Peraturan Badan Nomor 25 Tahun 2011 tentang SEARCH AND RESCUE KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Search and Rescue yang selanjutnya disingkat SAR adalah usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran, penerbangan, bencana atau musibah lainnya yang timbul karena faktor manusia maupun alam.
3. Operasi SAR adalah rangkaian kegiatan dari personel yang terlatih dengan dukungan peralatan yang dapat digunakan untuk memberikan bantuan pencarian dan pertolongan secara efektif dan efisien terhadap korban manusia dan harta benda akibat bencana, musibah pelayaran, penerbangan, atau musibah lainnya.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang www.djpp.kemenkumham.go.id

disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, dan dampak psikologis. 5. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 6. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana. 7. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. 8. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. 9. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. 10. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. 11. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. 12. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat. 13. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. www.djpp.kemenkumham.go.id

14. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
15. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan, meninggal dunia, atau hilang akibat bencana.
16. SAR Polri adalah kemampuan anggota Polri dalam ikatan tim, unit atau satuan meliputi usaha dan kegiatan pencarian dan pertolongan terhadap korban manusia akibat bencana, musibah pelayaran, penerbangan, atau musibah lainnya.
17. Unit pendukung adalah Satuan Polri dan potensi lainnya yang membantu, membackup dan bekerjasama dengan unit SAR Polri dalam pelaksanaan kegiatan atau operasi SAR dalam bentuk dukungan administrasi, logistik, anggaran, dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan SAR.
18. Evakuasi adalah tindakan untuk memindahkan korban dari lokasi musibah atau bencana ke tempat lain yang lebih aman untuk dilakukan tindakan penanganan berikutnya.
19. Potensi SAR Polri adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan operasi SAR Polri.
20. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
21. SAR Coordinator yang selanjutnya disingkat SC adalah pejabat pemerintah yang mempunyai wewenang penyediaan fasilitas dalam rangka mendukung operasi SAR yang bertugas menyiapkan perencanaan secara matang dan menunjuk SMC.
22. SAR Mission Coordinator yang selanjutnya disingkat SMC adalah seseorang yang ditunjuk karena memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menentukan area pencarian, strategi pencarian dan/atau seseorang yang memiliki kualifikasi yang telah ditentukan dan/atau melalui pendidikan sebagai SMC disesuaikan dengan musibah yang terjadi, bertanggung jawab mengendalikan, dan mengkoordinir jalannya operasi SAR dari awal hingga akhir operasi.
23. On Scene Commander yang selanjutnya disingkat OSC adalah seseorang yang ditunjuk oleh SMC untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan jalannya operasi SAR di lapangan, yang berarti OSC melaksanakan sebagian dari tugas SMC yang didelegasikan kepadanya. www.djpp.kemenkumham.go.id

Tujuan peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan atau operasi SAR Polri dalam usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan korban manusia dan harta benda akibat bencana, musibah pelayaran, penerbangan, atau musibah lainnya, sehingga dapat berjalan dengan baik, efektif, efisien, dan terkoordinasi.

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini: a. legalitas, yaitu setiap tindakan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. profesional, yaitu tindakan yang dilakukan dalam pencarian dan pemberian pertolongan secara terencana yang didukung dengan kemampuan dan peralatan sesuai dengan peristiwa dan medan yang dihadapi; c. akuntabel, yaitu setiap tindakan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan; d. safety and security, yaitu tindakan yang dilaksanakan senantiasa memperhatikan dan mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan; e. humanis, yaitu tindakan yang dilakukan senantiasa memperhatikan aspek kemanusiaan, sosial, perlindungan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan f. keterpaduan, yaitu mengutamakan koordinasi, kebersamaan, dan sinergitas dengan segenap unsur atau komponen yang dilibatkan dalam operasi SAR.

Standardisasi SAR Polri meliputi: a. standar personel SAR; dan b. standar peralatan dan perlengkapan.

Standar personel SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi: a. susunan organisasi; dan b. kemampuan personel.

(1) Susunan organisasi SAR Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Tim SAR Polri, terdiri dari 10 (sepuluh) personel atau Satuan Setingkat Regu (SRU), yang dipimpin oleh Kepala Tim SAR Polri (Katim SAR Polri); b. Unit SAR Polri, terdiri dari 3 (tiga) tim atau Satuan Setingkat Peleton (SST), yang dipimpin oleh Kepala Unit SAR Polri (Kanit SAR Polri); c. Sub Detasemen SAR Polri, terdiri dari 3 (tiga) unit atau yang dipimpin oleh Kepala Sub Detasemen SAR Polri (Kasubden SAR Polri); d. Detasemen, terdiri dari sekurang-kurangnya 4 (empat) Sub Detasemen SAR Polri, yang dikepalai oleh Kepala Detasemen SAR Polri (Kaden SAR Polri); dan e. Satuan Tugas SAR Polri, terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) Detasemen SAR Polri, yang dikepalai oleh Kepala Satuan Tugas SAR Polri ( Kasatgas SAR Polri). (2) Setiap Tim, Unit, Subden, Detasemen dan Satuan SAR Polri terdiri dari SAR darat dan SAR air. (3) Susunan organisasi personel SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Standar kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi kemampuan: a. SAR umum; b. SAR tingkat dasar; c. SAR tingkat lanjutan; dan d. SAR tingkat spesialisasi.

Standar kemampuan SAR umum, sekurang-kurangnya meliputi: a. pertolongan pertama pada korban (medical first responder); b. SAR hutan (jungle rescue); c. penanganan kebakaran (fire rescue); d. penanganan gedung, dataran tinggi, dan jurang (vertical rescue); e. penanganan kecelakaan di perairan (water rescue); dan f. penanganan kecelakaan (accident rescue). www.djpp.kemenkumham.go.id

Standar kemampuan SAR tingkat dasar, sekurang-kurangnya meliputi kemampuan: a. menguasai ilmu medan dan peta kompas; b. survival; c. mounteneering; d. pioneering; e. Pertolongan Pertama Pada Korban (P3K); f. sandi dan jejak; g. mengemudi; h. renang; i. membuat hellypad; dan j. rapling.

Standar kemampuan SAR tingkat lanjutan, sekurang-kurangnya meliputi kemampuan: a. SAR dasar; b. manuver dengan perahu dayung maupun mesin; c. navigasi; d. selam dasar; e. rapling helly; f. jumping helly; dan g. fast roping.

Standar kemampuan SAR tingkat spesialisasi, sekurang-kurangnya meliputi kemampuan: a. SAR lanjutan; b. rescue diver; c. jump master; d. pandu udara (forward air control); e. terjun di segala medan; dan f. perencanaan dan pengendalian operasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Standardisasi peralatan dan perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan standar peralatan dan perlengkapan perorangan, tim, unit, dan satuan SAR Polri. (2) Standar peralatan dan perlengkapan perorangan, tim, unit, dan satuan SAR Polri digunakan untuk SAR darat dan SAR air. (3) Standar peralatan dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Dalam hal standardisasi peralatan dan perlengkapan SAR Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 belum dapat menjangkau atau mengatasi peristiwa dan medan yang dihadapi, maka tim, unit, dan satuan SAR Polri dapat didukung peralatan dan perlengkapan yang dimiliki oleh Polri atau instansi di luar Polri.

(1) Operasi SAR Polri meliputi: a. kegiatan SAR yang dilakukan secara mandiri oleh satuan-satuan Polri di bawah koordinasi pejabat yang ditunjuk dalam Peraturan Kapolri ini; dan b. kegiatan SAR yang dilakukan atas permintaan BASARNAS/Badan Penanggulangan Bencana Derah di bawah koordinasi dan pengorganisasian BASARNAS/Badan Penanggulangan Bencana Derah. (2) Kegiatan operasi SAR Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahap: a. awal; b. pelaksanaan; dan c. akhir.

Tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, meliputi kegiatan: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. menyadari; b. persiapan; dan c. perencanaan.

(1) Kegiatan menyadari dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, merupakan saat diketahui disadari terjadinya keadaan darurat musibah. (2) kegiatan menyadari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. menerima laporan tentang terjadinya suatu bencana atau musibah yang membutuhkan pelaksanaan operasi SAR; b. mencari informasi tentang peristiwa yang terjadi, meliputi:

1. jenis musibah yang terjadi;
2. posisi atau tempat kejadian;
3. waktu kejadian; dan
4. kemungkinan korban yang ditimbulkan. c. mencari informasi tentang data-data pendukung operasi SAR, meliputi:
5. keadaan cuaca;
6. arah dan kecepatan angin;
7. jarak pandang yang kemungkinan dipengaruhi oleh adanya penghalang, seperti kabut, asap, dan sejenisnya;
8. kemungkinan adanya gas beracun; dan
9. tanda-tanda medan.

(1) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan saat dilakukan suatu tindakan sebagai tanggapan (respons) adanya musibah yang terjadi. (2) Kegiatan persiapan yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. menggolongkan keadaan darurat yang terjadi; b. menyiapkan tim, unit, atau satuan SAR Polri yang akan ditugaskan; c. menyiagakan peralatan dan perlengkapan perorangan, tim, unit, atau satuan SAR Polri; dan d. mencari data-data tambahan, meliputi:

1. perkembangan situasi terakhir dari musibah atau bencana yang terjadi; www.djpp.kemenkumham.go.id

2. perkembangan keadaan cuaca terakhir serta kondisi medan; dan

3. lingkungan pada lokasi musibah.

(1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, merupakan pembuatan rencana operasi yang efektif berupa: a. penentuan titik duga; b. penghitungan luas area musibah; c. pemilihan dan penggunaan peralatan dan perlengkapan; d. cara bertindak; dan e. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait. (2) Kegiatan perencanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. mengevaluasi seluruh data yang telah didapat baik data awal maupun data akhir yang berkaitan dengan musibah yang terjadi; b. membuat rencana pencarian yang meliputi:

1. perkiraan kemungkinan posisi musibah atau MPP (The Most Probable Position);
2. luas area pencarian; dan
3. pola pencarian; c. penentuan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan.

(1) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, merupakan saat dilakukannya operasi pencarian, pertolongan, atau pencarian dan pertolongan, serta penyelamatan korban manusia, harta benda, kerusakan lingkungan, dan psikologis akibat bencana atau musibah, sekaligus menganalisa dan mengevaluasi informasi perkembangan dari lapangan hingga operasi SAR mencapai tujuan. (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. menyiapkan dan memberikan briefing kepada personel, meliputi:

1. informasi tentang peristiwa yang terjadi, dan gambaran permasalahan yang dihadapi;
2. pembagian tugas;
3. cara bertindak; dan
4. hal-hal lain yang terkait pelaksanaan tugas; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. melakukan pengecekan peralatan dan perlengkapan; c. operasi sesuai dengan tugas dan cara bertindak yang telah direncanakan dan disesuaikan dengan keadaan medan yang dihadapi; d. setelah lokasi korban ditemukan, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. pemeriksaan keadaan terakhir korban;
2. menstabilkan kondisi korban yang masih hidup sebelum dilakukan prosedur berikutnya;
3. identifikasi terhadap korban meninggal dunia dengan bantuan ahli;
4. evakuasi terhadap korban hidup maupun yang meninggal dunia; dan
5. jika korban dalam jumlah banyak, maka dilakukan proses pemilahan korban (triage) berdasarkan tingkat kegawatan, dengan tujuan untuk memberikan prioritas pemberian tindakan medis awal; e. melaporkan hasil yang didapat kepada OSC oleh pimpinan lapangan (Katim, Kanit, atau Kasat), tentang:
6. tindakan yang telah dilakukan, dan langkah-langkah yang akan diambil berikutnya
7. jumlah korban;
8. kondisi korban; dan
9. permintaan bantuan jika diperlukan, baik dukungan medis lanjutan maupun bantuan udara untuk evakuasi. (3) Pimpinan lapangan bertanggung jawab penuh atas teknis pelaksanaan di lapangan, teknik manuver yang akan dilakukan, dan berwenang untuk MEMUTUSKAN perubahan cara bertindak yang akan dilaksanakan untuk menjamin keberhasilan operasi SAR. (4) Setelah tugas selesai dilaksanakan, maka pimpinan lapangan memerintahkan anggotanya untuk menuju ke daerah yang telah ditentukan untuk konsolidasi personel, peralatan, dan perlengkapan yang digunakan, dan koordinasi dengan OSC untuk kegiatan selanjutnya.

(1) Kegiatan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, dilakukan pada saat operasi SAR dinyatakan selesai. (2) Kegiatan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. menarik personel, peralatan, dan perlengkapan dari lapangan; b. pimpinan lapangan melakukan konsolidasi dan pemeriksaan terhadap keadaan personel, peralatan, dan perlengkapan yang telah digunakan; c. pimpinan lapangan membuat laporan akhir tugas secara tertulis dan melaporkan kepada kesatuan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; d. mengadakan pemberitaan (public information) oleh SMC; e. melakukan analisa dan evaluasi terhadap kegiatan operasi SAR yang telah dilaksanakan; dan f. SMC mengembalikan personel, peralatan, dan perlengkapan SAR Polri kepada instansi Polri, dalam hal SAR Polri betugas secara gabungan dengan SAR lain di bawah kendali SMC.

(1) Operasi SAR dilaksanakan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari. (2) Dalam hal dipandang perlu, operasi SAR dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari. (3) Operasi SAR yang telah dinyatakan selesai atau ditutup, dapat dibuka kembali berdasarkan informasi baru yang berindikasi ditemukannya korban, lokasi, atau atas permintaan Badan SAR Nasional.

(1) Wilayah operasi SAR diatur berdasarkan wilayah hukum, meliputi: a. SAR tingkat Mabes Polri bertanggungjawab atas seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; dan b. SAR tingkat Polda bertanggungjawab atas seluruh wilayah hukum Polda, dan wajib memberikan bantuan serta pengerahan potensi SAR kepada Polda terdekat yang mengalami bencana atau musibah. (2) Spesifikasi secara khusus terhadap potensi SAR yang dimiliki oleh Direktorat Polair Baharkam Polri, Korps Lalu Lintas Polri, Korps Brimob Polri, Direktorat Sabhara Baharkam Polri, Direktorat Poludara Baharkam Polri, Direktorat Satwa Baharkam Polri pengerahannya disesuaikan dengan stuasi, kondisi dan dampak bencana dan musibah yang terjadi, meliputi: a. potensi SAR yang dimiliki oleh Direktorat Polair Baharkam Polri memiliki wilayah tanggung jawab SAR diwilayah perairan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. potensi SAR yang dimiliki oleh Korps Lalu lintas Polri memiliki wilayah tanggung jawab SAR terhadap kecelakaan lalu lintas; c. potensi SAR yang dimiliki oleh Korps Brimob Polri memiliki wilayah tanggung jawab SAR darat khususnya di daerah gunung hutan dan atau dapat diperbantukan dalam operasi SAR di wilayah perairan maupun kecelakaan lalu lintas yang memiliki resiko yang cukup tinggi dalam penanganannya; d. potensi SAR yang dimiliki oleh Direktorat Sabhara Baharkam Polri memiliki wilayah tanggung jawab SAR darat kecuali daerah hutan; e. potensi SAR yang dimiliki oleh Direktorat Poludara Baharkam Polri merupakan satuan pendukung dalam pelaksanaan operasi SAR, baik SAR Darat maupun SAR Air dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada; dan f. potensi SAR yang dimiliki oleh Direktorat Satwa Baharkam Polri merupakan satuan pendukung dalam pelaksanaan operasi SAR Darat dengan menggunakan satwa. (3) Pengerahan potensi SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan dampak bencana dan/atau musibah yang terjadi.

(1) Tanggungjawab pembinaan potensi SAR tingkat Mabes Polri dilaksanakan oleh pimpinan satuan yang memiliki potensi SAR Korbrimob Polri, Korlantas Polri, Ditpolair, Ditpoludara, Ditsabhara, dan Ditsatwa. (2) Tanggungjawab pembinaan SAR tingkat Polda dilaksanakan oleh pimpinan Satuan yang memilki potensi SAR Satbrimob, Satpolair, Ditsabhara, dan Ditlantas.

Dalam rangka mendukung kelancaran operasional SAR Polri diperlukan dukungan: a. administrasi, berupa surat perintah tugas; b. sarana prasarana, menggunakan sarana prasarana yang ada pada kesatuan masing-masing, atau gabungan satuan fungsi Polri, atau dari instansi pemerintah, swasta dan/atau unsur lainnya; dan c. anggaran. www.djpp.kemenkumham.go.id

Dukungan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, sebagai berikut: a. anggaran DIPA Polri, apabila operasi dilaksanakan oleh mandiri Polri; b. anggaran Pemda, apabila SAR Polri melaksanakan operasi gabungan dengan unsur SAR atas permintaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan c. penggunaan keuangan negara, apabila SAR Polri melaksanakan operasi gabungan atas permintaan Kepala BASARNAS.

Perintah pengerahan potensi SAR Polri dalam pelaksanaan operasi SAR atas perintah: a. Kapolri melalui Asisten Kapolri bidang operasi (Asops Kapolri) untuk tingkat Mabes Polri; dan b. Kapolda melalui Kepala Biro Operasi (Karoops) Polda untuk tingkat Polda.

Satuan Kewilayahan penerima kekuatan potensi SAR Polri dapat menggunakan kekuatan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan musibah maupun bencana yang terjadi di wilayahnya.

(1) Penentuan penempatan personel SAR Polri berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi musibah maupun bencana yang terjadi, atas perintah SMC setelah berkoordinasi dengan OSC yang ditugaskan oleh Polri berdasarkan surat perintah. (2) OSC maupun pimpinan lapangan SAR Polri wajib memberikan penjelasan kepada Kepala Satuan Kewilayahan tentang prosedur maupun langkah-langkah yang akan diambil dalam operasi SAR yang akan dilaksanakan setelah menganalisa situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan. (3) Dalam keadaan darurat atau bencana yang berskala nasional Kapolri bertindak selaku SC dan menunjuk Pejabat dibawahnya untuk bertindak sebagai SMC dalam rangka tanggap darurat terhadap musibah dan atau bencana yang terjadi, sampai dengan SMC yang ditunjuk oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) datang. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Kepolisian Negara

ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 13 Desember 2011 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TIMUR PRADOPO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 15 Desember 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDDIN www.djpp.kemenkumham.go.id