PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 38 PRP. TAHUN 1960,

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 1964

TENTANG

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 38 PRP. TAHUN 1960,

TENTANG PENGGUNAAN DAN PENETAPAN LUAS TANAH

UNTUK TANAMAN-TANAMAN TERTENTU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu diadakanperubahan dan tambahan pada Undang-undang No.

38 Prp tahun 1960 tentang penggunaan dan penetapan luas tanah untuk

tanaman-tanaman tertentu, agar pada satu fihak dapat lebih terjamin

tersedianya tanah bagi produksi bahan-bahan yang panting bagi rakyat dan

Negara dan pada lain fihak terjamin pula bahwa pelaksanaan ketentuan-

ketentuan Undang-undang tersebut akan diselenggarakan atas dasar

musyawarah dengan fihak-fihak yang bersangkutan;

Mengingat : 1. Pasal 5 dan 20 Undang-undang Dasar;

1. Pasal 14, 24 dan 53 Undang-undang Pokok Agraria (Undang- undang

No. 5 tahun 1960; Lembaran-Negara tahun 1960 No. 104);

1. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 jo. Keputusan Presiden No. 239

tahun 1964;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN

UNDANG-UNDANG NO. 38 PRP TAHUN 1960 TENTANG

PENGGUNAAN DAN PENETAPAN LUAS TANAH UNTUK

TANAMAN-TANAMAN TERTENTU.

Pasal I…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal I.

Pasal 1 ayat 3 Undang-undang No. 38 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara

tahun 1960 No. 120) diubah hingga berbunyi sebagai berikut:

(3) Berhubung dengan ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka

dengan tidak mengurangi kemungkinan diselenggarakannya bentuk-

bentuk pengusahaan pengesahan tanah lainnya, mengenai tanah-tanah

yang diusahakan atas dasar perjanjian sewa-menyewa dan harus

disediakan untuk tanaman-tanaman tertentu, oleh Menteri Agraria

setelah mendengar Menteri Pertanian, ditetapkan jumlah sewa tanah

yang layak bagi kaum tani.

Pasal II.

Pasal 2 Undang-undang No. 38 Prp tahun 1960 (Lembaran- Negara tahun

1960 No. 120) diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Atas dasar penetapan dari Menteri Agraria tersebut pada pasal 1,

oleh Bupati/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan ditetapkan

lebih lanjut dalam desa mana dan berapa luasnya tanah di tiap-tiap

desa tersebut yang boleh ditanami dengan atau harus disediakan

untuk tanaman tertentu itu.

(2) Bupati/Kepala Daerah Tingkat II menetapkan apa yang tersebut pada

ayat 1 pasal ini setelah mengadakan musyawarah dengan suatu

Panitia, yang terdiri dari pejabat-pejabat Dinas Pertanian, Dinas

Pengairan, Kantor Agraria Daerah, Sub Perwakilan Direktorat

Pengawasan Perkebunan, Wakil Perusahaan Perkebunan Negara

(P.P.N.) yang bersangkutan serta 3 (tiga) orang wakil organisasi-

organisasi massa tani anggota Front Nasional, yang diangkat oleh

Bupati/Kepala Daerah Tingkat II atas usul Front Nasional Daerah

Tingkat II dan instansi-instansi lain yang dipandang perlu (selanjutnya

disebut Panitia Daerah Tingkat II).

Penetapan…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Penetapan Bupati/Kepala Daerah Tingkat II tersebut memerlukan

pengesahan dari Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang

bersangkutan atau pejabat yang ditunjuknya.

(3) Di dalam menetapkan apa yang tersebut pada ayat 1 pasal ini

Bupati/Kepala Daerah Tingkat II mengusahakan diadakannya giliran

antara desa-desa yang wajib menyediakan tanah untuk tanaman-

tanaman tertentu itu, dengan mengingat areal perusahaan dan

tersedianya pengairan.

(4) Atas dasar penetapan bupati/Kepala Daerah Tingkat II tersebut pada

ayat (1) pasal ini, letak dan luasnya tanah di tiap-tiap desa yang

bersangkutan ditetapkan lebih lanjut atas dasar hasil musyawarah

suatu Panitia, dengan fihak-fihak yang bersangkutan. Panitia tersebut

terdiri dari Kepala Desa dan 3 (tiga) orang wakil organisasi-

organisasi massa tani anggota Front Nasional yang diangkat oleh

Camat/Asisten Wedana yang bersangkutan atas usul Front Nasional

Kecamatan (selanjutnya disebut Panitia Desa).

(5) Atas dasar hasil musyawarah tersebut pada ayat (4) pasal ini oleh

Panitia Desa diusulkan rencana penetapan letak dan luasnya tanah-

tanah yang dimaksudkan itu untuk mendapatkan keputusan

Bupati/Kepala Daerah Tingkat II. Bupati/Kepala Daerah Tingkat II

mengambil keputusan tersebut setelah mengadakan musyawarah

dengan Panitia Daerah Tingkat II.

(6) Letak dan luasnya tanah di tiap-tiap desa yang harus disediakan untuk

tanaman-tanaman tertentu sebagai yang dimaksudkan dalam ayat (5)

pasal ini, sedapat mungkin ditetapkan secara bergiliran, dengan

memperhatikan kepentingan perusahaan dan rakyat yang

bersangkutan serta kelangsungan kesuburan tanahnya.

Pasal III…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal III.

(1) Kata-kata ayat (2) pasal 2 "dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang

No. 38 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 120)

diubah menjadi ayat (5) pasal II".

(2) Pasal 3 Undang-undang No. 38 Prp tahun 1960 (Lembaran- Negara

tahun 1960 No. 120) ditambah dengan dua ayat baru, yang menjadi

ayat (2) dan (3) dan berbunyi sebagai berikut:

(2) Setelah ada keputusan dari Pengadilan Negeri bahwa seseorang

melakukan perbuatan pidana sebagai yang dimaksudkan dalam

ayat (1) pasal ini, maka tanah yang menurut keputusan

Bupati/Kepala Daerah Tingkat II tersebut pada pasal II ayat (5)

harus disediakan untuk suatu tanaman tertentu, jika telah datang

waktunya dapat segera dikuasai dan dipergunakan oleh fihak

yang berwenang untuk menanaminya, sungguhpun terhadap

keputusan Pengadilan Negeri tersebut diajukan permintaan

banding.

(3) Jika pada tingkatan banding atau apabila dimintakan kasasi,

pada tingkatan kasasi keputusan Pengadilan Negeri tersebut

pada ayat (2) pasal ini dibatalkan, maka kepada yang berhak

atas tanah itu diberikan penggantian daripada kerugian yang

diderita olehnya karena dikuasainya tanah tersebut oleh fihak

tersebut pada ayat (2) pasal ini, yang ditetapkan oleh

Pengadilan Negeri dan besarnya senilai dengan hasil setempat,

jika tanah itu dikerjakan sendiri.

(3) Dengan tambahan tersebut ayat (2) pasal ini, maka pasal 3 ayat (2)

dan ayat (3) lama Undang-undang No. 38 Prp tahun 1960 (Lembaran-

Negara tahun 1960 No. 120) masing-masing menjadi pasal 3 ayat (4)

dan (5) baru.

Pasal IV…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal IV.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan menempatannya dalam

Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 31 Oktober 1964.

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESI

ttd

Dr. SUBANDRIO.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Oktober 1964

SEKRETARIS NEGARA,

ttd

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 108