Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2015 tentang KELOMPOK AHLI BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang selanjutnya disingkat BNPP, adalah badan pengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud UNDANG-UNDANG Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

2. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang selanjutnya disebut Kepala BNPP, adalah pimpinan BNPP yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada PRESIDEN.

3. Sekretariat Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang selanjutnya disebut Sekretariat BNPP, adalah Sekretariat Tetap BNPP yang berkedudukan di kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemerintahan dalam negeri.

4. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang selanjutnya disebut Sekretaris BNPP adalah pimpinan Sekretariat BNPP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNPP.

5. Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang selanjutnya disebut Pokli BNPP, adalah kalangan profesional, ahli dibidangnya yang mendukung kedudukan, kelancaran tugas dan fungsi BNPP.

(1) Pokli BNPP berkedudukan sebagai kelompok profesional pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BNPP yang bertanggungjawab kepada Kepala BNPP. (2) Anggota Pokli BNPP dalam pelaksanaan kegiatan secara keprotokoleran disetarakan dengan jabatan pimpinan tinggi madya.

(1) Pokli BNPP mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BNPP dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. (2) Pokli BNPP dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan: a. pengkajian strategis pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan;

b. pemberian saran, pendapat kepada Kepala BNPP, diminta atau tidak diminta; dan c. penyusunan rekomendasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

(1) Anggota Pokli BNPP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dilakukan dengan: a. menghadirkan pakar dibidangnya sebagai narasumber. b. kunjungan dan peninjauan ke daerah batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; dan c. hubungan kerja sama, kunjungan kerja dan peninjauan ke negara yang berbatasan dengan Negara Republik INDONESIA. (2) Anggota Pokli BNPP dapat berkoordinasi, berkonsultasi, dan berkomunikasi secara langsung kepada Kepala BNPP.

(1) Anggota Pokli BNPP mengikuti rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh ketua, wakil ketua pengarah BNPP, dan rapat-rapat lain yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga anggota BNPP. (2) Anggota Pokli BNPP mengikuti rapat-rapat kebijakan strategis yang diselenggarakan oleh Kepala BNPP, Sekretaris BNPP, dan para Deputi BNPP. (3) Anggota Pokli BNPP dapat ditugaskan untuk mewakili BNPP.

(1) Fungsi Pokli BNPP merupakan mitra kerja Kepala BNPP dalam MENETAPKAN kebijakan-kebijakan strategis

pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. (2) Pokli BNPP sebagai mitra kerja Kepala BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendorong terwujudnya visi dan misi BNPP serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNPP dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Anggota Pokli BNPP berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.

Persyaratan calon Anggota Pokli BNPP meliputi: a. pendidikan minimal S1; b. sehat jasmani dan rohani; c. tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya; d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih; e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); f. pernah menduduki jabatan paling rendah eselon II atau pimpinan tinggi pratama bagi yang berlatar belakang pejabat struktural atau pejabat negara lainnya;

g. memiliki keahlian yang terkait dengan bidang pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; dan h. memiliki pengalaman di bidang yang terkait dengan keahliannya paling kurang:

1. 5 (lima) tahun untuk pendidikan S1;
2. 3 (tiga) tahun untuk pendidikan S2;
3. 1 (satu) tahun untuk pendidikan S3; atau 4) pejabat negara.

(1) Sekretaris BNPP setiap tahun mengidentifikasi kebutuhan keahlian Pokli BNPP. (2) Identifikasi kebutuhan keahlian Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didasarkan pada usulan para Deputi di Lingkungan BNPP.

(1) Calon Anggota Kelompok Ahli BNPP menandatangani surat pernyataan kesediaan menjadi Anggota Kelompok Ahli BNPP bermaterai cukup. (2) Surat pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen: a. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP); b. daftar riwayat hidup; c. fotocopy ijazah terakhir yang telah dilegalisasi; d. surat keterangan sehat jasmani dan jiwa; e. surat pernyataan tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya; f. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;

g. fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); h. fotocopy keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir baik struktural maupun fungsional; dan i. fotocopy sertifikat atau piagam penghargaan yang membuktikan keahlian yang bersangkutan.

(1) Kepala BNPP membentuk panitia seleksi calon Anggota Pokli BNPP. (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut terdiri atas: a. Sekretaris BNPP sebagai Ketua merangkap anggota; b. Para Deputi sebagai anggota; c. Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Hukum sebagai Sekretaris merangkap anggota; dan d. Kepala Biro Administrasi Umum sebagai Wakil Sekretaris merangkap anggota. (3) Panitia seleksi calon Anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas: a. mengumpulkan, mengklasifikasi, dan memverifikasi persyaratan administrasi calon Anggota Pokli BNPP. b. melakukan penilaian administrasi dan kompetensi calon Anggota Pokli BNPP. (4) Panitia seleksi calon Anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNPP.

(1) Panitia seleksi melakukan penilaian terhadap persyaratan dokumen dan kompetensi calon Anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

(2) Panitia seleksi dapat melakukan penilaian melalui wawancara atau bentuk lain terhadap calon Anggota Pokli BNPP. (3) Panitia seleksi menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BNPP. (4) Hasil penilaian panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan pengangkatan Anggota Pokli BNPP.

(1) Kepala BNPP mengangkat calon Anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) menjadi Anggota Pokli BNPP dengan Keputusan Kepala BNPP. (2) Masa tugas Anggota Pokli BNPP selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Keputusan Kepala BNPP ditetapkan. (3) Kepala BNPP dapat MENETAPKAN dan mengangkat kembali Anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah mengakhiri masa tugasnya.

(1) Pokli BNPP memilih Koordinator Pokli BNPP melalui rapat pleno Anggota Pokli BNPP secara demokratis dan musyawarah mufakat. (2) Koordinator Pokli BNPP terpilih menyampaikan hasil rapat pleno Anggota Pokli BNPP beserta berita acara hasil rapat pleno Anggota Pokli BNPP kepada Sekretaris BNPP. (3) Sekretaris BNPP menyampaikan hasil rapat pleno Anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala BNPP.

(4) Koordinator Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNPP.

Koordinator Pokli BNPP mempunyai tugas: a. memimpin rapat-rapat Pokli BNPP; b. mengoordinasikan kegiatan Pokli BNPP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. c. mempersiapkan materi saran, pendapat, dan kajian kepada Kepala BNPP. d. menandatangani surat-surat dan/atau naskah, saran, pendapat yang disampaikan oleh Pokli BNPP kepada Kepala BNPP.

(1) Anggota Pokli BNPP wajib hadir paling sedikit dua hari dalam satu minggu dan kehadiran lain sesuai surat undangan. (2) Penentuan hari kehadiran Anggota Pokli BNPP secara tetap ditentukan oleh Pokli BNPP melalui musyawarah mufakat. (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala BNPP dan dilaporkan secara tertulis kepada Sekretaris dan para Deputi di Lingkungan BNPP. (4) Pencatatan kehadiran Anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui isian daftar hadir.

(1) Anggota Pokli BNPP didayagunakan untuk seluruh kegiatan kesekretariatan dan kedeputian di Lingkungan BNPP.

(2) Anggota Pokli BNPP dapat diikutsertakan dalam tim perundingan perbatasan antar negara. (3) Pokli BNPP dapat dikelompokkan sesuai dengan lingkup tugas BNPP. (4) Pengelompokan Anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut: a. Subkelompok Bidang Kesekretariatan BNPP; b. Subkelompok Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara; c. Subkelompok Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan; dan d. Subkelompok Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan. (5) Anggota Pokli BNPP dapat didayagunakan sebagai pengarah dan/atau narasumber dalam setiap kegiatan Sekretariat BNPP.

(1) Subkelompok Bidang Kesekretariatan BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a melaksanakan tugas di bidang: a. perencanaan, kerjasama, dan hukum; dan b. keuangan, kepegawaian, kelembagaan, humas, dan pengelolaan asset. (2) Subkelompok Bidang Kesekretariatan BNPP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala BNPP melalui Sekretaris BNPP.

(1) Subkelompok Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b melaksanakan tugas di bidang pengelolaan batas wilayah negara. (2) Subkelompok Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala BNPP melalui Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara.

(1) Subkelompok Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf c melaksanakan tugas di bidang pengelolaan potensi kawasan perbatasan. (2) Subkelompok Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala BNPP melalui Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan.

(1) Subkelompok Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf d melaksanakan tugas di bidang pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan. (2) Subkelompok Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala BNPP melalui Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan.

Hasil pelaksanaan tugas Pokli BNPP, Subkelompok Bidang Kesekretariatan BNPP, Subkelompok Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Subkelompok Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, dan Subkelompok Bidang

Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dapat dijadikan sebagai bahan materi sosialisasi atau bahan pembahasan.

(1) Sekretaris, Deputi BNPP mendayagunakan Anggota Pokli BNPP pada setiap pelaksanaan kegiatan. (2) Pendayagunaan Anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan Anggota Pokli BNPP sesuai Subkelompok terkait.

(1) Anggota Pokli BNPP menerima honorarium dan fasilitas setara jabatan pimpinan tinggi madya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Honorarium Anggota Pokli BNPP diberikan setiap bulan.

(1) Anggota Pokli BNPP dapat melakukan perjalanan dinas. (2) Perjalanan dinas Anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran yang dikelola pada sekretariat dan kedeputian yang terkait dengan penugasan. (3) Biaya perjalanan dinas Anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetarakan dengan belanja perjalanan dinas pejabat pimpinan tinggi madya.

Anggota Pokli BNPP yang menjadi pengarah dan/atau narasumber dalam kegiatan BNPP disetarakan dengan pejabat pimpinan tinggi madya.

(1) Kepala BNPP menilai kinerja Anggota Pokli BNPP. (2) Dalam melakukan penilaian kinerja Anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BNPP dibantu oleh Tim Penilai Kinerja Anggota Pokli BNPP. (3) Tim Penilai Kinerja Anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. Sekretaris BNPP sebagai Ketua merangkap anggota; dan b. Para Deputi di Lingkungan BNPP sebagai anggota. (4) Tim Penilai Kinerja Anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNPP. (5) Tim Penilai Kinerja Anggota Pokli BNPP dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai Kinerja Anggota Pokli BNPP yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNPP.

(1) Penilaian kinerja Anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) meliputi unsur: a. tingkat kehadiran; b. laporan hasil pelaksanaan tugas; dan c. kualitas pelaksanaan tugas. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur penilaian kinerja Anggota Pokli BNPP ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNPP.

Tim Penilai Kinerja Anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 bulan.

(1) Anggota Pokli BNPP berhenti, apabila: a. meninggal dunia. b. berakhir masa tugasnya. c. mengundurkan diri. d. diberhentikan. (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila: a. tidak melaksanakan tugas. b. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Pokli BNPP. c. ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana.

(1) Anggota Pokli BNPP yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) berdasarkan rekomendasi Tim Penilai Kinerja Anggota Pokli BNPP. (2) Rekomendasi Tim Penilai Kinerja Anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara musyawarah mufakat. (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pengambilan keputusan untuk rekomendasi dilakukan melalui pemungutan suara. (4) Hasil musyawarah mufakat atau pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara. (5) Rekomendasi Tim Penilai Kinerja Anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BNPP melalui Sekretaris BNPP dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Pokli BNPP.

Pemberhentian anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditetapkan oleh Kepala BNPP.

(1) Anggota Pokli BNPP dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, dibantu staf pendukung. (2) staf pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. tenaga operasional; dan b. tenaga administrasi.

Pada saat Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengangkatan, Pelaksanaan Tugas, dan Pemberhentian Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 77), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2015 MENTERI DALAM NEGERI SELAKU KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA