BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOPERASI

(1) Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil

Menengah yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat BPSD-KPKM, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

(2) BPSD-KPKM dipimpin oleh seorang Kepala yang dijabat oleh Menteri

Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah.

BPSD-KPKM mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pengembangan sumber daya koperasi dan pengusaha kecil menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

PRESIDEN

BPSD-KPKM menyelenggarakan fungsi:

• penetapan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya kopersi dan pengusaha kecil menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden.
• pengembangan usaha koperassi dan pengusaha kecil menengah;
• pengembangan sumber daya manusia dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan koperasi dan pengusaha kecil menengah;
• pengembangan permodalan dan investasi dalam usaha koperasi dan pengusaha kecil menengah;
• pengelolaan sumber daya koperasi dan pengusaha kecil menengah bagi terlaksananya tugas BPSD-KPKM secara berdaya guna dan berhasil guna.

ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

BPSD-KPKM terdiri dari:

• Kepala;
• Wakil Kepala;
• Deputi Bidang Pengembangan Usaha;
• Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Peran serta Masyarakat;
• Deputi Bidang Pengembangan Permodalan dan Investasi.

Bagian Kedua Kepala

Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Kepala mempunyai tugas:

• memimpin BPSD-KPKM sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
• pembiayaan bahan kebijakan nasional di bidang pengembangan sumber data koperasi dan pengusaha kecil menengah;
• menetapkan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya koperasi dan pengusaha kecil menengah sesuai dengan kebijakan nasional pemerintah;
• melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi terkait di bidang pengembangan sumber daya koperasi dan pengusaha kecil menengah.

Bagian Ketiga Wakil Kepala

Wakil Kepala adalah unsur pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung

PRESIDEN

jawab langsung kepada Kepala.

Wakil Ketua mempunyai tugas:

• membantu Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BPSD-KPKM;
• mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi serta pengawasan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPSD-KPKM;
• mewakili Kepala dalam memimpin BPSD-KPKM dalam hal Kepala berhalangan.

Bagian Keempat Deputi Bidang Pengembangan Usaha

Deputi Bidang Pengembangan Usaha adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPSD-KPKM yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Deputi Bidang Pengembangan Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, bimbingan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, serta kerjasama di bidang pengembangan suaha koperasi dan pengusaha kecil menengah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Deputi Bidang Pengembangan Usaha menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Usaha Koperasi dan pengusaha kecil menengah;
• bimbingan dan kerjasama di bidang Pengembangan Usaha Koperasi dan pengusaha kecil menengah;
• pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan usaha koperasi dan pengusaha kecil menengah.

Bagian Kelima Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Peran Serta Masyarakat

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Peran Serta Masyarakat adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPSD-KPKM yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, bimbingan dan pengendalian kebijakan teknis serta kerjasama di bidang pengembangan sumber

PRESIDEN

daya manusia usaha koperasi dan pengusaha kecil menengah serta peran serta masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Peran Serta Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia koperasi dan pengusaha kecil menengah serta peran serta masyarakat;
• bimbingan dan kerjasama di bidang pengembangan sumber daya masnusia koperasi dan pengusaha kecil menengah serta peran serta masyarakat;
• pengendalian kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia koperasi dan pengusaha kecil menengah serta peran serta masyarakat.

Bagian Keenam Deputi Bidang Pengembangan Permodalan dan Investasi

Deputi Bidang Pengembangan Permodalan dan Investasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPSD-KPKM yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Deputi Bidang Pengembangan Permodalan dan Investasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, bimbingan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis serta kerjasama di bidang permodalan dan Investasi koperasi dan pengusaha kecil menengah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Deputi Bidang Pengembangan Permodalan dan Investasi menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan permodalan dan investasi bagi koperasi dan pengusaha kecil menengah;
• bimbingan dan pembinaan serta kerjasama di bidang pengembangan permodalan dan investasi bagi koperasi dan pengusaha kecil menengah;
• pengendalian kebijakan teknis pengembangan permodalan dan investasi bagi koperasi dan pengusaha kecil menengah.

Bagian Ketujuh Kelompok Kerja

Jika dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BPSD-KPKM, Kepala dapat membentuk Kelompok Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PRESIDEN

(1) Di lingkungan BPSD-KPKM dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT)

di bidang pengembangan sumber daya koperasi dan pengusaha kecil menengah yang ruang lingkup pelayanannya berskala nasional.

(2) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh

Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara.

TATA KERJA

(1) Sumber unsur di lingkungan BPSD-KPKM dalam melaksanakan tugasnya

wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam hubungan dengan instansi pemerintah dan lembaga lain.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya

masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Wakil Kepala adalah Jabatan Eselon Ia.

(2) Deputi adalah jabatan Eselon Ia, atau serendah-rendahnya Eselon Ib.

(1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(2) Wakil Kepala dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul

Kepala.

(3) Pejabat lain di lingkungan BPSD-KPKM diangkat dan diberhentikan oleh

Kepala.

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPSD-KPKM dibebankan kepada Anggaran dan Belanja Negara.

PRESIDEN

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, eks instansi vertikal Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah termasuk seluruh aset dan personilnya dialihkan menjadi perangkat/Dinas Daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota.

(1) Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun Pemerintah melakukan evaluasi terhadap

kedudukan BPSD-KPKM.

(2) Apabila berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) fungsi

pengembangan sumber daya koperasi dan pengusaha kecil menengah tidak perlu dilakukan oleh Pemerintah, maka kedudukan BPSD-KPKM akan ditinjau kembali.

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja BPSD-KPKM ditetapkan oleh Kepala setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2000

INDONESIA,

ttd.