KETENTUAN-KETENTUAN POKOK TENAGA ATOM

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 1964

TENTANG

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK TENAGA ATOM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penggunaan dan perkembangan tenaga atom di lapangan ilmu

pengetahuan dan teknologi merupakan soal yang mutlak dalam usaha

kemajuan dunia zaman sekarang;

• bahwa perlu sekali penggunaan dan perkembangan tenaga atom di

segala bidang dan dalam segala bentuk diawasi, diikuti oleh serta

mendapat bimbingan dan dorongan dari Pemerintah untuk kepentingan

nasional pada umumnya dan pembangunan semesta pada khususnya;

• bahwa penguasahaan, penggunaan, pengembangan dan pengawasan

dalam lapangan tenaga atom ditujukan kepada keselamatan/kesehatan

dan kesejahteraan rakyat Indonesia;

• bahwa bahan-bahan tenaga atom mempunyai arti yang penting sebagai

unsur bagi pembangunan dan kemajuan dalam bidang penelitian,

pendidikan, kesehatan, biologi, pertanian, industri dan lain-lain bidang

guna kepentingan rakyat dan negara di dalam menyelesaikan revolusi

nasional, dan oleh karena itu harus dimiliki dan dikuasai oleh Negara;

• bahwa berhubung dengan pertimbangan-pertimbangan di atas perlu

adanya hukum nasional tentang tenaga atom yang menjamin penggunaan

bahan-bahan tenaga atom di segala bidang dan mengawasi keselamatan

dan kesehatan para petugas, penduduk di sekitarnya dan seluruh rakyat

serta keperluan dan hajat hidupnya;

• bahwa…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• bahwa hukum nasional tentang tenaga atom harus mewujudkan

penjelmaan dari pada Pancasila sebagai azas kerokhanian negara dan

cita-cita bangsa, seperti yang tercantum dalam Mukadimah Undang-

Undang Dasar, dan harus pula merupakan pelaksanaan daripada

Manifesto Politik Republik Indonesia, serta Ketetapan M.P.R.S. No.

II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional

Semesta Berencana yang mewajibkan negara memperhatikan dan

mengatur azas-azas hukum nasional tentang masalah-masalah yang

timbul dalam penggunaan tenaga atom, sesuai dengan haluan negara dan

bertujuan memajukan dan mempertinggi kehidupan rakyat menuju ke

masyarakat adil dan makmur;

• bahwa oleh karena itu perlu diletakkan sendi-sendi dan ditetapkan

ketentuan-ketentuan pokok dalam bentuk Undang-undang, yang akan

merupakan dasar bagi penyusunan hukum tenaga atom tersebut di atas;

Mengingat : 1. Pasal 5 jo pasal 20, 23 dan 33 Undang-Undang Dasar;

1. Ketetapan-ketetapan M.P.R.S. No. I/MPRS/1960 dan No. II/

MPRS/1960;

1. Undang-undang No. 3 Prp. tahun 1960 tentang Pertambangan;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN

POKOK TENAGA ATOM.

BAB I…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan:

• Tenaga Atom: ialah tenaga dalam bentuk apapun yang dibebaskan

dalam proses pembelahan inti, penggabungan inti atau transformasi

inti lainnya, dan termasuk pula tenaga dalam bentuk sinar-X;

• Bahan Tenaga Atom: ialah bahan-bahan seperti bahan galian uranium,

thorium dan sebagainya yang merupakan bahan baku bagi bahan

bakar nuklir, serta bahan-bahan radio-aktif lainnya, pula bahan-bahan

khusus lain yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah;

• Bahan Bakar Nuklir: ialah bahan yang mengeluarkan tenaga tinggi

dalam proses pembelahan dan penggabungan inti;

• Unsur-unsur radio-aktif:ialah isotop-isotop yang tidak stabil;

• Reaktor Atom: ialah alat yang dijalankan dengan bahan bakar nuklir

yang dapat menghasilkan reaksi berantai yang terkendali;

• Instalasi Atom: ialah tempat, bangunan atau kompleks di mana

terdapat segala atau sesuatu kegiatan dalam lapangan tenaga atom.

• Operator: ialah seorang ahli yang telah mendapat izin dari

Pemerintah untuk menjalankan reaktor atom dan alat-alat tenaga atom

lainnya;

• Pengusaha Instalasi Atom :ialah suatu badan yang mendapat izin dari

Pemerintah untuk menyelenggarakan instalasi Atom dan alat-alat

tenaga atom lainnya;

Pasal 2…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2.

Presiden membentuk suatu Dewan Tenaga Atom yang anggotanya terdiri

sekurang-kurangnya atas 5 orang yang diketuai oleh Presiden dan bertugas

memberi pertimbangan kepada Presiden dalam soal-soal politis, teknis, dan

kemasyarakatan yang berhubungan dengan perkembangan dan penggunaan

tenaga atom atau di Indonesia dan di dunia Internasional.

Pasal 3.

(1) Presiden membentuk suatu Badan Tenaga Atom Nasional yang

melaksanakan, mengatur dan mengawasi penelitian serta penggunaan

tenaga atom di Indonesia demi keselamatan, kesehatan dan

kesejahteraan rakyat Indonesia.

(2) Badan Tenaga Atom Nasional dikepalai oleh seorang Direktur

Jenderal, yang diangkat/diberhentikan oleh Presiden.

(3) Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional dalam menjalankan

tugasnya dibantu oleh sebuah Badan Perencana yang diketuai oleh

Direktur Jenderal dan anggota-anggotanya terdiri atas para ahli yang

diangkat/diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 4.

Presiden menetapkan peraturan-peraturan tentang tata-tertib dan tata-kerja

dari Dewan Tenaga Atom dan Badan Tenaga Atom Nasional.

BAB II…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB II.

WEWENANG DAN KEKUASAAN.

Pasal 5.

(1) Bahan-bahan tenaga atom dan bahan-bahan bakar nuklir mempunyai

arti yang penting sebagai unsur bagi pembangunan dan kemajuan

dalam bidang penelitian, pendidikan, kesehatan, biologi, pertanian,

industri dan lain-lain bidang guna kepentingan rakyat dan negara di

dalam menyelesaikan revolusi nasional, dan oleh karena itu harus

dimiliki dan dikuasai oleh Negara.

(2) Bahan-bahan radio-aktif lainnya dikuasai oleh Negara dan

penggunaannya diawasi oleh Pemerintah.

Pasal 6.

Badan Tenaga Atom Nasional adalah badan penyelenggara dan pengawas

yang tertinggi dalam penggunaan tenaga atom di Indonesia.

Pasal 7.

(1) Pemerintah atas usul Badan Tenaga Atom Nasional dapat membentuk

badan-badan atau organisasi-organisasi negara untuk memajukan dan

melancarkan penggunaan tenaga atom dalam segala bidang.

(2) Tugas, susunan, kekuasaaan dan sebagainya daripada badan-badan

atau organisasi-organisasi tersebut diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

Pasal 8…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 8.

Dalam usaha memperbesar penggunaan tenaga atom dalam bidang

pendidikan, penelitian dan lain-lain. Badan Tenaga Atom Nasional dapat

bekerja sama dengan instansi-instansi, badan-badan atau organisasi-

organisasi lain baik di dalam maupun di luar negeri selama kepentingan

nasional tidak dirugikan.

Pasal 9.

Penelitian geologi dan pertambangan daripada bahan-bahan galian yang

mengandung unsur-unsur radio aktif serta segala sesuatu yang berhubungan

dengan pekerjaan yang ditujukan kepada penggunaan daripada bahan-

bahan galian tersebut diusahakan oleh Badan Tenaga Atom Nasional.

Pasal 10.

Pembuatan bahan-bahan tenaga atom dan bahan bakar nuklir diusahakan

oleh Badan Tenaga Atom Nasional dan diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

BAB III.

PERIZINAN.

Pasal 11.

(1) Setiap penerimaan, penguasaan, pengolahan dan penyerahan bahan-

bahan tenaga atom dan bahan bakar nuklir oleh perorangan, badan

atau organisasi dalam bentuk apapun juga hanya dapat dilakukan

dengan izin dari Pemerintah.

(2) Pembangunan dan penggunaan instalasi atom diawasi oleh

Pemerintah.

Pasal 12…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 12.

Para ahli dan petugas yang akan menjalankan reaktor atom dan alat-alat

tenaga atom, setelah memenuhi syarat-syarat tertentu, memerlukan izin

dari Pemerintah.

BAB IV.

PENEMUAN DAN PENGHARGAAN.

Pasal 13.

(1) Terhadap penemuan baru dalam lapangan tenaga atom diberikan

penghargaan oleh Pemerintah yang selanjutnya diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

(2) Penemuan-penemuan baru menjadi Milik Negara.

BAB V.

PENGAWASAN ATAS KESELAMATAN DAN

KESEHATAN.

Pasal 14.

Pemerintah mengawasi penggunaan tenaga atom dalam semua bidang

untuk menjamin keselamatan dan kesehatan para petugas khususnya dan

rakyat umumnya.

Pasal 15.

Pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan untuk mencegah terjadinya

kecelakaan yang disebabkan oleh penggunaan tenaga atom.

Pasal 16…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 16.

Pengusaha instalasi atom bertanggung-jawab atas segala sesuatu yang

terjadi dalam penyelenggaraan reaktor atom atau instalasi atom lainnya.

Ia dapat dituntut apabila terjadi suatu kecelakaan, kecuali apabila

kecelakaan itu disebabkan oleh bencana alam dan lain-lain keadaan yang

bersifat di luar kesanggupan serta kemampuannya.

Pasal 17.

(1) Bila kecelakaan terjadi karena perbuatan yang disengaja atau karena

kelalaian operator atau orang lain, maka mereka itu dituntut atas

perbuatan atau kelalaian tersebut.

(2) Pengusaha instalasi atom diberi wewenang penyidikan berhubung

dengan terjadinya kecelakaan tersebut.

(3) Cara melakukan penyidikan tersebut diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

Pasal 18.

(1) Apabila terjadi kecelakaan dalam waktu pengiriman, maka pengusaha

instalasi atom yang mengirimkan bertanggung-jawab sampai pada

saat bahan yang diangkut diserahkan kepada dan diterima oleh

penerima, kecuali jika sebelumnya kedua belah pihak telah

menentukan syarat-syarat lain.

(2) Pengangkut tunduk pada peraturan-peraturan pengangkutan dalam

bidang nuklir yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Pasal 19.

Pemerintah dapat membentuk suatu Panitia Ahli untuk menyelidiki

kecelakaan-kecelakaan pada reaktor atom atau instalasi atom lainnya atau

yang terjadi pada waktu pengiriman.

Pasal 20…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 20.

Pemerintah mengatur penggantian kerugian kepada penderita yang

disebabkan oleh kecelakaan reaktor atom atau instalasi atom lainnya atau

yang terjadi pada waktu pengiriman.

BAB VI.

KEAMANAN NASIONAL.

Pasal 21.

(1) Pemerintah bertanggung-jawab atas keamanan semua tenaga ahli

serta semua reaksi atom dan instalasi atom lainnya untuk keselamatan

dan kepentingan nasional.

(2) Pemerintah mengadakan penyaringan keterangan-keterangan dalam

lapangan tenaga atom untuk kepentingan nasional.

BAB VII.

KETENTUAN PIDANA.

Pasal 22.

Petugas pada instalasi atom, Badan Tenaga Atom Nasional dan organisasi-

organisasi lain yang menyelenggarakan penggunaan tenaga atom wajib

menyimpan keterangan-keterangan tentang rahasia di bidang pekerjaannya

mengenai tenaga atom yang diperolehnya berhubung dengan tugas

kewajibannya.

Pasal 23.

Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang dimaksud dalam pasal

22, dihukum dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau

pidana penjara sementara selama-lamanya lima belas tahun dengan tidak

dipecat atau dipecat dari hak memangku jabatan tersebut dalam pasal 35

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 24…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 24.

Dengan Peraturan Pemerintah yang melaksanakan Undang-undang ini dapat

pula diadakan ketentuan-ketentuan tentang pidana penjara, pidana kurungan

dan denda tertinggi, begitu pula pidana tambahan, untuk menjamin

terlaksananya Undang-undang ini dengan baik.

BAB VIII.

KETENTUAN MENGENAI KEUANGAN.

Pasal 25.

Semua pengeluaran untuk Dewan Tenaga Atom dan Badan Tenaga Atom

Nasional dibebankan pada Anggaran Belanja Lembaga-lembaga Negara

Tertinggi.

BAB IX.

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP.

Pasal 26.

Badan-badan, organisasi-organisasi dan peraturan-peraturan yang ada pada

waktu berlakunya Undang-undang ini, bekerja terus/ tetap berlaku, selama

belum diadakan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 27.

Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Tenaga Atom dan mulai

berlaku pada hari diundangkan.

Agar...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-

Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 26 Nopember 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 26 Desember 1964.

SEKRETARIS NEGARA,

ttd

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 124

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1964

TENTANG

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK TENAGA ATOM.

A. UMUM.

Penemuan dan penggunaan tenaga atom mempunyai pengaruh yang sangat besar dan telah

mengadakan perubahan-perubahan yang penting pula dalam kehidupan manusia dalam

segala coraknya. Di satu pihak pemakaiannya berupa alat perusak yang dahsyat, dilain

pihak memberikan manfaat yang tak ternilai harganya. Tenaga atom jika diolah dengan

semestinya akan memberikan tenaga listrik dan tenaga penggerak,

Bahan-bahan radioaktif merupakan sesuatu yang baik dan berguna, tetapi juga sesuatu yang

berbahaya. Gunanya ialah antara lain untuk memperbaiki cara-cara diagnose dan terapi

dalam bidang kedokteran serta dalam usaha memperbaiki cara-cara penelitian dalam

bidang-bidang lain, sedangkan bahayanya terletak dalam kemungkinan untuk menimbulkan

kerusakan (injury) pada ribuan makhluk yang kini belum dilahirkan disebabkan oleh

akumulasi dari efek-efek genetik yang tidak diinginkan oleh karena penggunaan yang tidak

atau kurang berhati-hati. Adalah suatu kewajiban moril bagi kita untuk tidak mengambil

risiko bagaimana kecilnya untuk menghindarkan dan melindungi penduduk dan umum dari

bahaya sinar. Mereka yang diizinkan untuk mempergunakan atau bekerja dengan radiasi

atau tenaga atom umumnya harus mengenal benar-benar bukan saja akan manfaatnya dan

kemungkinannya, akan tetapi juga akan kemungkinan-kemungkinan untuk menghindari atau

jika mungkin meniadakannya sama sekali bahaya radiasi tersebut.

Agar…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar tidak ketinggalan terhadap negara-negara lain dan terutama karena pengetahuan nuklir

memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk menaikkan tingkat hidup rakyat kita secara

langsung, umpamanya dalam bidang pertanian, kedokteran, dan lain-lain, maupun secara

tidak langsung seperti melalui tenaga listrik yang diperlukan untuk bermacam-macam

industri, kita harus turut mengembangkan dan mempergunakan tenaga atom dalam arti yang

seluas-luasnya. Sekalipun tambang-tambang minyak dan batu-bara di negara kita akan tetap

memberikan sumbangannya kepada kemakmuran rakyat dalam waktu yang tak dapat

ditetapkan, namun dapat dipastikan bahwa pada suatu waktu kita akan harus mencari

sumber-sumber tenaga lain. Mengingat bentuk dan keadaan geografi kepulauan kita,

reaktor-reaktor tenaga atom dengan kapasitas tertentu akan lebih menguntungkan dalam

pembangkitan listrik dari pada cara-cara konvensionil. Selain dari pada itu pembangkitan

tenaga listrik dengan mempergunakan tenaga atom lebih menjamin stabilita output, berbeda

dengan jika dipergunakan tenaga air yang bergantung pada keadaan musim.

Mengingat kegunaan dan keuntungan dari pemakaian tenaga atom, maka pada akhir tahun

1958 dengan Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1958 Pemerintah telah membentuk suatu

badan yang disebut Lembaga Tenaga Atom yang dimaksudkan sebagai suatu pusat kegiatan

dalam lapangan tenaga atom. Lembaga tersebut diberi tugas untuk melaksanakan mengatur

dan mengawasi penyelidikan, penggunaan dan segala sesuatu dibidang tenaga atom di

Indonesia. Mengingat sifatnya tenaga atom yang penggunaannya menimbulkan keadaan-

keadaan yang khas, maka soal ini perlu diatur dalam suatu Undang-undang yang meletakkan

dasar kearah perkembangan yang sehat.

Melihat perkembangan yang pesat selama ini maka status Lembaga Tenaga Atom perlu

dirubah, agar mendapat dasar kerja yang lebih dapat menjamin terlaksananya program-

program untuk kepentingan nasional yang sangat berat dan menjadi bebannya, Badan

Tenaga Atom Nasional seperti ditetapkan dalam Undang- undang ini, di samping Dewan

Tenaga Atom dan badan Perencana, diharapkan dapat merupakan dasar kerja tersebut.

Bahan-…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Bahan-bahan tenaga atom.

Sesudah batu-bara, minyak tanah dan gas bumi, maka terbuka suatu kemungkinan baru,

yaitu tenaga atom. Seperti diketahui 11 gram dari suatu bahan bakar tenaga atom yang

terpenting yaitu isotop Uranium-235 jika mengalami pemecahan (fission) selengkapnya

dapat memberikan tenaga sebanyak 1 Megawatt-hari. Terpusatnya tenaga begitu besar

dalam volume yang begitu kecil merupakan suatu keuntungan yang tak ternilai bagi daerah-

daerah dimana pengangkutan merupakan persoalan yang sulit.

Bahan tenaga atom merupakan sesuatu yang vital bagi negara modern dan berhubung

dengan itu adalah wajar bagi tiap negara untuk memiliki dan menguasai bahan tersebut yang

terdapat di negaranya, baik dalam bentuk bantuan maupun yang sudah diolah.

Bahan bakar tenaga atom, dalam Undang-undang ini disebut bahan-bahan nuklir sesuai

dengan pendapat para ahli di Lembaga Tenaga Atom, dapat dipergunakan untuk

menghasilkan suatu bahan strategis yang dapat membahayakan keamanan negara. Meskipun

pada asasnya tenaga atom dipergunakan untuk memajukan dan memperbaiki tingkat hidup

rakyat sesuai dengan program Pemerintah, tetapi harus tetap diperhitungkan potensi ini.

Untuk menjaga dengan teliti agar supaya bahan tersebut tidak disalah gunakan oleh orang-

orang yang tak mempunyai rasa tanggaung-jawab terhadap negara dan bangsanya, maka

perlu ditentukan bahwa bahan tesebut harus dimiliki oleh Negara.

Pengawasan atas keselamatan dan kesehatan.

Kemajuan-kemajuan pesat zaman ini dalam lapangan tehnik dan pembangunan reaktor-

reaktor memungkinkan produksi zat-zat radioaktif secara buatan dengan murah dan dalam

jumlah-jumlah yang besar. Sisa-sisa zat radioaktif dalam berbagai hal berbeda sifatnya dari

sisa-sisa industri biasa dan pembangunannya harus dilakukan dengan sangat berhati-hati.

Aspek hygiene agak sulit dalam hal ini berlainan dari aspek-aspek hygiene biasa, dengan

lain perkataan, bekerja dengan isotop-isotop radio-aktif dan pembuangan sisa-sisa dari

padanya yang tak dipergunakan lagi adalah hal yang sulit dan khas sifatnya.

Sisa-…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Sisa-sisa dari zat-zat radioaktif yang dipergunakan dalam penelitian, kedokteran, pertanian,

industri dan lain-lain bidang, ditambah pula dengan sumber sinar-sinar tertutup, terutama

dalam lapangan pertanian dan kedokteran tidaklah seberapa bahayanya, jika dibandingkan

dengan bahaya yang dapat timbul karena tidak cermatnya pekerjaan dan tidak acuhnya

dalam mentaati cara-cara kerja yang semestinya dalam bidang produksi isotop, produksi

bahan bakar nuklir, dalam mengusahakan dan menjalankan reaktor dan instalasi-instalasi

atom lainnya.

Pengetahuan mengenai sifat radiasi, efek biologi yang ditimbulkannya konsentrasi-

konsentrasi batas dari zat-zat radioaktif dalam udara, air dan tubuh manusia yang masih

dapat diterima dilihat dari sudut keselamatan dan kesehatan, pada waktu ini adalah

sedemikian rupa, hingga mungkin bagi kita untuk menetapkan norma-norma bagi cara kerja

yang aman diseluruh lapangan tenaga atom, mulai dari pertambangan, pengolahan, produksi

pengangkutan, hingga kecara-cara pembuangan zat-zat radioaktif.

Bekerja dengan tenaga atom secara aman adalah mungkin, tetapi norma-norma dalam usaha

menghindarkan bahaya harus dipegang teguh. Salah satu cara yang tepat, ialah pengawasan

oleh Pemerintah dengan cermat yang didasarkan atas peraturan- peraturan proteksi sebagai

kelanjutan dari suatu Undang-undang Pokok Tenaga Atom. Peraturan-peraturan demikian

haruslah ditunjukan kepada perlindungan keselamatan bukan saja bagi para petugas, akan

tetapi juga dan terutama bagi umum dan penduduk seluruhnya. Sistim registrasi dan lisensi

untuk mengusahkan dan menjalankan suatu instalasi atom yang sewaktu-waktu dapat

dicabut, jika inspeksi yang dilakukan atasnya menunjukkan, bahwa hal seperti itu perlu

diadakan, adalah sautu cara untuk menjamin ditaatinya peraturan-peraturan itu.

B. PASAL…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

B. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

• Untuk menutup kekosongan hukum (rechts vacuum) dalam lapangan radiology maka

istilah "tenaga atom" meliputi pula tenaga dalam bentuk sinar-X.

• Unsur-unsur radioaktif ialah unsur-unsur tertentu yang inti dari atomnya dengan

sendirinya, tanpa pengaruh dari luar, dengan disertai pemancaran sinar-sinar

radioaktif menjadi inti dari unsur lain, atau dengan memancarkan foton-foton

mencapai tingkat tenaga yang lebih rendah (transisi isomir).

Pasal 2.

Presiden sebagai pemimpin tertinggi dibidang Tenaga Atom dalam Negara Republik

Indonesia dalam mengambil keputusan- keputusan tentang masalah-masalah tenaga atom

untuk kepentingan negara, dapat mendengar pendapat dari Dewan Tenaga Atom.

Pasal 3.

(1) Badan Tenaga Atom Nasional melaksanakan program Pemerintah dan berwenang

mengusahakan dan menyelenggarakan penggunaan tenaga atom di Indonesia dalam

arti yang seluas-luasnya.

(2) Cukup jelas.

(3) Cukup jelas.

Pasal 4.

Cukup jelas.

Pasal 5…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 5

1. Bahan tenaga atom dan bahan bakar nuklir yang merupakan bahan strategis dimiliki

dan dikuasai oleh Negara, sedangkan penggunaannya diawasi oleh Pemerintah.

1. Bahan-bahan radioaktif lainnya yang tidak termasuk dalam golongan sub. 1 di atas

tidak perlu dimiliki oleh Negara, akan tetapi penggunaannya harus dikuasai dan

diawasi oleh Pemerintah, mengingat bahaya yang dapat ditimbulkannya kepada

masyarakat.

Pasal 6.

Badan Tenaga Atom Nasional bertugas mengkoordinir dan mengawasi segala usaha dalam

bidang tenaga atom di wilayah Republik Indonesia.

Pasal 7.

(1 ) Yang dimaksudkan dengan badan-badan atau organisasi-organisasi negara dalam pasal

ini, yalah yang bersifat tehnik dan ilmiah.

(2) Cukup jelas.

Pasal 8.

Cukup jelas.

Pasal 9.

Yang diartikan dengan penelitian geologi dalam pasal ini adalah segala kegiatan yang

meliputi mencari dan menilai pengendapan biji radioaktif.

Yang diartikan dengan bahan-bahan galian adalah segala bahan galian, baik yang ekonomis,

maupun yang tidak ekonomis.

Pasal 10.

Dalam proses pembuatan bahan tenaga atom dan bahan bakar nuklir termasuk pula

pengolahan bahan-bahan galian seperti termasuk pada pasal 9 di atas.

Badan Tenaga Atom Nasional adalah satu-satunya instansi yang berwenang

menyelenggarakan hal-hal tersebut di atas.

Pasal 11…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 11 dan 12.

Pengawasan atas bahan-bahan tenaga atom, bahan bakar nuklir, instalasi atom, operator dan

lain-lain diselenggarakan dengan sistim registrasi, lisensi, inspeksi dan sebagainya.

Pasal 13.

Cukup jelas.

Pasal 14.

"Keselamatan" dalam hal ini mempunyai arti yang seluas- luasnya. Untuk menjaga agar

supaya segala sesuatu dalam penyelenggaraan penggunaan tenaga atom dilaksanakan

dengan baik dan aman, maka perlu diberikan pedoman dan ditentukan syarat-syarat aturan-

aturan, petunjuk-petunjuk dan lain-lain dalam bidang tenaga atom.

Pasal 15.

Dalam usaha mencegah terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh penggunaan tenaga

atom, termasuk pula pemeliharaan keselamatan dan kesehatan para petugas khususnya dan

para pegawai pada umumnya. Untuk itu dijamin kesejahteraan adalah yang mutlak

Pasal 16 dan 17.

Lain dari pada biasa, dalam bidang tenaga atom perlu ditentukan suatu pihak tertentu yang

mampu dan sanggup memberikan pertolongan dengan segera kepada para korban

kecelakaan. Tanpa melihat adanya kesalahan padanya atau tidak, pihak tertentu itu wajib

memberikan pertolongan dengan segera. Dalam hal ini ditentukan pihak pengusaha instalasi

atom yang bertanggung jawab dan kewajiban tersebut dibebankan padanya. Selain dari pada

itu tanggung jawab tersebut dimaksudkan pula untuk mewajibkan pihak pengusaha setiap

saat harus waspada. Untuk mengetahui dengan jelas sebab-sebab dari kecelakaan tersebut,

maka pengusaha instalasi atom berwenang mengadakan penyelidikan teknis.

Pasal 18…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 18.

1. Saat penyerahan yang sah adalah saat ditandatanganinya surat Tanda Terima oleh

pihak penerima.

1. Cukup jelas.

Pasal 19.

Cukup jelas.

Pasal 20.

Cukup jelas.

Pasal 21.

Dalam menunaikan tanggung jawab terhadap keamanan para tenaga ahli untuk keselamatan

dan kepentingan Nasional, Pemerintah memperhatikan secara khusus kesejahteraan para

tenaga ahli tersebut, dengan maksud agar mereka tidak terombang-ambingkan oleh usaha-

usaha yang hendak merugikan negara.

Pasal 22.

Pasal ini menetapkan kewajiban petugas untuk menyimpan rahasia.

Pasal 23.

Pasal ini mengancam dengan pidana perbuatan dengan sengaja membuka rahasia. Karena

hal yang harus dilindungi merupakan kepentingan negara, masyarakat dan Revolusi yang

sangat penting, maka perlu diadakan ancaman hukuman yang berat terhadap perbuatan yang

dilarang itu.

Pasal 24.

Peraturan Pemerintah yang melaksanakan Undang-undang ini dapat pula memuat ancaman

pidana untuk menjamin pelaksanaannya. Dengan demikian tidak perlu diadakan undang-

undang lagi untuk menetapkan ancaman pidana, bila diperlukan.

Pasal 25…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 25.

Cukup jelas.

Pasal 26.

Cukup jelas.

Pasal 27.

Cukup jelas.

Mengetahui :

Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2722