DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 1964

TENTANG

DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan masyarakat dewasa ini sebagai

langkah pertama menuju kesuatu sistim jaminan sosial (social security)

sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat Sementara No. II/ MPRS/1960, beserta lampiran-lampirannya,

dianggap perlu untuk mengadakan dana pertanggungan wajib

kecelakaan penumpang;

• bahwa sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Sementara No. II/MPRS/1960, iuran dana pertanggungan wajib yang

terhimpun, yang tidak/belum akan digunakan dalam waktu dekat untuk

membayar ganti rugi, dapat disalurkan penggunaannya untuk

pembiayaan rencana-rencana pembangunan;

Mengingat : pasal-pasal 5 ayat 1, 20 ayat 1 dan 23 ayat 2 Undang-undang Dasar;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Memutuskan :

Menetapkan : Undang-undang tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan

Penumpang.

Istilah…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Istilah

Pasal 1.

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

• "Menteri" yalah Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan

Pengawasan.

• "Kendaraan bermotor umum" yalah kendaraan bermotor umum yang

dipakai untuk mengangkut penumpang menurut pasal 1 ayat (1)

Undang-undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

• "Dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang" yalah dana yang

terhimpun dari iuran-iuran, terkecuali jumlah yang akan ditetapkan

oleh Menteri untuk pembayaran ganti rugi akibat kecelakaan

penumpang.

Dana dan iuran.

Pasal 2.

Hubungan hukum pertanggungan wajib kecelakaan penumpang diciptakan

antara iuran dana dan penguasa dana.

Pasal 3.

(1) a. Tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta-

api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional dan kapal

perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, wajib membayar iuran

melalui pengusaha/pemilik yang bersangkutan untuk menutup

akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam

perjalanan.

• Penumpang…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Penumpang kendaraan bermotor umum di dalam kota dibebaskan

dari pembayaran iuran wajib.

• Iuran wajib tersebut pada sub a diatas digunakan untuk mengganti

kerugian berhubung dengan:

I. kematian, dan

II. cacat tetap,

akibat dari kecelakaan penumpang.

(2) Dengan Peraturan Pemerintah dapat diadakan pengecualian dari

pembayaran iuran wajib seperti termaksud pada ayat (1) sub a di atas.

Pasal 4.

(1) Hak atas pembayaran ganti rugi tersebut dalam pasal-3 dibuktikan

semata-mata dengan surat bukti menurut contoh yang ditetapkan oleh

Menteri.

(2) Surat bukti tersebut pada ayat (1) diberikan kepada setiap

penumpang yang wajib membayar iuran bersama dengan pembelian

tiket.

Pasal 5.

Paling lambat pada tanggal 27 dari setiap bulan, pengusaha dari

perusahaan-perusahaan kendaraan tersebut pada pasal 3 ayat (1) sub a

sudah harus menyetorkan hasil penerimaan uang iuran wajib dari para

penumpang kepada dana pertanggungan melalui bank atau badan asuransi

yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 6…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 6.

Investasi dari dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang diatur oleh

Menteri.

Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan.

Pasal 7.

Jumlah besarnya uang iuran wajib dan besarnya jumlah ganti rugi tersebut

dalam pasal 3 ayat (1 ) sub a serta ketentuan-ketentuan pelaksanaan lainnya

dari Undang-undang ini diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan-ketentuan Hukum.

Pasal 8.

Perusahaan angkutan tersebut pada pasal 3 ayat (1) sub a yang melakukan

tindakan sebagai inkaso, bilamana ia melakukan kelalaian menjalankan

kewajibannya tidak memungut iuran kepada penumpang dan atau tidak

menyetorkan hasil pendapatannya pada waktu yang ditentukan menurut

pasal 5 dikenakan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu

juta rupiah).

Pasal 9.

Undang-undang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa, Lembaran-

Negara tahun 1959 No. 63, dapat dinyatakan berlaku untuk penagihan

denda yang diancamkan.

Penutup…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Penutup

Pasal 10.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-

Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta.

pada tanggal 31 Desember 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 1964.

SEKRETARIS NEGARA,

ttd

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 137

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 1964

TENTANG

DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG.

UMUM.

I. 1. Setaraf dengan kemajuan teknik modern dalam penghidupan manusia bermasyarakat,

terkandung bahaya yang kian meningkat disebabkan kecelakaan-kecelakaan di luar

kesalahannya.

Pada dasarnya, setiap warganegara harus mendapat perlindungan terhadap kerugian

yang diderita karena resiko-resiko demikian.

Ini merupakan suatu pemikiran sosial. Oleh karena keadaan ekonomi dan keuangan

dewasa ini belum mengizinkan, bahwa segala akibat mengadakan jaminan sosial

tersebut ditampung oleh Pemerintah, maka perlu usaha ini dilakukan secara gotong-

royong. Manifestasi dari kegotong-royongan ini adalah dengan pembentukan dana-

dana yang cara pemupukannya dilakukan dengan mengadakan iuran-iuran wajib,

dimana akan dianut principe bahwa yang dikenakan iuran wajib tersebut adalah

hanya golongan atau mereka yang berada atau mampu saja, sedang hasil

pemupukannya akan dilimpahkan juga kepada perlindungan jaminan rakyat banyak.

Oleh karena itu jaminan sosial rakyatlah yang dalam pada itu menjadi pokok tujuan.

Kita lebih melihat kepada rakyat banyak yang mungkin menjadi korban resiko-risiko

teknik moderen, dari pada kepada para pemilik/pengusaha alat-alat modern yang

bersangkutan. Dan jika jaminan itu dirasakan oleh rakyat, maka akan timbullah pula

kegairahan social-control.

1. Sebagai…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Sebagai langkah pertama menuju kesuatu sistim jaminan sosial (social security) yang

mengandung perlindungan yang dimaksud, dapatlah diadakan iuran-iuran wajib bagi

para penumpang-penumpang dari kendaraan bermotor umum, kereta api. pesawat

terbang perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan

perkapalan/pelayaran nasional dengan menganut principe tersebut di dalam ad 1 di

atas.

1. Pembentukan dana-dana tersebut akan dipakai guna perlindungan bagi penumpang

terhadap kecelakaan yang terjadi dengan alat-alat pengangkutan besar seperti kereta

api, kapal terbang dan kapal laut.

Pun penumpang kendaraan bermotor umum perlu mendapat perlindungan yang sama.

Kecelakaan kereta api Trowek (1961 & l963), kecelakaan kapal terbang sebagai

Burangrang crash ( 1962), dll.nya, membuat Pemerintah menganggap perlu untuk

membentuk dana-dana yang akan menampung akibat keuangan disebabkan

kecelakaan penumpang dalam perjalanan.

II.4. Sejalan dengan segi-segi sosial yang telah diuraikan di atas, dari iuran-iuran wajib

tersebutpun dapat diharapkan terhimpunnya dana-dana yang dapat digunakan untuk

tujuan pembangunan, karena dengan pembayaran iuran wajib, secara sadar ataupun

tidak, seseorang itu telah menjalankan aksi menabung. Dengan demikian, iuran wajib

merupakan pula alat untuk memupuk tabungan secara terpimpin, demi membantu

menekan inflasi dan menambah dana investasi yang diperlukan dalam rangka

pembiayaan Pembangunan Nasional-Semesta-Berencana.

1. Tentu saja, dana yang akan terkumpul nanti harus diatur penggunaaannya yaitu pada

proyek-proyek yang produktif dimana Pemerintah mempunyai penyertaan modal

sepenuhnya atau sebagian terbesar secara langsung atau tidak langsung. Dalam hal

ini Departermen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan adalah instansi

Pemerintah yang paling tepat untuk mengaturnya.

Berhubung…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Berhubung dengan itu, penggunaan dana yang tersedia bagi inventasi itu, harus diatur

oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

Untuk dapat mengatur penggunaan tersebut di atas secara effektif dan effisien,

perlulah dana-dana yang dapat di-inventasikan itu, dipusatkan dalam suatu badan

Pemerintah c.q. suatu Perusahaan Negara yang harus mengadministrir dana-dana

tersebut secara baik, sehingga terjaminlah kedua tujuan dari pemupukan dana-dana

tersebut, yaitu:

1. untuk sewaktu-waktu dapat menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan

penumpang dalam perjalanan;

1. tetap tersedianya "invesible-funds" yang dapat dipergunakan oleh Pemerintah

untuk tujuan produktif yang non-inflatoir.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 dan 2.

Cukup jelas.

Pasal 3.

Berhubung kereta api merupakan alat pengangkutan yang murah bagi rakyat banyak,

terutama untuk jarak-jarak dekat dimana rakyat kecillah yang mempergunakan kesempatan

itu, maka sudah sewajarnya bahwa para penumpang kereta api untuk jarak kurang dari 50

km dibebaskan dari pembayaran iuran wajib tersebut meskipun terhadap mereka tetap

diberikan jaminan pembayaran ganti-kerugian bila mereka mengalami kecelakaan dalam

perjalanan.

Pun bagi penumpang kereta api kota (ringbaan dan trem listrik) berlaku ketentuan-ketentuan

yang sama seperti tersebut di atas. Sedangkan bagi para penumpang kendaraan bermotor

umum di dalam kota yang dibebaskan dari pembayaran iuran wajib, diberikan juga jaminan

pembayaran ganti kerugian yang dimaksud.

Pasal 4…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4, 5 dan 6.

Cukup jelas.

Pasal 7.

Berhubung dengan adanya kenyataan bahwa memang ada perbedaan dalam kemampuan

untuk membayar iuran wajib bagi mereka yang menumpang klas I dengan yang naik kelas II

atau klas III untuk alat pengangkutan tersebut dalam pasal 3 ayat (1)sub a, maka di dalam

menentukan jumlah iuran wajib harus ditetapkan secara progressif, artinya untuk klas yang

lebih mahal harus dibayar iuran wajib yang prosentuil lebih besar juga.

Pasal 8, 9 dan 10.

Cukup jelas.

Mengetahui :

Sekretaris Negara.

MOHD. ICHSAN.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2720