Peraturan Badan Nomor 20 Tahun 2010 tentang KOORDINASI, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN PEMBINAAN PENYIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;

2. Penyidik adalah pejabat Polri yang diangkat dan diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan peyidikan;

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup UNDANG-UNDANG yang menjadi dasar hukumnya masing-masing;

4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

5. Koordinasi adalah suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan PPNS dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang menjadi dasar hukumnya, sesuai sendi-sendi hubungan fungsional;

6. Pengawasan adalah proses penilikan dan pengarahan terhadap pelaksanaan penyidikan oleh PPNS untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

7. Pembinaan teknis yang selanjutnya disebut pembinaan adalah proses kegiatan yang dilakukan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk meningkatkan kemampuan PPNS di bidang teknis dan taktis penyidikan;

8. Bantuan Penyidikan adalah bantuan yang diberikan oleh Penyidik Polri kepada PPNS berupa bantuan teknis, taktis dan upaya paksa serta konsultasi penyidikan;

9. Bantuan Teknis adalah bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian secara ilmiah (Scientific Crime Investigation);

10. Bantuan Taktis adalah bantuan personel Polri dan peralatan Polri dalam rangka mendukung pelaksanaan penyidikan tindak pidana oleh PPNS;

11. Bantuan upaya paksa adalah bantuan yang diberikan oleh penyidik Polri kepada PPNS berupa kegiatan penindakan secara hukum dalam rangka penyidikan baik kepada PPNS yang memiliki kewenangan maupun yang tidak memiliki kewenangan penindakan;

12. Laporan kejadian adalah laporan tertulis yang dibuat oleh PPNS tentang adanya suatu peristiwa pidana yang sedang dan telah terjadi, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan UNDANG-UNDANG;

13. Gelar Perkara adalah kegiatan penyidik dan PPNS untuk memaparkan perkara dan

tindakan yang akan, sedang dan telah dilakukan penyidikan, guna memperoleh kesimpulan; 14. Keadaan tertentu adalah keadaan luar biasa yang memerlukan penanganan secara khusus.

Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan penyidikan bagi PPNS oleh Penyidik, dilakukan berdasarkan prinsip: a. kemandirian, yaitu koordinasi, pengawasan dan pembinaan dilaksanakan dengan tidak mengurangi eksistensi/keberadaan instansi PPNS dan dijalankan secara profesional; b. legalitas, yakni koordinasi, pengawasan dan pembinaan diselenggarakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku; c. kebersamaan, yaitu koordinasi, pengawasan dan pembinaan tidak mengurangi integritas pimpinan dan kewenangan masing-masing instansi PPNS yang dilandasi sikap saling menghormati tugas dan wewenang serta hierarki masing-masing; d. akuntabilitas, yaitu koordinasi, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap PPNS dalam proses pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dapat dipertanggungjawabkan; e. transparansi, yaitu koordinasi, pengawasan dan pembinaan memperhatikan asas keterbukaan dan bersifat informatif bagi pihak-pihak terkait; f. efektif dan efisien, yaitu koordinasi, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap PPNS dalam proses penyidikan tepat waktu dengan biaya ringan serta berpedoman pada keseimbangan yang wajar antara sumber daya yang dipergunakan; dan g. kewajiban, yaitu pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap penyidikan yang dilakukan oleh PPNS, Penyidik secara aktif diminta ataupun tidak diminta wajib memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan yang diperlukan.

Tujuan peraturan ini sebagai pedoman bagi penyidik dalam melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan penyidikan terhadap PPNS dalam menjalankan fungsi, peran, tugas dan tanggung jawab penyidikan.

(1) Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik bertugas melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS. (3) Koordinasi, pengawasan dan pembinaan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh: a. pengemban fungsi Korwas PPNS Bareskrim Polri pada tingkat Mabes Polri; b. pengemban fungsi Korwas PPNS Dit Reskrim pada tingkat Polda; dan

c. pengemban fungsi Korwas PPNS Satreskrim pada tingkat Polrestabes/Polresmetro/Polres/Polresta.

PPNS mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi, pengawasan dan pembinaan Penyidik.

(1) Penyidik melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas penyidikan yang dilakukan oleh PPNS. (2) Koordinasi dilakukan sejak PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik. (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk kegiatan: a. menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) oleh PPNS; b. memberi bantuan teknis, taktis, upaya paksa dan konsultasi penyidikan kepada PPNS untuk penyempurnaan dan mempercepat penyelesaian berkas perkara; c. menerima berkas perkara dari PPNS dan meneruskan kepada Penuntut Umum; d. penghentian penyidikan oleh PPNS; e. tukar menukar informasi tentang dugaan adanya tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh PPNS; f. rapat secara berkala; dan g. penyidikan bersama.

(1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan cara: a. lisan sebelum dibuatnya SPDP; b. menerima SPDP dan lampirannya dari PPNS; c. meneliti SPDP dan lampirannya bersama PPNS; dan d. menyusun rencana penyidikan bersama PPNS. (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa: a. laporan kejadian; b. surat perintah penyidikan; dan c. berita acara yang telah dibuat.

(1) Bantuan teknis dalam rangka penyidikan yang dilakukan oleh PPNS, meliputi pemeriksaan: a. laboratorium forensik (labfor); b. identifikasi; dan

c. psikologi. (2) Bantuan taktis dalam rangka penyidikan yang dilakukan oleh PPNS, meliputi bantuan: a. penyidik; b. peralatan yang diperlukan; dan c. pengerahan kekuatan. (3) Bantuan upaya paksa dalam rangka penyidikan yang dilakukan oleh PPNS, meliputi: a. pemanggilan saksi/tersangka di luar wilayah hukum kewenangan PPNS dan di luar negeri; b. perintah membawa saksi/tersangka; c. penangkapan; d. penahanan; e. penggeledahan; dan f. penyitaan. (4) Bantuan konsultasi dalam rangka penyidikan yang dilakukan oleh PPNS, meliputi: a. teknis dan taktis penyelidikan, untuk mencari dan mengumpulkan bahan keterangan; b. teknis dan taktis penindakan sesuai dengan kewenangan PPNS; c. teknis pemeriksaan; d. petunjuk administrasi penyidikan; e. petunjuk aspek yuridis; f. teknis penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum; g. teknis penyerahan tersangka dan barang bukti; dan h. teknis pembuatan statistik kriminal.

(1) Penyidik wajib memberikan bantuan penyidikan kepada PPNS. (2) Dalam hal memerlukan bantuan penyidikan, PPNS mengajukan permintaan secara tertulis kepada: a. Kabareskrim Polri melalui pejabat pengemban fungsi Korwas PPNS; b. Dir Reskrim Polda melalui pejabat pengemban fungsi Korwas PPNS; dan c. Kapolrestabes/Kapolresmetro/Kapolres/Kapolresta melalui Kasat Reskrim. (3) Bantuan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sejak pemberitahuan dimulainya penyidikan sampai dengan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum.

(1) Bantuan pemeriksaan labfor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi: a. pemeriksaan bidang fisika forensik; b. pemeriksaan bidang kimia dan biologi forensik; c. pemeriksaan bidang dokumen dan uang palsu forensik; dan d. pemeriksaan bidang balistik dan metalurgi forensik. (2) Permohonan pemeriksaan labfor diajukan secara tertulis oleh pimpinan instansi PPNS kepada Kepala Laboratorium Forensik (Ka Labfor) melalui pengemban fungsi Korwas setempat dengan menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan, dengan dilampiri: a. laporan kejadian; b. laporan kemajuan; dan c. berita acara penemuan, penyitaan, penyisihan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti.

(3) Dalam hal pemeriksaan labfor memerlukan bahan pembanding, PPNS mengirimkan bahan pembanding dimaksud dengan melampirkan berita acara atau surat keterangan otentikasi atau keaslian dari produsen resmi.

(1) Pemeriksaan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi: a. pemeriksaan perbandingan sidik jari laten dengan sidik jari pembanding; b. pembuatan sinyalemen file foto daftar pencarian orang; c. pembuatan foto tempat kejadian perkara, barang bukti dan tersangka; d. pembuatan lukisan sketsa raut wajah pelaku kejahatan berdasarkan keterangan saksi; dan e. pembuatan foto rekonstruksi. (2) Pemeriksaan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas identifikasi Polri. (3) Dalam hal memerlukan bantuan pemeriksaan identifikasi, PPNS mengajukan surat permintaan kepada pejabat pengemban fungsi identifikasi Polri melalui pejabat pengemban fungsi Korwas PPNS setempat, dengan melampirkan: a. laporan kejadian; b. laporan kemajuan; c. berita acara pemeriksaan saksi/tersangka; dan d. dalam pemeriksaan sidik jari disertai dengan barang bukti sidik jari laten dan sidik jari pembanding. (4) Dalam keadaan tertentu permintaan pemeriksaan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didahului secara lisan dan segera mengirimkan surat permintaan.

(1) Pemeriksaan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, meliputi: a. motivasi melakukan tindak pidana; dan b. profil psikologi saksi dan/atau tersangka; (2) Pemeriksaan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas psikologi Polri. (3) Permintaan pemeriksaan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS mengajukan secara tertulis kepada fungsi Psikologi Polri melalui pejabat pengemban fungsi Korwas PPNS setempat.

(1) Bantuan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a berdasarkan permintaan PPNS. (2) Permintaan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis kepada pejabat pengemban fungsi Korwas PPNS setempat dengan menjelaskan: a. alasan permintaan bantuan; b. perkara yang ditangani; c. waktu penugasan; dan d. jumlah penyidik. (3) Dalam keadaan tertentu permintaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat didahului secara lisan dan segera mengirimkan surat permintaan. (4) Penyidik yang diperbantukan kepada PPNS, wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas.

(1) Bantuan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b berdasarkan permintaan PPNS. (2) Permintaan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis kepada pejabat pengemban fungsi Korwas PPNS setempat dengan menjelaskan: a. alasan permintaan bantuan. b. tujuan penggunaan peralatan; c. waktu penggunaan; dan d. jenis dan jumlah peralatan yang diperlukan. (3) Dalam keadaan tertentu permintaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat didahului secara lisan, kemudian segera mengirimkan surat permintaan. (4) Bantuan peralatan kepada PPNS diberikan beserta personel yang mengawaki, dan wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas.

(1) Pengerahan kekuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c berdasarkan permintaan PPNS. (2) Permintaan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis kepada pejabat pengemban fungsi Korwas PPNS setempat dengan menjelaskan: a. alasan permintaan bantuan. b. tujuan pengerahan kekuatan; c. waktu penugasan; dan d. jumlah kekuatan dan kompetensinya. (3) Bantuan pengerahan kekuatan kepada PPNS berupa personel dan peralatannya, serta wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas.

Bantuan pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dilakukan terhadap saksi/tersangka yang berada: a. di luar wilayah hukum kewenangan PPNS, oleh penyidik berdasarkan permintaan PPNS; b. di luar negeri, oleh penyidik berdasarkan permintaan PPNS, dan pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Set NCB-Interpol serta Kementerian Luar Negeri Republik INDONESIA.

(1) Bantuan perintah membawa saksi/tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilakukan atas surat permintaan PPNS, yang dilampiri: a. laporan kejadian; b. laporan kemajuan; c. kopi surat panggilan pertama; dan d. alasan/pertimbangan perlunya dilakukan perintah membawa. (2) Bantuan perintah membawa saksi/tersangka dilakukan setelah PPNS memanggil 1 (satu) kali tidak datang tanpa memberi alasan yang sah, dipanggil sekali lagi dan meminta bantuan penyidik untuk membawa kepadanya. (3) Penyidik yang melaksanakan tugas wajib dilengkapi surat perintah tugas dan surat perintah membawa, serta melibatkan PPNS.

(1) Bantuan penangkapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf c dilakukan atas surat permintaan PPNS, memuat uraian singkat perkara, identitas tersangka dan pertimbangan perlunya dilakukan penangkapan. (2) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri: a. laporan kejadian; dan b. laporan kemajuan. (3) Penyidik setelah menerima surat permintaan bantuan penangkapan dari PPNS, wajib segera mempelajari dan mempertimbangkan perlu tidaknya diberikan bantuan penangkapan. (4) Dalam hal penyidik menyetujui permintaan, wajib segera mempersiapkan personel, peralatan dan administrasi penangkapan, serta mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan PPNS. (5) Setelah berhasil melakukan penangkapan, penyidik segera menyerahkan tersangka beserta administrasi penangkapan kepada PPNS, dan dituangkan dalam berita acara penyerahan tersangka. (6) Penyidik memberitahukan penangkapan tersangka kepada keluarga atau kuasa hukumnya.

(1) Bantuan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d dilakukan atas surat permintaan PPNS yang memuat uraian singkat perkara, identitas tersangka, pasal yang dilanggar dan pertimbangan perlunya dilakukan penahanan. (2) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri: a. laporan kejadian; dan b. laporan kemajuan; (3) Penyidik setelah menerima surat permintaan bantuan penahanan dari PPNS, wajib segera mempelajari dan mempertimbangkan perlu tidaknya dilakukan penahanan. (4) Penyidik menyerahkan administrasi penahanan kepada PPNS, untuk kelengkapan berkas perkara. (5) Penyidik memberitahukan penahanan tersangka kepada keluarga atau kuasa hukumnya. (6) Tenggang waktu pengajuan surat permintaan PPNS kepada penyidik dalam hal akan melakukan: a. perpanjangan masa penahanan, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum batas waktu penahanan habis; b. pembantaran penahanan, paling lambat 2 (dua) hari sebelum dibantarkan; c. penangguhan penahanan, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum ditangguhkan; d. pengalihan jenis penahanan, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dialihkan; dan e. pengeluaran penahanan, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dikeluarkan.

(1) Bantuan penggeledahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf e dilakukan atas surat permintaan PPNS, memuat uraian singkat perkara, sasaran penggeledahan, dan pertimbangan perlunya dilakukan penggeledahan.

(2) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri: a. laporan kejadian; dan b. laporan kemajuan;

(3) Penyidik setelah menerima surat permintaan bantuan penggeledahan dari PPNS, wajib segera mempelajari dan mempertimbangkan dapat tidaknya diberikan bantuan penggeledahan. (4) Dalam hal penyidik menyetujui permintaan, wajib segera mempersiapkan personel, peralatan dan administrasi penggeledahan, serta mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan PPNS.

(1) Bantuan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f dilakukan atas surat permintaan PPNS, memuat uraian singkat perkara, sasaran penyitaan, dan pertimbangan perlunya dilakukan penyitaan. (2) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri: a. laporan kejadian; dan b. laporan kemajuan; (3) Penyidik setelah menerima surat permintaan bantuan penyitaan dari PPNS, wajib segera mempelajari dan mempertimbangkan perlu tidaknya diberikan bantuan penyitaan. (4) Dalam hal penyidik menyetujui permintaan, wajib segera mempersiapkan personel, peralatan dan administrasi penyitaan, serta mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan PPNS.

Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d, dilakukan sebagai berikut: a. sebelum PPNS menghentikan penyidikan, dilaksanakan gelar perkara bersama penyidik; b. dalam hal hasil gelar perkara menyimpulkan bahwa syarat penghentian penyidikan telah terpenuhi, maka diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dan surat ketetapan penghentian penyidikan; c. PPNS mengirimkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada:

1. penuntut umum melalui penyidik; dan
2. tersangka atau keluarga dan/atau penasehat hukumnya.

Tukar menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e, dilakukan dalam hal: a. PPNS menemukan dan/atau menerima informasi, laporan atau pengaduan masyarakat tentang adanya peristiwa yang diduga tindak pidana di luar kewenangan PPNS, maka diteruskan kepada penyidik; b. penyidik menemukan dan/atau menerima informasi, laporan atau pengaduan masyarakat tentang adanya peristiwa yang diduga tindak pidana yang juga menjadi wewenang PPNS, maka penyidik dapat melakukan proses penyidikan atau meneruskan kepada PPNS.

Penyidikan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g, dilaksanakan melalui rapat koordinasi untuk: a. membentuk Tim Penyidik; b. menyusun rencana penyidikan:

1. menentukan pasal yang dipersangkakan;

2. menentukan cara bertindak;

3. menentukan waktu kegiatan;

4. menentukan pelibatan personel; dan

5. menentukan sarana, prasarana dan anggaran; c. menganalisis dan mengevaluasi kegiatan dan hasil; d. pengendalian.

(1) Penyidik melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengemban fungsi Korwas PPNS melalui kegiatan: a. menghadiri dan memberikan petunjuk dalam gelar perkara yang dilaksanakan PPNS; b. meminta dan meneliti laporan kemajuan penyidikan dari PPNS; c. bersama PPNS meneliti berkas perkara hasil penyidikan yang dilaksanakan oleh PPNS dan meneruskan kepada Penuntut Umum; d atas dasar permintaan pimpinan instansi PPNS melaksanakan supervisi bersama ke jajaran PPNS yang bersangkutan; e. melakukan pendataan jumlah, instansi dan wilayah penugasan PPNS, penanganan perkara oleh PPNS serta bantuan penyidikan dari penyidik; dan f. analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.

(1) PPNS menyelenggarakan gelar perkara terhadap setiap perkara yang ditangani, dan dapat dihadiri oleh penyidik dan pihak terkait. (2) Gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada: a. awal penyidikan; b. pertengahan penyidikan; dan c. akhir penyidikan. (3) Gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk: a. menentukan peristiwa yang akan ditangani merupakan tindak pidana atau bukan; b. menentukan pasal yang disangkakan; c. menyusun rencana penyidikan (4) Gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan guna: a. menyempurnakan ketepatan penerapan pasal; b. mengetahui perkembangan penyidikan; c. mengetahui dan mengatasi kendala atau kekurangan penyidikan; d. melengkapi alat bukti; dan e. menyempurnakan proses penyidikan. (5) Gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan guna: a. menganalisis secara yuridis terhadap keterkaitan saksi, tersangka dan barang bukti untuk memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan; b. menganalisis perbuatan pelaku untuk menentukan peran; c. mengetahui kelengkapan administrasi penyidikan; dan d. mengetahui kelengkapan berkas perkara.

Laporan kemajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b sekurang- kurangnya meliputi: a. jenis tindak pidana; b. uraian singkat keterangan tersangka, saksi dan ahli; c. barang bukti; d. pasal yang disangkakan; dan e. uraian singkat tindakan yang telah dilaksanakan oleh PPNS.

Penelitian berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c meliputi: a. persyaratan formal; dan b. persyaratan materiil, dalam hal penyidik berwenang melakukan penyidikan terhadap perkara yang ditangani oleh PPNS.

(1) Pendataan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e, dilaksanakan oleh: a. pengemban fungsi Korwas PPNS di tingkat Polrestabes/Polresmetro/ Polres/Polresta, untuk instansi PPNS di tingkat Kabupaten/Kota; b. pengemban fungsi Korwas PPNS di tingkat Polda, untuk instansi PPNS di tingkat Provinsi; dan c. pengemban fungsi Korwas PPNS Bareskrim Polri, untuk instansi PPNS di tingkat Pusat. (2) Pengemban fungsi Korwas di tingkat Polrestabes/Polresmetro/Polres/Polresta melaporkan data kepada pengemban fungsi Korwas tingkat Polda. (3) Pengemban fungsi Korwas ditingkat Polda melaporkan data kepada pengemban fungsi Korwas PPNS Bareskrim Polri. (4) Pengemban fungsi Korwas PPNS Bareskrim Polri menghimpun data dimaksud secara nasional. (5) Pelaporan data dilaksanakan setiap bulan dan setiap tahun.

(1) Analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf f meliputi: a. penanganan perkara oleh PPNS; b. hambatan penanganan perkara oleh PPNS; dan c. hambatan Polri dalam melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap PPNS. (2) Penyidik melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas penyidikan yang dilakukan oleh PPNS setiap 6 (enam) bulan sekali.

(1) Penyidik wajib melaksanakan pembinaan penyidikan kepada PPNS. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. Pendidikan dan Latihan (Diklat) fungsi teknis penyidikan; dan b. peningkatan kemampuan.

(1) Pelaksanaan Diklat calon PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a oleh Bareskrim Polri setelah dikoordinasikan dengan: a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; b. instansi PPNS yang mengirimkan peserta Diklat; c. Lemdiklat Polri; dan d. instansi terkait. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terkait dengan persyaratan, jumlah calon peserta, rekomendasi pengangkatan sebagai PPNS dan pendataan. (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terkait jumlah calon peserta, waktu, tempat dan jenis Diklat. (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terkait dengan tempat pelaksanaan dan penyelenggaraan Diklat. (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terkait dengan narasumber/tenaga pengajar, tes kesehatan dan psykologi.

(1) Peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b meliputi: a pelatihan/pencerahan fungsi teknis penyidikan; dan b. seminar; (2) Pelaksanaan pembinaan penyidikan dilakukan di tingkat Mabes Polri dan di tingkat Polda.

(1) Rekomendasi calon PPNS diterbitkan oleh Kapolri yang dapat didelegasikan kepada Kabareskrim Polri, setelah dinyatakan lulus mengikuti Diklat. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM, untuk diterbitkan keputusan pengangkatan PPNS.

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka: a. Peraturan Kapolri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; b. Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penyidik, Tanda Kewenangan dan Lencana Penyidik Pegawai Negeri Sipil; c. Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan d. Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Bagi Kepolisian Khusus dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil oleh Kepolisian Negara Republik INDONESIA; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2010

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG HENDARSO DANURI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 439