Peraturan Badan Nomor 10 Tahun 2013 tentang PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI LUAR NEGERI UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, www.djpp.kemenkumham.go.id

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 4. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 6. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. 7. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. 8. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi. 9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota. 10. Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU dan diberi wewenang oleh UNDANG-UNDANG untuk menyelenggarakan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRA dan DPRD Kabupaten/Kota atau DPRK, Pemilihan www.djpp.kemenkumham.go.id

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 11. Panitia Pemilihan Luar Negeri selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di Luar Negeri. 12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara di Luar Negeri. 13. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri, selanjutnya disebut Pantarlih LN, adalah petugas yang dibentuk oleh PPLN untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih. 14. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri. 15. Kelompok Kerja Pemilihan Umum Luar Negeri, selanjutnya disingkat Pokja PLN adalah Kelompok Kerja yang dibentuk oleh KPU, sebagai tindak lanjut atas kerja sama antara KPU dengan Kementerian Luar Negeri, selanjutnya disebut Pokja Pemilu Luar Negeri. 16. Penduduk adalah Warga Negara INDONESIA yang berdomisili di wilayah Republik INDONESIA atau di luar negeri. 17. Warga Negara INDONESIA adalah orang-orang bangsa INDONESIA asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UNDANG-UNDANG sebagai warga negara. 18. Pemilih adalah Warga Negara INDONESIA yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. 19. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD. 20. Data Kependudukan adalah data dalam bentuk data agregat kependudukan per kecamatan, Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu selanjutnya disingkat DP4 yang disediakan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota, dan data Warga Negara INDONESIA yang bertempat tinggal di luar negeri yang disediakan oleh Menteri Luar Negeri. 21. Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri, Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Luar Negeri, Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri, Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri selanjutnya disingkat DPSLN, DPSHPLN, DPTLN, DPTBLN. www.djpp.kemenkumham.go.id

22. Sinkronisasi adalah pencocokan dan penyesuaian data penduduk dari Menteri Dalam Negeri dan data Warga Negara INDONESIA di luar negeri dari Menteri Luar Negeri dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir yang dimiliki oleh KPU.
23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan DP4 dari Menteri Luar Negeri, serta dapat mempertimbangkan DPT Pemilu terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data pemilih dan selanjutnya untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara yang dilaksanakan oleh PPLN dengan dibantu oleh Pantarlih LN.
24. Sistem Informasi Data Pemilih adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara pemilu dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data pemilih.
25. Hari adalah hari berdasarkan kalender.

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. efektivitas.

(1) Warga Negara INDONESIA yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Warga Negara INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih.

(1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara INDONESIA harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di luar negeri hanya memilih calon anggota DPR dari daerah pemilihan Provinsi DKI Jakarta II.

(1) Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPLN/TPSLN. (2) Dalam hal terdapat Pemilih yang belum tercantum dalam daftar dokumen laporan Warga Negara INDONESIA yang dimiliki oleh Perwakilan Republik INDONESIA, Pemilih bersangkutan mendaftarkan alamatnya. (3) Dalam hal seorang Pemilih memiliki lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus menentukan satu di antaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam dokumen laporan Warga Negara INDONESIA yang dimiliki oleh Perwakilan Republik INDONESIA untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

(1) Pemerintah menyediakan Data Kependudukan dalam bentuk data Warga Negara INDONESIA yang bertempat tinggal di luar negeri sebagai bahan bagi KPU dalam penyusunan daftar Pemilih sementara. (2) Data Warga Negara INDONESIA yang bertempat tinggal di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah tersedia dan diserahkan Menteri Luar Negeri kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara, dalam bentuk cetakan (hardcopy) dan data elektronik (softcopy), dan dituangkan dalam berita acara serah terima. (3) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkronisasi oleh Pemerintah bersama KPU dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya Data Kependudukan dari Menteri Luar Negeri. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Data Kependudukan yang telah disinkronisasi oleh Pemerintah bersama KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). (5) Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diserahkan dalam waktu yang bersamaan oleh Pemerintah paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara dengan mekanisme Menteri Luar Negeri menyerahkan kepada KPU. (6) Data Warga Negara INDONESIA yang bertempat tinggal di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimutakhirkan oleh KPU menjadi data Pemilih dengan memerhatikan data Pemilih pada Pemilu yang terakhir.

Penyerahan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Perwakilan Republik INDONESIA kepada KPU melalui Menteri Luar Negeri dan tembusannya disampaikan kepada PPLN yang dituangkan dalam berita acara serah terima dan disertai cetakan (hardcopy) dan data elektronik (softcopy).

Sebelum pelaksanaan penyerahan Data Kependudukan dari Kepala Perwakilan Republik INDONESIA kepada PPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PPLN terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Kepala Perwakilan Republik INDONESIA berkenaan dengan validasi data.

(1) PPLN menggunakan DP4 yang diterima dari KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) sebagai bahan untuk menyusun daftar Pemilih di luar negeri. (2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat nomor kartu keluarga/nomor induk kependudukan/paspor, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, status kawin, alamat, dan jenis disabilitas Warga Negara INDONESIA yang mempunyai hak memilih. (3) Dalam penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPLN dibantu oleh Pantarlih LN.

(1) Untuk kelancaran pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih di Luar Negeri, KPU dan/atau Pokja Pemilu Luar Negeri mengadakan bimbingan teknis dan sosialisasi kepada PPLN. (2) Bimbingan teknis dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebelum pemutakhiran data oleh PPLN. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) PPLN melakukan Pemutakhiran Data Pemilih berdasarkan DP4 dari KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). (2) Pemutakhiran Data Pemilih dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya DP4. (3) Hasil Pemutakhiran Data Pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri (DPSLN).

PPLN dengan dibantu Pantarlih LN mengubah DP4 menjadi data Pemilih dengan menggunakan formulir (Model A LN).

(1) Dalam Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), PPLN dibantu oleh Pantarlih LN yang berasal dari Warga Negara INDONESIA yang bekerja di Perwakilan Republik INDONESIA atau warga masyarakat INDONESIA yang tinggal di negara yang bersangkutan. (2) Pantarlih LN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh PPLN. (3) Pantarlih LN berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPSLN.

Dalam kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih oleh PPLN dibantu Pantarlih LN mengadakan perbaikan data antara lain: a. meneliti nama-nama yang tercantum dalam DP4 untuk memastikan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; b. perubahan status anggota Tentara Nasional INDONESIA dan Polisi Republik INDONESIA menjadi status atau purnatugas (dibuktikan dengan surat keputusan pensiun dari pejabat yang berwenang); c. perubahan status dari status sipil menjadi anggota Tentara Nasional INDONESIA dan Polisi Republik INDONESIA (dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan dari pejabat yang berwenang); d. tidak terdaftar dalam data penduduk/data Pemilih, tetapi telah memenuhi syarat sebagai Pemilih; e. telah meninggal dunia; f. pindah domisili ke wilayah/daerah lain; g. perbaikan penulisan identitas Pemilih; www.djpp.kemenkumham.go.id

h. menyusun data yang dapat didaftar di kota-kota di luar negeri wilayah kerjanya secara terpisah-pisah, setiap satu susun terdiri sebanyak- banyaknya 500 (lima ratus) yang tercantum dalam Model A LN, dengan memperhatikan rumah/tempat tinggal yang saling berdekatan yang dalam pemungutan suara di 1 (satu) TPSLN.

Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilakukan dengan cara: a. mendatangi Pemilih atau; b. menghubungi Pemilih melalui telepon atau; c. mengirim surat kepada Pemilih melalui pos atau; d. mengirim surat elektronik (e-mail) kepada Pemilih atau; e. mengumpulkan Pemilih di Kantor Perwakilan Republik INDONESIA atau; f. mengumumkan data Pemilih di laman Kedutaan Besar Republik INDONESIA untuk mendapatkan masukan dari pemilih; atau g. dengan cara lain sesuai dengan ketentuan yang bisa dipertanggung jawabkan.

(1) Hasil Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, digunakan oleh PPLN dengan dibantu oleh Pantarlih LN untuk menyusun Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri (DPSLN) dengan menggunakan formulir (Model A1 LN). (2) DPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berbasis TPSLN, dengan jumlah Pemilih paling banyak 500 (lima ratus) Pemilih atau disesuaikan dengan kondisi setempat. (3) Penyusunan DPSLN dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya Pemutakhiran Data Pemilih. (4) DPSLN yang telah disusun, disahkan dan ditandangani oleh Ketua PPLN. www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) PPLN mengirimkan DPSLN kepada KPU, selanjutnya KPU mengumumkan informasi yang merupakan bagian DPSLN dalam laman KPU. (6) KPU dan/atau Pokja Pemilu Luar Negeri menyerahkan DPSLN dalam bentuk cakram padat dengan format PDF yang tidak bisa diubah kepada perwakilan Peserta Pemilu dan Bawaslu.

(1) DPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh PPLN untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. (2) Pengumuman DPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Kantor Perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri atau dengan cara lain untuk dapat diketahui oleh masyarakat INDONESIA di luar negeri, serta di laman KPU.

(1) Masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap DPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diterima PPLN paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak DPSLN diumumkan. (2) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi: a. telah memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; b. perubahan status anggota Tentara Nasional INDONESIA dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA menjadi status sipil atau purnatugas (dibuktikan dengan surat keputusan pensiun/pengangkatan dari pejabat Tentara Nasional INDONESIA dan Polisi Republik INDONESIA yang berhak mengangkat dan memberhentikan anggota Tentara Nasional INDONESIA dan Polisi Republik INDONESIA); c. tidak terdaftar dalam DPSLN; d. telah meninggal dunia; e. pindah domisili; f. perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara Nasional INDONESIA atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA; atau g. perbaikan penulisan identitas. (3) PPLN wajib memperbaiki DPSLN berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) PPLN menyusun dan MENETAPKAN DPTLN berdasarkan DPSHPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4). (2) DPTLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan basis TPSLN. (3) PPLN dalam menyusun DPTLN menggunakan formulir (Model A3 LN ). (4) DPTLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh PPLN kepada KPU dengan tembusan kepada Kepala Perwakilan Republik INDONESIA, selanjutnya KPU mengumumkan informasi yang merupakan bagian DPTLN dalam laman KPU. (5) DPTLN dengan basis TPSLN digunakan KPPSLN dalam melaksanakan pemungutan suara di TPSLN. (6) KPU dan/atau Pokja Pemilu Luar Negeri menyerahkan DPTLN dalam bentuk cakram padat dengan format PDF yang tidak bisa diubah kepada perwakilan Peserta Pemilu dan Bawaslu. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) DPTLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), diumumkan oleh PPLN sampai dengan hari pemungutan suara. (2) Pengumuman DPTLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Kantor Perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri atau dengan cara lain untuk dapat diketahui oleh masyarakat INDONESIA di luar negeri, serta di laman KPU.

(1) DPTLN dengan basis TPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat dilengkapi dengan Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTBLN) sampai hari/tanggal pemungutan suara. (2) DPTBLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT/DPTLN di suatu TPS/TPSLN, tetapi karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS/TPSLN tempat yang bersangkutan terdaftar. (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi keadaan karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tidak terduga di luar kemauan dan kemampuan Pemilih, misalnya karena sakit, menjadi tahanan, bencana alam sehingga tidak dapat menggunakan hak suaranya di TPS/TPSLN yang bersangkutan terdaftar. (4) Penyusunan DPTBLN menggunakan formulir (Model A4 LN). (5) Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPTBLN sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT/DPTLN dalam TPS/TPSLN asal. (6) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5), melapor kepada PPS/PPLN asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPTB (Model A5.LN.KPU) yang akan digunakan hak memilih di TPS/TPSLN lain.

(1) PPLN melakukan Rekapitulasi DPTLN. (2) PPLN menyampaikan Rekapitulasi DPTLN kepada KPU dengan tembusan kepada Kepala Perwakilan Republik INDONESIA. www.djpp.kemenkumham.go.id

Rekapitulasi DPTLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan rencana pengadaan keperluan surat suara, formulir dan alat perlengkapan Pemilu serta pendistribusiannya.

(1) KPU dan PPLN dapat menggunakan sistem informasi data Pemilih untuk menyusun daftar Pemilih, DPSLN, DPSHPLN, dan DPTLN. (2) Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dioperasionalkan pada tingkat KPU dan PPLN, dengan memiliki fungsi yang berbeda-beda pada masing-masing tingkatan. (3) Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung kerja Penyelenggara Pemilu dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih, serta untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih dan memberikan masukan dan tanggapan terhadap daftar Pemilih.

(1) PPLN dapat MENETAPKAN pedoman teknis pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih kepada Pantarlih LN dan KPPSLN dengan berpedoman kepada Peraturan ini. (2) PPLN dalam melaksanakan kegiatan pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar berpedoman kepada Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Penggunaan formulir untuk kegiatan Pemutakhiran oData Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

KPU Provinsi untuk Provinsi Aceh dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh, dalam Peraturan ini disebut KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota. www.djpp.kemenkumham.go.id

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2013 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id