Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2015 tentang RAMBU DAN PAPAN INFORMASI BENCANA

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

2. Rambu Bencana, yang selanjutnya disebut Rambu adalah keterangan yang ditempatkan atau dipasang di kawasan rawan bencana, berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduannya, yang berfungsi untuk menjelaskan atau memberi petunjuk, peringatan, dan larangan bagi setiap orang yang berada di kawasan rawan bencana.

3. Tiang Rambu adalah batangan logam atau bahan lainnya untuk menempelkan atau melekatkan Daun Rambu.

4. Daun Rambu adalah pelat alumunium atau bahan lainnya yang memenuhi persyaratan teknis sebagai tempat ditempelkan/ dilekatkannya rambu.

5. Papan Informasi Kebencanaan adalah pelat alumunium, perangkat elektronik, atau bahan lainnya yang digunakan untuk memberikan informasi atau himbauan mengenai ancaman bencana tertentu bagi setiap orang yang berada pada kawasan rawan bencana.

6. Papan Tambahan adalah papan yang dipasang di bawah daun rambu yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu.

7. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

8. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

9. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat BNPB, adalah lembaga pemerintah nonkementerian

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Kepala adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 11. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus-menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

Maksud Dan Tujuan

(1) Maksud peraturan ini sebagai petunjuk kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko bencana di dalam kawasan rawan bencana.

(2) Tujuan penyelenggaraan rambu dan papan informasi bencana sebagai: a. standardisasi pedoman terhadap rambu dan papan informasi bencana; b. informasi petunjuk, peringatan, dan larangan kepada masyarakat tentang risiko bencana di dalam kawasan rawan bencana; dan c. peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap risiko bencana di dalam kawasan rawan bencana.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi: a. rambu bencana; b. papan informasi bencana; dan c. penyelenggaraan rambu dan papan informasi bencana;

(1) Rambu bencana terdiri atas: a. rambu petunjuk bencana; b. rambu peringatan bencana; dan c. rambu larangan bencana. (2) Rambu petunjuk bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyatakan petunjuk arah atau informasi lain bagi masyarakat di kawasan rawan bencana. (3) Rambu peringatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menyatakan peringatan ancaman bencana atau tempat berbahaya di kawasan rawan bencana.

(4) Rambu larangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menyatakan aktivitas yang dilarang dilakukan oleh masyarakat di kawasan rawan bencana.

(1) Rambu Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk jenis bencana: a. gempa bumi; b. tsunami; c. erupsi gunung api; d. gerakan tanah; e. banjir; dan f. kebakaran hutan dan lahan.

(1) Rambu Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas: a. tiang rambu; dan b. daun rambu. (2) Tiang Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa tiang tunggal dan/atau tiang ganda. (3) Daun rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rambu ukuran kecil, sedang, besar, dan sangat besar. (4) Ukuran daun rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(1) Rambu petunjuk bencana terdiri atas: a. rambu tempat kumpul sementara; b. rambu tempat pengungsian;

c. rambu lokasi posko; d. rambu tempat untuk membuat api; e. rambu arah jalur evakuasi; f. rambu arah tempat pengungsian; dan g. rambu petunjuk dengan kata. (2) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d memiliki warna dasar putih, garis tepi biru, lambang hitam, dan warna huruf atau angka hitam. (3) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f memiliki warna dasar hijau, garis tepi putih, lambang putih dan warna huruf atau angka putih. (4) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memiliki warna dasar biru, garis tepi putih, dan warna tulisan putih. (5) Bentuk rambu petunjuk bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(1) Rambu peringatan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b memiliki warna dasar kuning, garis tepi hitam, lambang hitam, huruf dan angka hitam, dan tulisan hitam. (2) Bentuk, lambang, warna, dan arti rambu peringatan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(1) Rambu larangan kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c memiliki warna dasar putih, garis tepi merah, lambang hitam, huruf dan/atau angka hitam, dan warna tulisan merah.

(2) Bentuk, lambang, warna, dan arti rambu larangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(1) Rambu bencana dilengkapi dengan papan tambahan dengan warna dasar putih, warna garis tepi hitam, warna huruf atau angka hitam dan warna kata hitam. (2) Papan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memberi keterangan tambahan untuk menyatakan rambu bencana hanya berlaku pada nilai tertentu, arah tertentu, dan hal tertentu dengan kata dan nilai.

Papan Informasi Bencana berisi informasi mengenai kawasan rawan bencana atau bahayanya, informasi kejadian bencana yang pernah terjadi dan/atau berpotensi akan terjadi terjadi serta lokasi tempat kumpul sementara atau tempat pengungsian.

(1) Papan Informasi Bencana terdiri atas: a. papan informasi jenis bahaya; b. papan informasi kejadian bencana; c. papan informasi memasuki kawasan rawan bencana; d. papan informasi jalur evakuasi bencana; dan e. papan informasi penanda tempat.

(2) Papan informasi jenis bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi informasi atau himbauan mengenai jenis ancaman bencana tertentu bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. (3) Papan informasi kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi informasi mengenai kejadian bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. (4) Papan informasi memasuki kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisi informasi atau himbauan mengenai kawasan rawan bencana tertentu bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. (5) Papan informasi jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berisi informasi mengenai jalur evakuasi menuju tempat aman bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. (6) Papan informasi penanda tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berisi informasi atau himbauan mengenai penanda tempat bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.

(1) Perencanaan penyelenggaraan rambu dan papan informasi bencana dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

(1) Pengadaan penyelenggaraan rambu dan papan informasi bencana dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. (2) Dalam hal pengadaan dilaksanakan oleh masyarakat atau lembaga Usaha terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah daerah. (3) Pengadaan rambu dan papan informasi bencana berdasarkan perencanaan yang telah ditentukan.

(1) Pemasangan rambu dan papan informasi bencana dilaksanakan oleh penyelenggara yang mengadakan rambu dan papan informasi bencana. (2) Pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan yang telah ditentukan. (3) Pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh masyarakat atau lembaga usaha terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah Daerah.

(1) Pemasangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terlebih dahulu berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan jalan raya.

(1) Pemeliharaan rambu dan papan informasi bencana dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau Penyelenggara. (2) Dalam hal menjaga kondisi rambu dan papan informasi bencana agar dapat berfungsi dengan baik, perlu dilakukan peninjauan ulang ke lokasi pemasangan secara periodik. (3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terdapat perubahan kawasan rawan bencana. (4) Hasil peninjauan ulang yang mengakibatkan perubahan lokasi pemasangan, penyelenggara wajib memindahkan rambu dan papan informasi bencana atau menggantinya.

(1) Penghapusan rambu dan papan informasi bencana dilakukan berdasarkan: a. umur teknis; dan b. keberadaan fisik. (2) Umur teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. (3) Keberadaan fisik rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi rusak dan hilang. (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan rambu dan papan informasi bencana diatur dengan petunjuk pelaksanaan.

(1) Penyebarluasan informasi peringatan bencana dengan rambu dan papan informasi peringatan bencana dilakukan oleh Pemerintah, bersama pemerintah daerah, masyarakat dan lembaga usaha penyelenggara. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi peringatan bencana kepada masyarakat di wilayah potensi bencana.

(1) Pembinaan dan pengawasan teknis rambu dan papan informasi bencana dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. (2) Pembinaan teknis meliputi penentuan persyaratan, dan/atau tata cara penyelenggaraan. (3) Pengawasan teknis meliputi kegiatan pemantauan dan penilaian.

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 apabila penyelenggara pembinaanya adalah pemerintah daerah, maka pembinaan teknisnya dilakukan oleh BNPB. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila penyelenggara pembinaannya adalah masyarakat atau lembaga usaha, maka pembinaan teknisnya dilakukan oleh pemerintah daerah.

(3) Pembinaan teknis dapat dilakukan dengan melibatkan instansi teknis terkait sesuai dengan jenis bencananya.

(1) Pengawasan apabila penyelenggara pengawasannya adalah pemerintah daerah, maka pengawasan teknisnya dilakukan oleh BNPB. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila penyelenggara pengawasan teknisnya adalah masyarakat atau lembaga usaha, maka pengawasan teknisnya dilakukan oleh pemerintah daerah. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan instansi teknis terkait sesuai dengan jenis bencananya.

Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan dan pengawasan rambu dan papan informasi bencana diatur dengan petunjuk pelaksanaan.

Rambu dan papan informasi bencana yang telah dipasang sebelum ditetapkannya peraturan ini tetap berlaku.

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2015

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd

WILLEM RAMPANGILEI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA