Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota secara langsung dan demokratis.
2. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik,

gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi. 3. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Wali kota dan Calon Wakil Wali kota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 4. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara INDONESIA secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita- cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan. 6. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. 7. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota. 8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah

Negara Kesatuan

sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan. 9. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain. 10. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan. 11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. 12. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan. 13. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. 14. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota. 15. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk

mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan. 16. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan. 17. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL. 18. Pengawas Pemilihan adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS. 19. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan peserta Pemilihan untuk membiayai kegiatan kampanye Pemilihan. 20. Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat RKDK adalah rekening yang menampung Dana Kampanye Pemilihan, yang dipisahkan dari rekening keuangan partai politik/gabungan partai politik dan rekening perseorangan, atau rekening keuangan pribadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota. 21. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. 22. Temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilihan yang didapat secara langsung maupun tidak langsung berupa data atau informasi tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilihan.

(1) Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepatuhan pasangan calon, KPU beserta jajarannya, dan KAP dalam melaksanakan ketentuan yang meliputi: a. sumber Dana Kampanye; b. RKDK; c. penggunaan dan pembatasan Dana Kampanye; d. laporan Dana Kampanye; dan e. audit Dana Kampanye.

(1) Pengawasan Dana Kampanye pasangan calon dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilakukan terhadap dana yang bersumber dari: a. pasangan calon; b. Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusul; dan/atau c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. (2) Pengawasan Dana Kampanye Pasangan Calon Perseorangan dilakukan terhadap dana yang bersumber dari: a. pasangan calon; dan/atau b. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Pengawas Pemilihan memastikan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak berasal dari: a. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing; b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya; c. pemerintah dan pemerintah daerah; dan

d. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa atau sebutan lain.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan cara memeriksa: a. kelengkapan dokumen; dan b. identitas penyumbang.

Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a termasuk dan tidak terbatas pada suami atau istri atau keluarga Pasangan Calon, suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau anggota Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon.

Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berasal dari keuangan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.

Pengawas Pemilihan memastikan batasan sumbangan Dana Kampanye Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 3 ayat (2) huruf b yang berasal dari: a. sumbangan pihak lain perseorangan nilainya paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima puluh juta rupiah); b. sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta nilainya paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan c. sumbangan pihak lain Partai Politik nilainya paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara kumulatif selama masa Kampanye.

Pengawasan terhadap batasan sumbangan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan dengan cara: a. memastikan sumbangan tidak melebihi batas; b. memeriksa akumulasi besaran sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari perseorangan dalam laporan Dana Kampanye yang diberikan terhadap beberapa pasangan calon; c. mendapatkan laporan pajak pasangan calon; d. membandingkan kesesuaian besaran daftar kekayaan pribadi dan laporan pajak dengan besaran sumbangan; e. memastikan kelengkapan dokumen penyumbang; f. melakukan pemeriksaan secara faktual terhadap identitas penyumbang; dan g. mengidentifikasi potensi pemecahan sumbangan dari satu sumber penyumbang.

Pengawasan terhadap batasan sumbangan kelompok atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan dengan cara: a. memastikan sumbangan tidak melebihi batas; b. memeriksa akumulasi besaran sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari kelompok atau badan hukum dalam laporan Dana Kampanye yang diberikan terhadap beberapa pasangan calon; c. membandingkan kesesuaian besaran daftar kekayaan kelompok atau badan hukum dan laporan pajak dengan besaran sumbangan; d. memastikan kelengkapan dokumen penyumbang; e. melakukan pemeriksaan secara faktual terhadap identitas penyumbang; dan f. mengidentifikasi potensi pemecahan sumbangan dari satu sumber penyumbang.

Pengawasan terhadap batasan sumbangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan dengan cara: a. memastikan sumbangan tidak melebihi batas; b. memeriksa akumulasi besaran sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari partai politik atau gabungan Partai Politik dalam laporan Dana Kampanye yang diberikan terhadap beberapa Pasangan Calon; c. memastikan kelengkapan dokumen penyumbang; dan d. memastikan sumbangan Dana Kampanye tidak berasal dari pengurus maupun simpatisan Partai Politik atau gabungan Partai Politik.

Pengawasan terhadap batasan sumbangan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan dengan cara: a. membandingkan kesesuaian besaran daftar kekayaan pribadi dan laporan pajak dengan besaran Dana Kampanye; b. memastikan Dana Kampanye berasal dari suami atau istri atau keluarga pasangan calon, suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau anggota Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan; dan c. memastikan Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat.

(1) Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota melaksanakan pengawasan penyusunan dan penentuan batasan Dana Kampanye. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan: a. ketepatan waktu surat keputusan batasan Dana Kampanye yang di tetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yakni 1 hari sebelum pelaksanaan masa kampanye dimulai; dan b. jumlah nominal batas Dana Kampanye yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

(1) Pengawasan pengeluaran Dana Kampanye pasangan calon tidak boleh melebihi jumlah dari pembatasan pengeluaran Dana Kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU. (2) Dalam hal melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. menghitung kewajaran jumlah biaya seluruh kegiatan kampanye pasangan calon; dan b. membandingkan jumlah biaya seluruh kegiatan kampanye pasangan calon dengan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

(1) Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota melaksanakan pengawasan laporan awal Dana Kampanye. (2) Pengawasan sebagaimana ayat (1) dengan memastikan laporan awal Dana Kampanye diserahkan oleh pasangan calon atau petugas yang ditunjuk dengan melampirkan surat mandat dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan cara: a. memastikan kepatuhan waktu pelaporan ; b. memeriksa kelengkapan laporan; c. memeriksa identitas pemberi sumbangan; d. memastikan sumbangan tidak melebihi batasan Dana Kampanye Pemilihan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; e. memeriksa bukti laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye; dan f. mencatatkan kelebihan sumbangan dan sumbangan yang tidak sah; (4) Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan Dana Kampanye pasangan calon yang diperoleh dari: a. harta pribadi pasangan calon; b. sumbangan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan calon;

c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan, kelompok dan/atau badan hukum swasta; dan/atau d. sumbangan pihak lain juga termasuk sumbangan yang bersumber dari masyarakat kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali kota dan Wakil Wali kota yang dikelola oleh para pendukung.

(1) Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota melaksanakan pengawasan laporan penerimaan sumbangan Dana Kampanye. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan: a. kepatuhan waktu pelaporan; b. penerimaan tidak berasal dari sumber yang dilarang; c. memeriksa terkait kelebihan sumbangan; d. memeriksa kelengkapan laporan; e. memeriksa identitas pemberi sumbangan; f. sumbangan tidak melebihi batasan Dana Kampanye Pemilihan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan g. memeriksa bukti laporan penerimaan sumbangan Dana Kampanye. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara: a. mendapatkan dan memeriksa dokumen; dan b. pengawasan secara langsung.

(1) Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota melaksanakan pengawasan laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap laporan transaksi penerimaan dan pengeluaran dimulai dari masa kampanye hingga berakhirnya masa kampanye tersebut. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara: a. memastikan kepatuhan waktu pelaporan; b. memeriksa kelengkapan laporan; c. mendapatkan dan/atau mendokumentasikan laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dan lampirannya pada saat pasangan calon/tim yang ditunjuk melaporkan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota; d. mencatatkan kelebihan sumbangan dan sumbangan yang tidak sah; dan e. melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait dalam hal terdapat indikasi awal pelanggaran.

(1) Pengawas Pemilihan melakukan pemeriksaan laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan atau Tim Kampanye Nasional kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna memastikan kelengkapan kebenaran, keakuratan, keabsahan data, serta batasan pengeluaran Dana Kampanye.

Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang diserahkan oleh pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Wali kota dan Calon Wakil Wali kota kepada KPU Kabupaten/Kota atau petugas yang ditunjuk dengan melampirkan surat mandat dalam waktu 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.

(1) Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota melaksanakan pengawasan penyerahan laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pasangan calon kepada KAP. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan: a. penunjukan KAP; dan b. pelaksanaan audit oleh KAP. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara: a. memastikan KAP tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Partai Politik, atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon dibuktikan dengan surat pernyataan; b. memastikan KAP bukan merupakan anggota atau pengurus Partai Politik, atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon; c. memastikan rekomendasi hasil pengawasan Pangawas Pemilihan disampaikan oleh KPU Provinsi

dan KPU Kabupaten/Kota kepada KAP dalam pelaksanaan audit; d. memastikan audit tidak melibatkan jasa pihak ketiga sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. memastikan KAP melaporkan hasil audit kepada KPU, KPU/KIP Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya laporan Dana Kampanye dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota juga memastikan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil audit KAP paling lama 1 (satu) hari setelah menerima hasil audit dari KAP dan diumumkan pada papan pengumuman dan/atau laman resmi KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

Dalam hal hasil audit Dana Kampanye terdapat dugaan penyalahgunaan penerimaan dan pengeluaran, Pengawas Pemilihan wajib menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, Pengawas

Pemilihan menindaklanjuti sebagai Temuan dugaan pelanggaran. (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir laporan hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan pemilihan umum. (3) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung Temudaan dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilihan, Pengawas Pemilihan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan pemilihan umum. (4) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung unsur sengketa pemilihan atau berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan, Pengawas Pemilihan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penyelesaian sengketa.

(1) Pengawas Pemilihan menyampaikan laporan pengawasan Dana Kampanye Pemilihan kepada Bawaslu secara berjenjang. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. laporan periodik; dan b. laporan akhir tahapan, hasil pengawasan Dana Kampanye Pemilihan. (3) Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat: a. laporan hasil kegiatan pengawasan; dan b. permasalahan dan analisa hasil pengawasan.

(4) Laporan akhir tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat: a. hasil kegiatan pengawasan Dana Kampanye Pemilihan; b. permasalahan atau kendala kegiatan pengawasan Dana Kampanye Pemilihan; c. penilaian kegiatan pengawasan Dana Kampanye Pemilihan; dan d. rekomendasi kegiatan pengawasan Dana Kampanye Pemilihan. (5) Selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Pemilihan dapat menyampaikan laporan sesuai dengan kebutuhan.

(1) Bawaslu melakukan supervisi dan pembinaan kepada Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan pengawasan Dana Kampanye Pemilihan. (2) Bawaslu Provinsi melakukan supervisi dan pembinaan kepada Panwas Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan pengawasan Dana Kampanye Pemilihan. (3) Panwas Kabupaten/Kota melakukan supervisi dan pembinaan kepada Panwas Kecamatan terhadap pelaksanaan pengawasan Dana Kampanye Pemilihan.

(1) Dalam rangka optimalisasi pengawasan Dana Kampanye Pemilihan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota dapat melakukan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu mengenai Pedoman Kerjasama Pengawasan Pemilihan Umum.

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota dapat melakukan kerjasama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan para pemangku kepentingan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

(1) Untuk optimalisasi pengawasan pendaftaran Pemilih, Panwas Kecamatan melibatkan partisipasi pihak terkait. (2) Partisipasi para pihak dapat dilakukan dengan: a. membuka posko di kantor Panwas Kecamatan; b. melakukan rapat koordinasi secara reguler dengan Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung calon dan saksi calon; dan c. melakukan sosiasilisasi pengawasan pendaftaran Pemilih. (3) Panwas Kecamatan menindaklanjuti informasi penting terkait pendaftaran Pemilih yang dihimpun berdasarkan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dengan: a. menyampaikan saran perbaikan ke PPK dengan tembusan ke Panwas Kabupaten/Kota; dan

b. melakukan pengecekan untuk memastikan kebenaran informasi. (4) Koordinasi secara reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan oleh Panwas Kecamatan/Panwas Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 993);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 1707), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 oktober 2017

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABHAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA