PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK PERSEROAN/PAJAK PENDAPATAN

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 1964

TENTANG

PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK PERSEROAN/PAJAK PENDAPATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa kepada inisiatif guna memperluas dan memperbesar produksi

sesuai dengan pasal 27 huruf a Deklarasi Ekonomi tertanggal 28 Maret

1963 perlu diberikan dorongan;

• bahwa dalam rangka mengerahkan modal dan tenaga nasional termasuk

swasta dan domestic perlu diciptakan iklim yang menarik yang

menjamin fasilitas dan keuntungan serta kepastian hukum yang

mendorong investasi di bidang produksi pada umumnya, sesuai dengan

pasal 10 huruf f RESOLUSI MPRS - RI No. I/Res/MPRS/1963, dan

khususnya guna melancarkan berkembangnya usaha-usaha baru di

bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Pertambangan,

Perindustrian dan Pengangkutan, perlu diberikan kelonggaran-

kelonggaran fiskal;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1 yo. pasal 23 Undang-undang Dasar;

1. Ordonansi Pajak Perseroan 1925, sebagaimana telah diubah dan

ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 24 Prp. tahun 1959

(Lembaran-Negara 1959 No. 141) jo. Undang-undang No. 22 tahun

1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 113);

1. Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 sebagaimana telah diubah dan

ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 55 Prp. tahun 1960

(Lembaran-Negara 1960 No. 173) jo. Undang-undang No. 23 tahun

1964 (Lembaran-Negara 1964 No. 114);

1. Instruksi…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Instruksi Presiden No. Instr. 2/KO.T.O.E. tahun 1962 tentang

memperkuat front ekonomi tahun 1962;

1. Peraturan Presiden No. 20 tahun 1963 tentang Pemberian fasilitas bagi

proyek-proyek yang dibiayai dengan kredit Luar Negeri atas dasar

Production Sharing".

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN

PAJAK PERSEROAN/PAJAK PENDAPATAN.

Pasal 1.

Laba/pendapatan yang diperoleh karena usaha-usaha baru oleh modal

nasional termasuk swasta dan domestic di bidang Pertanian, Perkebunan,

Perikanan, Peternakan, Pertambangan, Perindustrian, Pengangkutan di air,

dan Pengangkutan barang di darat dan usaha- usaha produksi baru lain,

yang ditunjuk dengan surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan,

Pembiayaan dan Pengawasan setelah mendapat persetujuan Menteri

Koordinator Kompartemen Keuangan, dibebaskan dari pengenaan pajak

perseroan/pajak pendapatan untuk jangka waktu paling lama 3 tahun

setelah kesatuan produksi menghasilkan, dengan pengertian, bahwa waktu

pembebasan tersebut tidak boleh melampaui batas waktu 5 tahun setelah

ijin usaha diberikan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 2…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2.

Laba/pendapatan yang diperoleh para penyelenggara proyek atas dasar

"bagi hasil" (production sharing) dapat dibebaskan dari pengenaan Pajak

Perseroan/Pajak Pendapatan selama proyek masih harus menyerahkan

sebagian hasil (share) kepada pihak pemberi kredit dengan batas waktu

paling lama 5 tahun setelah saat proyek menghasilkan menurut rencana.

Pasal 3.

Penghapusan/penyusutan atas pengeluaran alat-alat perusahaan yang

dipergunakan dalam usaha yang dimaksud dalam pasal 1 dan 2 dimulai

pada saat laba/pendapatan tersebut dikerjakan pajak dengan cara yang

ditentukan dalam Undang-undang Pajak Perseroan/Pajak Pendapatan.

Pasal 4.

(1) Jika selama jangka waktu diberikannya pembebasan pajak pada

akhirnya diderita kerugian fiskal, maka jumlah kerugian ini

diperhitungkan dengan laba tahun-tahun berikutnya.

(2) Dalam menetapkan kerugian fiskal tersebut pada ayat (1) tidak

diperhatikan jumlah penghapusan/penyusutan.

Pasal 5.

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tercantum dalam pasal-pasal tersebut di

atas diatur oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

Pasal 6…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 6.

Undang-undang ini berlaku pada hari diundangkannya dan untuk pertama

kali diperlakukan terhadap:

• pengenaan pajak perseroan dari badan yang didirikan sesudah tanggal

1 Januari 1965 atau dari badan lama untuk usaha baru yang dimulai

sesudah tanggal 1 Januari 1965;

• pengenaan pajak pendapatan untuk tahun-takwim/masa-pajak 1965.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-

Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 25 Nopember 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 25 Nopember 1964.

SEKRETARIS NEGARA,

ttd

MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 118

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG No. 27 TAHUN 1964.

TENTANG

PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK PERSEROAN PAJAK PENDAPATAN.

I. Usaha Baru :

Instruksi Presiden Repbublik Indonesia No. Instr. 2/Ko. T.O.E. tahun 1962

memuat ketentuan untuk mengatur agar daya beli yang berada pada masyarakat yang

disalurkan untuk usaha-usaha produktip antara lain diberikan "tax exemption" atau

kelonggaran fiskal setelah kesatuan produksi menghasilkan.

Yang dimaksud dengan usaha baru ialah suatu usaha yang dilakukan oleh

pemilik-pemilik (badan/perorangan) modal nasional termasuk swasta dan domestic

dan yang merupakan suatu kesatuan ekonomis tersendiri dan hasil produksinya

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan umum.

Walaupun demikian penunjukan suatu badan baru atau usaha produksi baru

yang sesuai dengan program Pemerintah dilakukan dengan surat keputusan Menteri

Urusan Pendapatan. Pembiayaan dan Pengawasan setelah mendapat persetujuan

Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan.

Perlu ditegaskan, bahwa sekedar mengganti dan/atau menambah alat-alat

produksi tidak menimbulkan suatu usaha baru yang dimaksud dalam rangka

kelonggaran fiskal tersebut.

Apabila suatu usaha baru dibangun dan dibiayai dengan daya beli yang berasal

dari pembubaran suatu usaha lama, maka kelonggaran fiskal hanya diperlakukan

terhadap usaha baru itu, apabila menurut pernyataan dari instansi yang berwenang

usaha lama tidak mempunyai daya hidup lagi.

II. Prodsuction Sharing:

Sesuai dengan lampiran Pernyataan Presiden/Panglima Besar Komando

Tertinggi Operasi Ekonomi tertanggal 3 Agustus 1962, maka yang dimaksud dengan

"Production Sharing" adalah:

• Suatu…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Suatu kredit luar negeri yang dibayar kembali dengan sebagian dari pada hasil

produksi atau hasil tambahan produksi atau hasil/meninggikan mutu :produksi suatu

proyek;

• Pemilikan dan management perusahaan atau kesatuan produksi dari semula adalah di

tangan Indonesia.

Menurut Peraturan Presiden No. 20 tahun 1963, kepada badan-badan

penyelenggara proyek atas dasar Prdouction Sharing dapat diberikan tax-holiday,

yaitu pembebasan pembayaran pajak perusahaan selama maximum 5 tahun setelah

saat proyek bersangkutan memperolah suatu hasil menurut rencana.

Pemberian tax-holiday tersebut dalam Undang-undang ini ditegaskan dengan

pemberian pembebasan masa pembayaran pajak pendapatan atau pajak perseroan

selama masa pembayaran bagian hasil (share) kepada pemberi kredit dengan

maximum waktu 5 tahun setelah saat proyek mengeluarkan sesuatu hasil menurut

rencana.

III. Jangka waktu:

Jangka waktu 3 tahun dengan batas 5 tahun oleh Pemerintah dipandang cukup

sebagai kelonggaran fiskal. Ijin dimaksud pada pasal 1 yalah ijin usaha yang

diberikan oleh Instansi yang berwenang memberikan ijin dalam bidang usaha itu.

Di samping kelonggaran di atas masih diberikan kelonggaran dibidang

penyusutan fiskal atas alat-alat perusahaan yakni, bahwa penyusutan fiskal itu

ditunda hingga saat mulai dikenakan pajak perseroan/pendapatan.

Mengetahui :

Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2709