Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2014 tentang KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Pegawai Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap dan perilaku bagi Pegawai BMKG dalam melaksanakan tugas dan pergaulan sehari- hari.
2. Pegawai Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian.
3. Pegawai Tidak Tetap Pemerintah adalah bukan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, www.djpp.kemenkumham.go.id

serta peserta didik yang mengikuti pendidikan di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. 4. Majelis Kode Etik yang selanjutnya disebut Majelis adalah lembaga non struktural pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. 5. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, dan/atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan kode etik. 6. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Badan adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. 7. Profesional adalah bersikap, membuat keputusan dan bertindak berbasiskan pada pengetahuan yang mendalam, obyektif dan netral, dengan dilandasi ketrampilan yang sesuai dengan bidangnya. 8. Inovatif adalah bersikap, mengambil keputusan, bertindak berlandaskan semangat kepeloporan dan selalu mampu mencari terobosan dalam mengatasi kebuntuan dan dalam meningkatkan layanan pada masyarakat. 9. Fokus pada Pelanggan adalah bersikap, mengambil keputusan dan bertindak atas dasar pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat/pelanggan serta keinginan menghasilkan produk dan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. 10. Berorientasi pada Kualitas adalah bersikap, mengambil keputusan, bertindak untuk menghasilkan produk dan layanan yang akurat, tepat guna, tepat sasaran dan lengkap dan dalam momentum yang tepat atau sebelum tenggat waktu yang ditetapkan. 11. Berdedikasi adalah menekuni pekerjaan dengan sungguh-sungguh serta bersikap, mengambil keputusan dan bertindak secara total atas dasar rasa tanggung jawab, dan menjaga keberlangsungan penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. 12. Pembelajar adalah kecenderungan untuk selalu memperdalam pengetahuan, memperluas wawasan dan meningkatkan keterampilan.

Tujuan Kode Etik, yaitu: a. menjaga martabat, kehormatan, dan kredibilitas pegawai serta menghindarkan segala bentuk benturan kepentingan dan www.djpp.kemenkumham.go.id

penyimpangan dalam rangka mencapai dan mewujudkan visi dan misi Badan; b. mendorong pelaksanaan tugas dan mewujudkan kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. meningkatkan kinerja dan memantapkan profesionalisme, integritas, serta akuntabilitas pegawai; dan d. meningkatkan disiplin, baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa, dan bernegara.

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap Pegawai meliputi : a. profesional; b. inovatif; c. fokus pada pelanggan; d. orientasi pada kualitas; e. berdedikasi; dan f. pembelajar.

Nilai dasar Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku sebagai berikut : a. komitmen moral; b. obyektif; c. netral; d. komitmen terhadap prosedur kerja ilmiah; e. menguasai basis ilmu dari pekerjaan dan bidang tugasnya; dan f. menguasai pekerjaan dan bidang tugas.

Nilai dasar Inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku sebagai berikut : a. mencari peluang perbaikan; b. berani mengambil resiko; c. berani mencoba hal-hal baru; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. menyukai tantangan; e. kaya ide; dan f. konsisten dalam melakukan perbaikan.

Nilai dasar Fokus Kepada Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku sebagai berikut : a. mengenali kebutuhan pihak lain atau pelanggan; b. membina hubungan dengan pelanggan dan stakeholder; c. melayani pelanggan dengan baik; dan d. berpihak pada kepentingan umum, bangsa dan negara.

Nilai dasar Berorientasi pada Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku sebagai berikut : a. memiliki standar kualitas kerja yang tinggi; b. meneliti kebenaran data dan informasi; c. berminat pada hal detil; d. melakukan evaluasi dan re-evaluasi; e. memahami prioritas; dan f. taktis dan responsif.

Nilai dasar Berdedikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku sebagai berikut : a. patuh pada UNDANG-UNDANG dan peraturan yang berlaku; b. komitmen pada visi, misi, tujuan dan tugas pokok dan fungsi organisasi; c. bertanggung jawab; dan d. rajin dan tekun bekerja.

Nilai dasar Pembelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku sebagai berikut : a. mengantisipasi kemajuan ilmu dan teknologi; b. mengantisipasi perubahan lingkungan; c. gemar membaca; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. banyak bertanya; dan e. memiliki rasa ingin tahu.

Setiap Pegawai dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari selain tunduk dan berpedoman pada Kode Etik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, juga tunduk kepada Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini.

Kode Etik terhadap organisasi, bermasyarakat, sesama pegawai, dan terhadap diri sendiri meliputi : a. mengetahui dan/atau memahami serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. mematuhi perintah/tugas kedinasan; c. tidak memberikan keterangan/informasi atau data yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berwenang; d. tidak menyalahgunakan organisasi Badan untuk kepentingan pribadi atau golongan; e. tidak melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain; f. tidak bertindak selaku perantara bagi seseorang, pengusaha, atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Badan; menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif; g. bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahan; h. saling menghargai dan menghormati sesama Pegawai, bawahan, atasan, dan masyarakat; i. menjadi teladan yang baik terhadap sesama Pegawai, bawahan, dan masyarakat; j. memberikan pelayanan secara cepat, lengkap, akurat, tepat sasaran, tepat guna, dan dapat dipertanggungjawabkan; k. berperilaku sopan santun terhadap sesama, atasan, bawahan, dan masyarakat; www.djpp.kemenkumham.go.id

l. menjaga dan menjalin rasa solidaritas dan soliditas sesama Pegawai; m. menjaga nama baik organisasi di dalam maupun di luar lingkungan Badan; n. tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan dan martabat pegawai, kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan; o. tidak merokok di dalam ruangan kantor, kecuali di tempat yang telah disediakan; p. menjaga tempat kerja dalam dalam keadaan bersih, aman, dan nyaman serta peduli dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja; q. menjaga keutuhan dan kehormanisan rumah tangga; r. berpenampilan sederhana, rapi dan sopan; s. tidak melakukan plagiat untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan bersama; t. memotivasi diri dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang profesional untuk mencapai organisasi Badan kelas dunia; u. berperilaku hemat energi dan air; v. menghormati norma ilmiah keilmuan; dan w. mempertahankan integritas individu, unit kerja, dan instansi dengan tidak meyebarluaskan informasi mengenai hal–hal di luar tugas pokok dan fungsinya melalui media apapun.

Kode Etik terhadap Pengamatan meliputi: a. menguasai metode dan prosedur pengamatan; b. mematuhi Standar Operasional Prosedur pengamatan; c. mematuhi jadwal pengamatan; d. mencatat data hasil pengamatan secara benar dan obyektif; e. menyusun laporan hasil pengamatan sesuai standar yang ditetapkan; f. menyerahkan laporan pengamatan sebelum tenggat waktu yang ditentukan; g. tidak lalai pada saat pengamatan; h. tidak memanipulasi data pengamatan; i. tidak menghentikan pengamatan baik sementara maupun seterusnya tanpa izin; dan j. tidak mempublikasikan hasil pengamatan langsung kepada masyarakat.

Kode Etik terhadap Pelayanan meliputi: a. memenuhi standar pelayanan sebagaimana yang telah ditetapkan; b. mematuhi tata cara pelayanan informasi; c. menyebarkan informasi kejadian ekstrim kepada pihak terkait sesaat setelah peristiwa itu diketahui; d. tidak menarik biaya layanan informasi publik; e. tidak melakukan manipulasi pendapatan layanan informasi khusus dan jasa konsultasi; f. tidak memberikan layanan informasi khusus dan konsultasi di luar badan; dan g. tidak lalai dalam memberikan layanan informasi publik.

Kode Etik terhadap Penelitian meliputi: a. menjadikan penelitian dan kajian sebagai salah satu aktifitas dalam pelaksanaan tugas; b. melakukan penelitian sesuai standar metodologi ilmiah yang berlaku; c. mendedikasikan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan kemandirian bangsa di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika; d. menyerahkan laporan hasil penelitian kepada Badan; e. menjaga kepentingan nasional saat terlibat dalam kerjasama penelitian dengan pihak asing; f. tidak mempublikasikan hasil penelitian tanpa seizin Badan; g. tidak mengabaikan standar-standar ilmiah dalam penelitian; h. tidak melakukan pembajakan terhadap hasil penelitian orang lain; dan i. tidak melakukan manipulasi data penelitian. www.djpp.kemenkumham.go.id

Kode Etik terhadap Rekayasa meliputi: a. menjadikan rekayasa sebagai salah satu aktifitas dalam pelaksanaan tugas; b. mendedikasikan kegiatan rekayasa untuk peningkatan efektifitas dan akurasi penyelenggaraan aktifitas meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan c. mengupayakan hasil rekayasa sarana meteorologi, klimatologi, dan geofisika sesuai standar yang telah ditetapkan.

Kode Etik terhadap Kerjasama Internasional meliputi: a. memanfaatkan peluang kerjasama internasional demi kepentingan kemajuan ilmu meteorologi, klimatologi, dan geofisika, kepentingan nasional dan peningkatan peran di dunia internasional; b. berdiri sejajar dengan semua pihak dalam kerjasama internasional; c. tidak membocorkan informasi yang tidak semestinya kepada pihak asing; dan d. tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika terkooptasi oleh pihak asing.

Kode Etik terhadap Penggunaan Sarana dan Prasana meliputi: a. menggunakan sarana yang ada sesuai dengan manual yang ada; b. menguasai dengan baik manual penggunaan sarana yang ada; c. memelihara dan merawat sarana yang ada; dan d. tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana.

(1) Setiap Pegawai yang terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral. (2) Sanksi Moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pernyataan secara tertutup; atau b. pernyataan secara terbuka. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat yang berwenang. (4) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah : a. Pejabat Struktural Eselon IV, bagi Pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional Umum dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya; b. Pejabat Struktural Eselon III, bagi Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural Eselon IV di lingkungannya; c. Pejabat Struktural Eselon II, bagi Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural Eselon III dan pejabat fungsional tertentu di lingkungannya; d. Pejabat Struktural Eselon I, bagi Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II di lingkungannya; e. Kepala Badan bagi Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural Eselon I. (5) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan, dan dalam Keputusan tersebut harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan. (6) Keputusan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun sesuai dengan Contoh A sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

(1) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a disampaikan oleh Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral dalam ruang tertutup dan hanya diketahui oleh Pegawai yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan keputusan, serta pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan pejabat terkait dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari Pegawai yang bersangkutan. (2) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b disampaikan oleh Kepala Badan melalui forum pertemuan resmi, upacara bendera, media massa, atau forum lainnya.

(1) Pegawai yang melakukan Pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Contoh B sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

(1) Untuk menegakkan Kode Etik dibentuk Majelis Kode Etik. (2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh : a. Kepala Badan, apabila dugaan pelanggaran kode etik di lakukan oleh Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural Eselon I; b. Sekretaris Utama, apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II kebawah, Fungsional Tertentu, Fungsional Umum dan Calon Pegawai Negeri Sipil serta Non Pegawai Negeri Sipil; (3) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc.

(1) Majelis Kode Etik dibentuk paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan, temuan, dan laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. (2) Pembentukan Majelis Kode Etik ditetapkan berdasarkan surat pembentukan Majelis Kode Etik sesuai Contoh C sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

(1) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota. (2) Dalam hal anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang maka jumlah anggota harus ganjil. www.djpp.kemenkumham.go.id

Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai yang diperiksa karena diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Dalam hal dugaan pelanggaran kode etik di lingkungan Badan, dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf c tidak terpenuhi, keanggotaan Majelis Kode Etik dapat berasal dari pejabat di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pusat setelah berkoordinasi dengan Kepala Biro Umum.

Majelis Kode Etik bertugas memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Pegawai yang diduga melanggar Kode Etik setelah mempertimbangkan saksi, alat bukti lainnya, dan keterangan yang bersangkutan dalam sidang Majelis Kode Etik.

(1) Pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik didasarkan pada pengaduan, temuan, dan/atau laporan dari masyarakat dan/atau Pegawai. (2) Setiap pengaduan, temuan, dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa oleh Majelis Kode Etik paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima. (3) Pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik dilakukan secara tertutup.

(1) Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik. (2) Dalam hal diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan. (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Pemanggilan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. (5) Apabila dengan surat panggilan yang pertama Pegawai dan/atau orang lain untuk dimintai keterangan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa. (6) Dalam hal pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat panggilan kedua, Pegawai yang bersangkutan tidak hadir, maka Majelis Kode Etik menjatuhkan sanksi berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan. (7) Dalam hal pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat panggilan kedua, orang lain untuk dimintai keterangan tidak hadir, maka Majelis Kode Etik tidak perlu memanggil lagi yang bersangkutan. (8) Setiap penyampaian surat panggilan kepada Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan orang lain untuk dimintai keterangan, harus dengan tanda terima. (9) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan Contoh D sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

(1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh Pegawai yang diperiksa dan Majelis Kode Etik. (2) Pegawai yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik. (3) Dalam hal Pegawai yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukannya. (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh Anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa dan Pegawai yang diperiksa. (5) Dalam hal Pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan bahwa Pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani. www.djpp.kemenkumham.go.id

(6) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan Contoh E sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

(1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa dan memberi kesempatan membela diri kepada Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik. (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik. (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri oleh Pegawai yang diperiksa. (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak. (5) Dalam hal suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, Ketua Majelis Kode Etik wajib mengambil keputusan. (6) Sidang Majelis Kode Etik sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) Anggota. (7) Majelis Kode Etik harus membuat keputusan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pembentukan Majelis Kode Etik. (8) Keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik dituangkan dalam Keputusan Majelis Kode Etik dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan. (9) Keputusan Majelis Kode Etik ditandatangani oleh Anggota Majelis Kode Etik dan bersifat final. (10) Keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai Contoh F sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

(1) Keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik dan berita acara pemeriksaan harus disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik. (2) Jika berdasarkan pemeriksaan Majelis Kode Etik, Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik terbukti tidak bersalah, Majelis Kode Etik menyampaikan pemberitahuan secara tertulis www.djpp.kemenkumham.go.id

kepada atasan langsung Pegawai yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik.

(1) Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran, majelis merekomendasikan sanksi moral bagi pelapor/ pengadu. (2) Penjatuhan sanksi moral bagi pelapor/pengadu ditetapkan sesuai dengan peraturan Kepala badan ini.

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Maret 2014 KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

ANDI EKA SAKYA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id