Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2016 tentang PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI TINDAK PIDANA ASAL NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya disingkat TPPU adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai UNDANG-UNDANG Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik Badan Narkotika Nasional untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG.
3. Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya disebut Penyidikan TPPU adalah serangkaian tindakan Penyidik Badan Narkotika Nasional dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
4. Penyidik Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Penyidik BNN adalah Pegawai BNN yang diberi

kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal narkotika dan prekursor narkotika. 5. Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. 6. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika baik secara langsung maupun tidak langsung. 7. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, tetapi tidak terbatas pada: a. tulisan, suara, atau gambar; b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. 8. Laporan Informasi yang selanjutnya disingkat LI adalah pemberitahuan dalam bentuk lisan atau tertulis dan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan UNDANG-UNDANG kepada pejabat yang berwenang dan diduga terjadinya tindak pidana pencucian uang. 9. Laporan Kasus TPPU dari Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut LK-TPPU adalah laporan tertulis yang dibuat oleh Penyidik BNN tentang terjadinya tindak pidana pencucian uang yang

disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan UNDANG-UNDANG, atau karena diketahui sendiri oleh Penyidik BNN berdasarkan hasil penyelidikan. 10. Laporan Hasil Penyelidikan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan secara tertulis kepada atasan Penyidik yang memberi perintah penyelidikan. 11. Penyitaan Aset adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan aset milik tersangka di bawah penguasaannya untuk kepentingan penyidikan dan pembuktian perkara untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. 12. Penyitaan Aset TPPU dari Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya terhadap aset yang diduga hasil kejahatan baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. 13. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

(1) Dalam melakukan Penyelidikan, Penyidik BNN mempunyai wewenang sebagai berikut: a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. mencari keterangan dan barang bukti;

c. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan d. melakukan tindakan lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. (2) Setelah melakukan tugas Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik BNN membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kepada atasan Penyidik BNN.

Penyelidikan TPPU dilaksanakan dalam rangka mencari dan mengumpulkan serta menganalisa bukti-bukti guna menemukan peristiwa TPPU dan harta kekayaan hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, dengan sasaran: a. orang dan/atau badan hukum; b. kelompok kejahatan terorganisir; c. benda; d. tempat dan waktu; e. harta kekayaan atau aset hasil tindak pidana; dan f. informasi elektronik dan/atau data digital.

(1) Dalam melakukan kegiatan Penyelidikan TPPU, Penyidik BNN dapat melakukan dengan teknik: a. analisis transaksi keuangan; b. penelusuran dan pemetaan aset jaringan yang tersimpan dalam sistem elektronik (data base); c. pengamatan (observation); d. wawancara (interview); e. pembuntutan (surveillance); dan/atau

f. penyamaran (undercover). (2) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat perintah Penyelidikan.

(1) Penyelidikan TPPU dilaksanakan berdasarkan hasil analisa dari: a. laporan masyarakat; b. laporan hasil analisis atau informasi hasil pemeriksaan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); c. pengembangan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika; dan d. sumber informasi lainnya. (2) Penyelidikan TPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum, pada saat, dan sesudah penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. (3) Hasil analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk laporan tertulis kepada pimpinan secara berjenjang.

(1) Dalam hal Penyelidikan terdapat bukti permulaan yang cukup segera dituangkan dalam LHP untuk ditindak lanjuti ke tingkat Penyidikan TPPU. (2) Penyidik BNN yang melakukan Penyelidikan TPPU wajib melaporkan hasil Penyelidikan secara tertulis kepada atasan Penyidik BNN. (3) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi paling sedikit memuat: a. waktu;

b. tempat; c. kasus posisi; d. hambatan; e. pendapat dan saran; f. kesimpulan; dan g. tanda tangan kepala tim Penyidik BNN.

(1) Penyidik BNN yang berwenang melakukan Penyidikan TPPU adalah Penyidik BNN pada Direktorat TPPU, BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota. (2) Dalam rangka melakukan Penyidikan TPPU selain kewenangan Penyidik yang telah diatur pada Undang– Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik BNN juga berwenang: a. melakukan Penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya TPPU narkotika dan prekursor narkotika; b. memeriksa orang atau Korporasi yang diduga melakukan TPPU narkotika dan prekursor narkotika; c. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan TPPU narkotika dan prekursor narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti TPPU narkotika dan prekursor narkotika; e. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang adanya TPPU narkotika dan prekursor narkotika; f. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan TPPU narkotika dan prekursor narkotika;

g. melakukan penyadapan yang terkait dengan TPPU narkotika dan prekursor narkotika setelah terdapat bukti permulaan yang cukup; h. melakukan tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA) dan/atau tes bagian tubuh lainnya; i. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman; j. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan TPPU narkotika dan prekursor narkotika; k. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas Penyidikan TPPU narkotika dan prekursor narkotika; l. memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait; m. melakukan kerjasama bilateral dan multilateral baik regional maupun internasional, guna penyidikan TPPU narkotika dan prekursor narkotika; n. untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa; o. untuk mendapat Laporan Hasil Analisa (LHA) dan LHP dari PPATK mengenai indikasi TPPU narkotika dan prekursor narkotika; p. meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri; q. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait; r. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang

dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti permulaan yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang sedang diperiksa; s. meminta bantuan Interpol INDONESIA atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; t. melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional dalam hal pemblokiran aset tidak bergerak dan benda bergerak dengan instansi lain yang diduga berasal dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika; dan u. melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam hal Penyidik BNN akan melakukan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Penyidik BNN menindaklanjuti dengan membuat Laporan Kasus Narkotika (LKN) dan melengkapi administrasi penyidikan.

Dalam hal diperlukan data dan penelusuran aset, Penyidik BNN dapat melakukan: a. memerintahkan Penyedia Jasa Keuangan untuk melakukan penundaan transaksi keuangan; b. permintaan data keadaan keuangan dari Penyedia Jasa Keuangan; c. pemblokiran rekening keuangan; dan d. pembukaan blokir rekening keuangan.

(1) Pemblokiran rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan oleh Penyidik BNN dengan

mengajukan surat permintaan pemblokiran rekening kepada Deputi Pemberantasan. (2) Dalam hal Deputi Pemberantasan berhalangan sementara dan/atau tetap, surat permintaan pemblokiran rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kepada Direktur TPPU. (3) Kelengkapan surat permintaan pemblokiran rekening yang diajukan oleh Penyidik BNN adalah sebagai berikut: a. LKN; b. surat perintah penyidikan; dan c. Laporan Kemajuan Perkara yang menjelaskan keterkaitan transaksi antara rekening yang disita dengan pelaku. (4) Setelah persyaratan surat permintaan pemblokiran rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipenuhi, Deputi Pemberantasan dan/atau Direktur TPPU mengajukan surat permintaan pemblokiran rekening tersebut kepada Penyedia Jasa Keuangan. (5) Direktorat TPPU segera menyiapkan administrasi pemblokiran rekening kepada Penyedia Jasa Keuangan.

(1) Dalam hal keadaan perlu dan mendesak Kepala BNN Provinsi dapat melakukan permintaan pemblokiran rekening kepada Penyedia Jasa Keuangan, serta wajib mengirimkan laporan pemblokiran kepada Deputi Pemberantasan melalui Direktur TPPU. (2) Permintaan pemblokiran rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan: a. LKN; b. surat perintah penyidikan; dan c. Laporan Kemajuan Perkara yang menjelaskan keterkaitan transaksi antara rekening yang disita dengan pelaku.

(1) Pembukaan pemblokiran rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan untuk: a. kepentingan penyidikan; dan b. dikembalikan kepada yang berhak. (2) Pembukaan pemblokiran rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik BNN dengan mengajukan surat permintaan pembukaan pemblokiran rekening kepada Deputi Pemberantasan. (3) Dalam hal Deputi Pemberantasan berhalangan sementara dan/atau tetap, surat permintaan pembukaan pemblokiran rekening dapat diajukan kepada Direktur TPPU. (4) Kelengkapan surat permintaan pembukaan pemblokiran rekening yang diajukan oleh Penyidik BNN adalah sebagai berikut: a. LKN; b. surat perintah Penyidikan; c. penetapan Pengadilan Negeri; dan d. surat pengantar pengiriman tersangka dan barang bukti pada tahap II (jika diperlukan).

(1) Pembukaan pemblokiran rekening untuk kepentingan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Penyidik BNN dengan: a. menyita barang bukti uang hasil TPPU dari rekening tersangka; dan b. memasukkan ke dalam rekening penampungan barang bukti atas nama Deputi Pemberantasan BNN guna dilakukan pengamanan dan pengawasan. (2) Pada saat yang sama setelah pembukaan blokir rekening untuk kepentingan penyidikan, maka Penyidik BNN langsung memblokir kembali rekening tersebut dalam rangka menghindari digunakan oleh jaringan pelaku tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

(1) Dalam rangka pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II), Penyidik BNN wajib melakukan pentransferan dana yang ada di rekening penampungan atas nama Deputi Pemberantasan BNN ke rekening penampungan Kejaksaan Negeri tempat dilaksanakannya penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II). (2) Pentransferan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan disaksikan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk untuk menangani perkara. (3) Penyidik membuat Berita Acara pelaksanaan pentransferan yang ditandatangani oleh: a. Penyidik; b. Jaksa Penuntut Umum; dan c. pejabat/petugas bank tempat dilaksanakannya pentransferan.

(1) Pembukaan pemblokiran rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan jika hasil gelar perkara memberikan persetujuan pembukaan blokir rekening. (2) Penyidik menyiapkan surat permintaan pembukaan pemblokiran rekening yang ditujukan kepada Deputi Pemberantasan BNN dan/atau Direktur TPPU. (3) Kelengkapan surat permintaan pembukaan pemblokiran rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut: a. laporan hasil gelar perkara; b. surat permintaan pembukaan blokir; c. LKN; d. surat perintah Penyidikan; dan e. Laporan Kemajuan Perkara yang mencantumkan alasan dan bukti-bukti untuk dilakukan pembukaan blokir.

(4) Deputi Pemberantasan dan/atau Direktur TPPU wajib mengajukan surat permohonan pembukaan blokir rekening kepada Penyedia Jasa Keuangan.

Dalam hal hasil gelar perkara tidak mendapatkan persetujuan pembukaan blokir rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, Penyidik BNN menindaklanjuti hasil gelar perkara.

Dalam hal Penyidik BNN menerima LHA dari PPATK, segera melakukan tindakan: a. pengkajian terhadap LHA oleh Tim Penyidik BNN yang dipimpin oleh Direktur TPPU; b. apabila hal pengkajian LHA belum ditemukan adanya unsur tindak pidana, penyidik dapat melakukan koordinasi dengan PPATK untuk memperoleh informasi tambahan; c. apabila hasil pengkajian LHA telah cukup bukti memenuhi unsur TPPU, Penyidik BNN segera melakukan Penyidikan TPPU; dan d. menyampaikan informasi perkembangan Penyelidikan atau Penyidikan yang telah dilakukan kepada PPATK.

(1) Penyidik BNN Propinsi/Kabupaten/Kota memiliki kewenangan Penyidikan TPPU.

(2) Penyidik BNN Propinsi/Kabupaten/Kota wajib segera melaporkan Penyidikan TPPU yang sedang diproses kepada Deputi Pemberantasan BNN c.q. Direktur TPPU. (3) Penyidik BNN Propinsi/Kabupaten/Kota setiap bulan wajib melaporkan rekapitulasi penanganan TPPU kepada Deputi Pemberantasan BNN u.p. Direktur TPPU. (4) Ketentuan mengenai permintaan data keadaan keuangan, pemblokiran rekening dan pembukaan blokir rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Penyidikan TPPU yang ditangani Badan Narkotika Nasional Propinsi/Kabupaten/Kota.

(1) Dalam hal Penyidik BNN Propinsi/Kabupaten/Kota mengalami kesulitan dalam proses penyidikan TPPU, maka Penyidik BNN pada Direktorat TPPU dapat memberikan bantuan dalam proses Penyidikan. (2) Bantuan dalam proses Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan Surat Permohonan kepada Deputi Pemberantasan u.p. Direktur TPPU yang ditandatangani oleh Kepala BNN Propinsi/Kabupaten/Kota. (3) Apabila penyidikan TPPU yang ditangani Penyidik BNNP, mempunyai aset di beberapa wilayah hukum di luar propinsi maka penanganannya dilakukan oleh Penyidik Direktorat TPPU.

(1) Dalam pelaksanaan monitoring sidang perkara TPPU, dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung pada setiap tingkat peradilan sidang perkara TPPU. (2) Pelaksanaan monitoring sidang perkara TPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota serta Panitera yang menangani sidang perkara TPPU. (3) Pelaksanaan monitoring sidang perkara TPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Direktur TPPU. (4) Biaya pelaksanaan monitoring sidang perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada DIPA Direktorat TPPU.

(1) Dalam pelaksaanaan monitoring aset TPPU pasca putusan pengadilan, dilakukan secara langsung dan/atau tidak secara langsung pada saat pasca putusan pengadilan perkara TPPU. (2) Dalam pelaksanaan monitoring aset TPPU pasca putusan pengadilan, berkoordinasi dengan Panitera dan Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara TPPU. (3) Pelaksanaan monitoring aset TPPU pasca putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Direktur TPPU.

(4) Biaya pelaksanaan monitoring aset TPPU pasca putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada DIPA Direktorat TPPU. (5) Monitoring Aset TPPU pasca putusan pengadilan dimaksud untuk mengetahui aset TPPU yang disita untuk negara setelah memperoleh hukum tetap. (6) Bahwa seluruh aset atau harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dan TPPU dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara sebagaimana dimaksud pada pasal 101 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digunakan untuk kepentingan: a. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan b. upaya rehabilitasi medis dan sosial.

(1) Ekspos media dihadapan wartawan baik media cetak maupun elektronik merupakan pertanggungjawaban kinerja Penyidik BNN kepada masyarakat. (2) Ekspos media terhadap penyidikan perkara TPPU dilaksanakan setelah dilakukan penangkapan, pada tahap II dan proses persidangan terhadap tersangka pelaku TPPU hasil tindak pidana narkotika dan/atau prekursor narkotika. (3) Ekspos media dilakukan secara bertahap dalam rangka menghindari terhambatnya penyidikan terhadap aset pelaku. (4) Ekspos media penyidikan TPPU dilaksanakan setelah penyidik menyimpulkan bahwa seluruh aset telah disita.

(5) Ekspos media dilaksanakan oleh Kabag Humas Settama BNN setelah berkoordinasi dengan Penyidik.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini, akan diatur kemudian dengan petunjuk pelaksanaan oleh Direktur TPPU.

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2016 KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI WASESO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA