PENGELUARAN PINJAMAN OBLIGASI KONFRONTASI TAHUN 1964

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 1964

TENTANG

PENGELUARAN PINJAMAN OBLIGASI KONFRONTASI TAHUN 1964

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam perjuangan untuk menyelesaikan Revolusi Indonesia pada

umumnya dan untuk membentuk persahabatan antara Bangsa-bangsa di

seluruh dunia untuk mencapai perdamaian yang sempurna abadi pada

khususnya, terutama untuk membantu perjuangan revolusioner rakyat-

rakyat di mana saja untuk membebaskan diri dari penjajahan dalam

berbagai bentuknya antara lain khususnya dalam mengganyang proyek

ne-olonialisme Malaysia, perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya

kepada masing-masing orang, badan-badan, perusahaan-perusahaan,

organisasi-organisasi dan sebagainya untuk memberikan darma baktinya

sesuai dengan kesanggupan mereka masing-masing;

• bahwa salah satu cara untuk memberikan darma bakti tersebut adalah

dengan kegotong-royongan ikut meringankan pembiayaan perjuangan

tersebut melalui penyertaan dalam pinjaman obligasi khusus untuk

maksud itu;

• bahwa penyertaan dalam pinjaman obligasi tersebut, selain untuk

mencapai maksud-maksud tertera di atas, juga akan berpengaruh baik

kepada kestabilan keuangan Negara dan dengan itu secara tidak

langsung memperbesar ketahanan Revolusi Indonesia;

• bahwa dipandang perlu untuk memberi daya penarik bagi para peserta.

Mengingat : Pasal 5 ayat 1 dan pasal 23 dari Undang-undang Dasar;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan:…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Memutuskan :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PINJAMAN OBLIGASI

KONFRONTASI TAHUN 1964.

Pasal 1.

Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan diberi kuasa

untuk melakukan pinjaman atas beban Negara setinggi- tingginya sepuluh

ribujuta rupiah dengan mengeluarkan lembaran- lembaran surat-surat

Obligasi atas unjuk.

Pasal 2.

(1) Atas Pinjaman Obligasi seperti tersebut dalam pasal 1 dibayarkan

bunga lima belas per seratus setiap tahun dan pembayaran dilakukan

atas kupon-kupon tengah tahunan pada waktu yang akan ditetapkan

oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

(2) Kupon-kupon, yang telah jatuh waktu dan tidak dimintakan

pembayarannya, menjadi kedaluwarsa setelah lampau lima tahun

terhitung sejak hari tanggal jatuh waktu kupon-kupon tersebut.

(3) Kupon-kupon, yang telah jatuh waktu dapat dimintakan

pembayarannya pada semua kantor-kantor Bank Indonesia, Bank-

bank Negara dan Badan-badan lain di Indonesia yang akan ditunjuk

menurut cara-cara yang akan ditentukan oleh Menteri Urusan

Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

Pasal 3…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3.

(1) Pinjaman Obligasi ini dilunaskan a-pari setiap tahun untuk pertama

kali dalam tahun 1970 secara undian selama lima tahun pada waktu-

waktu dan menurut cara-cara yang masih akan ditetapkan oleh

Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dengan

ketentuan bahwa pelunasan dapat dipercepat.

(2) Untuk pelunasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada

dasarnya disediakan seperlima dari jumlah seluruh pinjaman yang

dilakukan oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan

Pengawasan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1).

(3) Hak menagih surat-surat Obligasi, yang telah dinyatakan dapat

dilunaskan menjadi hilang setelah lampau sepuluh tahun sesudah

waktu tersebut pada ayat (1).

(4) Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dapat

memberi bunga kepada pemegang surat-surat Obligasi yang telah

dapat dilunaskan tetapi bersedia menunda penggunaan hak menagih

surat Obligasi tersebut sampai akhir masa dimaksud dalam ayat (3)

di atas.

(5) Bunga atas surat Obligasi yang dikeluarkan berdasarkan Undang-

undang ini, hanya dihitung sampai pada waktu surat-surat Obligasi

tersebut dinyatakan dapat dilunaskan sebagaimana termaksud dalam

ayat (10), kecuali dalam hal yang dimaksud dalam ayat (4) dari pasal

ini.

Pasal 4…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4.

(1) Kesempatan untuk ikut serta dalam pinjaman ini diadakan dalam

pecahan-pecahan dari Rp. 10.000,-, Rp. 50.000,-, Rp. 100.000,- dan

Rp. 1.000.000,- yang pengeluarannya akan disalurkan melalui Bank

Indonesia dan dibantu oleh semua Bank-Bank Negara dan Badan-

badan lain yang ditunjuk oleh Menteri Urusan Pendapatan,

Pembiayaan dan Pengawasan.

(2) Uang yang digunakan untuk penyertaan di atas tidak dijadikan alasan

bagi Badan-badan Pemerintah yang bertugas di bidang fiskal atau

pidana mengadakan suatu pertanyaan, penyelidikan dan pemeriksaan

tentang asal-usulnya.

(3) Jika penyertaan pertama dalam pinjaman Obligasi ini menyebabkan

diketahuinya keterangan-keterangan yang memberikan kepastian

bahwa berdasarkan "Ordonansi Pajak Pendapatan 1944" (Staatsblad

1944 No. 17) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir

dengan Undang-undang No. 23 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun

1964 No. 114), Ordonansi Pajak Kekayaan 1932" (Staatsblad 1932

No. 405) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan

Undang-undang No. 24 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964

No. 115) dan "Ordonansi Pajak Perseroan 1925" (Staatsblad 1925

No. 319) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan

Undang-undang No. 22 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964

No. 113) suatu pajak berkenaan dengan penyertaan pertama itu tidak

dikenakan ataupun dikenakan terlampau rendah, dikurangkan atau

dihapuskan, maka keterangan-keterangan itu, mengenai masa

pengenaan pajak di mana penyertaan untuk pinjaman Obligasi itu

terjadi dan masa pengenaan pajak sebelumnya, tidak dapat digunakan

untuk menetapkan pajak yag masih sementara atau untuk meninjau

kembali ketetapan atau untuk mengenakan pajak bila mula-mula telah

diberikan pembebasan pajak, atau untuk mengenakan tagihan

tambahan atau susulan.

(4) Hasil…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(4) Hasil yang timbul daripada penyertaan ini tidak merupaka

penghasilan seperti dimaksud oleh "Ordonansi Pajak Pendapatan

tahun 1944" (Staatsblad 1944 no. 17) sebagaimana telah diubah dan

ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 23 tahun 1964

(Lembaran-Negara tahun 1964 No. 114) dan "Ordonansi Pajak

Perseroan tahun 1925" (Staatsblad 1925 No. 319) sebagaimana telah

diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 22 tahun

1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 113) tentang Pajak Dividen,

sehingga bebas dari pengenaan pajak.

Pasal 5.

(1) Surat-surat obligasi termaksud dalam pasal 1 ditandatangani oleh

Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dan akan

didaftarkan pada Badan Pemeriksaan Keuangan atau menurut cara-

cara yang disetujui oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebelum

dikeluarkan, untuk pendaftaran mana diberi bukti pendaftaran seperti

lazimnya.

(2) Surat obligasi yang diterima kembali karena telah dilunaskan dan

kupon-kupon yang sudah dibayar, setelah dibuat tidak berlaku harus

dikirimkan oleh Departemen Urusan Pendapatan, pembiayaan dan

Pengawasan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dimusnahkan,

sehingga tidak dapat digunakan lagi dalam peredaran.

Pasal 6.

Pengeluaran-pengeluaran untuk pembayaran bunga dan pelunasan obligasi

termaksud dalam pasal 1, pasal 2 dan pasal 3, demikian pula biaya untuk

menyelenggarakan pengeluaran pinjaman obligasi ini dibebankan kepada

anggaran Negara Republik Indonesia.

Pasal 7…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 7.

Segala kwitansi-kwitansi, surat-surat pemastian perjanjian dan lain-lain,

yang dibuat untuk menjalankan Undang-undang ini bebas dari bea meterai.

Pasal 8.

Untuk surat-surat Obligasi dan kupon-kupon yang cacat, hilang atau

musnah dapat diberi gantinya menurut peraturan-peraturan yang akan

ditetapkan oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

Pasal 9.

Kepada Bank-bank dan Badan-badan lain, yang ditunjuk oleh Menteri

Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan untuk turut membantu

melaksanakan pinjaman obligasi ini dapat diberi provisi menurut peraturan-

peraturan yang akan ditetapkan oleh Menteri Urusan Pendapatan,

Pembiayaan dan Pengawasan.

Pasal 10.

Hal-hal yang belum diatur guna melaksanakan Undang-undang ini,

ditetapkan oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

Pasal 11.

Undang-undang ini dapat disebut ,Undang-Undang Pinjaman Obligasi

Konfrontasi Republik Indonesia tahun 1964".

Agar...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-

Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 25 Nopember 1964

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 25 Nopember 1964.

SEKRETARIS NEGARA,

ttd

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 121

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1964

TENTANG

PENGELUARAN PINJAMAN OBLIGASI KONFRONTASI TAHUN 1964.

I. PENJELASAN UMUM.

Bangsa dan Rakyat Indonesia dalam usaha melaksanakan tujuan Revolusi , baik dalam

perjuangan untuk membentuk Negara Kesatuan yang berwilayah dari Sabang sampai

Merauke, ataupun untuk membina masyarakat yang adil dan makmur, maupun untuk

membangun persahabatan di antara bangsa-bangsa, telah dan akan selalu dihadapkan pada

usaha-usaha yang menghalangi tercapainya tujuan tersebut. Oleh karena itu telah berakar

kesadaran pada Rakyat dan Bangsa Indonesia, bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan itu

perlulah diadakan konfrentasi terhadap penghalang-penghalang tersebut. Sangatlah

menggembirakan, bahwa kesadaran itu juga diikuti dengan keyakinan, bahwa hanya dengan

kegotong-royongan seluruh rakyatlah pelaksanaannya dapat berhasil, yakni kegotong-

royongan dimana rakyat Indonesia dapat menyerahkan dharmabaktinya sesuai dengan

kesanggupan masing-masing.

Berhubung dengan itu pulalah diberikan jalan-jalan dan cara- cara ke arah perwujudan

dharma-baktinya termaksud salah satu cara adalah memberi kesempatan kepada mereka

membantu meringankan pembiayaan dari konfrontasi dengan jalan ikut-serta dalam

pinjaman obligasi yang khusus diadakan untuk maksud tersebut. Bagi mereka yang ikut-

serta dalam pinjaman obligasi ini, selain dari pada mereka telah dapat melaksanakan

bagiannya di dalam kegotong-royongan, juga dharma-baktinya tersebut mempunyai

pengaruh baik terhadap kestabilan keuangan Negara, sehingga dengan itu dari tahun ke

tahun daya tahan bangsa dan rakyat Indonesia dalam melaksanakan konfrontasi bertambah

kuat.

Terlepas,…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Terlepas, dari yang diuraikan di atas, daya penarik tertentu juga diberikan bagi mereka yang

ikut-serta dalam pinjaman obligasi ini. Sebagai balas jasa kepada para pemegang obligasi

akan dibayarkan bunga sebesar lima belas perseratus dalam setahun, balas jasa mana adalah

tinggi, mengingat bahwa turut-sertanya dalam pinjaman tersebut berarti menunaikan

dharma-bakti dalam perjuangan bangsa dan rakyat Indonesia. Kemudian keragu-raguan dari

pada peserta, bahwa penyertaan tersebut akan dapat memberi petunjuk kepada badan-badan

fiskal untuk menetapkan jumlah kewajiban pajak, atau mungkin pula ketakutan akan

pengusutan asal-usul uang tersebut, maka dengan jaminan-jaminan yang diberikan dalam

pasal 4 ayat 2 dan 3 keragu-raguan dan kekhawatiran tersebut dengan sendirinya akan

hilang. Tambahan lagi penjualannya akan diatur semudah mungkin, yakni over counter yang

berarti tidak melalui pendaftaran. Juga perdagangan obligasi tersebut dapat terjadi dengan

mudah sekali, karena ia adalah atas unjuk dan akhirnya pembebasan dari pajak deviden dan

bea-meterai merupakan pula daya penarik yang tidak dapat diabaikan.

Perlu pula ditegaskan di sini, bahwa penggunaan dari hasil pinjaman konfrontasi ini akan

disalurkan melalui Anggaran Belanja Negara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

Cukup jelas.

Pasal 3.

Ayat 1, 2 dan 3 cukup jelas.

Ayat 4…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Ayat 4 dan 5: Pemberian bunga dalam ayat-ayat ini dimaksudkan untuk memberi daya

penarik bagi para pemilik dari surat-surat obligasi yang telah terundi dan dapat dilunasi,

agar mereka bersedia menunda permintaan pembayarannya.

Persentagenya dari bunga tersebut akan ditetapkan oleh Menteri Urusan Pendapatan,

Pembiayaan dan Pengawasan dan dihitung dari tanggal obligasi-obligasi yang bersangkutan

jatuh waktu sampai tanggal penguangannya. Dengan demikian, maka dana-dana yang

seharusnya dibayarkan masih dapat terus digunakan untuk keperluan-keperluan yang

berguna bagi masyarakat.

Pasal 4.

Selain dari pada apa yang telah dimuat dalam Penjelasan Umum, perlu di sini diberikan

penjelasan lebih lanjut, bahwa menurut ayat 2 pasal ini instansi-instansi Pemerintah yang

bertugas dibidang fiskal atau pidana tidak berwenang mengadakan pertanyaan, penyelidikan

dan pemeriksaan tentang asal-usul yang digunakan untuk penyertaan pertama dalam

pinjaman termaksud hanya atas dasar perbuatan penyertaan itu belaka. Dalam pasal itu tidak

ditiadakan kemungkinan adanya penyelidikan dan pemeriksaan pidana atas dasar lain dari

perbuatan penyertaan dalam pinjaman tersebut.

Pasal 5.

Cukup jelas.

Pasal 6.

Cukup jelas.

Pasal 7.

Cukup jelas.

Pasal 8…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 8.

Cukup jelas.

Pasal 9.

Bantuan dalam pelaksanaan pinjaman obligasi ini diperlukan dalam hal-hal yang

berhubungan dengan penjualan obligasi tersebut, pembayaran bunga serta pembayaran

pelunasannya. Pada dasarnya yang direncanakan untuk diminta bantuannya seperti diuraikan

di atas adalah Bank-bank Pemerintah. Walaupun begitu dalam hal-hal tertentu bantuan

Bank-bank Swasta dan Badan-badan lain diperlukan pula, oleh karena itu kemungkinan

tersebut tidaklah ditutup dalam pasal ini.

Pasal 10.

Cukup jelas.

Pasal 11.

Cukup jelas.

Mengetahui :

Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2711