Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2013 tentang TATA CARA PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. www.djpp.kemenkumham.go.id

2. UNDANG-UNDANG adalah UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

4. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 dan UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.

6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.

7. Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik nasional dan partai politik lokal Aceh untuk Pemilu anggota DPRA dan DPRK di wilayah provinsi Aceh yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu dan ditetapkan dengan Keputusan KPU.

8. Penduduk adalah Warga Negara INDONESIA yang berdomisili di wilayah Republik INDONESIA.

9. Warga Negara INDONESIA adalah orang-orang bangsa INDONESIA asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UNDANG-UNDANG sebagai warga Negara.

10. Daerah pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah wilayah administrasi pemerintahan atau gabungan wilayah administrasi pemerintahan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan partai politik, dan penetapan calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

11. Bilangan Pembagi Penduduk selanjutnya disingkat BPPd adalah bilangan yang diperoleh dari hasil bagi jumlah penduduk suatu www.djpp.kemenkumham.go.id

provinsi atau kabupaten/kota dengan jumlah kursi DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 12. Hari adalah hari kalender.

Penyelenggara Pemilihan Umum berpedoman kepada asas : a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib penyelenggara Pemilihan; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. efektivitas.

Dalam penyusunan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, memperhatikan prinsip :

1. Kesetaraan nilai suara yaitu mengupayakan nilai suara (harga kursi) yang setara antara satu daerah pemilihan dengan daerah pemilihan lainnya dengan prinsip satu orang-satu suara-satu nilai.

2. Ketaatan pada Sistem Pemilu yang Proporsional yaitu mengutamakan pembentukan daerah pemilihan dengan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperolehnya,

3. Proporsionalitas yaitu memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antar daerah pemilihan agar tetap terjaga perimbangan alokasi kursi setiap daerah pemilihan.

4. Integralitas wilayah yaitu beberapa kabupaten/kota atau kecamatan yang disusun menjadi satu daerah pemilihan harus saling berbatasan, dengan tetap memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

5. Berada dalam cakupan wilayah yang sama (Coterminous) yaitu penyusunan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi yang terbentuk dari satu, beberapa dan/atau bagian kabupaten/kota, harus tercakup seluruhnya dalam suatu daerah pemilihan Anggota DPR; begitupula dengan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terbentuk dari satu, beberapa dan/atau bagian kecamatan harus tercakup seluruhnya dalam suatu daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi.

6. Kohesivitas yaitu penyusunan daerah pemilihan memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas.

7. Kesinambungan yaitu penyusunan daerah pemilihan dengan memperhatikan daerah pemilihan yang sudah ada pada pemilu tahun 2009, kecuali apabila alokasi kursi pada daerah pemilihan tersebut melebihi 12 (dua belas) kursi atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip di atas.

(1) Data kependudukan yang digunakan untuk penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah data jumlah penduduk yang tercantum dalam Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG. (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan digunakan untuk MENETAPKAN jumlah penduduk dan jumlah kursi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. (3) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sudah tersedia dan diserahkan paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara dengan mekanisme sebagai berikut: a. Menteri Dalam Negeri menyerahkan kepada KPU; b. Gubernur menyerahkan kepada KPU Provinsi; dan c. Bupati/Walikota menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota. (4) Jumlah penduduk dan jumlah kursi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar penyusunan dan penetapan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014.

KPU MENETAPKAN jumlah penduduk dan jumlah kursi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dengan Keputusan KPU. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) KPU menyusun dan MENETAPKAN daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan UNDANG-UNDANG. (2) Dalam penyusunan dan penetapan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU memperhatikan usul penataan daerah pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. (3) Dalam penyusunan dan penetapan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU melakukan konsultasi publik.

(1) KPU Provinsi mengusulkan penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi. (2) Dalam penyusunan usulan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi melakukan konsultasi publik. (3) Usulan daerah pemilihan dan hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPU. (4) Dalam penyampaian usulan

daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Provinsi menyertakan Peraturan Daerah tentang pembentukan kecamatan apabila terdapat pembentukan kecamatan pemekaran pada satu kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu 2009 sampai dengan akhir bulan Juli 2012.

(1) KPU Kabupaten/Kota mengusulkan penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota. (2) Dalam penyusunan usulan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota melakukan konsultasi publik. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Usulan daerah pemilihan dan hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi. (4) Dalam penyampaian usul penyusunan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Kabupaten/Kota menyertakan Peraturan Daerah tentang pembentukan kecamatan dan/ atau pembentukan desa/kelurahan, apabila terdapat pembentukan kecamatan pemekaran pada satu kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu 2009 sampai dengan akhir bulan Juli 2012 atau pembentukan desa/kelurahan pemekaran pada satu kecamatan yang dibentuk setelah Pemilu 2009 sampai dengan akhir bulan Januari 2012.

Dalam penyampaian usulan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan penjelasan dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(1) Jumlah kursi DPRD Provinsi ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 100 (seratus). (2) Jumlah kursi DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk Provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan: a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi; b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) jiwa memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi; c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) jiwa memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi; d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) jiwa memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi; www.djpp.kemenkumham.go.id

e. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 7.000.000 (tujuh juta) sampai dengan 9.000.000 (sembilan juta) jiwa memperoleh alokasi 75 (tujuh puluh lima) kursi; f. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 9.000.000 (sembilan juta) sampai dengan 11.000.000 (sebelas juta) jiwa memperoleh alokasi 85 (delapan puluh lima) kursi; g. g. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 11.000.000 (sebelas juta) jiwa memperoleh alokasi 100 (seratus) kursi.

(1) Daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi adalah Kabupaten/Kota atau gabungan Kabupaten/Kota. (2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi. (3) Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kabupaten/kota.

(1) Apabila satu kabupaten/kota dapat membentuk satu daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi karena memperoleh alokasi kursi sebanyak 3 (tiga) atau lebih, tetapi apabila digabung dengan satu atau beberapa kabupaten/kota lain yang berbatasan langsung dapat membentuk satu daerah pemilihan dengan alokasi kursi mendekati atau sama dengan 12 (dua belas) kursi, gabungan kabupaten/kota tersebut ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi. (2) Apabila satu kabupaten/kota tidak dapat membentuk satu daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi karena memperoleh alokasi kursi kurang dari 3 (tiga), kabupaten/kota tersebut harus digabung dengan satu atau beberapa kabupaten/kota lain yang berbatasan langsung sehingga membentuk satu daerah pemilihan dengan alokasi kursi mendekati atau sama dengan 12 (dua belas) kursi. (3) Pembentukan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tetap memperhatikan prinsip ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(1) Apabila berdasarkan penghitungan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi terdapat satu kabupaten/kota yang teralokasi lebih dari 12 (dua belas) kursi, kabupaten/kota tersebut www.djpp.kemenkumham.go.id

dibagi menjadi dua atau lebih daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3). (2) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari satu atau beberapa kecamatan, tidak dapat digabung dengan kabupaten/kota lain untuk dibentuk menjadi satu daerah pemilihan. (3) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat digabung dengan kabupaten/kota lain yang berbatasan langsung sepanjang kabupaten/kota lain tersebut tidak dapat membentuk satu daerah pemilihan karena memperoleh kursi kurang dari 3 (tiga). (4) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari kecamatan atau beberapa kecamatan, tidak dapat digabung dengan bagian kabupaten/kota lain untuk dibentuk menjadi satu daerah pemilihan.

(1) Penghitungan jumlah kursi dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi, dilakukan dengan cara : a. menentukan jumlah kursi Anggota DPRD Provinsi dengan mendasarkan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Keputusan KPU tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Jumlah Kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014; b. MENETAPKAN BPPd dengan cara membagi jumlah penduduk dengan jumlah kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dengan ketentuan apabila terdapat angka pecahan dihilangkan; c. mengalokasikan jumlah kursi sebagaimana dimaksud huruf a pada setiap daerah pemilihan, (2) Pengalokasian jumlah kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara : a. Tahap pertama :

1. Menentukan jumlah kursi di setiap kabupaten/kota dengan cara membagi jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota yang bersangkutan dengan BPPd, dengan ketentuan : (a) apabila pada penghitungan tersebut, satu kabupaten/kota memperoleh sejumlah kursi maksimum 12 (dua belas) kursi atau sekurang-kurangnya mendekati maksimum 12 (dua belas) kursi, maka kabupaten/kota tersebut ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan; www.djpp.kemenkumham.go.id

(b) apabila hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) terdapat angka pecahan, angka pecahan tersebut dihilangkan; (c) apabila pada penghitungan tersebut, satu kabupaten/kota tidak memperoleh sejumlah kursi, atau memperoleh sejumlah kursi kurang dari 3 (tiga) kursi, atau memperoleh 3 (tiga) kursi atau lebih tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) kursi, maka kabupaten/kota tersebut digabung dengan satu atau beberapa kabupaten/kota lain yang berbatasan secara langsung secara geografis untuk dibentuk menjadi satu daerah pemilihan; (d) alokasi kursi pada penggabungan beberapa kabupaten/kota untuk dibentuk menjadi satu daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf (c), ditetapkan maksimum 12 (dua belas) kursi atau sekurang- kurangnya mendekati maksimum 12 (dua belas) kursi. 2) Menentukan alokasi kursi pada daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf (d), dilakukan dengan cara membagi jumlah penduduk seluruh kabupaten/ kota pada daerah pemilihan tersebut dengan BPPd, dengan ketentuan : (a) apabila hasil penghitungan tersebut terdapat angka pecahan, angka pecahan tersebut dihilangkan; (b) apabila dalam penghitungan alokasi kursi pada daerah pemilihan tersebut memperoleh sejumlah kursi, maka sejumlah kursi tersebut dialokasikan kepada daerah pemilihan yang bersangkutan. 3) Menentukan jumlah kursi yang sudah dialokasikan di seluruh daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) huruf (a) dan/atau angka 2) huruf (b), dengan cara menjumlahkan seluruh kursi yang telah dialokasikan pada setiap daerah pemilihan tersebut. b. Tahap Kedua :

1. Menentukan jumlah sisa kursi yang belum dialokasikan dengan cara mengurangkan jumlah kursi DPRD Provinsi yang bersangkutan dengan jumlah kursi yang telah dialokasikan di seluruh daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3).
2. Menentukan sisa penduduk pada setiap daerah pemilihan, dengan cara mengurangkan jumlah penduduk di daerah pemilihan yang bersangkutan dengan hasil perkalian jumlah www.djpp.kemenkumham.go.id

kursi yang diperoleh daerah pemilihan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) huruf (a) dan/atau huruf a angka 2) huruf (b) dengan BPPd. 3) Menentukan peringkat sisa penduduk pada setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dimulai dari sisa penduduk terbanyak sampai dengan sisa penduduk paling sedikit. 4) Mengalokasikan sisa kursi sebagaimana dimaksud pada angka 1), dengan cara mengalokasikan satu persatu kepada daerah pemilihan yang memiliki sisa penduduk terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya berturut-turut sampai sisa kursi terbagi habis. (3) Penghitungan alokasi kursi Tahap Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan apabila dalam penghitungan alokasi kursi Tahap Pertama masih terdapat kursi yang belum terbagi.

(1) Dalam hal terdapat daerah pemilihan Anggota DPRD provinsi yang sama dengan daerah pemilihan Anggota DPR pada Pemilu tahun 2009, daerah pemilihan Anggota DPRD provinsi tersebut disesuaikan dengan perubahan daerah pemilihan Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Lampiran UNDANG-UNDANG. (2) Apabila terdapat kabupaten/kota sebagai cakupan daerah pemilihan Anggota DPRD provinsi pada Pemilu tahun 2009 tidak sama dengan kabupaten/kota yang merupakan cakupan daerah pemilihan Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Lampiran UNDANG-UNDANG, ditentukan : a. apabila nama kabupaten/kota pada daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi tidak sama dengan nama kabupaten/kota pada daerah pemilihan Anggota DPR, nama kabupaten/kota tersebut harus dibentuk menjadi satu daerah pemilihan Anggota DPRD provinsi yang berdiri tersendiri atau bergabung bersama dengan nama kabupaten/kota lain yang merupakan cakupan daerah pemilihan Anggota DPR yang lain; b. nama kabupaten/kota yang digabung dengan nama kabupaten/kota lain yang merupakan cakupan daerah pemilihan Anggota DPR yang lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan apabila alokasi kursi tidak melebihi 12 (dua belas) kursi; c. apabila nama kabupaten/kota pada daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi telah sesuai dengan nama kabupaten/kota pada daerah pemilihan Anggota DPR, tetapi berdasarkan hasil www.djpp.kemenkumham.go.id

penghitungan alokasi kursi di daerah pemilihan tersebut melebihi 12 (dua belas) kursi, maka daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi harus dibagi menjadi dua atau lebih daerah pemilihan dengan tetap dalam cakupan daerah pemilihan Anggota DPR.

(1) Dalam hal terjadi bencana alam yang mengakibatkan hilangnya daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi, daerah pemilihan tersebut dihapuskan. (2) Alokasi kursi akibat hilangnya daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan kembali sesuai dengan jumlah penduduk. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan KPU dengan memperhatikan data jumlah penduduk dari pemerintah.

(1) Daerah pemilihan dan dan alokasi kursi untuk setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi Pemilu tahun 2014, ditetapkan dengan Keputusan KPU. (2) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan peta daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi.

(1) Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 50 (lima puluh). (2) Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi; b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi; c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi; d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 300.000 (tiga www.djpp.kemenkumham.go.id

ratus ribu) sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi; e. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 40 (empat puluh) kursi; f. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi; g. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi.

(1) Daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah Kecamatan, atau gabungan Kecamatan. (2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi. (3) Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kecamatan.

(1) Apabila satu kecamatan dapat membentuk satu daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota, tetapi apabila digabung dengan satu atau beberapa kecamatan lain yang berbatasan langsung dapat membentuk satu daerah pemilihan dengan alokasi kursi paling banyak 12 (dua belas) kursi, gabungan kecamatan tersebut ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota. (2) Apabila satu kecamatan tidak dapat membentuk satu daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi karena memperoleh alokasi kursi kurang dari 3 (tiga), kecamatan tersebut harus digabung dengan satu atau beberapa kecamatan lain yang berbatasan langsung sehingga membentuk satu daerah pemilihan dengan alokasi kursi mendekati atau sama dengan 12 (dua belas) kursi. (3) Pembentukan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tetap memperhatikan prinsip ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(1) Apabila berdasarkan penghitungan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota terdapat satu kecamatan teralokasi lebih dari 12 (dua belas) kursi, kecamatan tersebut dibagi menjadi dua atau lebih daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3). www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Bagian kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari satu atau beberapa desa/kelurahan, tidak dapat digabung dengan kecamatan lain untuk dibentuk menjadi satu daerah pemilihan. (3) Bagian kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat digabung dengan kecamatan lain yang berbatasan langsung sepanjang kecamatan lain tersebut tidak dapat membentuk satu daerah pemilihan karena memperoleh kursi kurang dari 3 (tiga). (4) Bagian kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari satu atau beberapa desa/kelurahan, tidak dapat digabung dengan bagian kecamatan lain untuk dibentuk menjadi satu daerah pemilihan.

(1) Penghitungan jumlah kursi dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dilakukan dengan cara : a. menentukan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan mendasarkan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan Keputusan KPU tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Jumlah Kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014; b. MENETAPKAN BPPd dengan cara membagi jumlah penduduk dengan jumlah kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dengan ketentuan apabila terdapat angka pecahan dihilangkan; c. mengalokasikan jumlah kursi sebagaimana dimaksud huruf a pada setiap daerah pemilihan. (2) Pengalokasian jumlah kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara : a. Tahap pertama :

1. Menentukan jumlah kursi di setiap kecamatan dengan cara membagi jumlah penduduk di setiap kecamatan yang bersangkutan dengan BPPd, dengan ketentuan : (a) Apabila pada penghitungan tersebut, satu kecamatan memperoleh sejumlah kursi maksimum 12 (dua belas) kursi atau sekurang-kurangnya mendekati maksimum 12 (dua belas) kursi, maka kecamatan tersebut ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan; (b) apabila hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) terdapat angka pecahan, angka pecahan tersebut dihilangkan; www.djpp.kemenkumham.go.id

(c) apabila pada penghitungan tersebut, satu kecamatan tidak memperoleh sejumlah kursi, atau memperoleh sejumlah kursi kurang dari 3 (tiga) kursi, atau memperoleh 3 (tiga) kursi atau lebih tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) kursi, maka kecamatan tersebut digabung dengan satu atau beberapa kecamatan lain yang berbatasan langsung secara geografis untuk dibentuk menjadi satu daerah pemilihan; (d) alokasi kursi pada penggabungan beberapa kecamatan untuk dibentuk menjadi satu daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf (c), ditetapkan maksimum 12 (dua belas) kursi atau sekurang-kurangnya mendekati maksimum 12 (dua belas) kursi. 2) Menentukan alokasi kursi pada daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf (d), dilakukan dengan cara membagi jumlah penduduk seluruh kecamatan pada daerah pemilihan tersebut dengan BPPd, dengan ketentuan : (a) apabila hasil penghitungan tersebut terdapat angka pecahan, angka pecahan tersebut dihilangkan; (b) apabila dalam penghitungan alokasi kursi pada daerah pemilihan tersebut memperoleh sejumlah kursi, maka sejumlah kursi tersebut dialokasikan kepada pemilihan yang bersangkutan. 3) Menentukan jumlah kursi yang sudah dialokasikan di seluruh daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) huruf (a) dan/atau angka 2) huruf b, dengan cara menjumlahkan seluruh kursi yang telah dialokasikan pada setiap daerah pemilihan tersebut. b. Tahap Kedua :

1. Menentukan jumlah sisa kursi yang belum dialokasikan dengan cara mengurangkan jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan jumlah kursi yang telah dialokasikan di seluruh daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3).
2. Menentukan sisa penduduk pada setiap daerah pemilihan, dengan cara mengurangkan jumlah penduduk di daerah pemilihan yang bersangkutan dengan hasil perkalian jumlah kursi yang diperoleh daerah pemilihan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) huruf (a) dan/atau huruf a angka 2) huruf (b) dengan BPPd.
3. Menentukan peringkat sisa penduduk pada setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dimulai dari www.djpp.kemenkumham.go.id

sisa penduduk terbanyak sampai dengan sisa penduduk paling sedikit. 4) Mengalokasikan sisa kursi sebagaimana dimaksud pada angka 1), dengan cara mengalokasikan satu persatu kepada daerah pemilihan yang memiliki sisa penduduk terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya berturut-turut sampai sisa kursi terbagi habis. (3) Penghitungan alokasi kursi Tahap Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b), dilakukan apabila dalam penghitungan alokasi kursi Tahap Pertama masih terdapat kursi yang belum terbagi.

(1) Dalam hal terjadi bencana alam yang mengakibatkan hilangnya daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, daerah pemilihan tersebut dihapuskan. (2) Alokasi kursi akibat hilangnya daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan kembali sesuai dengan jumlah penduduk. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan KPU dengan memperhatikan data jumlah penduduk dari pemerintah.

(1) Daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, ditetapkan dengan Keputusan KPU. (2) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan peta daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

(1) Jumlah kursi DPRA paling banyak 125 % (seratus dua puluh lima prosen) dari yang ditetapkan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 2006, dan pengalokasian kursi pada setiap daerah pemilihan Anggota DPRA ditetapkan oleh KPU. (2) Jumlah kursi DPRD Provinsi DKI Jakarta paling banyak 125 % (seratus dua puluh lima prosen) dari yang ditetapkan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) UNDANG-UNDANG Nomor 29 Tahun 2007, dan pengalokasian kursi pada setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta ditetapkan oleh KPU. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Jumlah kursi DPRP dan DPRPB sebanyak 1¼ (satu per empat) dari jumlah Anggota DPRP dan DPRPB sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2011 Jo. UNDANG-UNDANG Nomor 35 Tahun 2008, ditentukan sebagai berikut : a. Jumlah kursi Anggota DPRP dan DPRPB yang dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2011 Jo. UNDANG-UNDANG Nomor 35 Tahun 2008 sebanyak 100 % (seratus prosen) sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG, dan pengalokasian kursi pada setiap daerah pemilihan Anggota DPRP dan DPRPB ditetapkan oleh KPU. b. Jumlah kursi Anggota DPRP dan DPRPB yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2011 Jo. UNDANG-UNDANG Nomor 35 Tahun 2008 sebanyak 25 % (dua puluh lima prosen) dari jumlah kursi Anggota DPRP dan DPRPB yang dipilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan berdasarkan Perdasus.

(1) Penyusunan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi pada provinsi yang dimekarkan menjadi provinsi baru dan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi tersebut dilakukan berdasarkan hasil Pemilu 2014 sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG pembentukan provinsi, dilakukan dengan memperhatikan kabupaten/kota yang masuk menjadi wilayah administrasi provinsi baru yang bersangkutan. (2) Kabupaten/kota pada provinsi baru sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG pembentukan provinsi tersebut, dibentuk menjadi satu atau beberapa daerah pemilihan tersendiri. (3) Kabupaten/kota yang masih menjadi bagian wilayah provinsi induk dibentuk menjadi satu atau beberapa daerah pemilihan yang terpisah dari kabupaten/kota yang masuk menjadi wilayah administrasi provinsi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Untuk penyelenggaraan Pemilu tahun 2014, daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih tetap diikutsertakan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi di provinsi induk, bersama- sama dengan daerah pemilihan yang dibentuk dari satu atau beberapa kabupaten/ kota yang masih menjadi wilayah provinsi induk.

(1) Penyusunan daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten pada kabupaten yang dimekarkan menjadi kabupaten/kota baru dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota tersebut dilakukan www.djpp.kemenkumham.go.id

berdasarkan hasil Pemilu 2014 sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG pembentukan kabupaten/kota, dilakukan dengan memperhatikan kecamatan yang masuk menjadi wilayah administrasi kabupaten/kota baru yang bersangkutan. (2) Kecamatan pada kabupaten/kota baru sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG pembentukan kabupaten/kota tersebut, dibentuk menjadi satu atau beberapa daerah pemilihan tersendiri. (3) Kecamatan yang masih menjadi bagian wilayah kabupaten induk dibentuk menjadi satu atau beberapa daerah pemilihan yang terpisah dari kecamatan yang masuk menjadi wilayah administrasi kabupaten/kota baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Untuk penyelenggaraan Pemilu tahun 2014, daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih tetap diikutsertakan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten di kabupaten induk, bersama-sama dengan daerah pemilihan yang dibentuk dari satu atau beberapa kecamatan yang masih menjadi wilayah kabupaten induk.

(1) KPU melakukan sosialisasi Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. (2) KPU Provinsi melakukan sosialisasi Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi kepada DPD/DPW Partai Politik peserta Pemilu tahun 2014 dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi serta lembaga/ instansi terakit. (3) KPU Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada DPC Partai Politik peserta Pemilu tahun 2014 dan Pantia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota serta lembaga/instansi terkait.

(1) KPU Provinsi untuk Provinsi Aceh dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh, dalam peraturan ini disebut KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota. (2) DPRD Provinsi untuk Provinsi Aceh dan DPRD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh dalam peraturan ini disebut DPRA dan DPRK. (3) DPRD Provinsi untuk Provinsi Papua dan DPRD Provinsi untuk Provinsi Papua Barat dalam peraturan ini disebut DPRP dan DPRPB. www.djpp.kemenkumham.go.id

Untuk membantu dan mempercepat proses penyusunan dan pemetaan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dapat menggunakan sarana teknologi serta dapat mengadakan kerjasama dengan instansi/lembaga yang memiliki keahlian bidang teknologi yang diperlukan.

(1) Contoh perhitungan dalam penyusunan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota beserta alokasi kursi masing-masing daerah pemilihan, sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Peraturan ini. (2) Contoh perhitungan dalam penyusunan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota beserta alokasi kursi masing-masing daerah pemilihan pada daerah pemilihan yang dibentuk dari satu kabupaten/kota dan satu kecamatan yang alokasi kursinya lebih dari 12 kursi, sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan ini. (3) Contoh perhitungan dalam penataan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi pada provinsi induk dan provinsi pemekaran serta daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada kabupaten induk dan kabupaten/kota pemekaran beserta alokasi kursi masing-masing daerah pemilihan, sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Peraturan ini.

Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2013 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, ttd HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id