Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru.

3. Pengkajian adalah kegiatan mengkaji terhadap suatu materi makalah hasil penelitian melalui diskusi, seminar, lokakarya dan lain-lain untuk diberikan tanggapan.

4. Penelitian dan pengembangan yang selanjutnya disingkat Litbang adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu, menghasilkan dan menemukan teknologi baru.

5. Peneliti Polri adalah pegawai negeri pada Polri yang memenuhi syarat dan kemampuan untuk melaksanakan Litbang.

6. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan sistem, model, nilai, produk, desain/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, bisnis, sosial budaya dan estetika;

7. Pengemban fungsi Litbang Polri adalah satuan kerja dan atau Subsatuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi baik struktural maupun fungsional menyelenggarakan penelitian, pengkajian dan pengembangan guna mendukung tugas dan fungsi pada satuan kerjanya masing-masing.

Tujuan pengaturan penyelenggaraan Litbang Polri agar dalam penyelenggaraan Litbang Polri dapat terintegrasi, terkoordinasi dan tersinkronisasi dengan baik sehingga dapat menghasilkan produk Litbang yang berkualitas, efektif dan efisien serta bermanfaat bagi organisasi Polri.

Prinsip penyelenggaraan Litbang: a. legalitas, yaitu penyelenggaraan Litbang dilakukan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang- undangan; b. transparan, yaitu penyelenggaraan Litbang dilaksanakan secara jelas dan hasil-hasilnya dapat diketahui secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat;

c. akuntabel, yaitu penyelenggaraan Litbang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan; d. efektif dan efisien, yaitu penyelenggaraan Litbang dilaksanakan secara tepat, cepat, akurat dan berhasil guna sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dan berkualitas serta sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan; e. profesional, yaitu penyelenggaraan Litbang dilakukan oleh peneliti Polri yang memiliki kompetensi dan standardisasi peneliti; f. keterpaduan, yaitu penyelenggaraan Litbang dilaksanakan secara terpadu dan simultan antara Pusat penelitian dan pengembangan Polri selaku koordinator, Pembina fungsi Litbang dan penanggung jawab program kegiatan Litbang dengan satuan kerja pengemban fungsi Litbang; g. bermanfaat, yaitu penyelenggarakan Litbang Polri dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang berguna bagi organisasi dan masyarakat.

(1) Litbang Polri meliputi: a. Litbang nonmateriil; dan b. Litbang materiil. (2) Litbang nonmateriil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. Litbang tugas operasional Polri; b. Litbang tugas pembinaan Polri; dan c. Litbang pemeriksaan dan pengawasan mutu. (3) Litbang materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Litbang teknologi kepolisian.

(1) Litbang bidang tugas operasional Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi: a. Litbang tugas kegiatan kepolisian sasarannya meliputi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh fungsi kepolisian secara rutin setiap hari sepanjang tahun dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian; dan b. Litbang tugas operasi kepolisian sasarannya, meliputi semua aspek dalam penyelenggaraan operasi kepolisian. (2) Litbang bidang tugas pembinaan Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi: a. bidang kebijakan dan strategi Polri; b. bidang Keamanan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri), dan Pengamanan Swakarsa (Pamswakarsa); c. bidang sejarah, hukum, dan ilmu kepolisian; d. bidang doktrin dan kepemimpinan; e. bidang strategi, sistem, metode, taktis dan teknis kepolisian; f. bidang menejemen pendidikan dan kurikulum diklat; g. bidang menejemen SDM, kode etik dan profesi; h. bidang manajemen pengelolaan sarana dan prasarana; i. bidang manajemen kepolisian; j. bidang perkembangan lingkungan strategis dan kebijakan publik, reformasi birokrasi, sistem pelayanan publik dan pengawasan; k. bidang manajemen dan perekayasaan lalu lintas; l. bidang kriminologi dan forensik, taktis dan teknis kepolisian; m. bidang struktur organisasi dan ketatalaksanaan dan kapasitas kelembagaan; n. bidang implementasi kebijakan dan dampak pembangunan/studi keamanan;

o. bidang peraturan perundang-undangan dan MoU; p. bidang strategi dan kerjasama keamanan/sinergi polisionil; dan q. Litbang bidang lainnya, yang terkait dengan tugas- tugas pembinaan kepolisian. (3) Litbang pemeriksaan dan pengawasan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi: a. Litbang pengawasan mutu terhadap peralatan perbekalan umum; b. Litbang terhadap peralatan yang sedang dipergunakan dalam rangka memperpanjang usia pakai peralatan dan sebagai dasar penentuan penghapusan; c. Litbang terhadap fasilitas dan konstruksi serta kelayakannya.

Litbang teknologi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), meliputi: a. pengujian lapangan dan laboratorium dalam rangka uji mutu, kelayakan, perekayasaan, dan inovasi terhadap peralatan khusus Polri; b. pelaksanaan presentasi, demonstrasi dan uji coba; c. penyusunan spesifikasi teknis (SST) dan pembuatan prototipe; d. Sertifikasi produk teknologi kepolisian.

Litbang dilaksanakan oleh Peneliti Polri yang bertugas pada Satuan Kerja atau Subsatuan Kerja pengemban fungsi Litbang

yang mempunyai kemampuan, kualifikasi dan kompentensi di bidang penelitian, perekayasa dan pengembangan.

Pengemban fungsi Litbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi: a. Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri; b. Biro Pengkajian dan Pengembangan Lembaga Pendidikan Polri; c. Bagian Pengkajian dan Pengembangan Sekolah Pimpinan Polri; d. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian (PPITK) STIK; e. Bagian Kerjasama dan Pengabdian Direktorat Pembinaan Taruna dan Latihan Akademi Kepolisian; f. Biro Kebijakan strategis Staf Perencanaan dan Anggaran Polri; g. Biro Pengkajian Strategis Staf Sumber Daya Manusia Polri; h. Biro Pengkajian Strategis Staf Operasi Polri; i. Biro Pengkajian Strategis Staf Sarana Prasarana Polri; j. Staf Ahli Kapolri; k. Subbidang Pengkajian dan Rekayasa Korps Lalu Lintas Polri; dan l. Biro perencanaan dan anggaran Polda.

(1) Pusat penelitian dan pengembangan Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, menyelenggarakan Litbang bidang operasional Polri, bidang tugas pembinaan Polri, bidang pemeriksaan dan pengawasan mutu, serta bidang laboratorium teknologi kepolisian. (2) Biro Pengkajian dan pengembangan Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, menyelenggarakan Litbang bidang hukum, manajemen pendidikan dan pelatihan di Lingkungan Lemdikpol.

(3) Bagian Pengkajian dan Pengembangan Sekolah Pimpinan Polri (Sespim Polri) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, menyelenggarakan Litbang bidang doktrin Kepemimpinan dan lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap organisasi Polri dan strategi kerja sama keamanan pada Sespim Polri. (4) Bidang Pengkajian dan Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian (PPITK) STIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, menyelenggarakan Litbang meliputi bidang ilmu kepolisian, administrasi kepolisian, hukum dan HAM, sosial kemasyarakatan, perpolisian masyarakat, teknologi kepolisian. (5) Bagian Kerja sama dan pengabdian Direkturat Pembinaan Taruna dan Latihan Akademi Kepolisian (Dirbintarlat Akpol) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, menyelenggarakan Litbang untuk mengembangkan pendidikan dan kerja sama pendidikan serta pengabdian masyarakat pada Akpol. (6) Biro kebijaksanaan strategis Staf Perencanaan dan anggaran Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, menyelenggarakan pengkajian terhadap kebijakan-kebijakan strategis di bidang perencanaan anggaran dan pengembangan organisasi. (7) Biro Pengkajian Strategis staf sumber daya manusia (SSDM) Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, menyelenggarakan perumusan dan pengkajian kebijakan strategi, pengkajian sistem dan metode pembinaan sumber daya manusia Polri serta perencanaan program kerja dan anggaran. (8) Biro Pengkajian Strategis Staf Operasi Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h, menyelenggarakan pengkajian, penyempurnaan, sosialisasi dan pelaksanaan pembinaan ke satuan wilayah mengenai piranti lunak sistem dan metode operasi kepolisian serta kerja sama di bidang operasi Kepolisian baik dalam negeri maupun luar negeri.

(9) Biro Pengkajian Strategis Staf Sarana Prasarana (Ssarpras) Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i, menyelenggarakan pengkajian, merumuskan, mengembangkan sistem dan metode serta standardisasi sarana prasarana untuk mendukung kebutuhan Polri. (10) Staf Ahli Kapolri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j, menyelenggarakan pengkajian dan penelaahan secara ilmiah permasalahan di bidang sosial budaya politik, ekonomi, keamanan dan manajemen yang berimplikasi pada tugas Polri. (11) Subbidang Pengkajian dan Rekayasa Korps Lalu Lintas Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k, menyelenggarakan pengkajian atas survei maupun penelitian serta ilmu pengetahuan guna menghasilkan pedoman dan acuan dalam rangka meningkatkan dan menumbuhkembangkan menyelenggarakan rekayasa Lalu Lintas dan peningkatan kualitas rekayasa serta pelayanan publik. (12) Biro perencanaan dan anggaran Kepolisian Daerah (Birorena Polda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf l, menyelenggarakan pengkajian terhadap bidang operasional pembinaan, taktis dan kearifan lokal di tingkat kewilayahan.

(1) Peneliti Polri harus memenuhi persyaratan: a. umum; dan b. khusus. (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. pendidikan minimal S1 atau sederajat; c. memiliki inovasi; d. memiliki jiwa kepemimpinan;

e. memiliki motivasi kerja; dan f. memiliki kepekaan dan kemampuan mendeteksi, mengidentifikasi dan dapat memecahkan masalah. (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. memiliki integritas, kejujuran, dedikasi dan bertanggung jawab terhadap tugasnya; b. memiliki sertifikasi dana kreditasi peneliti yang diterbitkan oleh Lembaga yang berwenang; c. kepangkatan serendah-rendahnya Inspektur Polisi atau golongan III bagi PNS Polri; d. lulus Pendidikan Pengembangan Tingkat Pertama atau Diklat Pim Tk IV/Adum; e. memahami metodologi dan kaidah-kaidah penelitian; f. mampu berkomunikasi dan menggali informasi dengan baik terhadap objek penelitian; dan g. telah melaksanakan Litbang sekurang-kurangnya 5 (lima) kali.

(1) Penyelenggaraan fungsi Litbang di lingkungan Polri dilaksanakan oleh Satker dan Subsatker pengemban fungsi Litbang dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Puslitbang Polri. (2) Dalam rangka mengoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puslitbang Polri melaksanakan: a. membuat kebijakan umum berkaitan dengan penyelenggaraan Litbang di lingkungan Polri; b. mengkompulir dan mengakomodir rencana usulan Litbang dari pengemban fungsi Litbang dalam bentuk Term of Reference (TOR); dan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA); c. menyusun dan merumuskan rencana kerja fungsi Litbang melalui kegiatan Rapat Kerja Teknis;

d. mengajukan rencana kerja dan anggaran fungsi Litbang Polri kepada Asrena Kapolri; e. mengharmonisasikan dan mensinkronisasikan rencana kegiatan fungsi Litbang yang dilaksanakan oleh Satker dan Subsatker pengemban fungsi Litbang di lingkungan Polri; f. meminta laporan perkembangan penyelenggaraan Litbang di lingkungan Polri; g. mengkompulir laporan hasil Litbang yang dilaksanakan pengemban fungsi Litbang; h. melakukan evaluasi terhadap hasil penyelenggaraan Litbang; i. melakukan pembinaan Peneliti Litbang Polri; j. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan peneliti Litbang Polri; k. menyiapkan sistem dan metode yang terkait dengan penyelenggaraan Litbang; dan l. kerja sama dengan lembaga Litbang diluar Polri dalam rangka peningkatan kualitas hasil Litbang.

Litbang nonmateriil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diselenggarakan melalui tahapan: a. perencanaan; b. pengorganisasian; c. pelaksanaan; d. pengawasan dan pengendalian; dan e. penyusunan laporan akhir dan desiminasi hasil Litbang; f. evaluasi.

Perencanaan Litbang meliputi: a. Penyusunan Term Of Reference (TOR) yang memuat:

1. latar belakang penentuan topik dan judul penelitian;
2. alasan pemilihan judul dan topik penelitian;
3. output yang diharapkan;
4. Rencana Kebutuhan Anggaran yang dibutuhkan;
5. pengajuan proposal penelitian; dan
6. rincian kebutuhan anggaran yang dibutuhkan. b. Penyusunan Desain Riset yang memuat:
7. rumusan permasalahan dan rincian persoalan- persoalan dalam menyikapi isu-isu aktual maupun yang bersifat kontinjensi;
8. jenis atau format penelitian yang akan digunakan;
9. metode penelitian, sumber data dan alat pengumpul data;
10. teknik pengolahan dan analisis data hasil penelitian; dan
11. penentuan sasaran penelitian berupa sampel, responden, narasumber, peserta diskusi. c. Penyusunan Instrumen Penelitian memuat:
12. kisi-kisi penelitian berupa angket terbuka maupun tertutup, panduan wawancara, pedoman penelusuran dokumen, pedoman observasi/pengamatan;
13. pedoman/panduan dalam pengisian angket dan wawancara serta observasi terhadap sasaran; dan
14. uji validitas dan releabilitas instrumen penelitian.

Tim peneliti Polri meliputi: a. Penanggung jawab; b. Koordinator; c. Ketua Pelaksana; d. Sekretaris; e. Bendahara; f. Anggota; dan g. Konsultan dan/atau narasumber.

Pelaksanaan Litbang meliputi: a. pengumpulan data, melalui:

1. menyebarkan dan mengumpulkan angket serta melakukan wawancara kepada sumber data;
2. melakukan penelusuran dokumen;
3. melakukan observasi dan pencatatan terhadap keadaan, suasana, peristiwa, tingkah laku sasaran; dan
4. menguji para responden/narasumber atau melakukan pengujian tertentu untuk memeriksa/mengobservasi efek dari pengujian tersebut. b. pengolahan data, analisis dan laporan interpretasi data melalui:
5. memeriksa/mengedit dan mengkode seluruh data yang terkumpul;
6. merekapitulasi dan tabulasi data; dan
7. melakukan penghitungan tertentu sesuai jenis pengolahan statistik. c. penyajian dan analisa data, melalui:
8. penyajian data yang dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram, baik secara kualitatif maupun kuantitatif; dan
9. analisis/menginterpretasikan data dan menyimpulkan hasil yang diteliti sesuai dengan pokok permasalahan.

(1) Pengawasan dan pengendalian Litbang dilaksanakan dalam bentuk Supervisi. (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan unsur pimpinan Satuan Kerja atau Subsatuan Kerja pengemban fungsi Litbang terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian yang sedang berjalan maupun hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan yang sudah dilakukan dan hasil pelaksanaannya dibuat laporan supervisi.

Penyusunan Laporan akhir dan Desiminasi hasil Litbang meliputi: a. penyusunan laporan akhir yang memuat:

1. penggambaran tentang latar belakang dan masalah yang diteliti;
2. penjelasan tentang tinjauan pustaka;
3. penjelasan tentang metodologi penelitian dan diskripsi variabel yang digunakan;
4. penjelasan dan pembahasan tentang temuan- temuan hasil penelitian; dan
5. penyampaian saran dan rekomendasi untuk mendukung penerapan hasil-hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan. b. desiminasi hasil penelitian untuk menjaring informasi, saran dan masukan dari narasumber, pakar, tenaga ahli yang kompeten di bidangnya, yang dilakukan melalui kegiatan:
6. pelaksanaan workshop dan seminar;
7. penggandaan dan distribusi laporan; dan
8. penerbitan jurnal.

(1) Evaluasi penyelenggaraan Litbang dilaksanakan oleh Tim evaluasi yang dipimpin Kepala Satuan Kerja atau Kepala Subsatuan Kerja. (2) Sasaran evaluasi hasil Litbang dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, penyusunan laporan akhir dan desiminasi hasil Litbang. (3) Hasil evaluasi Litbang sebagai saran dan masukan kepada pimpinan Polri dalam pengambilan keputusan.

(1) Litbang materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diselenggarakan melalui tahapan: a. perencanaan; b. pengorganisasian; c. pelaksanaan; d. pengawasan dan pengendalian; e. penyusunan laporan akhir dan desiminasi hasil Litbang; dan f. evaluasi. (2) Tahapan Litbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b, huruf d, dan huruf e diberlakukan sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17.

Perencanaan Litbang materiil meliputi: a. penyusunan Term of Reference (TOR) yang memuat:

1. latar belakang penentuan topik dan judul penelitian;
2. alasan pemilihan judul dan topik penelitian;
3. output yang diharapkan;
4. Rencana Kebutuhan Anggaran yang dibutuhkan;
5. pengajuan proposal penelitian; dan
6. rincian kebutuhan anggaran yang dibutuhkan. b. penyusunan Desain Riset yang memuat:
7. merencanakan peserta diskusi (focus group discision) dalam rangka penentuan requarment and needs permasalahan;
8. merumuskan spesifikasi teknik dan kelengkapan pendukung prototipe;
9. metode pembuatan prototipe;
10. menentukan metode pengujian baik laboratorium ataupun lapangan; dan
11. menentukan metode evaluasi.

c. penyusunan Instrumen Penelitian memuat:

1. kisi-kisi penelitian berupa angket terbuka maupun tertutup, panduan wawancara, pedoman penelusuran dokumen, pedoman observasi/pengamatan;
2. pedoman/panduan dalam pengisian angket dan wawancara serta observasi terhadap sasaran;
3. uji validitas dan releabilitas instrumen penelitian.

Tim peneliti Polri meliputi: a. Penanggung jawab; b. Koordinator; c. Ketua Pelaksana; d. Sekretaris; e. Bendahara; f. Anggota; dan g. Konsultan dan/atau narasumber.

Pelaksanaan Litbang materiil meliputi: a. menginventarisir kebutuhan persyaratan teknis dan operasional peralatan, melalui:

1. menyebarkan dan mengumpulkan angket serta melakukan wawancara kepada sumber data;

2. melakukan penelusuran dokumen;

3. melakukan observasi dan pencatatan terhadap keadaan, suasana, peristiwa, tingkah laku sasaran; dan

4. menguji para responden/narasumber atau melakukan pengujian tertentu untuk memeriksa/mengobservasi efek dari pengujian tersebut. b. menyusun rumusan spesifikasi teknis dan kelengkapan pendukung melalui:

5. memeriksa/mengedit dan mengkode seluruh data yang terkumpul;

6. merekapitulasi dan tabulasi data; dan

7. melakukan penghitungan tertentu sesuai jenis pengolahan statistik. c. proses pembuatan prototipe dan manufakturing, melalui:

8. penyajian data yang dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram, baik secara kualitatif maupun kuantitatif; dan

9. analisis/menginterpretasikan data dan menyimpulkan hasil yang diteliti sesuai dengan pokok permasalahan. d. pengujian laboratorium dan lapangan; e. evaluasi dilaksanakan melalui:

10. pelayanan laporan akhir; dan

11. penyusunan laporan akhir yang dilaksanakan setelah proses serah terima barang. f. desiminasi hasil Litbang, melalui:

12. Workshop Litbang; dan

13. pameran teknologi yang diselenggarakan baik internal maupun eksternal Polri.

(1) Evaluasi penyelenggaraan Litbang materiil dilaksanakan oleh Tim evaluasi yang dipimpin Kepala Satuan Kerja atau Kepala Subsatuan Kerja. (2) Sasaran evaluasi hasil Litbang dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, penyusunan laporan akhir dan desiminasi hasil Litbang. (3) Hasil evaluasi Litbang sebagai saran dan masukan kepada pimpinan Polri dalam pengambilan keputusan.

(1) Hasil Litbang Polri didokumentasikan dan dikelola oleh Subbagian Dokumentasi dan Informasi Puslitbang Polri atau badan pelaksana yang mengelola hasil-hasil

penelitian, pengkajian dan pengembangan berdasarkan asas manfaat. (2) Bagian Dokumentasi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berperan sebagai: a. pusat data base dan penerbitan hasil kegiatan dan proyek Litbang, serta rekayasa teknologi kepolisian; b. sarana koordinasi, pembinaan, dan pengamanan hasil-hasil kegiatan Litbang dan proyek Litbang; c. sarana evaluasi, pengendalian dan dukungan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan dan proyek Litbang; d. sarana penghubung (linkage mechanisem) Ilpengtek dan teknologi Kepolisian antara Polri dengan sumber daya di luar Polri; dan e. sarana desiminasi dan sosialisasi terhadap produk Litbang melalui media massa, pameran teknologi kepolisian, melalui publikasi Divhumas Polri dan instansi terkait.

(1) Litbang Polri sebagai bagian dari penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Nasional, wajib melakukan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga lain yang menyelenggarakan Litbang di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi. (2) Kerja sama Litbang dilaksanakan dalam bentuk: a. penyelenggaraan Litbang bersama dengan Kementerian/ Lembaga penyelenggara Litbang di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi; b. pendidikan dan pelatihan peneliti; c. tukar-menukar informasi; d. pemanfaatan tenaga ahli, konsultan, peneliti dan perekayasa; dan e. pemanfaatan sarana prasarana penelitian.

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/960/VIII/2000 tanggal 11 Agustus 2000 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Penelitian Pengkajian dan Pengembangan di Lingkungan Polri dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kepala Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2016 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BADRODIN HAITI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA