Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

PUNGUTAN ISTIMEWA ATAS IMPOR UNTUK PEMBIAYAAN

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 1964

TENTANG

PUNGUTAN ISTIMEWA ATAS IMPOR UNTUK PEMBIAYAAN

PEMBANGUNAN JALAN RAYA LINTAS SUMATERA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Nation dan Character-building dipandang perlu sekali mempercepat pembangunan Jalan Raya Lintas Sumatera;

  • bahwa di samping yang tersebut pada sub a di atas, Jalan Raya Lintas Sumatera akan sangat melancarkan pula usaha-usaha di bidang produksi dan distribusi termasuk transmigrasi, sesuai dengan program umum pemerintah di bidang ekonomi;

  • bahwa untuk mempercepat pembangunan Jalan Raya Lintas Sumatera itu, perlu segera ditetapkan pungutan istimewa atas impor sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan uang sumbangan guna pembiayaannya;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1 dan pasal 23 ayat 2 Undang- undang Dasar;

  1. Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960:

  2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 29);

  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 tahun 1964 (Lembaran- Negara tahun 1964 No. 30);

  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 1964 (Lembaran- Negara tahun 1964 No. 48);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan :

Menetapkan : Undang-undang tentang Pungutan Istimewa atas Impor untuk Pembiayaan Pembangunan Jalan Raya Lintas Sumatera.

Pasal 1…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1.

(1) Atas pemberian surat-surat izin devisa yang pembiayaannya tidak

dibebankan secara langsung pada anggaran Negara dipungut sumbangan wajib.

(2) Jumlah sumbangan wajib tersebut dalam ayat (1) pasal ini untuk

impor barang-barang ditetapkan 5% (lima perseratus) dari nilai lawan dalam rupiah daripada jumlah valuta asing seperti yang tercantum dalam surat izin devisa, menurut Nilai Transaksi Rupiah.

(3) Pungutan tersebut dalam ayat (1) pasal ini dilakukan pula dalam hal

pemberian surat-surat izin devisa untuk jasa-jasa dan lainnya oleh Badan yang diserahi tugas untuk memberi izin devisa yang bersangkutan.

(4) Ketentuan dalam ayat (2) berlaku juga terhadap impor barang dengan

devisa lainnya yang tidak dibebaskan dari bea masuk menurut Undang-undang lain.

Pungutan ini dilakukan oleh Direktorat Bea dan Cukai dan dihitung dari Nilai Transaksi Rupiah dari devisa yang dipergunakan untuk impor itu.

(5) Dengan Peraturan Pemerintah akan ditetapkan barang- barang yang

dapat dibebaskan dari pungutan menurut ketentuan pada ayat (2) dan

(4).

Pasal 2.

Menteri Urusan Bank Sentral bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan ditunjuk untuk mengatur cara-cara pelaksanaannya dengan ketentuan bahwa pungutan itu harus dikreditkan pada rekening Thesauri Negara pada Bank Indonesia di Jakarta.

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1964.

SEKRETARIS NEGARA,

ttd

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 141

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN ATAS

UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 1964

TENTANG

PUNGUTAN ISTIMEWA ATAS IMPOR UNTUK PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

JALAN RAYA LINTAS SUMATERA.

UMUM.

  1. Seperti telah diketahui dengan dikeluarkannya Peraturan Pesiden No. 17 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 48) pembuatan jalan raya lintas Sumatera dari Banda Aceh ke Panjang telah merupakan proyek Nasional dalam rangka Nation dan Character-building yang mendapat prioritas utama.

  2. Betapa pentingnya proyek ini untuk pembangunan Sumatera pada khususnya dan Indonesia pada umumnya tidak perlu diterangkan lebih lanjut. Tanpa adanya perhubungan, kekayaan alam kita hanya akan bersifat potensiil saja dan tidak benar- benar merupakan kekayaan yang riil yang dapat dipetik oleh negara dan rakyat.

  3. Dapat dimengerti pula bahwa proyek yang demikian besarnya akan menelan biaya yang luar biasa tingginya, baik berupa Rupiah maupun berupa devisa dan dengan mengerahkan segala "funds and forces"-pun pembiayaannya akan sangat berat. Oleh karena itu segala tenaga harus dicurahkan untuk mengumpulkan dana-dana baru, agar supaya pembangunan jalan ini sebanyak mungkin tidak merupakan beban tambahan pada anggaran Belanja dan Neraca Pembayaran kita.

  4. Sebagai salah satu usaha untuk memupuk dana berupa Rupiah untuk membiayai proyek ini Pemerintah mengadakan pemungutan sumbangan istimewa yang maksudnya merupakan sumbangan dari tiap-tiap importer dan yang tidak memberatkan beban rakyat banyak pada umumnya.

  5. Tarip sumbangan istimewa ini untuk impor barang-barang ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dihitung dari nilai Transaksi Rupiah menurut peraturan yang telah dikeluarkan pada tanggal 17 April 1964 yaitu US. $. 1 = Rp. 250,-. Pungutan tersebut dilakukan pula dalam hal pemberian izin devisa untuk jasa-jasa dan transfer lainnya oleh Badan yang diserahi tugas untuk memberi izin devisa yang bersangkutan.

Selanjutnya diadakan pula pungutan terhadap impor barang yang dibiayai dengan devisa lainnya yang tidak dibebaskan dari bea masuk menurut Undang-undang lain. Tarip pungutan terakhir ini berjumlah 5% dari devisa yang dipakai untuk impor, diperhitungkan menurut nilai US. $ 1 = Rp. 250,-.

  1. Pungutan-pungutan ini semua, yang diharapkan akan menghasilkan kira-kira Rp. 1,5 milyard setahun, dan menanti ketentuan lebih lanjut tidak akan dijalankan di Irian Barat dan di daerah luar resmi devisa seperti Sabang. PASAL…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Impor barang-barang yang dikenakan pungutan ini adalah antara lain: Ayat 1:

  • Impor dalam rangka Rencana Impor Barang (RIB),
  • Impor dengan Surat Pendorong Produksi (SPP),
  • impor dengan Alokasi Devisa (AD);

Ayat 4:

  • impor dengan retensi,
  • impor dengan Surat Keterangan LAAPLN berkenaan dengan pengakuan oleh LAAPLN dari valuta asing yang dimiliki penduduk devisa Indonesia (SKL),
  • impor berdasarkan Surat Izin Impor Khusus (SIC),
  • impor berdasarkan Surat Pernyataan Impor (SPI).

Yang tidak dikenankan pungutan ini adalah impor atas beban Rencana Impor Anggaran belanja (RAB).

Barang-barang yang dapat dibebaskan dari pungutan menurut ketentuan pada ayat (2) dan

(4) adalah misalnya beras, pupuk dan barang-barang lain yang berada dalam pengawasan

Pemerintah dan akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 2 dan 3.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2723

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa dalam rangka Nation dan Character-building dipandang perlu sekali mempercepat pembangunan Jalan Raya Lintas Sumatera;

  • bahwa di samping yang tersebut pada sub a di atas, Jalan Raya Lintas Sumatera akan sangat melancarkan pula usaha-usaha di bidang produksi dan distribusi termasuk transmigrasi, sesuai dengan program umum pemerintah di bidang ekonomi;

  • bahwa untuk mempercepat pembangunan Jalan Raya Lintas Sumatera itu, perlu segera ditetapkan pungutan istimewa atas impor sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan uang sumbangan guna pembiayaannya;

MENGINGAT

  1. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1 dan pasal 23 ayat 2 Undang- undang Dasar;

  2. Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960:

  3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 29);

  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 tahun 1964 (Lembaran- Negara tahun 1964 No. 30);

  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 1964 (Lembaran- Negara tahun 1964 No. 48);