PENGECUALIAN BEBERAPA MACAM PENYUSUTAN-PENYUSUTAN DAN

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 1964

TENTANG

PENGECUALIAN BEBERAPA MACAM PENYUSUTAN-PENYUSUTAN DAN

PENGELUARAN-PENGELUARAN TERTENTU DARI LABA PERUSAHAAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengusahakan keseimbangan antara penerimaan dan

pengeluaran Negara dengan menaikkan penghasilan negara sesuai dengan

pasal 31 Deklarsi Ekonomi tertanggal 28 Maret 1963 dianggap perlu untuk

mengadakan peraturan tentang pengecualian beberapa macam penyusutan-

penyusutan dan pengeluaran-pengeluaran tertentu dari laba/pendapatan

yang dikenakan pajak perseroan/pajak pendapatan, yang sesuai dengan

kebijaksanaan Pemerintah jangka pendek di bidang ekonomi dan keuangan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1 jo pasal 23 Undang-undang Dasar;

1. Ordonansi Pajak Perseroan 1925, sebagaimana telah diubah dan

ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 24 Prp tahun 1959

(Lembaran-Negara tahun 1959 No. 141) jo. Undang-undang No. 22 tahun

1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 113);

1. Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, sebagaimana telah diubah dan

ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 55 Prp tahun 1960

(Lembaran-Negara tahun 1960 No. 173) yo. Undang-undang No. 23 tahun

1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 114);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGECUALIAN BEBERAPA

MACAM PENYUSUTAN-PENYUSUTAN DAN PENGELUARAN-

PENGELUARAN DARI LABA PERUSAHAAN.

Pasal 1…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1.

(1) Tidak diperkenankan dalam prosedure penghitungan laba atau

pendapatan yang dikenakan pajak perseroan/pajak pendapatan

pengurangan-pengurangan untuk:

A. penyusutan atas pengeluaran/jumlah pembelian bagi alat-alat:

• kendaraan bermotor sedan;

• kendaraan bermotor stationwagon (utilitycar);

• inventaris mewah;

• bangunan rumah peristirahatan;

B. pengeluaran biaya untuk pemakaian dan pemeliharaan bagi alat-

alat tersebut di bawah huruf A.

(2) Meneri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan, atas dasar

keperluan mutlak dari perusahaan dengan mengindahkan kondisi dan

luas aktivitas dari berbagai jenis perusahaan- perusahaan yang

bersangkutan, dapat memberi pengecualian dari ayat 1 untuk

pengeluaran/pembelian:

• kendaraan bermotor sedan;

• kendaraan bermotor stationwagon (utilitycar);

• biaya pemakaian dan biaya pemeliharaan alat-alat tersebut a dan b.

Pasal 2.

Pelaksanaan ketentuan tercantum dalam pasal 1 ayat 2 diatur oleh Menteri

Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

Pasal 3…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3.

Undang-undang ini berlaku pada hari diundangkannya dan untuk pertama

kali diberlakukan terhadap:

• pengenaan pajak perseroan mengenai tahun-buku yang berakhir

sesudah tanggal 30 Juni 1964.

• pengenaan pajak pendapatan untuk tahun-takwim/masa-pajak 1964.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-

Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 25 Nopember 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 25 Nopember 1964.

SEKRETARIS NEGARA,

ttd

MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 119

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 1964

TENTANG

PENGECUALIAN BEBERAPA MACAM PENYUSUTAN PENYUSUTAN DAN

PENGELUARAN-PENGELUARAN TERTENTU DARI LABA PERUSAHAAN.

Dalam rangka usaha Pemerintah untuk mengadakan keseimbangan antara penerimaan dan

pengeluaran Negara dengan menaikkan penghasilan Negara sesuai dengan pasal 31

Deklarasi Ekonomi tertanggal 28 Maret 1963 maka pengeluaran-pengeluaran untuk

pembelian, pemakaian dan pemeliharaan alat-alat :

• kendaraan bermotor sedan;

• kendaraan bermotor stationwagen (utilitycar);

• bangunan peristirahatan;

• inventaris mewah;

kini dari sudut fisikal teknis ditetapkan sebagai penggunaan laba perusahaan dan atau

pendapatan perseorangan yang telah dikenakan pajak dan karenanya secara fiskal tidak

boleh dikurangkan sebagai biaya perusahaan.

Ketentuan dalam pasal 1 dengan demikian mewujudkan pula suatu penambahan efficiency

baik yang mengenai pemakaian alat-alat pembayaran luar negeri maupun yang mengenai

organisasi perusahaan Indonesia, berhubung akhir-akhir ini ternyata bahwa pada banyak

perusahaan jumlah kendaraan bermotor sedan dan alat-alat lux lainnya tidak seimbang lagi

dengan kebutuhan komersiil perusahaan tersebut.

Adapun wewenang Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan untuk

memberi pengecualian-pengecualian atas dasar keperluan mutlak dari perusahaan, seperti

disebut dalam pasal 1 ayat (2), dilakukan dengan mengindahkan kondisi dan luas aktivitas

dari berbagai jenis perusahaan-perusahaan yang bersangkutan.

Dalam…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Dalam pada itu perlu ditegaskan bahwa karena pembelian alat-alat termaksud dilakukan

dengan keuangan perusahaan, maka keuntungan yang diperoleh dengan penjualan alat-alat

itu dikemudian hari tetap termasuk keuntungan perusahaan dan dikenakan pajak

perseroan/pajak pendapatan.

Mengetahui :

Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2709