Peraturan Badan Nomor 11-1-pbi-2009 Tahun 2009 tentang Bank Umum

Dalam Peraturan Bank INDONESIA ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.

2. Kantor Wilayah yang selanjutnya disebut Kanwil adalah kantor Bank yang membantu kantor pusatnya melakukan fungsi administrasi dan koordinasi terhadap beberapa kantor cabang di suatu wilayah tertentu.

3. Kantor Cabang yang selanjutnya disebut dengan KC adalah kantor Bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana KC tersebut melakukan usahanya.

4. Kantor Cabang Pembantu yang selanjutnya disebut dengan KCP adalah kantor di bawah KC yang kegiatan usahanya membantu KC induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana KCP tersebut melakukan usahanya.

5. Kantor Kas yang selanjutnya disebut dengan KK adalah kantor Bank yang melakukan kegiatan pelayanan kas dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana KK tersebut melakukan usahanya, termasuk memberikan pelayanan kepada nasabah baru.

6. Kantor Fungsional yang selanjutnya disebut dengan KF adalah kantor Bank yang melakukan kegiatan operasional atau non operasional secara terbatas dalam 1 (satu) kegiatan fungsional.

7. Kegiatan Pelayanan Kas yang selanjutnya disebut dengan KPK adalah kegiatan kas dalam rangka melayani pihak yang telah menjadi nasabah Bank, meliputi antara lain: a. Kas Keliling yaitu kegiatan pelayanan kas secara berpindah-pindah dengan menggunakan alat transportasi atau pada lokasi tertentu secara tidak permanen, antara lain kas mobil, kas terapung atau konter bank non permanen; b. Payment Point yaitu kegiatan dalam bentuk pelayanan pembayaran atau penerimaan pembayaran melalui kerjasama antara Bank dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu, seperti untuk pembayaran tagihan telepon, tagihan listrik, gaji pegawai dan/atau penerimaan setoran dari pihak ketiga; c. Perangkat Perbankan Elektronis yang selanjutnya disebut dengan PPE yaitu kegiatan pelayanan kas atau non kas yang dilakukan dengan menggunakan sarana mesin elektronis yang berlokasi baik di dalam maupun di luar kantor Bank, yang dapat melakukan pelayanan antara lain penarikan atau penyetoran secara tunai, pembayaran melalui pemindahbukuan, transfer antar bank dan/atau memperoleh informasi mengenai saldo/mutasi rekening nasabah, baik menggunakan jaringan dan/atau mesin milik Bank sendiri maupun melalui kerja sama Bank dengan pihak lain, antara lain Anjungan Tunai Mandiri (ATM) termasuk dalam hal ini adalah Automatic Deposit Machine (ADM), dan Electronic Data Capture (EDC).

8. Direksi: a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Perseroan Terbatas; b. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Perusahaan Daerah;

c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Perkoperasian. 9. Dewan Komisaris: a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Perseroan Terbatas; b. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Perusahaan Daerah; c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Perkoperasian. 10. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank, antara lain Kepala Divisi, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Cabang, Kepala Kantor Fungsional yang kedudukannya paling kurang setara dengan Kepala Kantor Cabang, Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepala Satuan Kerja Kepatuhan, dan Kepala Satuan Kerja Audit Intern dan/atau pejabat lainnya yg setara. 11. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disebut dengan PSP adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang: a. memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau b. memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung. 12. Kelompok Usaha adalah : a. perorangan dan badan hukum; b. beberapa orang; atau c. beberapa badan hukum yang memiliki keterkaitan kepengurusan, kepemilikan, dan/atau hubungan keuangan.

Setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank dari Pimpinan Bank INDONESIA, kecuali apabila kegiatan penghimpunan dana dimaksud diatur dengan UNDANG-UNDANG tersendiri.

Bentuk hukum suatu Bank dapat berupa: a. Perseroan Terbatas; b. Perusahaan Daerah; atau c. Koperasi.

(1) Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Gubernur Bank INDONESIA. (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap: a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank; dan b. izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

Modal disetor untuk mendirikan Bank ditetapkan paling kurang sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).

(1) Bank hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh: a. warga negara INDONESIA dan/atau badan hukum INDONESIA; atau b. warga negara INDONESIA dan/atau badan hukum INDONESIA dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.

(2) Kepemilikan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Bank.

(1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diajukan paling kurang oleh salah satu calon pemilik kepada Gubernur Bank INDONESIA, disertai dengan: a. rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan Anggaran Dasar yang paling kurang memuat:

1. nama dan tempat kedudukan;

2. kegiatan usaha sebagai Bank;

3. permodalan;

4. kepemilikan;

5. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris serta anggota Direksi; dan

6. persyaratan bahwa pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi harus memperoleh persetujuan Bank INDONESIA terlebih dahulu; b. data kepemilikan berupa: daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi Bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah; daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi Bank yang berbentuk badan hukum Koperasi; c. daftar calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi disertai dengan:

7. pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;

8. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;

9. riwayat hidup;

10. surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, dan tidak sedang tercantum dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA; dan

11. surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan; d. rencana susunan dan struktur organisasi, serta personalia; e. rencana bisnis (business plan) untuk 3 (tiga) tahun pertama yang paling kurang memuat:

12. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;

13. rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan

14. proyeksi neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Bank melakukan kegiatan operasional; f. rencana strategis jangka menengah dan panjang (corporate plan); g. pedoman manajemen risiko, rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan, dan pedoman mengenai pelaksanaan Good Corporate Governance; h. sistem dan prosedur kerja; i. bukti setoran modal paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank di INDONESIA dan atas nama “Dewan Gubernur Bank INDONESIA qq. salah satu calon pemilik untuk pendirian Bank yang bersangkutan”, dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank INDONESIA; dan

j. surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi Bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi Bank yang berbentuk badan hukum Koperasi, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf i:

1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lain di INDONESIA; dan/atau
2. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (money laundering). (2) Daftar calon pemegang saham atau daftar calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b: a. dalam hal perorangan wajib disertai dengan:

dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5;

dokumen dan/atau surat pernyataan lainnya yang diperlukan oleh Bank INDONESIA; b. dalam hal badan hukum wajib disertai dengan:

1. akta pendirian badan hukum, yang memuat Anggaran Dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut;
2. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5;
3. rekomendasi dari instansi berwenang di negara asal bagi badan hukum asing;
4. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah, atau daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi badan hukum Koperasi;
5. laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip;
6. seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan Bank dan badan hukum pemilik Bank sampai dengan pemilik terakhir; dan
7. dokumen dan/atau surat pernyataan lainnya yang diperlukan oleh Bank INDONESIA;

c. dalam hal pemerintah, baik pusat atau daerah, wajib disertai dengan:

1. fotokopi dokumen yang menyatakan keputusan pembentukan Pemerintah Daerah bagi Pemerintah Daerah;
2. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5 dari pejabat yang berwenang mewakili pemerintah;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja; dan
4. dokumen dan/atau surat pernyataan lainnya yang diperlukan oleh Bank INDONESIA.

(1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; b. analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat antar Bank, tingkat kejenuhan jumlah Bank, dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional; dan c. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) terhadap calon PSP, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pihak-pihak yang mengajukan permohonan pendirian Bank wajib melakukan presentasi kepada Bank INDONESIA mengenai keseluruhan rencana pendirian Bank.

(1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diterbitkan. (2) Pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan, sebelum mendapat izin usaha. (3) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mengajukan permohonan izin usaha kepada Bank INDONESIA maka persetujuan prinsip yang telah diterbitkan menjadi tidak berlaku.

Permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diajukan oleh pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip kepada Gubernur Bank INDONESIA, disertai dengan: a. akta pendirian badan hukum, yang memuat Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang; b. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b yang masing-masing disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dalam hal terjadi perubahan kepemilikan; c. daftar susunan Dewan Komisaris dan Direksi, disertai dengan:

1. contoh tanda tangan dan paraf;
2. identitas dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dalam hal terjadi perubahan; dan
3. fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang, bagi warga negara asing: i. untuk anggota Direksi; dan/atau ii. untuk anggota Dewan Komisaris yang bermaksud menetap di INDONESIA; d. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dalam hal terjadi perubahan; e. bukti pelunasan modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank di INDONESIA atas nama “Dewan Gubernur Bank INDONESIA qq. salah satu pemilik Bank yang bersangkutan”, dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank INDONESIA; f. bukti kesiapan operasional yang paling kurang berupa:
4. daftar aktiva tetap dan inventaris;
5. bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa gedung kantor;
6. foto gedung kantor dan tata letak ruangan;
7. contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasional Bank; dan
8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

g. surat pernyataan dari pemegang saham bagi Bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/ Perusahaan Daerah atau dari anggota bagi Bank yang berbentuk badan hukum Koperasi, bahwa pelunasan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf e:

1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lain di INDONESIA, dan/atau
2. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (money laundering); h. surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank INDONESIA mengenai pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank; i. surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank INDONESIA mengenai pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank; j. surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank INDONESIA mengenai pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank; k. surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank INDONESIA mengenai pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank.

(1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; b. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dalam hal terdapat penggantian atas calon PSP, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang diajukan sebelumnya.

(1) Bank yang telah mendapat izin usaha dari Gubernur Bank INDONESIA wajib melakukan kegiatan usaha perbankan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal izin usaha diterbitkan.

(2) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Direksi Bank kepada Bank INDONESIA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional. (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank belum melakukan kegiatan usaha, izin yang telah diterbitkan menjadi tidak berlaku.

(1) Bank yang telah mendapat izin usaha dari Gubernur Bank INDONESIA wajib mencantumkan secara jelas kata “Bank” pada penulisan namanya. (2) Dalam hal Bank menggunakan logo sebagai identitas tambahan dalam melaksanakan hubungan hukum, Bank wajib mencantumkan nama Bank sebagai identitas utama.

Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan Bank dilarang: a. berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lain di INDONESIA; dan/atau b. berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (money laundering).

(1) Kepemilikan Bank oleh badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling tinggi sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan. (2) Ketentuan modal sendiri bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan penyetoran modal untuk pendirian Bank atau pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan penambahan modal disetor Bank.

Kepemilikan saham Bank oleh Pemegang Saham Pengendali dilarang diagunkan atau dijaminkan kepada pihak lain.

(1) Pihak-pihak yang dapat menjadi pemilik Bank wajib memenuhi syarat: a. memiliki akhlak dan moral yang baik; b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat; dan d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus. (2) Dalam hal pemilik Bank berbentuk badan hukum maka persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pemilik maupun pengurus dari badan hukum tersebut.

(1) Pihak-pihak yang dapat menjadi PSP Bank wajib memenuhi persyaratan: a. Integritas, yang paling kurang mencakup :

1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku;
3. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat; dan
4. tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pemegang saham dan/atau Pengurus Bank dan/atau BPR; b. Kelayakan keuangan, yang paling kurang mencakup :
5. persyaratan kemampuan keuangan;
6. pemenuhan persyaratan administratif dalam rangka penilaian kemampuan keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku; dan
7. tidak memiliki hutang yang jatuh tempo dan bermasalah. (2) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 2, Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 7, atau Pasal 7 ayat (2) huruf c angka 4. (3) Ketentuan mengenai tata cara penilaian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).

(1) Pemegang saham dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan operasional Bank. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pemegang saham yang juga menjadi pengurus atau karyawan Bank.

Penggantian dan/atau penambahan pemilik Bank dan/atau PSP tunduk kepada tata cara penggantian dan/atau penambahan pemilik Bank yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penggantian dan/atau penambahan pemilik Bank dan/atau PSP yang mengakibatkan terjadinya perubahan pengendalian.

Perubahan modal disetor yang disebabkan oleh adanya deviden yang dibagikan dalam bentuk saham Bank wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank INDONESIA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah perubahan dilakukan dilampiri dengan: a. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b; dan b. risalah Rapat Umum Pemegang Saham.

(1) Perubahan komposisi kepemilikan Bank yang tidak mengakibatkan perubahan pengendalian, baik yang mengakibatkan maupun tidak mengakibatkan penggantian, pengurangan, dan/atau penambahan pemilik wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank INDONESIA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah perubahan dilakukan. (2) Laporan perubahan komposisi kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diakibatkan oleh adanya penambahan modal disetor wajib disertai dengan: a. bukti penyetoran; b. risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota; c. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g; d. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b; dan e. akta perubahan Anggaran Dasar berikut bukti penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari instansi yang berwenang. (3) Laporan perubahan komposisi kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mengubah jumlah modal disetor wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d serta fotokopi dokumen pengalihan saham. (4) Bank wajib menyampaikan laporan perubahan komposisi kepemilikan yang diakibatkan penggantian dan/atau penambahan pemilik karena pembelian saham melalui bursa efek dan/atau laporan daftar pemegang saham Bank pada posisi tertentu, apabila diminta oleh Bank INDONESIA.

(1) Perubahan kepemilikan saham Bank yang disebabkan oleh hibah atau waris saham yang tidak menyebabkan perubahan modal disetor wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank INDONESIA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah perubahan dilakukan, dengan dilampiri: a. akta hibah atau akta waris; b. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b; dan c. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 5. (2) Dalam hal perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan penerima hibah atau waris saham menjadi PSP maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20.

(1) Perubahan modal dasar bagi Bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah, wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank INDONESIA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari instansi yang berwenang, disertai dengan: a. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham; dan b. akta perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui oleh instansi berwenang. (2) Penambahan modal bagi Bank yang berbentuk badan hukum Koperasi, wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank INDONESIA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari instansi yang berwenang, disertai dengan: a. Risalah Rapat Anggota; dan b. akta perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang. (3) Pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh Bank wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank INDONESIA dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Penerbitan saham Bank melalui penawaran umum di bursa efek (go public) wajib dilaporkan kepada Bank INDONESIA.

(2) Rencana penerbitan saham Bank melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank. (3) Pelaporan penerbitan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling kurang 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum pelaksanaan penawaran umum, dengan dilampiri: a. jadwal rencana pelaksanaan penawaran umum; dan b. rencana penggunaan dana.

(1) Bank wajib mengadministrasikan dengan tertib: a. daftar pemegang saham dan perubahannya bagi Bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/ Perusahaan Daerah; atau b. buku daftar anggota dan perubahannya bagi Bank yang berbentuk badan hukum Koperasi. (2) Bank yang telah terdaftar di pasar modal wajib memperbarui daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(1) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib memenuhi persyaratan: a. Integritas, yang paling kurang mencakup :

1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku;
3. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat; dan
4. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus. b. Kompetensi, yang paling kurang mencakup:
5. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
6. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
7. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.

c. Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:

1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam ketentuan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).

(1) Bank wajib menugaskan salah seorang anggota Direksi sebagai Direktur Kepatuhan. (2) Ketentuan mengenai Direktur Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director).

Susunan, jumlah dan persyaratan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tunduk kepada ketentuan Bank INDONESIA terkait lainnya.

(1) Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank INDONESIA sebelum menduduki jabatannya. (2) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Gubernur Bank INDONESIA, dan wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k. (3) Selain memenuhi ketentuan Bank INDONESIA, calon anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (4) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bank INDONESIA melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). (5) Persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak seluruh persyaratan terpenuhi.

(6) Persetujuan Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan. (7) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dianggap belum efektif sebelum mendapat persetujuan dari Bank INDONESIA. (8) Dewan Komisaris atau Anggota Direksi yang dinyatakan belum efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat membuat keputusan yang secara hukum mengikat dan mempengaruhi kondisi keuangan Bank. (9) Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota membatalkan pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang telah disetujui oleh Bank INDONESIA maka Bank wajib melaporkan pembatalan tersebut kepada Bank INDONESIA, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pembatalan pengangkatan, disertai dengan notulen Rapat Umum Pemegang Saham atau notulen Rapat Anggota. (10) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank INDONESIA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif, disertai dengan notulen Rapat Umum Pemegang Saham atau notulen Rapat Anggota.

Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi wajib dilaporkan kepada Bank INDONESIA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemberhentian dan/atau pengunduran diri efektif, disertai dengan alasan pemberhentian dan/atau pengunduran diri.

(1) Pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pejabat Eksekutif wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank INDONESIA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian efektif, disertai dengan: a. surat pengangkatan, pemberhentian, penggantian, dan/atau pemberian kuasa sebagai Pejabat Eksekutif dari Direksi Bank atau pejabat yang berwenang; b. dokumen yang menyatakan identitas Pejabat Eksekutif yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3 dan Pasal 10 huruf c angka 1; dan c. berita acara serah terima jabatan.

(2) Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan efektif menduduki jabatannya apabila yang bersangkutan: a. telah menerima surat pengangkatan dan/atau pemberian kuasa atau dokumen lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu; dan b. telah melakukan serah terima jabatan. (3) Apabila berdasarkan penelitian dan penilaian Bank INDONESIA, Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki rekam jejak negatif maka Bank wajib segera membatalkan pengangkatan yang bersangkutan dari jabatan sebagai Pejabat Eksekutif paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal surat penegasan dari Bank INDONESIA.

(1) Penggantian sementara Pejabat Eksekutif karena: a. adanya kekosongan jabatan dan Pejabat Eksekutif yang baru belum diangkat atau belum efektif menjalankan tugasnya; atau b. Pejabat Eksekutif yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan, wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank INDONESIA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penggantian. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan dokumen: a. surat penunjukan, pemberian kuasa, berita acara serah terima jabatan sementara sebagai Pejabat Eksekutif dari Direksi Bank atau dokumen lain yang dapat dipersamakan dengan itu; dan b. identitas Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3 dan Pasal 10 huruf c angka 1. (3) Bank wajib menunjuk atau mengangkat Pejabat Eksekutif permanen atas penggantian sementara Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bank yang memanfaatkan Tenaga Kerja Asing wajib mengikuti persyaratan dan tata cara pemanfaatan Tenaga Kerja Asing sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

(1) Pembukaan KC wajib memperoleh izin Pimpinan Bank INDONESIA. (2) Rencana pembukaan KC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank. (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib mengajukan permohonan kepada Bank INDONESIA, disertai dengan: a. laporan keuangan gabungan dan rincian kualitas aktiva 2 (dua) bulan terakhir sebelum tanggal surat permohonan; b. rencana persiapan operasional dalam rangka pembukaan KC; c. hasil studi kelayakan yang paling kurang memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan yang sehat antar Bank, tingkat kejenuhan jumlah Bank; dan d. rencana bisnis KC paling kurang selama 12 (dua belas) bulan. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh pejabat selain Direksi Bank sepanjang telah diatur dalam kebijakan mengenai pendelegasian wewenang Bank. (5) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank INDONESIA melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan b. analisis atas hasil studi kelayakan yang disampaikan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; c. analisis atas kemampuan Bank, termasuk tingkat kesehatan, kecukupan permodalan dan profil risiko. (6) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

(1) Pelaksanaan pembukaan KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal izin dari Bank INDONESIA diterbitkan. (2) Pelaksanaan pembukaan KC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank INDONESIA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pembukaan. (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank tidak melaksanakan pembukaan KC, izin yang telah diterbitkan menjadi tidak berlaku.

(1) Pembukaan KCP hanya dapat dilakukan apabila telah dilaporkan dan mendapat penegasan Bank INDONESIA. (2) Rencana pembukaan KCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank. (3) Pembukaan KCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan: a. dalam satu wilayah kerja Bank INDONESIA dengan KC induknya, kecuali dengan persetujuan Bank INDONESIA; dan b. dengan memperhatikan hasil studi kelayakan yang memuat tingkat kejenuhan jumlah Bank. (4) Laporan keuangan KCP wajib digabungkan dengan laporan keuangan kantor induknya pada hari yang sama.

(1) Bank wajib menyampaikan rencana pembukaan KCP kepada Bank INDONESIA paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan pembukaan kantor, disertai dengan hasil studi kelayakan yang memuat tingkat kejenuhan jumlah Bank. (2) Pelaksanaan pembukaan KCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penegasan dari Bank INDONESIA. (3) Pelaksanaan pembukaan KCP wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank INDONESIA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pembukaan.

(1) Pembukaan KK atau KPK hanya dapat dilakukan dalam satu wilayah kerja Bank INDONESIA dengan KC induknya, kecuali dengan persetujuan Bank INDONESIA. (2) Rencana pembukaan KK atau KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank. (3) Pelaksanaan pembukaan KK atau KPK wajib dilaporkan Bank kepada Bank INDONESIA dalam Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank triwulanan. (4) Laporan keuangan KK atau KPK wajib digabungkan dengan laporan keuangan kantor induknya pada hari yang sama, kecuali untuk kegiatan PPE. (5) Bank INDONESIA berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memerintahkan Bank untuk menunda pembukaan KK atau KPK. (6) Tidak termasuk sebagai pembukaan KPK adalah kegiatan pameran yang dilakukan dalam rangka promosi, tidak bersifat permanen dan hanya menerima setoran awal/titipan kas sesuai persyaratan setoran minimal pembukaan rekening.

(1) Pembukaan KF hanya dapat dilakukan apabila telah dilaporkan dan mendapat penegasan Bank INDONESIA. (2) Rencana pembukaan KF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank. (3) Jenis KF terdiri dari: a. KF yang melakukan kegiatan operasional; atau b. KF yang tidak melakukan kegiatan operasional. (4) KF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib menggabungkan laporan keuangannya dengan laporan keuangan: a. KC Bank yang berada dalam 1 (satu) wilayah kerja Bank INDONESIA; b. KC Bank terdekat atau Kantor Pusat Bank, apabila dalam wilayah kerja Bank INDONESIA dimana KF tersebut berada tidak terdapat KC Bank, dengan persetujuan Bank INDONESIA.

(5) Laporan keuangan KF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib digabungkan dengan laporan keuangan Kantor Pusat Bank. (6) Bank wajib menyampaikan rencana pembukaan KF kepada Bank INDONESIA paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan pembukaan kantor. (7) Penyampaian rencana pembukaan KF yang bersifat operasional untuk pemberian kredit disertai dengan diskripsi rencana bank untuk mengutamakan pemberian kredit pada sektor produktif. (8) Pelaksanaan pembukaan KF wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penegasan dari Bank INDONESIA. (9) Pelaksanaan pembukaan KF wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank INDONESIA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan.

(1) Rencana pembukaan Kanwil wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank. (2) Bank wajib melaporkan rencana pembukaan Kanwil kepada Bank INDONESIA paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan pembukaan kantor, paling kurang disertai dengan dokumen yang memuat: a. alasan pembukaan Kanwil; b. cakupan wilayah kerja dan struktur organisasi; dan c. tugas dan kewenangan Kanwil. (3) Pelaksanaan pembukaan Kanwil wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank INDONESIA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pembukaan. (4) Pembukaan Kanwil yang melakukan kegiatan operasional sebagaimana KC dengan kewenangan yang lebih luas dilakukan dengan mengikuti prosedur pembukaan KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36.

(1) Pembukaan KC, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya baik yang bersifat operasional maupun yang non operasional di luar negeri wajib memperoleh izin Pimpinan Bank INDONESIA. (2) Kegiatan yang dapat dilakukan oleh KC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup penghimpunan dana dan sistem pembayaran. (3) Kegiatan yang dapat dilakukan oleh kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya mencakup kegiatan pemasaran. (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak izin dari Pimpinan Bank INDONESIA diterbitkan, dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (5) Rencana pembukaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank. (6) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila: a. telah menjadi Bank devisa paling kurang 24 (dua puluh empat) bulan; b. telah mencantumkan rencana pembukaan KC, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri dalam Rencana Bisnis Bank; c. memenuhi persyaratan tingkat kesehatan, kecukupan modal dan profil risiko; dan d. mempunyai alamat atau tempat kedudukan kantor operasional yang jelas. (7) Permohonan izin membuka KC dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bank kepada Bank INDONESIA dan wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf d serta hasil studi kelayakan yang memuat paling kurang peluang pasar dan potensi ekonomi. (8) Permohonan izin membuka kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya yang tidak bersifat operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bank kepada Bank INDONESIA dan wajib disertai dengan dokumen berupa laporan keuangan gabungan 2 (dua) bulan terakhir sebelum tanggal surat permohonan serta alasan pembukaan kantor.

(9) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), Bank INDONESIA melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan b. analisis yang mencakup antara lain kemampuan Bank termasuk tingkat kesehatan dan hasil studi kelayakan. (10) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

(1) Pembukaan kantor di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 wajib memperoleh izin dari otoritas di negara setempat. (2) Pelaksanaan pembukaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank INDONESIA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pembukaan kantor, dan wajib disertai dengan salinan/fotokopi izin pembukaan kantor dari otoritas di negara setempat.

Bank wajib mencantumkan secara jelas nama dan jenis kantor Bank pada masing-masing kantor Bank.

Perubahan status kantor Bank wajib memperoleh izin dari atau dilaporkan kepada Bank INDONESIA.

Peningkatan status kantor Bank dilakukan dengan cara memenuhi persyaratan dan tata cara sesuai pembukaan kantor Bank yang dikehendaki.

(1) Penurunan status kantor Bank dari KC menjadi KCP, KK atau KPK wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Bank INDONESIA.

(2) Penurunan status kantor Bank dari KCP menjadi KK atau KPK wajib dilaporkan kepada Bank INDONESIA paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan. (3) Permohonan persetujuan penurunan status kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pelaporan penurunan status kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bank kepada Bank INDONESIA, disertai dengan: a. alasan perubahan; b. langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban kantor Bank kepada nasabah dan pihak lainnya; dan c. surat pernyataan dari Direksi Bank yang menyatakan bahwa apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Direksi untuk dan atas nama Bank. (4) Persetujuan atas permohonan atau penegasan atas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. (5) Pelaksanaan perubahan status kantor yang telah mendapat persetujuan atau penegasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan atau penegasan perubahan status. (6) Pelaksanaan perubahan status kantor wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank INDONESIA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan perubahan status kantor dimaksud.

(1) Perubahan jenis kantor dari KF menjadi KC atau KCP dilakukan dengan mengikuti persyaratan dan tata cara pembukaan KC atau KCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 atau Pasal 37 dan Pasal 38. (2) Perubahan jenis kantor dari KF menjadi KK atau KPK dilakukan dengan mengacu pada tata cara penurunan KCP menjadi KK atau KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47. (3) Perubahan jenis kantor dari KC menjadi KF dilakukan dengan mengacu pada tata cara penurunan KC menjadi KCP, KK atau KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47. (4) Perubahan jenis kantor dari KCP menjadi KF dilakukan dengan mengacu pada tata cara penurunan KCP menjadi KK atau KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

(1) Pemindahan alamat Kantor Pusat dan/atau KC wajib memperoleh izin Pimpinan Bank INDONESIA. (2) Rencana pemindahan alamat Kantor Pusat dan/atau KC wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank. (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Bank INDONESIA paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pemindahan alamat dilaksanakan. (4) Permohonan izin pemindahan alamat Kantor Pusat dan/atau KC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan: a. alasan pemindahan alamat dan rencana persiapan operasional kantor Bank; b. rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban Bank; dan c. hasil studi kelayakan di tempat kedudukan baru yang paling kurang memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan yang sehat antar Bank, dan tingkat kejenuhan jumlah Bank. (5) Pemindahan alamat KC yang dilakukan: a. dalam satu wilayah kerja Bank INDONESIA, namun berada di lokasi yang berdekatan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a; b. dalam satu wilayah kerja Bank INDONESIA yang sama, namun berada di lokasi yang tidak berdekatan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b; c. di luar wilayah kerja Bank INDONESIA, wajib memenuhi ketentuan penutupan KC dan pembukaan KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66, serta Pasal 35 dan Pasal 36.

(1) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pemindahan alamat, Bank INDONESIA melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan b. analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat antar Bank, tingkat kejenuhan jumlah Bank, dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

(2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. (3) Pemindahan alamat kantor yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberian izin dari Pimpinan Bank INDONESIA. (4) Pelaksanaan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diumumkan oleh Bank dalam: a. surat kabar yang mempunyai peredaran nasional, bagi pemindahan alamat kantor pusat; atau b. surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan Kantor Cabang, bagi pemindahan alamat Kantor Cabang. (5) Pelaksanaan pemindahan alamat kantor wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank INDONESIA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pemindahan alamat. (6) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank tidak melaksanakan pemindahan alamat kantor, izin yang telah diterbitkan menjadi tidak berlaku.

(1) Rencana pemindahan alamat Kanwil, KCP, KF, KK dan/atau KPK wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank. (2) Rencana pemindahan alamat: a. Kanwil, KCP dan KF di dalam negeri; atau b. KC, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri, wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank INDONESIA paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan pemindahan alamat kantor. (3) Laporan rencana pemindahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib disertai dengan: a. alasan pemindahan alamat dan rencana persiapan operasional kantor Bank; b. rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban Bank; dan/atau c. hasil studi kelayakan di tempat kedudukan baru yang paling kurang memuat tingkat kejenuhan jumlah Bank.

(1) Pemindahan alamat Kanwil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a. (2) Pemindahan alamat KCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, yang dilakukan: a. dalam satu kotamadya/kabupaten yang sama dan di lokasi yang berdekatan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a; b. dalam satu kotamadya/kabupaten yang sama dan di lokasi yang tidak berdekatan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a dan huruf b; c. di luar kotamadya/kabupaten sebelumnya wajib memenuhi ketentuan penutupan KCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan pembukaan KCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38. (3) Pemindahan alamat KF wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. untuk KF yang melakukan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf a, huruf b, atau memenuhi ketentuan penutupan KF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan pembukaan KF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dalam hal pemindahan KF di luar kotamadya/kabupaten sebelumnya. b. untuk KF yang tidak melakukan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, persyaratan yang wajib disampaikan berupa dokumen mengikuti persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a. PemindaPasal 53 (1) Pemindahan alamat KCP atau KF yang melakukan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penegasan dari Bank INDONESIA. (2) Pelaksanaan pemindahan alamat KCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) atau KF yang melakukan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a wajib diumumkan oleh Bank dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan induknya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan pemindahan alamat kantor.

(3) Pelaksanaan pemindahan alamat KK atau KPK wajib diumumkan oleh Bank di lokasi lama paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan pemindahan alamat KK atau KPK. (4) Pelaksanaan pemindahan KCP atau KF yang melakukan kegiatan operasional wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank INDONESIA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pemindahan alamat. (5) Pelaksanaan pemindahan alamat Kanwil, KK, KPK atau KF yang tidak melakukan kegiatan operasional wajib dilaporkan dalam laporan realisasi Rencana Bisnis Bank triwulanan. (6) Pelaksanaan pemindahan alamat KC, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank INDONESIA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksaanaan pemindahan alamat, disertai dengan salinan/fotokopi izin dari otoritas di negara setempat.

(1) Pemisahan Kantor Pusat Bank menjadi 2 (dua) kantor yang masing-masing melakukan kegiatan operasional dan non operasional secara terpisah hanya dapat dilakukan apabila kantor yang melakukan kegiatan operasional menjadi Kantor Cabang Bank, sedangkan kantor yang tidak melaksanakan kegiatan operasional tetap menjadi Kantor Pusat Bank. (2) Pemisahan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin Pimpinan Bank INDONESIA. (3) Pemisahan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dalam satu wilayah kerja Bank INDONESIA. (4) Rencana pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.

(5) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bank kepada Bank INDONESIA paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pemisahan kantor dilaksanakan disertai dengan: a. alasan pemisahan kantor; b. rencana lokasi kantor-kantor hasil pemisahan; dan c. persiapan operasional kantor yang baru.

(1) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5), Bank INDONESIA melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan b. analisis kelayakan. (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. (3) Pemisahan kantor yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberian izin dari Pimpinan Bank INDONESIA diterbitkan. (4) Pelaksanaan pemisahan kantor wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank INDONESIA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pemisahan kantor. (5) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank tidak melaksanakan pemisahan kantor, izin yang telah diterbitkan menjadi tidak berlaku.

(1) Pemindahan lokasi divisi/bagian dari lokasi Kantor Pusat wajib dilaporkan kepada Bank INDONESIA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan pemindahan. (2) Pemindahan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dalam 1 (satu) wilayah kerja Bank INDONESIA, kecuali dengan persetujuan Bank INDONESIA.

(1) Perubahan nama Bank wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Bank yang telah memperoleh persetujuan perubahan Anggaran Dasar terkait penggunaan nama baru dari instansi berwenang wajib mengajukan permohonan kepada Bank INDONESIA mengenai penetapan penggunaan izin usaha yang dimiliki untuk Bank dengan nama yang baru. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bank kepada Bank INDONESIA paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah perubahan nama disertai dengan: a. alasan perubahan nama; dan b. akta perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui oleh instansi berwenang. (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank INDONESIA memberikan persetujuan tentang perubahan nama Bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. (5) Pelaksanaan perubahan nama Bank wajib diumumkan dalam surat kabar yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan Bank INDONESIA.

(1) Perubahan logo Bank wajib dilaporkan kepada Bank INDONESIA paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan dilakukan. (2) Pelaksanaan perubahan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank INDONESIA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan perubahan dengan melampirkan dokumen antara lain berupa desain logo baru.

(1) Perubahan bentuk badan hukum Bank wajib dilakukan dengan persetujuan Gubernur Bank INDONESIA. (2) Pemberian persetujuan perubahan bentuk badan hukum Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam dua tahap: a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan perubahan bentuk badan hukum Bank; dan b. persetujuan pengalihan izin usaha, yaitu persetujuan yang diberikan untuk mengalihkan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru.

(1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a diajukan oleh Bank kepada Bank INDONESIA sebelum dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota untuk MEMUTUSKAN perubahan bentuk badan hukum Bank, dan wajib disertai dengan: a. notulen Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota badan hukum lama yang menyetujui perubahan bentuk hukum dan pembubaran badan hukum lama; b. alasan perubahan bentuk badan hukum; c. rancangan akta pendirian badan hukum baru termasuk Anggaran Dasar; d. rencana pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru; e. daftar anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c dan Pasal 10 huruf c angka 1 dan angka 3, dalam hal terjadi perubahan; dan f. data kepemilikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dalam hal terjadi perubahan. (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank INDONESIA melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan b. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) terhadap calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi, dalam hal terjadi perubahan.

(3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. (4) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan. (5) Dalam hal Bank tidak mengajukan permohonan pengalihan izin usaha dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), persetujuan prinsip yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.

(1) Permohonan untuk mengalihkan izin usaha Bank dari badan hukum lama kepada badan hukum baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, diajukan oleh Bank kepada Bank INDONESIA, disertai dengan: a. akta pendirian badan hukum baru termasuk Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang; b. daftar anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan Pasal 10 huruf c angka 1 dan angka 3, dalam hal terjadi perubahan; c. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dalam hal terjadi perubahan; dan d. rancangan berita acara pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru. (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan b. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) terhadap calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi dalam hal terjadi perubahan. (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. (4) Pembubaran badan hukum lama hanya dapat dilakukan setelah: a. Bank INDONESIA memberikan persetujuan pengalihan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan

b. pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru dilaksanakan sesuai dengan rancangan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. (5) Pelaksanaan perubahan bentuk badan hukum Bank wajib diumumkan oleh Bank dalam surat kabar yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan Bank INDONESIA.

Bank wajib melaporkan kepada Bank INDONESIA setiap perubahan Anggaran Dasar Bank paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya persetujuan atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari instansi yang berwenang, sepanjang perubahan Anggaran Dasar dimaksud belum disampaikan sebagai kelengkapan dokumen dalam ketentuan ini atau ketentuan Bank INDONESIA lainnya.

(1) Bank wajib menyampaikan perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h, pada: a. setiap akhir tahun apabila terjadi perubahan; dan b. setiap saat apabila terjadi perubahan yang bersifat material. (2) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Bank kepada Bank INDONESIA paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak jangka waktu yang ditetapkan atau sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan tersendiri yang mengatur mengenai penyampaian dokumen tersebut.

Perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Umum mengacu kepada ketentuan mengenai Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum.

(1) Penutupan KC di dalam negeri wajib memperoleh izin Pimpinan Bank INDONESIA. (2) Rencana penutupan KC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal penutupan KC dilakukan untuk memenuhi ketentuan Bank INDONESIA.

(1) Pemberian izin penutupan KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilakukan dalam dua tahap: a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan penutupan KC; dan b. persetujuan penutupan, yaitu persetujuan untuk melakukan penutupan KC. (2) Permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Bank kepada Bank INDONESIA dan wajib disertai dengan: a. alasan penutupan; dan b. langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban KC kepada nasabah dan pihak lainnya. (3) Permohonan untuk memperoleh persetujuan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh Bank kepada Bank INDONESIA paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bank memperoleh persetujuan prinsip, dan wajib disertai dengan: a. dokumen yang dapat membuktikan bahwa seluruh kewajiban Bank kepada pihak lain baik dari sisi aktiva maupun pasiva telah diselesaikan; dan b. surat pernyataan dari Direksi Bank bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban KC kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Direksi untuk dan atas nama Bank.

(4) Apabila dipandang perlu, Bank INDONESIA melakukan pemeriksaan kepada Bank dalam rangka meneliti penyelesaian seluruh kewajiban KC yang akan ditutup. (5) Persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan prinsip dan persetujuan penutupan KC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) masing-masing diberikan dalam batas waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap termasuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(1) Pelaksanaan penutupan kantor yang telah mendapat persetujuan penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan Bank INDONESIA. (2) Penutupan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan oleh Bank dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor Bank paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan penutupan dari Pimpinan Bank INDONESIA. (3) Pelaksanaan penutupan kantor yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank INDONESIA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penutupan. (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) Bank tidak mengajukan permohonan persetujuan penutupan KC, maka persetujuan prinsip yang telah diberikan menjadi tidak berlaku. (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank tidak melaksanakan penutupan KC, maka persetujuan penutupan yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.

(1) Rencana penutupan KCP atau KF wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank INDONESIA paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan penutupan kantor dimaksud, disertai dengan: a. alasan penutupan; dan b. langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka penyelesaian kewajiban KCP atau KF kepada nasabah dan pihak lainnya. (2) Pelaksanaan penutupan KCP atau KF wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal surat penegasan dari Bank INDONESIA.

(3) Pelaksanaan penutupan KCP atau KF wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank INDONESIA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penutupan, disertai dengan: a. dokumen yang dapat membuktikan bahwa seluruh kewajiban Bank kepada pihak lain baik dari sisi aktiva maupun pasiva telah diselesaikan; dan b. surat pernyataan dari pemimpin KC induknya bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban KCP atau KF kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemimpin KC induk untuk dan atas nama Bank. (4) Rencana penutupan KK atau KPK wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank INDONESIA dalam Rencana Bisnis Bank dan pelaksanaan penutupan KK atau KPK wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank INDONESIA dalam Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank triwulanan.

(1) Rencana penutupan Kanwil wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank INDONESIA paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal penutupan disertai dengan alasan penutupan. (2) Pelaksanaan penutupan Kanwil wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank INDONESIA dalam Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank triwulanan.

(1) Penutupan KC, kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri wajib memperoleh izin Pimpinan Bank INDONESIA. (2) Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi KC dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat operasional diajukan oleh Bank kepada Bank INDONESIA, disertai dengan: a. alasan penutupan;

langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban kantor kepada nasabah dan pihak lainnya; dan b. langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka perolehan izin penutupan dari otoritas di negara setempat. (3) Permohonan untuk memperoleh izin penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor yang tidak bersifat operasional diajukan oleh Bank kepada Bank INDONESIA, disertai

dengan alasan penutupan dan langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka perolehan izin dari otoritas di negara setempat. (4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. (5) Penutupan kantor di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib memperoleh izin dari otoritas di negara setempat. (6) Pelaksanaan penutupan KC dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank INDONESIA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan penutupan, disertai dengan: a. dokumen yang dapat membuktikan bahwa seluruh kewajiban Bank kepada pihak lain baik dari sisi aktiva maupun pasiva telah diselesaikan; dan b. surat pernyataan dari Direksi Bank bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban kantor kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Direksi untuk dan atas nama Bank; dan c. salinan/fotokopi izin dari otoritas di negara setempat. (7) Pelaksanaan penutupan kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat tidak operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank INDONESIA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan penutupan dan wajib disertai dengan: a. surat pernyataan dari Direksi Bank bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban kantor kepada pihak lainnya telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Direksi untuk dan atas nama Bank; dan b. salinan/fotokopi izin penutupan kantor dari otoritas di negara setempat.

Gubernur Bank INDONESIA dapat mencabut izin usaha Bank atas permintaan pemegang saham sendiri.

Bank yang dapat dimintakan pencabutan izin usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 tidak sedang ditempatkan dalam pengawasan khusus Bank INDONESIA sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank INDONESIA mengenai Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank.

Pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 hanya dapat dilakukan oleh Bank INDONESIA apabila Bank telah menyelesaikan kewajibannya kepada seluruh nasabah dan kreditur lainnya.

Pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilakukan dalam 2 (dua) tahap: a. persetujuan persiapan pencabutan izin usaha; b. keputusan pencabutan izin usaha.

Permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a diajukan oleh Direksi Bank kepada Gubernur Bank INDONESIA dan wajib dilampiri dengan: a. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota mengenai rencana penutupan Bank; b. alasan penutupan; c. rencana penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabah dan kreditur lainnya; d. laporan keuangan terakhir; dan e. bukti penyelesaian pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak untuk 3 (tiga) tahun terakhir sebelum tanggal permohonan.

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Bank INDONESIA menerbitkan surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha Bank, dan mewajibkan Bank untuk: a. menghentikan seluruh kegiatan usaha Bank; b. mengumumkan rencana pembubaran badan hukum Bank dan rencana penyelesaian kewajiban Bank dalam 2 (dua) surat kabar harian yang

mempunyai peredaran luas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha Bank; c. segera menyelesaikan seluruh kewajiban Bank; dan d. menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan verifikasi atas penyelesaian kewajiban Bank.

(1) Apabila seluruh kewajiban Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c telah diselesaikan, Direksi Bank mengajukan permohonan pencabutan izin usaha Bank kepada Bank INDONESIA, disertai dengan laporan yang paling kurang memuat: a. pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Bank; b. pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b; c. pelaksanaan penyelesaian kewajiban Bank; d. laporan hasil verifikasi dari kantor akuntan publik atas penyelesaian kewajiban Bank; dan e. surat pernyataan dari pemegang saham bahwa langkah-langkah penyelesaian kewajiban Bank telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang saham. (2) Berdasarkan permohonan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA menerbitkan Surat Keputusan pencabutan izin usaha Bank dan meminta Bank untuk melakukan pembubaran badan hukum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. (3) Sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkan, apabila dikemudian hari masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan, maka segala kewajiban dimaksud menjadi tanggung jawab pemegang saham Bank.

Status badan hukum Bank hapus sejak tanggal pengumuman berakhirnya badan hukum Bank dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

(1) Bank yang tidak menaati ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22 ayat (4), Pasal 24 ayat

(3), Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 33 ayat (3), Pasal 34, Pasal 35 ayat (1) dan (2), Pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 42 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 50 ayat (4), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 54 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 55 ayat (3), Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 58 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), Pasal 61 ayat (4), Pasal 63 ayat (1), Pasal 64, Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 70 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 87 dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1998. (2) Bank yang tidak menaati ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat (9) dan ayat (10), Pasal 31, Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 33 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 38 ayat (3), Pasal 40 ayat (9), Pasal 41 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (5), Pasal 53 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 55 ayat (4), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (5), Pasal 58 ayat (2), Pasal 61 ayat (5), Pasal 62 , Pasal 63 ayat (2), Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 68 ayat (3), Pasal 70 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 86 dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1998, berupa: a. teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan penyampaian laporan dan/atau pemuatan pengumuman untuk setiap laporan dan/atau pengumuman; b. teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila Bank tidak menyampaikan laporan dan/atau tidak melaksanakan pengumuman. (3) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan dan/atau tidak melaksanakan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b apabila Bank belum menyampaikan laporan atau Bank tidak

menyampaikan laporan secara lengkap, dan/atau belum melaksanakan pengumuman setelah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak batas akhir penyampaian laporan dan/atau pelaksanaan pengumuman. (4) Pengenaan sanksi teguran tertulis dan kewajiban membayar karena dinyatakan tidak menyampaikan laporan dan/atau pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus kewajiban bank untuk menyampaikan laporan dan/atau pelaksanaan pengumuman. (5) Dalam hal penyampaian laporan dan/atau pelaksanaan pengumuman dilakukan secara gabungan maka apabila Bank dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sanksi dimaksud dihitung per jumlah laporan dan/atau pengumuman sebagaimana tercantum dalam laporan/pengumuman gabungan. (6) Setiap pihak yang tidak menaati ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (1) dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 46 UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1998.

Pengaturan bagi kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan Kantor Perwakilan dari Bank yang berkedudukan di luar negeri diatur dalam ketentuan tersendiri.

(1) Permohonan izin atau laporan yang disampaikan Bank kepada Bank INDONESIA wajib menggunakan bahasa INDONESIA. (2) Petunjuk pelaksanaan dan dokumen operasional Bank wajib ditulis paling kurang dalam bahasa INDONESIA.

Bank wajib menjamin kebenaran dokumen yang disampaikan kepada Bank INDONESIA.

1. Rencana Bank dan/atau sebagian kantor Bank untuk melakukan kegiatan operasional di luar hari kerja operasional, pada hari libur dan/atau tidak beroperasi pada hari kerja wajib dilaporkan kepada Bank INDONESIA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan.

2. Rencana Bank untuk tidak beroperasi pada hari kerja wajib diumumkan kepada masyarakat.

Bank wajib menyampaikan risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota kepada Bank INDONESIA paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham, sepanjang risalah Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud belum disampaikan sebagai kelengkapan dokumen dalam ketentuan ini atau ketentuan Bank INDONESIA lainnya.

Bank wajib menyampaikan laporan mengenai jumlah dan alamat jenis-jenis kantor atau kegiatan Bank yang berbentuk Kanwil, KC, KCP, KK/KPK, KF, dan PPE untuk posisi tanggal 31 Desember 2008 paling lambat pada akhir triwulan pertama tahun 2009.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bank Umum diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

KK yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 wajib menyesuaikan kegiatannya paling lambat pada akhir tahun 2009.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank INDONESIA ini maka: a. Surat Edaran No. 11/30 UM/PU tanggal 27 Agustus 1963 perihal Penutupan Kantor Sdr. pada hari2 jang bukan Hari Raya Resmi atau Hari Minggu; b. Surat Edaran No. 23/3/BPPB tanggal 13 September 1990 tentang Izin Perubahan Waktu Kerja; c. Pasal - pasal yang berkaitan dengan pencabutan izin usaha bank atas permintaan pemegang saham sendiri bagi Bank Umum yang tidak termasuk Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri sebagaimana

diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank INDONESIA No. 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum; dan d. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Bank Umum; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank INDONESIA ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 27 Januari 2009. GUBERNUR BANK INDONESIA,

BOEDIONO

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 27 Januari 2009. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ANDI MATTALATTA