PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PENDAPATAN 1944

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 1964

TENTANG

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PENDAPATAN 1944

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengusahakan keseimbangan antara penerimaan dan

pengeluaran Negara dengan menaikan penghasilan Negara sesuai dengan

pasal 31 Deklarasi Ekonomi tertanggal 28 Maret 1963 dianggap perlu

untuk merubah dan menyesuaikan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944

dengan kebijaksanaan Pemerintah jangka pendek di bidang ekonomi dan

keuangan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 23 Undang-undang Dasar;

1. Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 sebagaimana telah diubah dan

ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 55 Prp tahun 1960

(Lembaran Negara tahun 1960 No. 173);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN

ORDONANSI PAJAK PENDAPATAN 1944.

Pasal 1.

Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 sebagaimana telah diubah dan

ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 55 Prp tahun 1960

(Lembaran Negara tahun. 1960 No. 173) diubah dan ditambah sebagai

berikut:

I. Pasal 3…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

I. Pasal 3 huruf 1 dihapuskan.

II. Pada pasal 3 huruf o titik koma di belakang kata-kata :

"bersangkutan" diganti dengan koma dan ditambah anak kalimat yang

berbunyi : "atau jika harga jual atau nilai uang barang yang dimaksud

itu tidak melebihi jumlah lima juta rupiah".

III. Pada pasal 3 huruf p kata-kata : "limapuluhribu rupiah" diganti

dengan "satujuta rupiah".

IV. Pasal 5 sesudah ayat (1) huruf-huruf a dan b ditambah dengan ayat

(la) yang berbunyi :

"Pendapatan kotor untuk menghitung pendapatan bersihnya,

dikurangi dengan bunga, tunjangan pensiun dan tunjangan

seumurhidup yang terhutang".

V. Pasal 5 ayat (1) huruf-huruf c, d dan e dihapuskan.

VI. Pada pasal 5 ayat (2) ke-1 kata-kata : "dan iuran yang ditentukan

pada ayat pertama pasal ini huruf a, b dan c" diubah menjadi :"yang

ditentukan pada ayat pertama dari pasal ini huruf a dan b".

VII. Pasal 6 ditambah dengan ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut:

"Ketentuan tersebut pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap

penghasilan seorang wanita yang semata-mata diperoleh sebagai hasil

pekerjaan selaku buruh seperti dimaksud dalam pasal 17a ayat (3)

ke-2".

VIII. Pasal 7 dihapuskan.

IX. Pasal 8 diubah seluruhnya dan dibaca sebagai berikut:

(1) Tidak dipungut pajak, apabila pendapatan bersih setahun

seorang wajib-pajak yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1)

tidak melebihi batas pendapatan minimum kena pajak seperti

ditetapkan di bawah ini :

Rp. 180.000,-…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Rp. 180.000,- untuk diri wajib-pajak; ditambah dengan Rp.

84.000,- untuk tiap-tiap istri yang sah dan ditambah lagi dengan

Rp. 60. 000,- untuk tiap-tiap orang keluarga sedarah dan

keluarga semenda dalam garis lurus dari wajib-pajak yang

menjadi tanggungan sepenuhnya, begitu pula untuk tiap orang

anak angkat, dengan pengertian bahwa jumlah orang keluarga

dimaksud tidak boleh melebihi 10 (sepuluh) orang.

(2) Batas pendapatan minimum kena pajak dan batas-batas yang

dimaksud pada pasal 3 huruf o dan p setiap kali, bilamana

dipandang perlu ditetapkan oleh Menteri Urusan Pendapatan,

Pembiayaan dan Pengawasan.

(3) Pendapatan bersih yang melebihi batas pendapatan minimum

seperti dimaksud dalam ayat (1) dari pasal ini disebut

pendapatan-sisa-kena-pajak atas dasar mana pajak dihitung

menurut tarip yang ditetapkan di bawah ini :

(4) Tarip seperti tertera dalam ayat (3) pasal ini ditrapkan pada

pendapatan kotor seorang wajib-pajak yang dimaksud dalam

pasal 2 ayat (1) dan dalam pasal 2a ayat (1) dan (3).

(5) Pengeluaran-pengeluaran wajib-pajak untuk keperluan

pemberian sumbangan kepada badan-badan yang ditunjuk oleh

Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan;

dikurangkan setinggi-tingginya tiga perseratus dari pendapatan-

sisa-kena-pajaknya tersebut".

X. A. Pada pasal 8b ayat (1) ditambah ketentuan ke-6 yang berbunyi

sebagai berikut :

"Keuntungan yang diperoleh karena penjualan atau penukaran

harta gerak dan barang tak-gerak dimaksud pada pasal 2d dan

pasal 2e, satu dan lain menurut Keputusan Kepala Direktorat

Pajak".

B. Ayat (2)…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

B. Ayat (2) pasal 8b diganti dengan yang baru dan yang berbunyi

sebagai berikut :

"Tarip paja untuk bagian pendapatan bersih yang ditetapkan

tersendiri itu berjumlah sepuluh perseratus, kecuali jika menurut

ketentuan pasal 8, pajaknya akan lebih rendah".

XI. Pada pasal 8 ayat (1) rangkaian kata-kata : "tarip B dari pasal 8, jika

pajak itu dihitung menurut pendapatan bersih setahun sebesar

delapanbelasribu rupiah atau lebih" dihapuskan dan diganti dengan

kata-kata : "tarip pasal 8 ayat (3)".

XII. Pasal 10 ayat-ayat (2), (3) dan (4) dihapuskan.

XIII. Pasal 11 ayat (1a) rangkaian kata-kata : "berjumlah delapan-

belasribu rupiah atau lebih setahun" dihapuskan dan diganti dengan

kata-kata : "setahun melebihi batas pendapatan minimum seperti

dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (1)".

XIV. Pasal 11 ayat (3) rangkaian kata-kata : yang terakhir di belakang

"koma" sesudah kata-kata : "persen" yang berbunyi : "kecuali jika

jumlah pajak itu ditetapkan menurut. pasal 7" dihapuskan dan

"koma" di belakang "persen" diganti dengan "titik".

XV. Pasal 12 ayat (10) dihapuskan.

XVI. Pasal 14c seluruhnya dihapuskan.

XVII. Pasal 14d ayat (6) dihapuskan.

XVIII. Pasal 15 ayat (2) "titik koma" diganti dengan "titik", rangkaian

kata-kata sesudah "titik koma" "kohir yang oleh Ketua panitia itu"

dihapuskan.

XIX. Pasal 15 ayat (2a) kata-kata: "dan ketua panitia" dihapuskan.

XX. Pasal 15 ayat (2b) dihapuskan.

XXI. Pasal 17…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

XXI. Pasal 17 ayat (4) dihapuskan dan diganti:

"Jika penanggung-pajak lalai dalam membayar pajak yang terhutang

sebelum, atau pada hari pembayaran, maka ia dikenakan bunga

sebesar lima persen dari bagian yang tidak terbayar, untuk tiap-tiap

bulan - sebagian dari sebulan dihitung untuk sebulan penuh - dari hari

jatuh pembayaran hingga hari penyetoran".

XXII. Pasal 17a ayat (2) diubah seluruhnya dan diganti sehingga

berbunyi :

"Juga para penerbit dan mereka yang melakukan perusahaan dan

pekerjaan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh

Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan,

berkewajiban melakukan potongan pajak yang terhutang atas

honorarium-honorarium yang mereka bayarkan".

XXII. Pada pasal 21 ayat (2) rangkaian kata-kata yang berbunyi" . ....

terhadap para anggota panitia pajak dimaksud pada Pasal 10 dan. . .

." dihapuskan.

XXIII. Pada pasal 22 ayat (1) sesudah kalimat yang berbunyi

"Mereka yang melakukan perusahaan" ditambah kata-kata "dan

pekerjaan"

XXIV. Di mana tercantum kata-kata: "Menteri Keuangan" dan "Kepala

Jawatan Pajak" hendaknya dibaca: "Menteri Urusan Pendapatan,

Pembiayaan dan Pengawasan" dan "Kepala Direktorat Pajak".

Pasal 2.

Pelaksanaan selanjutnya diatur oleh Menteri Urusan Pendapatan,

Pembiayaan dan Pengawasan.

Pasal 3…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3.

Undang-undang tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak

Pendapatan 1944 ini mulai berlaku pada hari diundangkannya dan untuk

pertama kalinya dilakukan terhadap pengenaan pajak pendapatan tahun

takwim 1965, kecuali mengenai ketentuan terhadap pengenaan pajak

pendapatan (kecil) yang sejak tahun takwim 1964 telah dihapuskan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 25 Nopember 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 25 Nopember 1964

SEKRETARIS NEGARA,

ttd

MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 114

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG No. 23 TAHUN 1964

TENTANG

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PENDAPATAN 1944.

UMUM.

A. Peraturan-peraturan pajak pendapatan yang kini berlaku dalam keadaan sekarang

ternyata mengandung beberapa kelemahan. Menurut ketentuan-ketentuan yang ada,

Direktorat Pajak harus memberikan sebagian besar dari tenaganya yang sudah sangat

terbatas pada wajib-pajak-wajib-pajak yang menurut perimbangan sekarang tidak

banyak menghasilkan uang pajak. Pembebesan tenaga dari pekerjaan yang kurang

menghasilkan ini mengandung kemungkinan memberikan pelayanan yang lebih baik

pada golongan wajib-pajak yang lebih besar artinya bagi Keuangan Negara. Di

samping itu tarip yang sekarang berlaku, cepat sekali menimbulkan pada wajib pajak

yang bonafide keseganan untuk bekerja lebih berat karena penghasilan yang menurut

ukuran sekarang belum terlalu tinggi telah terkena tarip pajak yang sangat berat.

Karena tarip yang progresipnya sangat berat ini pula maka timbul pula lebih banyak

hasrat untuk menyembunyikan sebagian dari penghasilan yang seharusnya dikenakan

pajak.

Perubahan-perubahan peraturan yang diusulkan bermaksud memperbaiki kelemahan-

kelemahan yang diuraikan di atas dan dengan demikian dapat memberikan

kegairahan bekerja kepada produsen jasa dan barang pada umumnya tanpa

menurunkan penghasilan Negara, bahkan diharapkan akan dapat diperoleh kenaikan.

Perubahan-…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Perubahan-perubahan ini pada hakekatnya memenuhi Pernyataan-pernyataan dalam

Dekon antara lain-lain menghendaki pengusahaan keseimbangan antara penerimaan

dan pengeluaran Negara dengan menaikkan penghasilan Negara, yang harus dicapai

dengan menggali sumber-sumber baru serta mengintensifkan penggalian sumber-

sumber lama dengan tidak menambah beban rakyat banyak (pasal 31) dan perubahan

dalam perpajakan yang dapat memberikan dorongan kepada inisiatif produsen guna

memperluas dan memperbesar produksi mereka (pasal 7).

Untuk massa rakyat yang berpendapatan rendah diadakan pendapatan minimum

bebas pajak yang tinggi, sehingga Pajak Pendapatan Kecil, yang ditetapkan

berdasarkan tanda-tanda kemampuan yang nampak, tetapi tidak melebihi pendapatan

Rp. 18.000- setahun dan sebagian besar terdapat diperdesaan ikut dihapuskan.

Untuk para usahawan dan hartawan diadakan ketentuan- ketentuan perpajakan yang

memberi dorongan kepada mereka untuk berusaha di bidang produksi dan

pengangkutan. Yang diatur di sini ialah penurunan tarip Pajak Pendapatan

sedemikian sehingga tarip marginal sebesar 75%, yang dikenakan pada pendapatan

di atas Rp. 1.800.000,- diturunkan menjadi 40% yang dikenakan pada pendapatan di

atas Rp. 24.000.000,- Sebagai kebijaksanaan Pemerintah di bidang perpajakan

selanjutnya akan dikeluarkan peraturan-peraturan yang bermaksud:

1. pemberian ampun fiskal kepada modal gelap yang terhimpun tanpa

membayar pajak yang semestinya, yang mau tampil kemuka dan

mendaftarkan diri pada Direktorat Pajak dengan membayar pungutan

sekaligus sebesar 10% sebagai tebusan yang sangat minim dari pada pajak-

pajak yang dahulunya tidak dibayar;

1. pemberian Tax-holiday kepada keuntungan-keuntungan yang diperoleh

dibidang usaha-usaha produktif yang ditentukan oleh Pemerintah.

Di samping pelunakan ketentuan-ketentuan perpajakan di bidang usaha-usaha

diadakan pula ketentuan-ketentuan perpajakan dibidang kepentingan pribadi mereka

seperti pemberian sumbangan-sumbangan kepada badan-badan tertentu.

B. Ketentuan-…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

B. Ketentuan-ketentuan perpajakan yang diadakan seperti diuraikan di atas sepintas lalu

akan menurunkan penghasilan Negara berupa pajak pendapatan. Kesimpulan itu

mempunyai segi-segi yang benar tetapi di samping itu dapat dikemukakan hal-hal

sebagai berikut:

1. Dengan dibebaskannya sebagian besar dari wajib-pajak-wajib- pajak yang

berpendapatan rendah dan dalam keseluruhannya hanya memberi sumbangan

dalam penghasilan Negara yang tidak besar terlepaslah tenaga kerja

Direktorat Pajak yang dahulunya dipergunakan untuk melayani mereka.

Dengan demikian maka tenaga kerja tersebut dapat dipergunakan untuk

melayani para wajib-pajak yang besar-besar dengan cara-cara yang lebih baik

dari pada dahulunya. Timbulnya iklim perpajakan yang melegakan diduga

akan menimbulkan pula kesediaan yang baik pada penduduk yang

berpendapatan tinggi untuk mendaftarkan diri pada Direktorat Pajak. Apabila

hal ini toh tidak terjadi Direktorat Pajak, yang terus-menerus akan

disempurnakan, setidak-tidaknya dapat menyusun cara kerja baru dengan

terlepasnya tenaga kerja tersebut untuk melakukan konfrontasi terhadap para

wajib-pajak besar, yang tetap tidak bersedia mempergunakan kesempatan

yang terhormat untuk mengikuti garis-garis kebijaksanaan Pemerintah.

Dengan bertambahnya jumlah wajib-pajak yang berpendapatan tinggi dan

yang loyaal dan dengan tarip yang progresip, sekalipun sudah diperlunak,

diduga penghasilan Negara berupa Pajak Pendapatan tidak akan kurang dari

pada rencana penerimaan tahun 1964 yang sudah disyahkan, bahkan akan

melebihinya.

1. Selain dari pada itu penurunan pajak pendapatan para karyawan yang

ditanggung oleh majikan mereka, akan meninggikan laba kena pajak majikan

bersangkutan, jadi juga pajaknya. Bila majikan itu berupa suatu Perseroan

Terbatas atau badan wajib-pajak Pajak Perseroan lainnya maka penerimaan

Pajak Perseroan akan bertambah besar.

Modal gelap yang didaftarkan memberi dasar-dasar yang lebih baik untuk

mengenakan Pajak Kekayaan baik yang mengenai subyek maupun obyeknya.

C. Di…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

C. Di samping perubahan-perubahan yang mengenai materi Ordonansi Pajak

Pendapatan tersebut kesempatan ini dipergunakan pula untuk mengadakan

perubahan-perubahan yang mengenai sistimatik susunan Ordonansi Pajak

Pendapatan.

PASAL DEMI PASAL.

I. Pasal 3 huruf l tidak perlu lagi dicantumkan karena pada umumnya para buruh akan

termasuk golongan mereka yang memperoleh pendapatan bebas pajak.

II. Pasal 3 huruf o disesuaikan dengan tingkat kenaikan harga dalam alam inflasi sekarang

ini.

III. Pasal 3 huruf p disesuaikan dengan tingkat kenaikan harga dalam alam inflasi sekarang

ini.

IV. Pasal 5 ayat (1) menentukan cara bagaimana menghitung pendapatan bersih seseorang

wajib-pajak, pendapatan bersih mana merupakan obyek Pajak Pendapatan.

Untuk maksud itu orang harus membeda-bedakan istilah-istilah sebagai berikut:

• Hasil kotor suatu sumber pendapatan adalah hasil sebelum dikurangi beban-beban

yang memberatkan hasil itu;

• Hasil bersih suatu sumber pendapat adalah hasil kotor setelah dikurangi beban-beban

yang memberatkan hasil itu;

• Pendapatan kotor adalah gunggungan aljabar dari hasil-bersih- hasil-bersih semua

sumber pendapatan seorang wajib-pajak. Hasil bersih sesuatu sumber yang negatif

(rugi) dapat ditutup dengan hasil bersih sesuatu sumber lain yang positif (untung);

• Pendapatan…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Pendapatan bersih seorang wajib-pajak adalah pendapatan kotornya sesudah

dikurangi dengan beban-beban perorangan. Beban-beban perorangan adalah beban

yang langsung memberatkan pribadi wajib-pajak sehingga beban-beban itu

dihubungkan dengan seluruh hasil bersih-hasil bersih semua sumber pendapatannya.

Berbeda dan pada beban-beban yang memberatkan hasil sesuatu sumber pendapatan,

yang berhubungan langsung dengan sumber pendapatan yang bersangkutan.

Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b memberi ketentuan-ketentuan tentang beban-beban yang

mengenai sumber-sumber pendapatan yang bersangkutan secara langsung (beban atas hasil).

Pasal 5 ayat (1) huruf c memberi ketentuan-ketentuan mengenai pembayaran iuran untuk

pensiun dan iuran untuk tabungan kedua-duanya dihubungkan dengan gaji dan upah.

Menurut pengertian fiskal yang terbaru iuran untuk pensiun adalah bagian gaji yang tertunda

pembayarannya jadi bukan suatu beban atas hasil. Kelak kemudian bila penisun itu

dibayarkan, maka pensiun ini adalah obyek pengenaan pajak. Karena itu ketentuan pasal 5

ayat (1) huruf c dihapuskan dan secara teoritis dimasukkan dalam pasal 3.

Untuk menyederhanakan peraturan ketentuan ini tidak diadakan, tetapi secara materieel

iuran untuk pensiun ini sudah dimasukkan dalam pendapatan minimum bebas pajak, yang

cukup tinggi dan untuk para hartawan di dalam tarip yang sangat lunak.

Pasal 5 ayat (1) huruf d dan e memberi ketentuan-ketentuan tentang beban-beban

perorangan yang berhubungan dengan pendapatan kotornya yaitu gunggungan aljabar dari

hasil-hasil bersih semua sumber pendapatannya. Beban-beban perorangan jadinya berbeda

dari pada beban-beban sumber-sumber pendapatan (beban atau hasil).

Berhubung…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Berhubung dengan itu maka untuk memperjelas pengertian- pengertian tersebut, pasal 5

ayat (1) huruf d dan e dihapuskan dan diganti dengan perumusan pasal 5 ayat (1a) baru,

dimana pengurangan untuk pemeliharaan hari tua ditiadakan untuk menyerderhanakan

peraturan. Hal ini tidak berarti, bahwa Pemerintah tidak mau tahu akan adanya beban-beban

perorangan tersebut. Pemerintah menyederhanakan peraturan tetapi mengadakan

pendapatan minimum bebas pajak yang cukup tinggi dalam pasal 8 ayat (1) (angka IX),

yang meliputi pula pengeluaran-pengeluaran untuk pemeliharaan hari tua.

Untuk mereka yang berpendapatan tinggi tarip yang lunak memungkinkan mereka untuk

mengadakan jaminan hari tua sendiri.

Sebagai contoh: Seorang wajib-pajak yang masih bujangan, baru akan dikenakan pajak

apabila ia mempunyai penghasilan Rp. 183.000- setahun. Apabila wajib-pajak tadi sudah

beristeri, akan tetapi belum punya anak, maka ia baru akan dikenakan pajak jika ia

mempunyai penghasilan Rp. 267.000,- setahun. Dan kalau suami-isteri tersebut telah

mempunyai dua orang anak misalnya, maka ia baru dikenakan pajak, kalau penghasilannya

setahun berjumlah Rp. 387.000,-. Dari jumlah-jumlah yang tinggi itu wajib-pajak dapat

mengadakan persiapan-persiapan untuk pemeliharaan hari tua baik untuk dirinya, isterinya

dan anak-anaknya.

V. Lihat penjelasan pada IV. VI. Disesuaikan dengan perubahan dalam pasal 5 ayat (1)

huruf c. Lihat pada IV.

VII. Pajak Pendapatan yang berlaku sekarang menganut azas perhitungan pendapatan secara

synthetis artinya semua hasil- hasil bersih dikumpulkan dan menentukan pendapatan

sekeluarga sebagai dasar pengenaan dengan tarip yang progresip.

Untuk…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Untuk seorang isteri yang terpaksa harus mencari tambahan nafkah untuk keluarganya

dengan bekerja sebagai buruh azas dan dasar pengenaan tersebut tidak diberlakukan

sehingga pendapatan keluarga tidak terkena tarip progresip, karena ia sudah barang tentu

harus mengeluarkan ongkos-ongkosnya untuk memungkinkan ia meninggalkan rumah-

tangganya dalam waktu-waktu di mana ia dibutuhkan kehadirannya di rumah.

VIII. Pasal 7 ini mengenai Pajak Pendapatan Kecil yang sudah dijelaskan alasan

penghapusannya dalam Penjelasan Umum.

IX. Pasal 8 ayat (1) :

Pendapatan minimum bebas pajak hanya berlaku untuk wajib- pajak yang berdiam di

Indonesia. Terhadap wajib-pajak yang berdiam di luar Negeri seperti dimaksud dalam

pasal 2 ayat (1) diambil azas bahwa keadaan perorangannya seperti antara lain dicerminkan

dengan pendapatan minimum bebas pajak dan potongan keluarga, sudah diperhatikan oleh

Negara dimana ia bertempat tinggal dan dikenakan pajak pendapatan oleh Negara itu.

Pasal 8 ayat (2) :

Ketentuan ini memungkinkan Pemerintah secara mudah untuk menyesuaikan pendapatan

minimum massa rakyat dan laba spekulasi dengan tingkat harga yang masih belum

mencapai titik kestabilan.

Pasal 8 ayat (3) :

Ketentuan ini memberi definisi terhadap apa yang disebut pendapatan-sisa-kena-pajak.

Sebelum perang pendapatan bersih dibulatkan terlebih dahulu kebawah, sampai ratusan

rupiah penuh, sebelum tarip ditrapkan. Berhubung dengan adanya inflasi dan supaya ada

perhitungan dalam rupiah penuh untuk pendapatan-sisa-kena-pajak bulanan maka

pembulatan dilakukan ke bawah sampai Rp. 3.000,- penuh.

Pasal 8 …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 8 ayat (4):

Tentang wajib-pajak yang berdiam di luar Negeri seperti dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)

sudah diberi penjelasan pada penjelasan pasal 8 ayat (1) d i atas.

Wajib-pajak yang secara fiktip ditentukan dalam pasal 2a ayat (1) dan ayat (3) dengan

sengaja tidak diberi pengurangan untuk beban-beban perorangan dan pendapatan minimum

bebas pajak agar supaya ia didorong untuk memberi keterangan-keterangan yang lebih baik

dan menyelesaikan warisan secepat-cepatnya.

Pasal 8 ayat (5).

Memberi sumbangan adalah pemenuhan kebutuhan rohaniah seseorang yang baik. Karena

itu maka pengeluaran-pengeluaran untuk sumbangan diberi pengurangan pembayaran pajak.

Karena dengan pengurangan pembayaran pajak ini. Pemerintah pada hakekatnya ikut-serta

memberi sumbangan juga maka perlu diadakan ketentuan, di mana Pemerintah dapat pula

menentu siapa-siapa yang layak diberi sumbangan, di samping ketentuan- ketentuan zakat

yang telah diatur menurut ketentuan agama.

Siapa-siapa yang layak diberi sumbangan bukanlah orang perorangan tetapi golongan-

golongan, badan-badan yang bergerak dibidang kesosialan, keagamaan yang diakui oleh

Pemerintah, ilmu pengetahuan. perjoangan nasional seperti Dana Dwikora dan sebagainya.

Maksimum sumbangan yang dikurangkan dari jumlah pendapatan-kena-pajak adalah tiga

perseratus dari jumlah pendapatan-kena-pajak itu.

Pengeluaran-pengeluaran sumbangan tersebut harus dibuktikan seperti pengeluaran-

pengeluaran lainnya.

X. A. Pasal…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

X. A. Pasal 8b ayat (1) ke-6:

Penambahan ketentuan ke-6 pada pasal 8b ayat (1) dimaksudkan untuk memperlunak sifat

progresipnya tarip terhadap keuntungan yang diperoleh karena penjualan atau penukaran

harta gerak dan barang tak gerak dimaksud pada pasal 2 d dan pasal 20, tanpa maksud

spekulasi, satu dan lain menurut pertimbangan Kepala Direktorat Pajak.

Sebagai contoh dapat dikemukakan hal sebagai berikut : Seorang Pegawai Negeri

yang menurut Peraturan Pemerintah berkesempatan memperoleh mobil atau rumah dengan

jalan sewa- beli, karena keadaan terpaksa (tekanan ekonomi) harus menjual mobil ataupun

rumahnya sekedar untuk menutupi kekurangan pembelanjaannya.

Maksud sepekulasi dalam hal ini tidak ada dan karenanya Kepala Direktorat Pajak dapat

memperlakukan tarip yang lunak terhadap Pegawai Negeri tersebut.

X. B. Pasal 8b ayat (2) :

Sampai jauh mana tarip pajak untuk bagian pendapatan bersih yang ditetapkan tersendiri itu

menguntungkan wajib-pajak yang bersangkutan bergantung pada bagian pendapatan

bersihnya yang lain.

Dasar diadakannya tarip pajak ini adalah pelunakan sifat progresif dari tarip dalam pasal 8

karena bagian pendaptan bersih ini, bila diperoleh dalam beberapa tahun, tidak akan terkena

sifat progresip itu.

XI s/d XXI. Perubahan-perubahan ini dilakukan sebagai akibat lanjutan dari pada hapusnya

Pajak Pendapatan Kecil yang dimaksud dalam pasal 7 (VIII).

Perubahan ini dilakukan sekedar menyesuaikan dengan kata- kata sebagaimana

dipergunakan pada perubahan ketentuan mengenai bunga yang diadakan dalam Pajak

Perseorangan.

XXII. Pasal…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

XXII. Pasal 17a ayat (2) :

Perubahan dan penambahan pasal 17a ini dimaksud untuk tidak saja mengikut-sertakan

Penerbit Partikulir, akan tetapi juga para Usahawan dan Karyawan lain-lainnya antara lain

yang melalaikan pekerjaan bebas, dalam pemungutan pajak secara gotong-royong (bhakti

kepada Pemerintah).

Langkah pertama yang dituju ialah para pejabat pembuat akta di hadapan siapa transaksi-

transaksi tanah dilakukan dengan memperoleh keuntungan yang luar biasa.

XXIIa. Perubahan dilakukan sebagai akibat lanjutan dari pada hapusnya Pajak Pendapatan

Kecil yang dimaksud dalam pasal 7 (VIII).

XXIIa. Pasal 22 ayat (1) :

Sehubungan dengan apa yang diuraikan pada pasal 17a ayat (2)(XXIX), maka pasal 22 ayat

(1) perlu juga disesuaikan sehingga mereka yang melakukan pekerjaan bebas dapat

diwajibkan segala sesuatu yang sudah diwajibkan pada para usahawan.

XXIV. Sekedar untuk menyampaikan dengan istilah-istilah yang berlaku sekarang.

Mengetahui :

Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2704