetapi tidak terdaftar dalam DPT, DPTb atau DPK, dan memberikan suara di TPS pada Hari dan tanggal pemungutan suara menggunakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atau Paspor atau Identitas lain. 26. Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA/ DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK, selanjutnya disebut DCT DPR, DCT DPRD Provinsi dan DCT DPRD Kabupaten/Kota, adalah daftar nama calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA/DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK yang disusun berdasarkan nomor urut calon, nama calon serta dilengkapi dengan pas foto diri terbaru untuk setiap daerah Pemilihan yang ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota. 27. Daftar Calon Tetap Anggota DPD, selanjutnya disebut DCT Anggota DPD, adalah daftar nama calon Anggota DPD untuk setiap provinsi/daerah Pemilihan yang memuat nomor urut yang menunjukkan urutan nomor perseorangan Peserta Pemilu, pas foto diri terbaru serta nama lengkap calon yang disusun berdasarkan urutan abjad nama calon. 28. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disebut KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik www.djpp.kemenkumham.go.id

INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2006. 29. Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2006, seperti Kartu Keluarga (KK), resi, atau Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal. 30. Hari adalah hari kalender.

(1) Pemungutan suara dilakukan berdasarkan asas: a. langsung; b. umum; c. bebas; d. rahasia; (2) Dalam menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara, Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; l. efektifitas; dan m. aksesibilitas.

(1) Hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di TPS ditetapkan sebagai hari libur atau hari yang diliburkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.

(1) Penghitungan suara dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama dengan pelaksanaan pemungutan suara di TPS. (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 13.30 waktu setempat setelah berakhirnya waktu pelaksanaan pemungutan suara di TPS.

Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, terdiri dari formulir: a. Model C sebagai Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota; b. Model C1 untuk mencatat hasil dan rincian hasil penghitungan perolehan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; c. Model C1 DPR Plano Berhologram, Model C1 DPD Plano Berhologram, Model C1 DPRD Provinsi Plano Berhologram, Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano Berhologram masing-masing untuk mencatat hasil penghitungan perolehan suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di TPS; d. Lampiran Model C1 DPR untuk mencatat rincian penghitungan perolehan suara sah partai politik dan calon Anggota DPR; e. Lampiran Model C1 DPD untuk mencatat rincian perolehan suara sah dan tidak sah calon Anggota DPD; f. Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk mencatat rincian perolehan suara sah partai politik dan calon Anggota DPRD Provinsi; g. Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota untuk mencatat rincian perolehan suara sah partai politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota; h. Model C2 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/ Kota merupakan catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, masing- masing untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; www.djpp.kemenkumham.go.id

i. Model C3 DPR-DPD-DPRD Provinsi-DPRD Kabupaten/ Kota merupakan surat pernyataan pendamping Pemilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; j. Model C4 merupakan surat pengantar penyampaian berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari KPPS kepada PPS; k. Model C5 merupakan tanda terima penyampaian berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada Saksi dan PPL; l. Model C6 merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014; m. Model A5-KPU merupakan surat keterangan pindah memilih di TPS lain; n. Model A.T. Khusus KPU untuk mencatat nama-nama Pemilih yang memberikan suara menggunakan KTP dan KK atau identitas lain atau paspor pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.

Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, adalah: a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A3-KPU); b. Pemilih yang terdaftar dalam DPTb (Model A4-KPU); c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang meliputi:

1. Pemilih khusus yang terdaftar dalam DPK (Model A Khusus KPU);
2. Pemilih khusus tambahan yang terdaftar dalam DPKTb (Model A.T.Khusus KPU).

(1) Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT. (2) Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menunjukkan formulir Model C-6 DPR/DPD/DPRD. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat memberikan suara di TPS asal tempat Pemilih terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari dan tanggal pemungutan suara; b. menjalani rawat inap di rumah sakit; c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan; d. tugas belajar; e. pindah domisili; dan f. tertimpa bencana alam. (3) Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan suara di TPS lain, Pemilih wajib melapor kepada PPS asal untuk memperoleh formulir Model A5-KPU dengan menunjukkan KTP atau Identitas Lain. (4) PPS mengecek Pemilih tersebut dalam DPT pada TPS asal, dan apabila Pemilih tersebut tercantum dalam DPT, PPS menandatangani dan memberikan formulir Model A5-KPU serta mencoret nama Pemilih tersebut dari DPT pada TPS asal. (5) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melapor kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. (6) Pada saat melapor kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya, Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menunjukkan : a. KTP atau Identitas Lain; b. formulir Model A5-KPU yang telah ditandatangani oleh Ketua PPS asal. (7) Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya, tetapi yang bersangkutan telah memiliki Formulir Model A5-KPU dari PPS asal, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari dan tanggal Pemungutan Suara. www.djpp.kemenkumham.go.id

(8) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dicatat pada salinan DPTb dengan cara menambahkan nama Pemilih tersebut pada nomor urut berikutnya dalam salinan DPTb tersebut.

(1) Pemilih yang memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tetap diberikan Surat Suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, atau Surat Suara DPR, DPD, DPRA dan DPRK untuk wilayah Provinsi Aceh, atau Surat Suara DPR, DPD, DPRP dan DPRD Kabupaten/Kota untuk wilayah Provinsi Papua, atau Surat Suara DPR, DPD, DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota untuk wilayah Provinsi Papua Barat. (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.

(1) Pemilih khusus yang terdaftar dalam DPK (Model A Khusus KPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 1 adalah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang meliputi: a. Pemilih yang memiliki KTP atau Identitas Lain; atau b. Pemilih yang tidak memiliki KTP atau Identitas Lain. (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan: a. melapor kepada PPS sejak tanggal ditetapkan DPT oleh KPU Kabupaten/Kota sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan KTP atau identitas lain dari RT/RW/kepala dusun/ kepala desa/lurah setempat; b. dicatat dalam DPK (Model A Khusus KPU) dan disampaikan oleh PPS kepada KPU Provinsi melalui PPK dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan oleh KPU Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara; c. memberikan suara di TPS yang berada di wilayah RT/RW atau nama lain sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP atau Identitas Lain atau Paspor.

(1) Pemilih khusus tambahan yang terdaftar dalam DPKTb (Model A.T. Khusus KPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 2 adalah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK dan memberikan suara di TPS menggunakan KTP dan KK atau nama sejenisnya atau Paspor. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan: a. memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara di TPS yang berada di wilayah RT/RW atau nama lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP dan KK atau nama sejenisnya atau Paspor; b. mendaftarkan diri di TPS kepada KPPS dengan menunjukkan KTP dan KK atau nama sejenisnya atau Paspor; c. memberikan suara di TPS 1 (satu) jam sebelum berakhirnya waktu pemungutan suara.

PPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 untuk memberikan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di masing-masing TPS.

(1) Jumlah Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang. (2) Jumlah Pemilih untuk setiap TPS dapat disesuaikan dengan memerhatikan kondisi geografis, tingkat penyebaran penduduk, dan sarana/prasarana transportasi daerah yang bersangkutan. (3) Penyesuaian jumlah Pemilih untuk setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaksudkan agar pemungutan dan penghitungan suara di TPS dapat dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama. (4) Jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk Pemilih yang terdaftar dalam DPK dan DPKTb.

(1) Ketua KPPS wajib mengumumkan hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara, serta nama TPS kepada Pemilih di wilayah www.djpp.kemenkumham.go.id

kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara. (2) Pengumuman hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut tata cara yang lazim digunakan di desa atau nama lainnya/kelurahan yang bersangkutan.

(1) Ketua KPPS menyampaikan formulir Model C6 untuk memberikan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara. (2) Dalam formulir Model C6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat dalam memberikan suara di TPS. (3) Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model C6, setelah diterima dari KPPS. (4) Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, Ketua KPPS dapat menyampaikan formulir Model C6, kepada keluarga dengan menandatangani tanda terima.

(1) Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, atau DPK, dan belum menerima formulir Model C6, atau formulir Model C6 tersebut hilang, Pemilih dapat meminta/melaporkan kepada Ketua KPPS pada TPS yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan KTP atau identitas lain atau Paspor. (2) Ketua KPPS meneliti nama Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) pada DPT, DPTb atau DPK berdasarkan KTP atau identitas lain atau Paspor. (3) Apabila nama Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdaftar dalam DPT, DPTb, atau DPK, Ketua KPPS memberikan formulir Model C6 kepada Pemilih yang bersangkutan. (4) Apabila pada hari dan tanggal Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, atau DPK, dan belum menerima formulir Model C6, atau formulir Model C6 tersebut hilang dan belum melapor, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan KTP atau identitas lain atau Paspor. www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Ketua KPPS meneliti nama Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (4) pada DPT, DPTb atau DPK berdasarkan KTP atau Identitas Lain atau Paspor.

(1) Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS. (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, dan menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia. (3) Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara. (4) Dalam pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS dapat bekerja sama dengan masyarakat.

(1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat. (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain. (3) Pintu masuk dan keluar TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang cacat yang menggunakan kursi roda. (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan: a. apabila di ruang terbuka, tempat duduk Ketua KPPS dan Anggota KPPS, Pemilih, dan Saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari, hujan, dan tidak memungkinkan orang lalu lalang di belakang Pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara; b. apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan kedudukan Pemilih membelakangi tembok/dinding pada saat memberikan suara di bilik suara. (5) Apabila dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dalam www.djpp.kemenkumham.go.id

keadaan kurang penerangan, perlu ditambah alat penerangan yang cukup. (6) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan sarana dan prasarana: a. ruangan atau tenda; b. alat pembatas; c. papan pengumuman untuk menempel DCT, DPT, DPTb, dan DPK; d. papan atau tempat untuk menempel formulir Model C1 DPR Plano, Model C1 DPD Plano, Model C1 DPRD Provinsi Plano, dan Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano; e. tempat duduk dan meja Ketua dan Anggota KPPS; f. meja/papan untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara; g. tempat duduk Pemilih, Saksi, dan PPL; dan h. alat penerangan yang cukup.

(1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat dibuat di ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya, gedung atau kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya. (2) Pembuatan TPS di tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengurus/pimpinan atau pihak yang berwenang atas gedung/kantor tersebut. (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang di dibuat di dalam ruangan tempat ibadah.

(1) KPPS menyiapkan dan mengatur: a. tempat duduk Pemilih yang menampung paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang, yang ditempatkan di dekat pintu masuk TPS; b. meja panjang dan tempat duduk Ketua KPPS, Anggota KPPS Kedua dan Anggota KPPS Ketiga; c. meja dan tempat duduk Anggota KPPS Keempat, di dekat pintu masuk TPS; d. tempat duduk Anggota KPPS Kelima yang ditempatkan di antara tempat duduk Pemilih dan bilik suara; e. tempat duduk Anggota KPPS Keenam di dekat kotak suara; www.djpp.kemenkumham.go.id

f. tempat duduk Anggota KPPS Ketujuh di dekat pintu keluar TPS; g. meja dan tempat duduk Saksi; h. meja untuk tempat kotak suara yang ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS dan berhadapan dengan tempat duduk Pemilih; i. bilik suara yang ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan Saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik suara dengan batas lebar TPS paling kurang 1 (satu) meter; j. papan untuk memasang DCT pada TPS yang bersangkutan sebanyak 2 (dua) buah, dan dipasang di dekat pintu masuk TPS dan di dekat bilik suara; k. papan untuk pemasangan DPT, DPTb dan DPK untuk TPS yang bersangkutan sebanyak 1 (satu) buah, dan dipasang di dekat pintu masuk TPS; l. papan untuk menempelkan formulir Model C1 DPR Plano, Model C1 DPD Plano, Model C1 DPRD Provinsi Plano dan Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano; m. papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS; n. meja/papan untuk menempatkan bilik suara dan alat coblos Surat Suara, serta meja khusus untuk penyandang cacat yang menggunakan kursi roda; o. tambang, tali, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS. (2) Apabila jumlah Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 7 (tujuh) orang, tempat duduk Ketua KPPS dan masing- masing Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS. (3) Anggota KPPS Keempat dan Ketujuh merangkap sebagai petugas ketertiban TPS.

(1) KPPS memastikan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. (2) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. surat suara; b. formulir-formulir; c. tinta; d. sampul kertas; e. segel; f. kotak suara; g. bilik suara; h. alat dan alas untuk mencoblos pilihan; i. stiker nomor kotak suara; j. label kotak suara; k. alat bantu tunanetra untuk Surat Suara DPD. (3) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. tanda pengenal; b. karet pengikat Surat Suara; c. lem/perekat; d. kantong plastik; e. pulpen; f. gembok dan kunci; g. spidol; dan h. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan. (4) Ketua KPPS memastikan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sudah diterima oleh KPPS dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. (5) Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Jenis dan jumlah perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), terdiri atas: a. Surat Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota masing-masing sebanyak jumlah Pemilih yang www.djpp.kemenkumham.go.id

tercantum dalam DPT dan DPTb untuk TPS, ditambah 2% (dua persen) dari DPT sebagai cadangan; b. tinta sebanyak 2 (dua) botol; c. sampul kertas sebanyak 2 (dua) jenis, yaitu sampul kertas yang disegel dan sampul kertas kosong; d. segel Pemilu sebanyak 36 (tiga puluh enam) buah; e. kotak suara:

1. sebanyak 4 (empat) buah setiap TPS, masing-masing untuk Surat Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
2. sebanyak 3 (tiga) buah untuk setiap TPS di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, masing-masing untuk Surat Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi. f. bilik suara sebanyak 4 (empat) buah; g. alat dan alas untuk mencoblos pilihan sebanyak 1 (satu) buah untuk setiap bilik suara, yang berupa paku, bantalan, dan meja.

Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas: a. Surat Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota memuat nomor urut, tanda gambar, dan nama Partai Politik Peserta Pemilu, serta nomor urut dan nama calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; b. Surat Suara Pemilu Anggota DPD memuat nomor urut, pas foto, dan nama calon Anggota DPD.

(1) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, terdiri atas: a. sampul kertas yang disampaikan KPU Kabupaten/Kota kepada KPPS melalui PPK dan PPS, sebelum pemungutan dan penghitungan suara di TPS; dan b. sampul kertas yang disampaikan KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK dan PPS, setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS. (2) Sampul kertas yang disampaikan KPU Kabupaten/Kota kepada KPPS melalui PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. sampul kertas dalam keadaan disegel yang memuat Surat Suara masing-masing untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota beserta cadangannya; b. sampul kertas kosong untuk memuat:

1. Surat Suara sah masing-masing Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
2. Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;
3. Surat Suara yang tidak sah masing-masing Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
4. Surat Suara yang tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan;
5. Formulir Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/ Kota, dan Model C2 DPR/DPD/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota. (3) Sampul kertas yang disampaikan KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK dan PPS merupakan sampul kertas dalam keadaan disegel yang memuat: a. Surat Suara sah masing-masing untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; b. Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos; c. Surat Suara yang tidak sah masing-masing Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; d. Surat Suara yang tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan; e. Formulir Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, dan Model C2 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota. (4) Penggunaan sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut: a. sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setelah dibuka tidak digunakan lagi oleh KPPS; b. sampul kertas kosong yang telah diisi sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandatangani oleh KPPS, disegel, serta disampaikan kepada PPS. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Segel Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada: a. sampul yang memuat:

1. Formulir Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, dan Model C 2 DPR/DPD/ DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota;
2. Surat Suara sah terdiri dari 3 (tiga) sampul masing-masing untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
3. Surat Suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang rusak dan/atau keliru diberi tanda coblos;
4. Surat Suara tidak sah masing-masing untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
5. Surat Suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak terpakai atau tidak digunakan termasuk cadangan atau sisa cadangan;
6. tempat kunci gembok kotak suara yang dapat memuat tulisan Nomor TPS dan PPS. b. lubang kotak suara, masing-masing untuk kotak suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; c. gembok kotak suara, masing-masing untuk kotak suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. (2) Segel Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah sebanyak 6 (enam) lembar sebagai cadangan.

Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf k diperuntukkan bagi Pemilih tunanetra dalam memberikan suara Pemilu Anggota DPD.

Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), terdiri atas:

1. tanda pengenal digunakan untuk: a. KPPS paling banyak 7 (tujuh) buah; dan b. Saksi sebanyak diperlukan. www.djpp.kemenkumham.go.id

2. karet pengikat Surat Suara sebanyak 100 (seratus) buah, untuk mengikat : a. Surat Suara Pemilu Anggota DPR; b. Surat Suara Pemilu anggota DPD; c. Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi; d. Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota; e. Cadangan 20 (dua puluh) buah.

3. lem/perekat sebanyak 1 (satu) botol/tube;

4. kantong plastik sebanyak 6 (enam) buah;

5. pulpen sebanyak 2 (dua) buah;

6. gembok dan kuncinya untuk mengunci kotak suara masing-masing 1 (satu) buah untuk kotak suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

7. spidol untuk mencatat hasil Penghitungan Suara pada Model C1 DPR Plano, Model C1 DPD Plano, Model C1 DPRD Provinsi Plano, dan Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano, sebanyak 5 (lima) buah yaitu : a. spidol ukuran besar sebanyak 2 (dua) buah; dan b. spidol ukuran kecil sebanyak 3 (tiga) buah.

8. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan yang dapat berupa paku sebagai alat untuk mencoblos pilihan dan tanda pengenal KPPS, yaitu berupa benang kasur sebanyak 3 (tiga) roll untuk setiap TPS.

Selain perlengkapan Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), di TPS dilengkapi dengan: a. salinan DCT Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota masing-masing sebanyak 1 (satu) set, untuk dipasang di dekat pintu masuk TPS; b. salinan DPT, DPTb, dan DPK untuk tiap TPS, masing-masing untuk:

1. ditempel pada papan pengumuman, sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. bahan KPPS untuk memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara, sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. disampaikan kepada Saksi yang hadir, sebanyak yang diperlukan; dan
4. disampaikan kepada PPL, sebanyak 1 (satu) rangkap. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada Anggota KPPS mengenai: a. tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; b. pembagian tugas Anggota KPPS. (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. (3) Pembagian tugas Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut: a. Ketua KPPS sebagai Anggota KPPS Pertama mempunyai tugas memimpin rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara serta memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara; b. Anggota KPPS Kedua dan KPPS Ketiga mempunyai tugas membantu Ketua KPPS di meja Ketua, yaitu memberikan tanda pada DPT, DPTb atau DPK bagi Pemilih yang akan memberikan suara dan/atau tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS termasuk menyiapkan berita acara beserta lampirannya; c. Anggota KPPS Keempat, bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara:

1. memeriksa kesesuaian antara nama Pemilih dalam formulir Model C6 dengan nama Pemilih yang tercantum dalam DPT, DPTb, atau DPK;
2. membubuhkan nomor urut kedatangan Pemilih pada formulir Model C6;
3. memeriksa tanda khusus pada jari-jari tangan Pemilih; dan
4. memisahkan formulir Model C6 menurut jenis kelamin Pemilih;
5. mencatat identitas KTP dan KK atau nama sejenisnya atau Paspor Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 2, ke dalam formulir Model A.T.Khusus KPU. d. Anggota KPPS Kelima, bertempat di antara tempat duduk Pemilih dan bilik suara bertugas mengatur Pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan Pemilih yang akan menuju ke bilik suara; www.djpp.kemenkumham.go.id

e. Anggota KPPS Keenam, bertempat di dekat kotak suara bertugas mengatur Pemilih yang akan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak Suara; f. Anggota KPPS Ketujuh, bertempat di dekat pintu keluar TPS, mempunyai tugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang berangkutan telah memberikan hak pilihnya; g. Anggota KPPS Keempat dan Anggota KPPS Ketujuh merangkap sebagai petugas TPS yang bertanggung jawab atas ketertiban di TPS. (4) Apabila jumlah Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas masing-masing Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS.

Sebelum rapat Pemungutan Suara, Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS, dan Saksi yang hadir melaksanakan kegiatan: a. memeriksa TPS dan perlengkapannya; b. memasang salinan DPT, DPTb dan DPK di tempat yang sudah ditentukan; c. menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS; d. mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.

(1) Ketua KPPS melaksanakan rapat Pemungutan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada hari dan tanggal pemungutan suara. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). (3) Dalam hal rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada Saksi atau Pemilih yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya Saksi atau Pemilih yang hadir, paling lama selama 30 (tiga puluh) menit. (4) Apabila Saksi atau Pemilih sudah hadir, rapat Pemungutan Suara dibuka dan dilanjutkan dengan Pemungutan Suara. (5) Saksi Partai Politik yang hadir berhak menerima : a. salinan DPT; b. salinan DPTb; c. salinan DPK; d. salinan A.T.Khusus-KPU; e. formulir Model C; f. formulir Model C1, Lampiran Model C1 DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, dan Model C2. (6) Saksi calon Anggota DPD yang hadir berhak menerima: a. salinan DPT; b. salinan DPTb; c. salinan DPK (Model A Khusus KPU); d. salinan A.T.Khusus-KPU; e. formulir Model C; f. formulir Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPD, dan Model C2. (7) Dalam hal Partai Politik atau calon Anggota DPD yang tidak menghadirkan Saksi pada rapat Pemungutan Suara, Partai Politik atau calon Anggota DPD dapat meminta kepada PPS formulir Model C, C1 dan Lampiran Model C1 DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota atau Model Model C, C1 dan Lampiran Model C1 DPD. (8) KPPS menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada PPS. (9) Partai Politik atau calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menempuh mekanisme sebagai berikut: a. dapat diambil sampai dengan berakhirnya pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS yang bersangkutan; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Partai politik dapat mengambil salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan membawa surat tugas/mandat dari pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota; c. Calon anggota DPD dapat mengambil sendiri salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau menugaskan seseorang dengan membawa surat tugas/mandat dari calon anggota DPD; d. PPS membuat tanda terima penyerahan dokumen.

Agenda rapat Pemungutan Suara terdiri atas: a. pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPS; b. pembukaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara; c. penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

(1) Dalam melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Ketua KPPS: a. memandu pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPS; b. membuka perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara meliputi:

1. membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi Surat Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota masih dalam keadaan disegel;
2. memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
3. memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi Surat Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota masih dalam keadaan disegel; dan
4. menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara termasuk surat suara cadangan sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT, memastikan kesesuaian dengan dapil, serta menandatangani Surat Suara yang akan digunakan. www.djpp.kemenkumham.go.id

c. memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi mengenai :

1. tata cara pemberian suara;
2. tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, PPL, pemantau Pemilu atau warga masyarakat/ Pemilih;
3. tata cara pemantauan oleh Pemantau. d. memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 sebanyak lebih dari satu kali selama pelaksanaan pemungutan suara. (2) Ketua KPPS memastikan Anggota KPPS berada pada tempat sesuai dengan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3). (3) Kegiatan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a dibantu oleh Angggota KPPS lainnya serta disaksikan oleh Saksi, PPL, pemantau Pemilu, warga masyarakat/Pemilih.

Sumpah atau janji Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 32 huruf a, berbunyi sebagai berikut : “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang- undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan

daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

(1) Penjelasan Ketua KPPS kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c angka 1, meliputi: a. tujuan pemungutan suara; b. Pemilih memberikan suara pada bilik suara; c. format/isi Surat Suara DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang memuat nomor urut, tanda gambar, dan nama Partai Politik peserta Pemilu, serta nomor urut dan nama calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. format/isi Surat Suara DPD yang memuat nomor urut, pas foto, dan nama calon Anggota DPD yang disusun berdasarkan urutan abjad nama calon; e. tata cara pemberian suara pada Surat Suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; f. dalam hal Surat Suara diterima oleh Pemilih dalam keadaan rusak atau Pemilih keliru dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada Ketua KPPS, dan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali penggantian; g. pemberian tinta pada jari tangan Pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah Pemilih memberikan suara; h. jumlah dan jenis Surat Suara, termasuk Surat Suara cadangan; i. Pemilih yang memberikan suara adalah Pemilih yang namanya tercantum dalam salinan DPT, DPTb, DPK dan DPKTb; j. Pemilih yang terdaftar dalam DPKTb dalam memberikan suara menggunakan KTP dan KK atau identitas lain atau Paspor yang dilakukan 1 (satu) jam sebelum waktu pemungutan suara berakhir, dan apabila Surat Suara di TPS telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat; k. kesempatan untuk memberikan suara kepada Pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih; l. nama calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri, meninggal dunia dan/atau tidak lagi memenuhi syarat calon berdasarkan surat pemberitahuan dari PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/ Kota. (2) Tata cara pemberian suara pada Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebagai berikut: a. memastikan Surat Suara yang diterima telah ditandatangani oleh Ketua KPPS; b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos; c. menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku; d. pemberian suara pada Surat Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara:

1. mencoblos pada kolom yang berisi nomor urut, tanda gambar, dan nama Partai Politik Peserta Pemilu; atau www.djpp.kemenkumham.go.id

2. mencoblos pada kolom yang berisi nomor urut dan nama calon; atau

3. mencoblos sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan angka 2, pada Partai Politik Peserta Pemilu yang sama. e. pemberian suara pada Surat Suara Pemilu Anggota DPD dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor urut calon atau foto calon atau nama calon sepanjang dalam satu kolom calon yang sama.

(1) Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Ketua KPPS: a. menandatangani masing-masing Surat Suara pada tempat yang telah ditentukan untuk kemudian diberikan kepada Pemilih yang akan dipanggil; b. memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih; c. mencocokkan nomor dan nama Pemilih dengan nomor dan nama Pemilih yang tercantum dalam salinan DPT, DPTb, atau DPK, dan apabila terdaftar Anggota KPPS Kedua melingkari nomor urut Pemilih tersebut dalam DPT, DPTb, atau DPK; d. memberikan 4 (empat) jenis Surat Suara Pemilu Anggota DPR warna kuning, DPD warna merah, DPRD Provinsi warna biru dan DPRD Kabupaten/Kota warna hijau dalam keadaan baik/tidak rusak dan dalam keadaan terlipat kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf c, kecuali:

1. untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, hanya diberikan Surat Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi;
2. untuk wilayah Provinsi Aceh, Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan sebutan Surat Suara DPR Aceh dan Surat Suara DPR Kabupaten/Kota;
3. untuk wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi, dengan sebutan Surat Suara DPRP dan DPRPB. (2) Ketua KPPS wajib mendahulukan Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Ketua KPPS dapat mendahulukan Pemilih penyandang cacat, ibu hamil atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran untuk memberikan suara berdasarkan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut.

(1) Pemilih setelah menerima Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d, wajib memeriksa dan meneliti Surat Suara tersebut dalam keadaan baik atau tidak rusak. (2) Apabila Pemilih menerima Surat Suara yang rusak, dapat meminta Surat Suara pengganti kepada Ketua KPPS, dan Ketua KPPS wajib memberikan Surat Suara pengganti hanya 1 (satu) kali serta mencatat Surat Suara yang rusak tersebut dalam berita acara. (3) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada Ketua KPPS, dan Ketua KPPS memberikan Surat Suara pengganti hanya 1 (satu) kali serta mencatat Surat Suara yang keliru dicoblos tersebut dalam berita acara.

(1) Apabila Pemilih tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 2, dan akan memberikan hak pilihnya menggunakan KTP dan KK atau Identitas lain atau Paspor, Anggota KPPS Keempat mencatat identitas Pemilih pada KTP dan KK atau Identitas lain atau Paspor tersebut ke dalam Formulir Model A.T.Khusus KPU. (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan suara 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir. (3) KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di TPS. (4) Dalam hal Surat Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat.

Pemilih yang telah menerima Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d, melakukan kegiatan: a. menuju bilik suara; b. membuka surat surat lebar-lebar dan meletakkan di atas meja yang disediakan sebelum dicoblos; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. mencoblos Surat Suara dengan paku di atas alas coblos yang telah disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c; d. melipat kembali Surat Suara seperti semula, sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap terlihat dan tanda coblos tidak dapat dilihat; e. setelah memberikan suara di bilik suara, Pemilih menuju tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua KPPS bahwa Surat Suara dalam keadaan terlipat dan terlihat tanda tangan Ketua KPPS; f. memasukkan Surat Suara ke dalam masing-masing kotak suara dengan dipandu oleh Anggota KPPS Keenam, secara berurutan ke dalam kotak suara Pemilu Anggota:

1. DPR;
2. DPD;
3. DPRD Provinsi; dan
4. DPRD Kabupaten/Kota. g. mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum ke luar TPS.

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berlaku bagi Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, yang dapat dibantu oleh pendamping yaitu Anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan. (2) Pemilih tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pemberian suara Pemilu Anggota DPD dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.

(1) Pemberian bantuan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. bagi Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan b. bagi Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih dengan disaksikan oleh salah satu Anggota KPPS. (2) Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib merahasiakan pilihan Pemilih www.djpp.kemenkumham.go.id

yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan Formulir Model C3.

(1) Pada pukul 12.00 waktu setempat atau 1 (satu) jam sebelum waktu pemberian suara selesai, Ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemilih Khusus Tambahan diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS. (2) Pemberian suara oleh Pemilih Khusus Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila Surat Suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia. (3) Apabila sudah tidak tersedia lagi Surat Suara, Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan hak pilihnya ke TPS lain yang terdekat yang masih tersedia Surat Suara. (4) TPS lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam satu wilayah kerja PPS sesuai alamat tempat tinggal Pemilih yang tercantum dalam KTP dan KK atau Identitas lain atau Paspor.

(1) Pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang telah hadir di TPS yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara. (2) Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan rapat Penghitungan Suara di TPS.

(1) Rapat Penghitungan Suara dimulai pada pukul 13.30 waktu setempat setelah waktu Pemungutan Suara selesai. (2) Sebelum rapat Penghitungan Suara di TPS, Anggota KPPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penghitungan suara. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. pengaturan tempat rapat Penghitungan Suara di TPS, termasuk menentukan tempat untuk memasang formulir Model C1 DPR Plano, Model C1 DPD Plano, Model C1 DPRD Provinsi Plano, dan Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano; b. tempat duduk Saksi, PPL, Pemilih, Pemantau Pemilu, dan Masyarakat; c. alat keperluan administrasi; d. formulir pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; e. sampul kertas/kantong plastik pembungkus; f. segel; g. kotak suara yang ditempatkan di dekat meja Ketua KPPS serta meyiapkan kuncinya; h. peralatan TPS lainnya. (4) Penempatan Saksi, PPL, Pemilih, Pemantau Pemilu, dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur sebagai berikut: a. Saksi dan PPL ditempatkan di dalam TPS; b. Pemilih, Pemantau Pemilu dan Masyarakat ditempatkan di luar TPS. (5) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sedemikian rupa sehingga pelaksanaan rapat Penghitungan Suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas dan mudah digunakan.

(1) Setelah menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, KPPS melakukan pencatatan ke dalam formulir Model C1 terhadap : a. jumlah Pemilih terdaftar dalam salinan DPT yang memberikan suara; b. jumlah Pemilih terdaftar dalam DPTb yang memberikan suara; c. jumlah Pemilih terdaftar dalam DPK yang memberikan suara; d. jumlah Pemilih yang memberikan suara menggunakan KTP dan KK atau Identitas lain atau Paspor (DPKTb); www.djpp.kemenkumham.go.id

e. jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan; f. jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru mencoblos; g. jumlah Surat Suara yang tidak terpakai; h. jumlah Surat Suara cadangan yang tidak terpakai. (2) Jumlah Surat Suara yang digunakan dan yang tidak terpakai, rusak, atau keliru coblos harus sesuai dengan jumlah Surat Suara yang diterima oleh KPPS. (3) Surat Suara yang tidak terpakai, rusak atau keliru coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda silang pada bagian luar Surat Suara yang memuat tanda tangan Ketua KPPS dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol/pulpen. (4) Surat Suara cadangan dicatat dalam formulir Model C DPR serta Model C1 pada kolom Data Penggunaan Surat Suara dan ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.

(1) Ketua KPPS mengatur pembagian tugas pada rapat Penghitungan Suara, sebagai berikut: a. Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS Kedua bertugas:

1. memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
2. membuka Surat Suara lembar demi lembar untuk diteliti dan diumumkan kepada yang hadir tentang perolehan suara Partai Politik atau calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. b. Anggota KPPS Ketiga dan Anggota KPPS Keempat bertugas mencatat data Pemilih dan Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, serta hasil Penghitungan Suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS berdasarkan formulir Model C1 DPR Plano, Model C1 DPD Plano, Model C1 DPRD Provinsi Plano dan Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano dengan menggunakan formulir Model C1; c. Anggota KPPS Kelima bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar Surat Suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS pada www.djpp.kemenkumham.go.id

Model C1 DPR Plano, Model C1 DPD Plano, Model C1 DPRD Provinsi Plano dan Model C1 DPRD Kabupaten/ Kota Plano; d. Anggota KPPS Keenam bertugas menyusun Surat Suara yang telah diteliti oleh Ketua KPPS, dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing Partai Politik atau calon anggota DPD setelah diumumkan; e. Anggota KPPS Ketujuh bertugas melakukan kegiatan lain atas petunjuk Ketua KPPS, antar lain merangkap menjadi petugas ketertiban di TPS. (2) Apabila jumlah Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS.

Penghitungan Suara di TPS dilaksanakan segera setelah persiapan rapat Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 selesai dilakukan.

(1) Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS melakukan Penghitungan Suara dengan cara: a. menyatakan pelaksanaan pemungutan suara selesai, dan rapat Penghitungan Suara dimulai; b. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir; c. mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di meja Ketua KPPS; d. menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan; e. mencatat hasil penghitungan surat suara yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan menggunakan formulir Model C1; f. MENETAPKAN jumlah surat suara yang telah diumumkan dengan yang disaksikan oleh yang hadir dan/atau Saksi. (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berurutan dimulai dari: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Surat Suara Pemilu Anggota DPR; b. Surat Suara Pemilu Anggota DPD; c. Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi; dan d. Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota. (3) Anggota KPPS Kedua dan Anggota KPPS Ketiga membuka Surat Suara, memeriksa pemberian tanda coblos pada Surat Suara dan menunjukkan kepada Ketua KPPS dan Anggota KPPS yang lain serta Saksi, PPL, dan warga masyarakat/Pemilih yang hadir dengan ketentuan: a. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar, dan nama Partai Politik, suaranya dinyatakan sah untuk Partai Politik; b. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon anggota, suaranya dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan; c. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar dan nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon dari Partai Politik yang bersangkutan, suaranya dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan; d. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar, dan nama Partai Politik, serta tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon dari Partai Politik yang sama, suaranya dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk Partai Politik; e. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon anggota DPD, suaranya dinyatakan sah untuk Calon Anggota DPD yang bersangkutan. (4) Ketua KPPS: a. meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan pada Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3). b. mengumumkan hasil pencoblosan pada Surat Suara dan perolehan suara Partai Politik dan/atau calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan suara yang jelas dan terdengar, serta memperlihatkan Surat Suara yang dicoblos di hadapan Saksi, PPL dan warga masyarakat/Pemilih yang hadir. (5) Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka, di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup serta dicatat dengan www.djpp.kemenkumham.go.id

tulisan yang jelas dan terbaca pada Model C1 DPR Plano, Model C1 DPD Plano, Model C1 DPRD Provinsi Plano, Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan. (6) Saksi, PPL, dan Pemantau Pemilu yang hadir pada rapat Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C1 DPR Plano, Model C1 DPD Plano, Model C1 DPRD Provinsi Plano, Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano. (7) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa foto atau video.

(1) Anggota KPPS Keempat dan Anggota KPPS Kelima mencatat hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Model C1 DPR Plano Berhologram, Model C1 DPD Plano Berhologram, Model C1 DPRD Provinsi Plano Berhologram, Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano Berhologram yang ditempel pada papan tulis dengan cara tally, yaitu : a. memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara sah Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a pada kolom perolehan suara sah Partai Politik, dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong empat garis tegak tersebut (IIII); b. memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara sah calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b pada kolom perolehan suara sah calon, dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong empat garis tegak tersebut (IIII); c. memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara sah calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c pada kolom perolehan suara sah calon anggota DPD, dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong empat garis tegak tersebut (IIII); d. memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong empat garis tegak tersebut (IIII). (2) Untuk penghitungan perolehan suara Partai Politik dilakukan dengan menjumlahkan perolehan suara sah Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan perolehan suara sah seluruh calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari www.djpp.kemenkumham.go.id

Partai Politik yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c. (3) Setelah rapat Penghitungan Suara selesai, Anggota KPPS Ketiga menghitung hasil pencatatan perolehan suara dengan cara tally dan ditulis dengan angka sesuai perolehan suara masing-masing Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, jumlah suara sah seluruh Partai Politik, jumlah suara tidak sah, serta jumlah suara sah dan tidak sah. (4) Anggota KPPS Kedua dan Anggota KPPS Ketiga mengisi formulir Model C1 Berhologram, Lampiran Model C1 DPR Berhologram, Lampiran Model C1 DPD Berhologram, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi Berhologram, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Berhologram, berdasarkan formulir Model C1 DPR Plano Berhologram, Model C1 DPD Plano Berhologram, Model C1 DPRD Provinsi Plano Berhologram, Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano Berhologram yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Dalam hal Ketua KPPS menemukan Surat Suara yang dicoblos pada nomor urut calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tetapi nama calon tersebut tidak dicantumkan dalam Surat Suara yang telah diumumkan oleh KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf b, maka suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah Partai Politik. (2) Dalam hal Ketua KPPS menemukan Surat Suara yang dicoblos pada nomor urut calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tetapi nama calon tersebut telah meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat calon yang telah diumumkan oleh KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf b, maka suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah Partai Politik.

(1) Setelah rapat Penghitungan Suara, Ketua KPPS dengan dibantu oleh Anggota KPPS Keempat menyusun/menghitung dan memisahkan: a. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk suara sah masing-masing Partai Politik dan suara sah masing-masing calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, kemudian diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing calon Anggota DPD, kemudian diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas; c. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah, masing-masing dipisahkan untuk suara tidak sah Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, kemudian masing-masing diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas; d. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah untuk Pemilu Anggota DPD, kemudian diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas. (2) Hasil penyusunan/Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicocokkan dengan hasil Penghitungan Suara berdasarkan pencatatan yang dilakukan Anggota KPPS Keempat pada Formulir Model C1 DPR Plano Berhologram, Model C1 DPD Plano Berhologram, Model C1 DPRD Provinsi Plano Berhologram, Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano Berhologram.

(1) KPPS menyusun dan mengisi formulir Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota, berdasarkan formulir penghitungan suara yang Berhologram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4). (2) Formulir Model C, Model C1 Berhologram, Lampiran Model C1 DPR Berhologram, Lampiran Model C1 DPD Berhologram, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi Berhologram, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Berhologram dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel. (3) Formulir Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel. (4) Sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan ke dalam kotak suara Pemilu Anggota DPR, dan pada bagian luar kotak suara ditempel label serta segel dan dikunci.

(1) Formulir Model C, Model C1 Berhologram, Model C1 Berhologram, Lampiran Model C1 DPR Berhologram, Lampiran Model C1 DPD Berhologram, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi Berhologram, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Berhologram sebagaimana www.djpp.kemenkumham.go.id

dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dan Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3), ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir. (2) Dalam hal Saksi Partai Politik atau Saksi calon Anggota DPD yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup ditandatangani oleh Saksi Partai Politik atau Saksi calon Anggota DPD yang bersedia menandatangani. (3) Penandatanganan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah rapat Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota selesai.

(1) Saksi/PPL dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi/PPL, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokan selisih perolehan suara dengan formulir sertifikat hasil penghitungan suara dan C1 Plano. (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi/PPL sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPPS mengadakan pembetulan saat itu juga. (4) Pembetulan hasil penghitungan perolehan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua KPPS dan Saksi yang hadir. (5) Dalam hal pembetulan yang telah dilakukan KPPS masih terdapat keberatan dari Saksi, KPPS meminta pendapat dan rekomendasi PPL yang hadir. (6) KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi PPL. (7) KPPS wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat penghitungan suara pada formulir Model C2 DPR/ DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota. (8) KPPS memberi kesempatan kepada Saksi, PPL dan Pemantau Pemilu untuk mendokumentasikan hasil penghitungan suara. www.djpp.kemenkumham.go.id

(9) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa foto atau video.

Keberatan yang diajukan oleh Peserta Pemilu, Saksi, PPL, Pemantau Pemilu atau warga masyarakat/Pemilih melalui Saksi atau PPL terhadap pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, tidak menghalangi pelaksanaan rapat Penghitungan Suara di TPS.

(1) KPPS mengumumkan formulir Model C1, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran, Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota. (2) KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap formulir Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota kepada PPS pada hari dan tanggal pemungutan suara. (3) KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Saksi, dan PPL atau mitra PPL pada hari dan tanggal pemungutan suara atau dapat disampaikan kepada Saksi paling lambat 1 (satu) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara di TPS, apabila pada hari dan tanggal pemungutan suara belum dapat disampaikan. (4) Dalam hal KPPS tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai batas waktu yang ditetapkan akan dikenakan sanksi.

(1) KPPS wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat Penghitungan Suara di TPS. (2) KPPS wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan formulir Model C4, yang berisi: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Surat Suara sah dan tidak sah Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, masing-masing ke dalam kotak suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; b. formulir Model C, Model C1 Berhologram, Model C1 DPR Plano Berhologram, Model C1 DPD Plano Berhologram, Model C1 DPRD Provinsi Plano Berhologram, Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano Berhologram, Lampiran Model C1 DPR Berhologram, Lampiran Model C1 DPD Berhologram, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi Berhologram, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Berhologram, yang telah diisi; c. salinan DPT (Model A.3 KPU), DPTb (Model A.4 KPU) dan DPK (Model A. Khusus KPU); d. formulir Model A.T. Khusus KPU; e. formulir Model C2; f. formulir Model C3; g. formulir Model C5; h. formulir Model A5-KPU; dan i. formulir Model C6. (3) Penyerahan kotak suara kepada PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diawasi dan dilaporkan kepada PPL. (4) KPPS menyampaikan salinan formulir Model C1 serta Lampiran Model C1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK. (5) KPU Kabupaten/Kota merekam salinan formulir Model C1 serta lampiran Model C1 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk diumumkan di website KPU Kabupaten/Kota.

(1) Salinan formulir Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota yang disampaikan kepada masing-masing Saksi Partai Politik dan Saksi calon Anggota DPD yang hadir, dapat berupa hasil fotokopi atau salinan yang ditulis tangan. (2) Apabila formulir Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis tangan, salinan tersebut hanya boleh ditulis oleh Ketua KPPS atau Anggota KPPS. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) KPPS menyampaikan salinan formulir Model C1 serta Lampiran Model C1 kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4), pada hari dan tanggal pemungutan suara. (2) KPU Kabupaten/Kota dapat mengirimkan 1 (satu) rangkap formulir Model C1, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU untuk keperluan informasi kepada masyarakat. (3) Pengiriman 1 (satu) rangkap formulir Model C1, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan sarana teknologi informasi.

KPPS dilarang memberikan formulir Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota kepada kepada siapapun dan/atau pihak manapun, kecuali kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

(1) Pemungutan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di TPS dapat diulang, apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan. (2) Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan PPL terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau dokumen pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan ini; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Anggota KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan; c. Anggota KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih, sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.

(1) Pemungutan Suara ulang di TPS diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61. (2) Usul Pemungutan Suara ulang oleh KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPS dan PPK. (3) KPU Kabupaten/Kota setelah menerima usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segera MEMUTUSKAN dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten/ Kota selanjutnya disampaikan kepada KPPS melalui PPK dan PPS. (4) Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS. (5) Pemungutan Suara ulang di TPS dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara di TPS berdasarkan keputusan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) KPU Kabupaten/Kota meminta kepada pimpinan Partai Politik dan calon Anggota DPD untuk mengirimkan Saksi dengan surat mandat untuk hadir dan menyaksikan pelaksanaan Pemungutan Suara ulang di TPS.

(1) Pemungutan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur. (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan instansi/lembaga/perusahaan atau kepala satuan pendidikan untuk memberikan kesempatan kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPK dan tercatat dalam DPKTb pada TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara ulang untuk menggunakan hak pilihnya, dengan formulir Model C6. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Pemilih yang memberikan suara di TPS menggunakan KTP dan KK atau Identitas Lain atau Paspor dan telah dicacat oleh KPPS dalam Model A.T. Khusus KPU (DPKTb), diberi formulir Model C6.

(1) Dalam Pemungutan Suara ulang di TPS, tidak dilakukan pemutakhiran data pemilih dalam DPT, DPK dan yang tercatat dalam DPKTb. (2) Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPK dan tercatat dalam DPKTb di TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara ulang dan karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan Pemungutan Suara ulang, dengan tetap wajib meminta surat keterangan pindah tempat memilih kepada PPS setempat/asal dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain tersebut. (3) Keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sesuatu keadaan karena menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari pada saat Pemungutan Suara ulang atau karena kondisi yang tak terduga di luar kemampuan Pemilih. (4) Tugas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi penyelenggara/ pelaksana Pemilu, Saksi, PPL, Pemantau Pemilu, Anggota KPPS, pelayan jasa transportasi umum, pegawai/karyawan karena tugas pelayanan publik dan wartawan.

(1) Dalam hal terdapat Pemilih yang meninggal dunia sebelum hari dan tanggal pemungutan suara ulang di TPS, PPS menuliskan keterangan “meninggal dunia” dalam kolom keterangan pada DPT, DPK dan DPKTb. (2) Dalam hal terdapat Pemilih yang berubah status menjadi anggota Tentara Nasional INDONESIA atau anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA, sebelum hari dan tanggal pemungutan suara ulang di TPS, PPS menuliskan keterangan “Menjadi Anggota TNI” atau “Menjadi Anggota Polri” dalam kolom keterangan pada DPT, DPK dan DPKTb. (3) Dalam hal terdapat Pemilih terdaftar dalam DPT, DPK dan tercatat dalam DPKTb pada TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara ulang, pindah domisili dari desa/kelurahan tersebut, PPS menuliskan keterangan “Pindah Domisili” dalam kolom keterangan pada DPT, DPK dan DPKTb. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Jumlah Surat Suara dalam Pemungutan Suara ulang di TPS sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT, DPK dan yang tercatat dalam DPKTb ditambah 2% (dua persen) cadangan dari DPT. (2) Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 1.000 (seribu) lembar Surat Suara untuk setiap dapil yang diberi tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

(1) Dalam hal Surat Suara cadangan sebanyak 1.000 (seribu) lembar tidak mencukupi untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS, KPU Kabupaten/Kota MENETAPKAN kekurangan Surat Suara. (2) Kekurangan Surat Suara dapat dipenuhi dengan cara KPU Kabupaten/Kota menyampaikan kepada KPU untuk dilakukan pencetakan dan pendistribusiannya. (3) Jumlah kekurangan Surat Suara dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS pada TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara ulang.

Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang di TPS, tidak dilakukan kampanye.

(1) Formulir Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/ Kota yang digunakan dalam Pemungutan Suara Ulang dimasukkan ke dalam masing-masing kotak suara. (2) Pada bagian luar kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempel label dengan diberi keterangan ”Pemungutan Suara Ulang” serta disegel.

Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh PPS pada TPS dalam desa/kelurahan yang tidak dilakukan Pemungutan Suara ulang di TPS tetap dilanjutkan, tanpa menunggu hasil Pemungutan Suara pada TPS dalam desa/kelurahan yang melakukan Pemungutan Suara ulang. www.djpp.kemenkumham.go.id

Dalam Pemungutan Suara ulang di TPS, KPPS mengulangi proses Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.

(1) Penghitungan ulang Surat Suara di TPS dilakukan, apabila terjadi hal- hal sebagai berikut : a. kerusuhan yang mengakibatkan Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan; b. Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup; c. Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya; d. Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas; e. Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas; f. Saksi Peserta Pemilu, PPL, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jelas; g. Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah.

(1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Saksi atau PPL dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di TPS yang bersangkutan kepada Ketua KPPS. (2) Ketua KPPS segera MEMUTUSKAN penghitungan ulang Surat Suara di TPS dan mengulangi proses Penghitungan Suara di TPS. (3) Pelaksanaan penghitungan ulang Surat Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilaksanakan dan selesai pada hari dan tanggal pemungutan suara.

(1) Formulir Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi dan Lampiran www.djpp.kemenkumham.go.id

Model C1 DPRD Kabupaten/Kota yang digunakan dalam Penghitungan Suara Ulang, dimasukkan dalam sampul yang telah disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara. (2) Pada bagian luar kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempel label dengan keterangan ”Penghitungan Ulang Surat Suara” dan di segel.

Dalam penghitungan ulang Surat Suara di TPS, KPPS mengulangi proses Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.

(1) Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota: a. melaporkan kepada KPU mengenai amar/putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS; b. menyusun dan MENETAPKAN Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara ulang, dengan tetap memerhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam amar/putusan Mahkamah Konstitusi; c. merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara ulang, dan menyampaikan kepada KPU. (2) Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan kepada KPU, Mahkamah Konstitusi, Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota. (3) Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling kurang MENETAPKAN jadwal : www.djpp.kemenkumham.go.id

a. pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS, PPS dan PPK untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS dan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara di PPS dan PPK; b. penyampaian surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPK dan yang tercatat dalam DPKTb untuk TPS yang bersangkutan; c. pendistribusian Surat Suara dan alat keperluan administrasi Pemungutan Suara ulang dan Penghitungan Suara di TPS, formulir rekapitulasi hasil Penghitungan Suara di PPS dan PPK untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, formulir rekapitulasi hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPR, DPD atau DPRD Provinsi, serta formulir rekapitulasi hasil Penghitungan Suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota DPR atau DPD; d. pelaksanaan hari dan tanggal pemungutan suara ulang; e. pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota; f. penyampaian laporan pelaksanaan Pemungutan Suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi dan KPU untuk Pemungutan Suara ulang Pemilu Anggota DPR, DPD atau DPRD Kabupaten/Kota, atau kepada Mahkamah Konstitusi dan KPU untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi; g. pelaksanaan penghitungan perolehan kursi Partai Politik dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota; h. penyampaian nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Provinsi atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada pimpinan Partai Politik dengan tembusan kepada calon terpilih Anggota DPRD Provinsi atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

(1) Pemungutan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf d, dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur. (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan instansi/lembaga/perusahaan atau kepala satuan pendidikan untuk memberikan kesempatan kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPK dan tercatat dalam DPKTb pada TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara ulang untuk menggunakan hak pilihnya, dengan menunjukkan formulir Model C6. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Pemilih yang memberikan suara di TPS menggunakan KTP dan KK atau Identitas Lain atau Paspor dan telah dicacat oleh KPPS dalam Model A.T. Khusus KPU, diberi formulir Model C6 untuk memberikan suara pada Hari dan tanggal pemungutan suara ulang di TPS.

(1) Dalam Pemungutan Suara ulang, tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih pada DPT, DPK dan DPKTb. (2) Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPK dan telah tercatat dalam DPKTb di TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara ulang, dan karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan Pemungutan Suara ulang, dengan tetap wajib meminta surat keterangan pindah tempat memilih kepada PPS asal dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain tersebut. (3) Keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sesuatu keadaan karena menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari pada saat Pemungutan Suara ulang atau karena kondisi yang tak terduga diluar kemampuan Pemilih yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). (4) Tugas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi penyelenggara/ pelaksana Pemilu, Saksi, PPL, Pemantau, Anggota KPPS, pelayan jasa transportasi umum, pegawai/ karyawan karena tugas pelayanan publik dan wartawan.

(1) Dalam hal terdapat Pemilih yang meninggal dunia sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, PPS membubuhkan catatan “meninggal dunia” pada kolom keterangan dalam DPT, DPK atau DPKTb. (2) Dalam hal terdapat Pemilih yang berubah status menjadi anggota Tentara Nasional INDONESIA atau anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA, sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara ulang, PPS membubuhkan catatan “Menjadi Anggota TNI” atau “Menjadi Anggota Polri” pada kolom keterangan dalam DPT, DPK atau DPKTb. (3) Dalam hal terdapat Pemilih yang pindah domisili/sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut, PPS membubuhkan catatan “Pindah Domisili” pada kolom keterangan dalam DPT, DPK atau DPKTb. www.djpp.kemenkumham.go.id

Jumlah Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, sebanyak jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPK dan tercatat dalam DPKTb ditambah 2% (dua persen) cadangan dari DPT.

(1) Dalam hal Surat Suara cadangan sebanyak 1.000 (seribu) lembar tidak mencukupi untuk melaksanaan Pemungutan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota MENETAPKAN kekurangan Surat Suara. (2) Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di TPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebanyak 1.000 (seribu) lembar Surat Suara untuk setiap dapil yang diberi tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan kampanye.

(1) Formulir Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota yang digunakan dalam Penghitungan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, dimasukkan ke dalam kotak suara. (2) pada bagian luar kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempel label dengan diberi keterangan ”Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan MK” serta disegel.

(1) Dalam pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. melaporkan kepada KPU mengenai amar/putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Penghitungan Suara ulang di TPS; b. menyusun dan MENETAPKAN Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang jadwal pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dengan tetap memperhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam amar/putusan Mahkamah Konstitusi; c. merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dan menyampaikan kepada KPU. (2) Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan kepada KPU, Mahkamah Konstitusi, Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/ Kota. (3) Dalam Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang MENETAPKAN jadwal : a. pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS untuk melaksanakan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi; b. pengangkatan kembali anggota PPS untuk melaksanakan rekapitulasi Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; c. pengangkatan kembali anggota PPK untuk melaksanakan rekapitulasi Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; d. pengadaan alat keperluan administrasi Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi oleh KPPS, rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; e. pelaksanaan hari dan tanggal Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan MK oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi; www.djpp.kemenkumham.go.id

f. penyampaian laporan pelaksanaan Penghitungan Suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi dan KPU untuk Pemungutan Suara ulang Pemilu Anggota DPR, DPD atau DPRD Kabupaten/Kota, atau kepada Mahkamah Konstitusi dan KPU untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi; g. pelaksanaan penghitungan perolehan kursi Partai Politik dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota; h. penyampaian nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Provinsi atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada pimpinan Partai Politik dengan tembusan kepada calon terpilih.

(1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat Penghitungan Suara ulang pasca putusan MK yang dilakukan di KPU Kabupaten/Kota. (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi kepada pimpinan Partai Politik atau calon Anggota DPD untuk hadir dan menyaksikan pelaksanaan Penghitungan Suara ulang pasca putusan MK yang dilakukan di KPU Kabupaten/Kota.

(1) Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dilaksanakan di KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), dilakukan oleh KPPS dengan cara : a. membuka kotak suara yang berisi Surat Suara yang telah digunakan dan berisi Surat Suara sah dan Surat Suara tidak sah, Surat Suara rusak, Surat Suara yang tidak digunakan dan cadangan Surat Suara, dengan disaksikan oleh Saksi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan warga masayarakat/Pemilih yang hadir; b. mengeluarkan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dari kotak suara satu demi satu dan meletakkan di meja Ketua KPPS; c. menghitung jumlah Surat Suara yang telah digunakan, Surat Suara rusak, Surat Suara yang tidak digunakan dan cadangan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta memberitahukan jumlah tersebut kepada Saksi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan warga masayarakat/Pemilih yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan; d. membuka tiap lembar Surat Suara yang telah digunakan, baik Surat Suara sah maupun Surat Suara tidak sah sebagaimana www.djpp.kemenkumham.go.id

dimaksud pada huruf c, dengan meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada Surat Suara, serta memperlihatkan dan mengumumkan kepada Saksi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan warga masayarakat/Pemilih yang hadir untuk setiap Partai Politik dan nama calon yang dicoblos serta nama calon Anggota DPD; e. membuka dan meneliti tiap lembar Surat Suara yang rusak, serta memperlihatkan dan mengumumkan kepada Saksi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan warga masayarakat/Pemilih yang hadir; f. mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan menggunakan formulir Model C-1 DPR Plano, Model C-1 DPD Plano, Model C-1 DPRD Provinsi Plano atau Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Plano; dan g. MEMUTUSKAN penentuan suara sah atau tidak sah sebagaimana dimaksud pada huruf d, apabila pengumuman oleh KPPS berbeda dengan yang disaksikan oleh Saksi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan warga masayarakat/Pemilih yang hadir. (2) Dalam hal terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi terhadap penelitian hasil pencoblosan pada Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, KPPS seketika itu juga MEMUTUSKAN keabsahan Surat Suara tersebut. (3) Dalam hal terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi terhadap Surat Suara yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, KPPS MEMUTUSKAN Surat Suara tersebut dinyatakan tidak sah.

Setelah selesai melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Ketua KPPS dengan dibantu oleh Anggota KPPS melakukan kegiatan: a. menyusun/menghitung dan memisahkan Surat Suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing Partai Politik dan memasukkan ke dalam sampul yang telah disediakan; b. menyusun/menghitung dan memisahkan Surat Suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan sah, serta Surat Suara yang suaranya dinyatakan tidak sah, kemudian memasukkan ke dalam sampul yang telah disediakan.

(1) Setelah selesai Penghitungan Suara ulang oleh KPPS pasca putusan MK, KPPS membuat formulir Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota yang digunakan www.djpp.kemenkumham.go.id

dalam Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. (2) Formulir Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota yang digunakan dalam Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir. (3) Formulir Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota yang digunakan dalam Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada KPU Kabupaten/ Kota.

(1) Setelah menerima menerima formulir Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota yang digunakan dalam Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3), KPU Kabupaten/Kota meminta kepada PPS untuk melakukan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara termasuk hasil Penghitungan Suara yang tidak dilakukan Penghitungan Suara ulang. (2) PPS membuat Berita acara rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang dan sertifikat rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS serta Saksi yang hadir. (3) Berita acara rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang, sertifikat rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota.

(1) Setelah menerima menerima Berita Acara rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang oleh PPS, sertifikat rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang beserta lampirannya pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3), KPU Kabupaten/Kota meminta kepada PPK untuk melakukan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara termasuk hasil Penghitungan Suara yang tidak dilakukan Penghitungan Suara ulang. (2) PPK membuat Berita acara rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang dan sertifikat rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang www.djpp.kemenkumham.go.id

beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ditandatangani oleh Ketua PPK dan paling kurang 2 (dua) Anggota PPK serta Saksi yang hadir. (3) Berita acara rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang, sertifikat rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota.

(1) Setelah menerima Berita Acara rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang oleh PPK, sertifikat rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang beserta lampirannya pasca putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3), KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara termasuk hasil Penghitungan Suara yang tidak dilakukan Penghitungan Suara ulang. (2) KPU Kabupaten/Kota membuat Berita acara rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang dan sertifikat rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang beserta lampirannya pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ditandatangani oleh Ketua Kabupaten/Kota dan paling kurang 2 (dua) Anggota Kabupaten/Kota serta Saksi yang hadir. (3) Berita acara rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang, sertifikat rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang beserta lampirannya pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada KPU Provinsi untuk Penghitungan Suara ulang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi.

(1) Setelah menerima Berita Acara rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang, sertifikat rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang, beserta lampirannya pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3), KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara termasuk hasil Penghitungan Suara yang tidak dilakukan Penghitungan Suara ulang. (2) KPU Provinsi membuat Berita acara rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang dan sertifikat rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ditandatangani oleh Ketua Provinsi dan paling kurang 2 (dua) Anggota Provinsi serta Saksi yang hadir. (3) Berita acara rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang, sertifikat rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang beserta lampirannya pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada www.djpp.kemenkumham.go.id

ayat (2), disampaikan kepada KPU untuk Penghitungan Suara ulang Pemilu Anggota DPR dan DPD.

(1) KPU Kabupaten/Kota memasukkan Berita Acara rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara beserta lampirannya pasca putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, ke dalam kotak suara. (2) Kotak suara yang berisi Berita Acara rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara beserta lampirannya pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan pada tempat yang memadai dan dijamin keamanannya di KPU Kabupaten/Kota.

KPU Kabupaten/Kota melaporkan hasil Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi dengan dilampiri formulir Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota, untuk memperoleh penetapan Mahkamah Konsitusi.

(1) KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan termasuk hasil Penghitungan Suara ulang yang telah mendapat penetapan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94. (2) KPU Kabupaten/Kota membuat catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara termasuk hasil Penghitungan Suara ulang yang telah mendapat penetapan Mahkamah Konstitusi. (3) KPU Kabupaten/Kota membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara termasuk hasil Penghitungan Suara ulang yang telah mendapat penetapan Mahkamah Konstitusi. (4) Berita acara, catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota serta Saksi yang hadir dan dibubuhi cap KPU Kabupaten/Kota. (5) Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berita Acara rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara ditandatangani oleh www.djpp.kemenkumham.go.id

anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang bersedia menandatangani. (6) KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara kepada : a. Saksi; b. Panwaslu Kabupaten/Kota; dan c. ditempel di tempat umum.

KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara termasuk hasil Penghitungan Suara ulang di tempat umum atau di tempat yang mudah di akses oleh masyarakat termasuk di kantor KPU Kabupaten/Kota.

(1) KPU Provinsi membuat berita acara rekapitulasi hasil Penghitungan Suara termasuk hasil Penghitungan Suara ulang yang telah mendapat penetapan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94. (2) KPU Provinsi membuat catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara termasuk hasil Penghitungan Suara ulang yang telah mendapat penetapan Mahkamah Konstitusi. (3) KPU Provinsi membuat sertifikat rekapitulasi hasil Penghitungan Suara termasuk hasil Penghitungan Suara ulang yang telah mendapat penetapan Mahkamah Konstitusi. (4) Berita acara, catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditandatangani oleh anggota KPU Provinsi serta Saksi yang hadir dan dibubuhi cap KPU Provinsi. (5) Dalam hal terdapat anggota KPU Provinsi dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berita Acara rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang dan sertifikat rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi ditandatangani oleh anggota KPU Provinsi dan Saksi yang bersedia menandatangani. (6) KPU Provinsi wajib memberikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan sertifikat rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang Pemilu Anggota DPRD Provinsi kepada : www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Saksi; b. Bawaslu Provinsi; dan c. ditempel di tempat umum.

KPU Provinsi mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara termasuk hasil Penghitungan Suara ulang di tempat umum atau di tempat yang mudah di akses oleh masyarakat termasuk di kantor KPU Provinsi.

(1) KPU membuat berita acara rekapitulasi hasil Penghitungan Suara termasuk hasil Penghitungan Suara ulang Pemilu Anggota DPR atau DPD yang telah mendapat penetapan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94. (2) KPU membuat catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara termasuk hasil Penghitungan Suara ulang Pemilu Anggota DPR atau DPD yang telah mendapat penetapan Mahkamah Konstitusi. (3) KPU membuat sertifikat rekapitulasi hasil Penghitungan Suara termasuk hasil Penghitungan Suara ulang Pemilu Anggota DPR atau DPD yang telah mendapat penetapan Mahkamah Konstitusi. (4) Berita acara, catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang Pemilu Anggota DPR atau DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditandatangani oleh anggota KPU serta Saksi yang hadir dan dibubuhi cap KPU. (5) Dalam hal terdapat anggota KPU dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Berita Acara rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan sertifikat rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang Pemilu Anggota DPR atau DPD, ditandatangani oleh anggota KPU dan Saksi yang bersedia menandatangani. (6) KPU wajib memberikan 1 (satu) rangkap salinan Berita Acara rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan sertifikat rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang Pemilu Anggota DPR atau DPD kepada : a. Saksi Partai Politik atau calon Anggota DPD; b. Bawaslu; dan c. ditempel di tempat umum. www.djpp.kemenkumham.go.id

KPU mengumumkan hasil rekapitulasi Penghitungan Suara termasuk hasil Penghitungan Suara ulang di tempat umum atau di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat termasuk di kantor KPU.

(1) Dalam hal sebagian atau seluruh daerah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemungutan dan Penghitungan Suara lanjutan di TPS. (2) Pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan Suara lanjutan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS yang terhenti.

(1) Pemungutan dan Penghitungan Suara lanjutan di TPS dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara. (2) Penetapan penundaan pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan Suara dilakukan oleh: a. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan Suara meliputi satu atau beberapa desa atau nama lainnya/kelurahan; b. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan Suara meliputi satu atau beberapa kecamatan; c. KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota apabila penundaan pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan Suara meliputi satu atau beberapa kabupaten/kota; d. KPU atas usul KPU Provinsi apabila penundaan pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan Suara meliputi satu atau beberapa provinsi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pemilih atau keluarga pasien yang menjalani rawat inap di rumah sakit dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit yang karena tugas dan pekerjaannya tidak dapat memberikan suara di TPS asal, dapat memberikan suara di TPS yang lokasinya paling dekat dengan rumah sakit. (2) Pemungutan Suara bagi Pemilih dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Pemilih atau keluarga pasien yang menjalani rawat inap di rumah sakit dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit memberitahukan kepada PPS/KPPS di tempat Pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT atau DPK, bahwa Pemilih yang bersangkutan tidak dapat memberikan suara di TPS asal dan akan memberikan suara di TPS yang lokasinya paling dekat dengan rumah sakit; b. PPS asal meneliti nama Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam salinan DPT atau DPK; c. apabila nama Pemilih yang bersangkutan tercantum dalam salinan DPT atau DPK di TPS asal, PPS memberikan formulir Model A5-KPU kepada Pemilih yang bersangkutan; d. keluarga pasien dan pasien rawat inap serta tenaga medis atau karyawan rumah sakit yang bersangkutan, wajib melaporkan kepada PPS yang terdekat dengan rumah sakit dimana Pemilih yang bersangkutan menjalani rawat inap atau Pemilih yang bersangkutan menjalankan tugas dan pekerjaannya di rumah sakit tersebut, paling lambat pada Hari dan tanggal pemungutan suara; e. Ketua KPPS yang terdekat dengan rumah sakit menugaskan Anggota KPPS paling banyak 2 (dua) orang dan dapat didampingi oleh PPL dan Saksi dengan membawa perlengkapan seperlunya untuk melaksanakan Pemungutan Suara dengan cara mendatangi tempat Pemilih yang bersangkutan di rumah sakit; f. ketentuan pelaksanaan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, kecuali setelah masing-masing Surat Suara DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dicoblos oleh Pemilih dan dilipat seperti semula, www.djpp.kemenkumham.go.id

selanjutnya diserahkan kepada Anggota KPPS untuk kemudian akan dimasukkan ke dalam kotak suara DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di TPS terdekat dengan rumah sakit yang bersangkutan; g. Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada huruf f, wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan. (3) Keluarga pasien dan pasien rawat inap serta Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak sempat mengurus pindah tempat memilih di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat memberikan suara pada 1 (satu) jam sebelum berakhirnya waktu pemungutan suara dengan menunjukkan KTP dan KK atau Identitas Lain atau Paspor, sepanjang surat suara di TPS tersebut masih tersedia.

KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk TPS pada lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, serta petugas atau karyawan lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara.

Ketentuan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.

(1) Surat Suara yang digunakan bagi Pemilih yang terdaftar dalam DPK dan Pemilih yang menggunakan KTP dan KK atau identias sejenis atau Paspor (DPKTb), menggunakan Surat Suara yang masih tersedia di TPS yang bersangkutan dan Surat Suara cadangan. (2) Apabila Surat Suara yang tersedia di TPS dan Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperkirakan tidak mencukupi, KPPS mengarahkan agar Pemilih yang terdaftar dalam DPK dan Pemilih yang menggunakan KTP dan KK atau identitas lain atau Paspor dapat memberikan suara di TPS lain yang terdekat dan masih dalam satu wilayah kerja PPS.

(1) Pada TPS tertentu yang terdapat Pemilih penyandang cacat dan terdaftar dalam DPT, DPTb atau DPK, memberikan suara menggunakan alat bantu yang disediakan oleh KPU Kabupaten/Kota. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) KPU Kabupaten/Kota mengkoordinasikan kepada organisasi penyandang cacat mengenai jenis cacat yang disandang oleh Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terdaftar dalam DPT, DPTb atau DPK di setiap TPS. (3) Alat bantu penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa template untuk membantu Pemilih tunanetra dalam memberikan suara Pemilu Anggota DPD.

Dalam hal kotak suara atau bilik suara kurang jumlahnya atau tidak memenuhi persyaratan, KPU Kabupaten/Kota dapat meminjam kotak suara dan/atau bilik suara kepada KPU Kabupaten/Kota terdekat atau MENETAPKAN pengadaan tambahan atau perbaikan kotak suara.

(1) Jenis formulir untuk pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di TPS, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini. (2) Bagan TPS, bagan tata cara pemberian suara di TPS, dan bagan tata cara Penghitungan Suara di TPS, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan ini.

(1) Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2009 dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (2) Seluruh ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku. (3) Pelaksanaan tugas penyelenggara pemilu dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara wajib berpedoman pada peraturan ini.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2013 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id