Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

Pasal 11

(1) Untuk menyiapkan perlengkapan pertama organisasi Daerah Tingkat

I yang baru dibentuk, dalam jangka waktu 3 tahun dalam anggaran

belanja dan pendapatan Negara disediakan biaya yang diperlukan.

(2) Penyediaan biaya seperti dimaksud pada ayat (1) juga diadakan untuk

menyiapkan peerlengkapan pertama jawatan-jawatan atau dinas-dinas

Pemerintah Pusat, yang harus dibentuk di Daerah Tingkat I yang baru

itu.

BAB III.

Pasal 12.

Kesulitan yang timbul pada pelaksanaan Undang-undang ini diselesaikan

oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 13…

PRESIDEN

Pasal 13.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai

daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-

Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 1964

Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

Dr. SUBANDRIO.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 1964.

ttd

PRESIDEN

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan

Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara berdasarkan Undang-

undang No. 47 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 151,

perlu ditinjau kembali;

  • bahwa untuk lebih mengintensifkan dan melancarkan jalannya

pemerintahan, daerah Sulawesi perlu dibagi menjadi empat daerah

pemerintahan dengan membentuk lagi dua Daerah Tingkat I, yang

berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;

  • bahwa untuk itu;
  1. Daerah Tingkat II Buol-Toli-Toli, Donggala, Poso dan Banggai

dalam wilayah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah,

  1. Daerah…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  1. Daerah Tingkat II Kendari, Kolaka, Muna dan Buton dalam wilayah

Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara perlu dipisahkan untuk

dijadikan wilayah Daerah Tingkat I yang baru, yaitu masing-masing

Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi

Tenggara;

  • bahwa karena keadaan mendesak Pemerintah berdasarkan pasal 22 ayat

1 Undang-undang Dasar telah mengatur hal tersebut dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang;

  • bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang itu perlu

ditetapkan menjadi Undang-undang;

MENGINGAT
  1. Pasal 5 ayat 1, pasal 18, pasal 20 dan pasal 22 ayat 2 Undang-undang

Dasar;

  1. Undang-undang No. 1 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6)

seperti itu telah diubah dan ditambah;

  1. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan), Lembaran-

Negara tahun 1959 No. 129 dan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960

(disempurnakan) (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 6);

  1. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960

No. 11);

  1. Undang-undang No. 47 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960

No. 151);

  1. Keteapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/

MPRS/1960, lampiran Bab III angka I sub (5);

  1. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 jo Keputusan Presiden No. 239

tahun 1964;

Dengan…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA