Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENETAPAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan :

1. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan UNDANG-UNDANG tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
2. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
3. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UNDANG-UNDANG Keterbukaan Informasi

Publik dan peraturan pelaksananya, MENETAPKAN Petunjuk Teknis Standar Layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi.

(1) Tim Seleksi calon anggota Komisi Informasi Pusat dibentuk oleh Pemerintah Pusat. (2) Tim Seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi dibentuk oleh Pemerintah Provinsi dan ditetapkan oleh Gubernur. (3) Tim Seleksi calon anggota Komisi Informasi Kabupaten atau Kota dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota dan ditetapkan oleh Bupati atau Walikota. (4) Komisi Informasi yang telah terbentuk dan akan melakukan proses seleksi untuk masa jabatan berikutnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PRESIDEN, Gubernur atau Bupati atau Walikota dan DPR atau DPRD paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. (5) Tim seleksi harus terbentuk paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(1) Komposisi Tim Seleksi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan Anggota. (2) Tim Seleksi calon anggota Komisi Informasi Pusat berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas 3 (tiga) unsur akademisi, 2 (dua) unsur pemerintah, dan 2 (dua) unsur masyarakat. (3) Tim Seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi atau Komisi Informasi Kabupaten atau Kota berjumlah 5 (lima)

orang yang terdiri atas 2 (dua) unsur akademisi, 1 (satu) unsur pemerintah, 1 (satu) unsur Komisi Informasi Pusat dan 1 (satu) unsur masyarakat. (4) Dukungan administrasi, keuangan, dan tata kelola dilakukan oleh Pemerintah.

(1) Unsur Komisi Informasi Pusat dapat berasal anggota Komisi Informasi Pusat atau pihak lain. (2) Penunjukkan unsur Komisi Informasi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada permohonan dari pemerintah daerah. (3) Penunjukkan unsur Komisi Informasi Pusat dilakukan melalui proses rapat pleno oleh anggota Komisi Informasi Pusat.

(1) Setiap anggota Tim Seleksi mempunyai hak suara yang sama. (2) Rapat Tim Seleksi calon anggota Komisi Informasi Pusat sah apabila dihadiri paling sedikit oleh 5 (lima) orang anggota yang dibuktikan dengan daftar hadir. (3) Rapat Tim Seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi atau Komisi Informasi Kabupaten atau Kota sah apabila dihadiri paling sedikit oleh 4 (empat) orang anggota yang dibuktikan dengan daftar hadir. (4) Keputusan Tim Seleksi calon anggota Komisi Informasi Pusat sah apabila disetujui oleh paling sedikit 4 (empat) orang anggota yang hadir. (5) Keputusan Tim Seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi atau Komisi Informasi Kabupaten atau Kota sah apabila disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota yang hadir.

(1) Tugas Tim Seleksi calon anggota Komisi Informasi Pusat: a. MENETAPKAN jadwal kerja;

b. menentukan metode dalam setiap tahapan seleksi; c. menyusun materi seleksi; d. melaksanakan tahapan seleksi; e. mengumumkan hasil setiap tahapan seleksi; f. mengajukan sejumlah 21 (dua puluh satu) nama- nama calon anggota Komisi Informasi Pusat untuk diajukan kepada PRESIDEN; g. mengarsipkan dan mendokumentasikan seluruh tahapan seleksi; h. membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Seleksi termasuk evaluasi dan saran rekomendasi penyempurnaan seleksi; dan i. memperhatikan keterwakilan perempuan calon anggota Komisi Informasi Pusat dalam setiap tahapan seleksi. (2) Tugas Tim Seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi atau Kabupaten atau Kota: a. MENETAPKAN jadwal kerja; b. menentukan metode dalam setiap tahapan seleksi; c. menyusun materi seleksi; d. melaksanakan tahapan seleksi; e. mengumumkan hasil setiap tahapan seleksi; f. mengajukan paling sedikit 10 (sepuluh) dan paling banyak 15 (lima belas) nama-nama calon anggota Komisi Informasi Provinsi atau Kabupaten atau Kota untuk diajukan kepada Gubernur atau Bupati atau Walikota; g. mengarsipkan dan mendokumentasikan seluruh tahapan seleksi; h. membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Seleksi termasuk evaluasi dan saran rekomendasi penyempurnaan seleksi; i. memperhatikan keterwakilan perempuan calon anggota Komisi Informasi Provinsi atau Kabupaten atau Kota dalam setiap tahapan seleksi; dan j. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Komisi Informasi Pusat pada setiap tahapan seleksi.

(1) Masa kerja Tim Seleksi paling lama adalah 6 (enam) bulan. (2) Tim Seleksi wajib memulai tahapan seleksi calon anggota Komisi Informasi paling lambat 1 (satu) bulan setelah terbentuk.

(1) Persyaratan umum untuk menjadi calon Tim Seleksi: a. warga negara INDONESIA; b. memiliki integritas dan tidak tercela; dan c. bukan anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. (2) Persyaratan khusus untuk menjadi calon Tim Seleksi unsur akademisi: a. berpendidikan paling rendah strata dua (S2); dan b. memiliki pengetahuan dibidang Keterbukaan Informasi Publik. (3) Persyaratan khusus untuk menjadi calon Tim Seleksi unsur pemerintah: a. pejabat struktural eselon II (dua) atau lebih tinggi; dan b. memiliki pengalaman dibidang Keterbukaan Informasi Publik. (4) Persyaratan khusus untuk menjadi calon Tim Seleksi unsur masyarakat: a. tokoh masyarakat; dan b. memiliki pengetahuan tentang Informasi Publik.

Persyaratan untuk menjadi calon anggota Komisi Informasi: a. warga negara INDONESIA; b. memiliki integritas dan tidak tercela;

c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih; d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik; e. memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik; f. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi Anggota Komisi Informasi; g. bersedia bekerja penuh waktu; h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; dan i. sehat jiwa dan raga.

(1) Pengumuman pendaftaran seleksi calon anggota Komisi Informasi dilakukan sedikitnya pada 2 (dua) surat kabar harian nasional dan/atau lokal dan 2 (dua) media massa elektronik selama 3 (tiga) hari kerja berturut-turut, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum pendaftaran dibuka. (2) Format pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(1) Masa pendaftaran dibuka selama 10 (sepuluh) hari kerja. (2) Pendaftaran dapat diperpanjang selama 1 (satu) kali masa pendaftaran.

(3) Jumlah pendaftar calon anggota Komisi Informasi Pusat sedikitnya 40 (empat puluh) orang dan Komisi Informasi Provinsi atau Kabupaten atau Kota sedikitnya 25 (dua puluh lima) orang. (4) Pendaftaran calon anggota Komisi Informasi, disertai penyerahan dokumen sebagai berikut: a. Surat pendaftaran yang ditandatangani; b. Daftar Riwayat Hidup; c. Foto berwarna terbaru ukuran 4 (empat) X 6 (enam) sebanyak 2 (dua) lembar; d. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku; e. Surat keterangan kepolisian tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih; f. Surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri dari keanggotaan dan jabatan di Badan Publik apabila diangkat menjadi Anggota Komisi Informasi yang ditandatangani di atas materai; g. Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas materai; dan h. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan tim pemeriksa kesehatan dari rumah sakit Pemerintah. (5) Seluruh dokumen sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat dalam format elektronik dan/atau nonelektronik yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Tim Seleksi. (6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf f, dan huruf g tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(1) Seleksi administratif calon anggota Komisi Informasi

dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tahap penerimaan pendaftaran ditutup. (2) Seleksi administratif dilakukan dalam waktu 5 (lima) hari kerja dan diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah mendapat hasil seleksi administratif sedikitnya pada 2 (dua) media massa elektronik selama 3 (tiga) hari berturut-turut. (3) Pengumuman nama-nama calon anggota Komisi Informasi yang telah dinyatakan lulus Tahap Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara berurutan berdasarkan abjad.

(1) Nama-nama calon anggota Komisi Informasi yang telah lulus seleksi administratif berhak mengikuti tes potensi. (2) Tes potensi terdiri dari materi perundang-undangan, materi pengetahuan dan pengalaman, serta materi personalitas. (3) Tes potensi dapat dilakukan dengan metode tertulis ataupun dengan menggunakan metode lainnya. (4) Tim Seleksi melakukan tes potensi dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diumumkannya hasil seleksi administratif. (5) Tes Potensi dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari kerja dan diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah mendapat hasil tes potensi sedikitnya pada 2 (dua) media massa elektronik selama 3 (tiga) hari berturut-turut. (6) Pengumuman nama-nama calon anggota Komisi Informasi yang telah dinyatakan lulus Tes Potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun secara berurutan berdasarkan abjad.

(1) Penerimaan masukan dan saran dari masyarakat dilakukan terhadap calon anggota Komisi Informasi yang lulus Tes Potensi selama 14 (empat belas) hari kerja sejak diumumkan. (2) Masukan dan saran dari masyarakat dapat disampaikan dalam format elektronik dan/atau nonelektronik yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Tim Seleksi. (3) Pengumuman penerimaan masukan dan saran dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pengumuman hasil tahap Tes Potensi.

(1) Nama-nama calon anggota Komisi Informasi yang telah lulus Tes Potensi berhak mengikuti tahap psikotes dan dinamika kelompok. (2) Tim Seleksi melakukan psikotes dan dinamika kelompok dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak ditutupnya penerimaan masukan dan saran masyarakat. (3) Psikotes dan dinamika kelompok dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari kerja dan diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah mendapat hasil tes potensi sedikitnya pada 2 (dua) media massa elektronik selama 3 (tiga) hari berturut-turut. (4) Hasil psikotes dan dinamika kelompok tidak bersifat menggugurkan namun wajib menjadi bahan pertimbangan Tim Seleksi.

(1) Nama-nama calon anggota Komisi Informasi yang telah selesai mengikuti tahap psikotes dan dinamika kelompok diwajibkan mengikuti wawancara. (2) Wawancara dilakukan oleh seluruh anggota Tim Seleksi dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dilaksanakannya psikotes dan dinamika kelompok. (3) Wawancara dilakukan dalam waktu 2 (dua) hari kerja dan diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah mendapat hasil wawancara sedikitnya pada 2 (dua) media massa elektronik selama 3 (tiga) hari berturut-turut. (4) Pengumuman nama-nama calon anggota Komisi Informasi yang telah dinyatakan lulus Tahap Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun secara berurutan berdasarkan abjad.

(1) Setiap calon anggota Komisi Informasi yang dinyatakan lulus Tahap Wawancara diwajibkan membuat makalah yang menyangkut visi, misi dan program kerja yang akan dilakukan jika terpilih menjadi anggota Komisi Informasi. (2) Calon Anggota Komisi Informasi menyampaikan makalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Seleksi dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diumumkannya hasil wawancara.

(1) Pencerminan unsur pemerintah bagi calon anggota Komisi Informasi dilakukan sebelum mengajukan nama- nama calon anggota Komisi Informasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (2) Tim Seleksi menyerahkan nama-nama calon anggota Komisi Informasi kepada PRESIDEN atau Gubernur atau Bupati atau Walikota untuk memilih nama-nama calon anggota Komisi Informasi yang mencerminkan unsur pemerintah paling banyak 1/3 (sepertiga) dari jumlah nama-nama calon anggota Komisi Informasi yang akan diajukan. (3) Nama-nama calon anggota Komisi Informasi yang terpilih untuk mencerminkan unsur pemerintah wajib disertakan surat keterangan dari Pemerintah. (4) Format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(1) PRESIDEN menyerahkan nama-nama calon anggota Komisi Informasi Pusat yang telah mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat sejumlah 21 orang yang disusun berdasarkan abjad. (2) Gubernur atau Bupati atau Walikota menyerahkan nama-nama calon anggota Komisi Informasi Provinsi atau Kabupaten atau Kota yang telah mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat kepada Gubernur

atau Bupati atau Walikota untuk diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang yang disusun berdasarkan abjad. (3) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya nama- nama calon anggota Komisi Informasi yang diajukan oleh PRESIDEN maupun Gubernur atau Bupati atau Walikota, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengumumkan nama-nama tersebut pada 2 (dua) surat kabar harian nasional dan/atau lokal untuk 2 (dua) kali terbit dan 2 (dua) media massa elektronik selama 3 (tiga) hari berturut-turut untuk mendapatkan masukan dan penilaian dari setiap Orang.

(1) Uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon anggota Komisi Informasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Calon anggota Komisi Informasi Pusat oleh Dewan Perwakilan Rakyat; b. Calon anggota Komisi Informasi Provinsi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan c. Calon anggota Komisi Informasi Kabupaten atau Kota oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota. (2) Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus segera melakukan uji kepatutan dan kelayakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya nama-nama calon Anggota Komisi Informasi. (3) Jumlah anggota Komisi Informasi Pusat yang terpilih terdiri dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang unsur pemerintah.

(4) Jumlah anggota Komisi Informasi Provinsi atau Kabupaten atau Kota yang terpilih terdiri dari paling banyak 1 (satu) orang unsur pemerintah. (5) Hasil uji kepatutan dan kelayakan disusun berdasarkan peringkat dan diumumkan sedikitnya pada 2 (dua) surat kabar harian nasional dan/atau lokal untuk 2 (dua) kali terbit dan 2 (dua) media massa elektronik selama 3 (tiga) hari berturut-turut.

(1) Penetapan sebagai anggota Komisi Informasi terpilih dalam bentuk Surat Keputusan ditandatangani oleh: a. PRESIDEN untuk anggota Komisi Informasi Pusat; b. Gubernur untuk anggota Komisi Informasi Provinsi; dan c. Bupati atau Walikota untuk anggota Komisi Informasi Kabupaten atau Kota. (2) Proses penetapan anggota Komisi Informasi dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diumumkannya hasil uji kepatutan dan kelayakan. (3) Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan anggota Komisi Infomasi terpilih dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. PRESIDEN untuk anggota Komisi Informasi Pusat; b. Gubernur untuk anggota Komisi Informasi Provinsi; dan c. Bupati atau Walikota untuk anggota Komisi Informasi Kabupaten atau Kota.

(1) Setelah berakhirnya seluruh rangkaian tahapan seleksi, Tim Seleksi melaporkan hasil pelaksanaan seleksi mulai dari tahap persiapan sampai dengan penyampaian nama- nama calon anggota Komisi Informasi. (2) Laporan hasil seleksi disertai dengan evaluasi dan saran rekomendasi penyempurnaan. (3) Laporan hasil seleksi memiliki sistematika sebagai berikut: a. Pendahuluan; b. Maksud dan Tujuan; c. Pelaksanaan Tahapan Seleksi; d. Hasil Seleksi; e. Evaluasi dan Saran; dan f. Penutup.

(1) Anggota Komisi Informasi yang tidak dapat menyelesaikan masa jabatannya dilakukan pergantian antar waktu. (2) Pergantian antar waktu diputuskan oleh Komisi Informasi setelah ada surat keputusan tentang pemberhentian anggota Komisi Informasi yang memenuhi kriteria berhenti atau diberhentikan sesuai dengan perundang-undangan dan diusulkan kepada

atau Gubernur atau Walikota atau Bupati. (3)

atau Gubernur atau Walikota atau Bupati berdasarkan hasil konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah MENETAPKAN pergantian antar waktu anggota Komisi Informasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak

diterimanya surat keputusan Komisi Informasi yang bersangkutan. (4) Masa jabatan anggota Komisi Informasi pergantian antar waktu ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Komisi Informasi yang digantikan.

Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor: 01/KEP/KIP/III/2010 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor: 02/KEP/KIP/X/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten atau Kota, yang telah diproses sebelum diundangkannya Peraturan Komisi Informasi ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan proses Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi berakhir.

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor: 01/KEP/KIP/III/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor: 02/KEP/KIP/X/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten atau Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Komisi Informasi ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi Informasi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2016 KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT, ttd. JOHN FRESLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA