Semua Peraturan (45,692)
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1964 tentang MUSYAWARAH PEMBANTU PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (DISEMPURNAKAN)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1962 TENTANG POKOK POKOK PERUMAHAN
PUNGUTAN ISTIMEWA ATAS IMPOR UNTUK PEMBIAYAAN
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN
DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN LALU-LINTAS JALAN
DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG
PERATURAN LALU-LINTAS DEVISA
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK TENAGA ATOM
PENGELUARAN PINJAMAN OBLIGASI KONFRONTASI TAHUN 1964
PENGELUARAN PINJAMAN OBLIGASI PEMBANGUNAN TAHUNAN 1964
PENGECUALIAN BEBERAPA MACAM PENYUSUTAN-PENYUSUTAN DAN
PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK PERSEROAN/PAJAK PENDAPATAN
PEMBERIAN PERANGSANG PENANAMAN MODAL
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI ATURAN BEA METERAI 1921
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK KEKAYAAN 1932
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PENDAPATAN 1944
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PERSEROAN 1925
PENGADILAN LANDREFORM
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 38 PRP. TAHUN 1960,
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN
WAJIB KERJA TENAGA PARA-MEDIS
LARANGAN PENARIKAN CEK KOSONG
BAGI HASIL PERIKANAN
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN SWASTA
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI PALEMBANG DAN PERUBAHAN
PERNYATAAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA RAYA
PEMUNGUTAN BEA-BEA, CUKAI-CUKAI
BANK TABUNGAN NEGARA
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor iv-mprs-1963 Tahun 1963 tentang PEDOMAN-PEDOMAN PELAKSANAAN GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA DAN HALUANPEMBANGUNAN
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor iv-mprs-1963 Tahun 1963 tentang PEDOMAN-PEDOMAN PELAKSANAAN GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA DAN HALUANPEMBANGUNAN
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor iii-mprs-1963 Tahun 1963 tentang PENGANGKATAN PEMIMPIN BESAR REVOLUSI INDONESIA BUNG KARNO MENJADI PRESIDENREPUBLIK INDONESIA SEUMUR HIDUP
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor iii-mprs-1963 Tahun 1963 tentang PENGANGKATAN PEMIMPIN BESAR REVOLUSI INDONESIA BUNG KARNO MENJADI PRESIDENREPUBLIK INDONESIA SEUMUR HIDUP
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1963 tentang PEMBERIAN PERBAIKAN-PENGHASILAN/PENGHASILAN PERALIHAN KEPADA BEKAS PEGAWAI NEGERI SIPIL/ANGGOTA KEPOLISIANNEGARA SERTA JANDA DAN ANAK YATIM-PIATUNYA
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1963 tentang PEMBELANJAAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1963 tentang PENANGGUHAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA-BEA DAN CUKAI-CUKAI DI DAERAH TINGKAT II KEPULAUAN RIAU
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1963 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1963
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 1963 tentang KENAIKAN TUNJANGAN KEMAHALAN UMUM MENURUT P.G.P.N. 1961
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1963 tentang PENYERAHAN TUGAS PEMBANTUAN DALAM PELAKSANAAN PENYALURAN BAHAN-BAHAN SERTA BARANG-BARANG POKOK KEPERLUAN RAKYAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1963 tentang PEMASUKAN DAERAH TINGKAT II KEPULAUAN RIAU KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1963 tentang PENAMBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK TAHUN 1962 (UNDANG UNDANG NO. 9 TAHUN 1962 LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NO. 27)
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1963 tentang AKTIVITAS PERUSAHAAN DAGANG NEGARA DALAM RANGKA PELAKSANAAN DEKLARASI EKONOMI
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1963 tentang PENETAPAN BESARNYA PEMUNGUTAN TERMAKSUD PADA PASAL 11 "KROSOK ORDONNANTIE 1937" (STBL. 1937 NO. 604) UNTUK TAHUN 1963
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang FARMASI
Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1963 tentang PELAKSANAAN DEKLARASI EKONOMI DIBIDANG IMPOR
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1963 tentang PINJAMAN OBLIGASI OLEH BANK/PERUSAHAAN/BADAN PEMERINTAH MAUPUN SWASTA.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang TELEKOMUNIKASI